dikeluarkan oleh MTS Poncowati tertanggal 9Mei 1983 milik saksi MARSUDI als BAMBANG KUNTOYO tersebut olehterdakwa BAMBANG KUNTOYO diakui sebagai ijasah miliknya laludigunakan untuk memenuhi persyaratan administratif pendaftaran sebagaibakal calon kepala kampung di Kampung Srisawahan dan akhirnya terpilihmenjadi Kepala Kampung untuk periode tahun 2013 s/d 2019;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 69 Ayat (2) UndangUndang Republik Indoensia No. 20 tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 18 September 2013 ,No.Reg Perkara.

PDM40/GS/09/2013Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa BAMBANG KUNTOYO bin SOKO PAWIRO (alm)bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah dan atausertifikat kompetensi yang terbukti palsu sebagaimana dalam dakwaankedua melanggar pasal 69 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;.

Sedangkanmengenai pendidikan yang pengelolaannya adalah merupakan tanggung jawabmenteri sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan : "Pengelolaan sistempendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri". Dengan demikianhalhal yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan tentu saja berada dibawah pengawasan menteri yaitu Menteri Pendidikan Nasional.

Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor : 4046/Pid/2010/PN.Mdn tanggal 06 Juli 2011 telah tidak menerapkanhukum dengan tepat.Bahwa Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkanbahwa Sistem Pendidikan Nasional merupakan tanggung jawab Menteri/Mendiknas.Bahwa Prof. Dr.

mempunyai izin yang sah.20Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang menyelenggarakan pendidikan atasnama Yayasan UISU beserta dengan segala aktivitas akademik termasuk memberikanijazah, karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, maka menurut hukumperbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhiunsurunsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan PengadilanNegeri Medan Nomor : 4046/Pid/2010/PN.Mdn tanggal 06 Juli 2011 yang melepaskanTerdakwa dari segala tuntutan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkaratersebut seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan

Pasal 31 UUD 1945, menyebutkan Pemerintah mengusahakandan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangb. UndangUndang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional, yang menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional;c.

Pendidikan Nasional.

Pendidikan Nasional yangberakar pada nilai agama dan kebudayaan.

Maka oleh karena itu sudah seharusnyapermohonan ini dikabulkan karena kaedah yang termuat dalam obyekpermohonan bertentangan dengan Sistem Pendidikan Nasional;Halaman 151 dari 200 halaman.

Pendidikan Nasional, dankarenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;3.

kuliah dan maksimal hanya mengajar selama 7 (tujuh) kali sehinggajumlah pertemuan kurang dari 80% pertemuan sedangkan minimal pertemuandalam satu semester adalah 14 (empat belas) kali pertemuan;Bahwa Penggugat juga terbukti tidak melaksanakan kegiatanpenelitian dan pengabdian masyarakat sebagai tugas pokok seorangDosen tetap (Vide Bukti T6, T7, sampai dengan T21);Bahwa Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas pokok seorangDosen sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Undang Undang Nomor 14 Tahun2005 Tentang Guru dan Dosen;Bahwa Penggugat terbukti tidak melaksanakan tugas dantanggungjawabnya sebagai Dosen sebagaimana diatur dalam StatutaSekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) KIERAHA Ternate(vide Bukti T6) maka adalah patut dan adil Penggugat diputus hubungankerjanya karena melakukan pelanggaran terhadap Statuta Sekolah TinggiKeguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) KIERAHA Ternate dan tidakmelaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai

Ahmad Hendry pada tanggal 9 April 2013 (bukti P9), oleh karena itu tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggotaDPD, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf eUndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DanDewan Perwakilan Rakyat Daerah;3.7 Bahwa dalam Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,menentukan sebagai berikut:Pendidikan menengah berbentuk sekolah

dipersyaratkan oleh UndangUndang;3.8 Bahwa Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkanPeraturan Perundangundangan yaitu Keputusan Presiden Nomor100/P Tahun 2015 tentang Peresmian Pergantian Antarwaktu AnggotaDewan Perwakilan Daerah Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat MasaJabatan Tahun 20142019 (bukti P1), yang bertentangan denganPasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentangPemilihan Umum, juncto Pasal 18 ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional,karena syarat pendidikan atau kelengkapan ljazah H.

Hal 25menggunakan lazah, sertifikast kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atauvokasi yang terbukti palsu, sesuai dengan pasal 69 ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Membebaskan Terdakwa Yacob Riwu alias Maledo dari segala dakwaan ataumelepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidaktidaknyamenyatakan Dakwaan Sadr. Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkas dan martabat terdakwa;4.

MA LEDO terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitumenggunakan ijasah yang terbukti palsu sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana dalam Dakwaanalternatif Kesatu Kami;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YACOB RIWU als. MA LEDOdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selamaterdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesarRp60.000.000.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa denganmenggunakan dakwaan alternatif, dengan pasal persangkaan adalah: DAKWAAN KESATU; yakni Terdakwa diduga pada hari Senin tanggal 23Mei 2016 sekitar pukul 10.45 Wita atau setidak tidaknya pada waktu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2016,Menggunakan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan / atauyang terbukti palsu sesuai pasal 69 ayat (1) Undang undang nomor : 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa uraian

Unsur Menggunakan ijasah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,profesi dan / atau vokasi yang terbukti palsu: Bahwa benar terdakwa menggunakan ijasah KPAA yang diberikan olehSekolah / Kursus Pegawai Administrasi Tingkat Atas Negeri di Kupang,hal mana jelmaan pasal 61 ayat (2) undang undang 20 tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi ljazah diberikankepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajardan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian

Menyatakan bahwa terdakwa Yacob Riwu alias MaLedo tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan menggunakan ijazah,sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbuktipalsu, sesuai pasal 69 ayat (1) Undang undang nomor : 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.;2. Membebaskan Terdakwa Yacob Riwu alias MaLedo dari segala dakwaanatau melepasakan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atau setidak tidaknya menyatakan Dakwaan Sdr.

dari isterinya yang bernama ibu calon mempelai perempuan, lahirtanggal 12 Agustus 2002, sampai saat ini baru berumur umur 18 tahun 1 bulandan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut UndangUndang, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yangberkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak Pemohon telahmenempuh pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana diamanatkan Undangundang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional ;Halaman 12 dari 17 penetapan Nomor 328/Padt.P/2020/PA.SbgMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P.6 berupa fotokopi,Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai lakilaki yang mana calon mempelai pria merupakan penduduk Kecamatan Cipunagaradan umur calon mempelai sudah berusia 22 tahun serta telah menempuhpendidikan dasar 9 tahun sebagaimana diamanatkan Undangundang Nomor20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa berdasarkan

tentangPengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkannyapada tanggal 11 Nopember 2005, sehingga sudah jelas sejak tanggal tersebutPejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer atausejenisnya, karena yang masuk dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Bupati tersebutadalah mereka yang diangkat Bupati sebelum terbitnya Peraturan PemerintahNomor 48 Tahun 2005; 2222200222 ne nnn ne nce nnn n nn ne nnn nneePenggugat menggunakan dasar hukum UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional pada Pasal 1 angka 5 yang berbunyi tenagaKependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkatuntuk menunjang penyelenggaraan pendidikanKalau difahami kalimat diangkat : adalah yang disebut tenaga kependidikan adalahtenaga yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, misalkan tenaga kependidikansekolah yayasan dengan sendirinya yang berhak mengangkat adalah yayasansekolah tersebut, bila di sekolah negeri tentunya yang berhak mengangkat adalahPembina Kepegawaian

Sehingga sangat tidak relevandengan Penggugat karena Penggugat tidak punya selembarpun suratpengangkatan dari Tergugat (Pembina Kepegawaian);Penggugat menggunakan dasar hukum UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 41 ayat (2) yang berbunyiPengangkatan, Penempatan dan Penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikandiatur oleh yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal;Penggugat tidak faham bahwa Pengangkatan, Penempatan dan PenyebaranPendidik

Bahwa sejalan dengan amanat Pasal 6 ayat (2) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,yang telah menentukan bahwa :"Setiap Warga Negara bertanggung jawabterhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan".Bahwa oleh karenanya Demi Tetap Terselenggaranya Pendidikan SekolahIslam Terpadu Aliya , dan mengingat ketentuan Pasal 39 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 TentangPelaksanaan UndangUndang Tentang Yayasan, dan telah disahkannyaYAYASAN

Pendidikan Nasional;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 TentangPengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; Undangundang Nomor : 16Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undangundang Nomor : 28 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 16 Tahun = 2001Tentang Yayasan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun2008 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Tentang Yayasan; dan perbuatantersebut sebagai Perbuatan

Bahwa menurut Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 67 ayat (1) menentukansebagai berikut: "Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikanyang memberikan ljazah, sertifikat kKompetensi, gelar akademik, profesi,dan / atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lamasepuluh tahun dan/atu pidana denda paling baanyak Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah)".Bahwa oleh karenanya penyelenggara pendidikan Sekolah Islam TerpaduAliya

Pendidikan Nasional, dimana dalam : Pasal 10 menentukansebagai berikut : "Pemerintah dan pemerintah Daerah berhak mengarahkan,membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikansesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku";Pasal 11 ayat (1) menentukaan sebagai berikut : " Pemerintah danPemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, sertamenjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap wargaNegara tanpa diskriminasi";Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10

dan pasal 11 ayat (1) UU RI No.20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional teersebut,seharusnya Tergugat selaku penyelenggara Pemerintahan dalam bidangpendidikan tanggap dan berkewajiban mengarahkan, membimbing,membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku~ serta menjaminHalaman 15 dari 48 Hal.

Menyatakan Terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyelenggarakan satuanPendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Setiap satuanpendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izinPemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sebagaimana yang diatur dalamPasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa dalam catatan sidang yang dibuat oleh Panitra, tercatat denganjelas dan terang bahwa Ahli menerangkan jika izin operasimenyelenggarakan pendidikan tinggi belum dimiliki oleh karena syaratsyarattidak dipenuhi sehingga izin di tolak, maka oleh undangundang dilarangmenerima mahasiswa.

Pendidikan Nasional;Bahwa dengan adanya ketidak sejalanan antara pertimbanganpertimbangan yang menjadi fakta hukum dengan Pasal yang dijatuhkanyang diterapkan oleh Majelis Hakim, maka berkeyakinan bahwa majelisHakim yang terhormat telah keliru dalam menerapkan hukum ataumenerapkan tidak sebagaimana semestinya;Memperhatikan hal tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa MajelisHakim dalam perkara a quo tidak menerapkan sesuatu peraturan hukumHal. 26 dari 39 hal.

No. 823 K/Pid/2017sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu Setiap satuanpendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izinPemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) Undangundang RI Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalamdakwaan kesatu kami, tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Ende danPengadilan Tinggi Kupang justru Terdakwa/Termohon Banding/PemohonKasasi sekarang ini dikenakan

Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalamdakwaan Kesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan :Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para mahasiswa;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa

Menyatakan terdakwa RAMDY JOEM, S.Sos bin LA KILA telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atauvokasi yang terbukti palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 69 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;2.

umum, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP) berbunyi Jika suatu perbuatan masuk dalam suatuaturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, makahanya yang khusus itulah yang diterapkan (Concursus Idealis) ;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan denganfakta dipersidangan yakni dakwaan kedua yakni Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RI No. 29 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur dari pasal 69 ayat (1) UndangUndang RI No. 29 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :1.

jawabannya atas suatu peristiwapidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum,sehingga menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah teroukti menuruthukum ;Ad.2 UNSUR MENGGUNAKAN IWAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI,GELAR AKADEMIK, PROFESI DAN/ATAU VOKASI YANG TERBUKTIPALSU ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu ialah suatu suratyang mana surat tersebut tidak diperbuat dengan sebenarnya oleh orang yangberhak untuk itu ;Menimbang, bahwa didalam UndangUndang No. 20 Tahun 2003Tentang Sistem

Pendidikan Nasional, tidak menjelaskan secara rinci mengenaiyang dimaksud ljazah, Sertifikat Kompetensi, Gelas Akademik, Profesi danVokasi, namun apabila kita mencermati secara garis besar pengerian mengenaiyang dimaksud diatas, dapat diartikan sebagai berikut :1. ljazah adalah merupakan tanda bukti kita telah lulus dalam melaksanakanpendidikan formal dan merupakan lembaran yang berisi tanda bukti bahwakita telah lulus.302.

Pasal 188 ayat (1) dan (2) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang didapat dalam pemeriksaan selamapersidangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusunsecara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 69 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo.Pasal 64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana atau Dakwaan Keduamelanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undangundang Hukum Pidana jo Pasal 64

ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa setelah melihat faktafakta di Persidangan Majelis Hakimberpendapat Terdakwa telah melanggar dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitumelanggar Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo.

Unsur Yang Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Gelar Akademik,Profesi, Dan/Atau Vokasi Yang Terbukti Palsu;Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehinggaapabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ijazahdiberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ataupenyelesaian

memberatkan dan yangmeringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatanTerdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancarjalannya persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.Mengingat dan memperhatikan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo.

Menyatakan terdakwa Sarwoko bin Hadi Suwito terbukti bersalah melakukantindak pidana Telah menggunakan ljazah yang diperoleh dari satuanpendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dalamdakwaan kedua melanggar Pasal 68 (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dengan perintah ditahan ;3.

No. 2492 K/Pid.Sus/2010dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan ijasah,sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan/atau vokasi dari satuanpendidikan yang tidak memenuhi persyaratan secara berlanjut"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 68 ayat 2 UURI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 64 ayat 1KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.M. PURNOMO SIDIQ, SHdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp.5.000.000.

Menyatakan terdakwa HERNIMUS KUMAI telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Setiap orang yang Menggunakanjazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yangterbukti palsu Melanggar Pasal 69 ayat (1) Undangundang No. 20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2.

Pendidikan Nasional yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

20 tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional dalam penjelasannya tidak menerangkan definisipalsu sehingga Majelis Hakim mengambil definisi palsu tersebut berdasarkanmenurut R Sugandhi SH dalam KUHP berikut penjelasannya surat yang dapatmenerbitkan sesuatu hak adalah contohnya ljazah, sehingga pengertian dariSurat Palsu adalah surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidakpada mestinya atau tidak benar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) UndangUndang 20tahun 2003 tentang Sistem

pendidikan nasional menyebutkan bahwa ljazahdiberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajardan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yangdiselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi;Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN SosMenimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakimakan menghubungkannya dengan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat laginamun

Pendidikan Nasional dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Sos1.

Para Pemohon yang bekerja pada institusi pendidikan dan berstatushonorer berprofesi sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yangdiangkat di antaranya berdasarkan rujukan hukum UndangUndang 14Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UndangUndang 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;4. Kesemua Pemohon dirugikan karena huruf b ayat (1) Pasal 6 PeraturanPemerintah 11 Tahun 2002 batas usia menjadi PNS minimal 18 tahun danmaksimal 35 tahun;5.

No. 1750 K/Pid.Sus/2010melakukan, baik bertindak sendirisendiri, atau secara bersamasama,menyelenggarakan satuan pendidikan, berupa pendidikan tinggi berbentukUniversitas, bernama Universitas Al Washliyah Labuhan Batu, yang didirikantanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sebagaimana yang didakwakandalam Dakwaan Pertama, melanggar Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUH Pidana;Menjatuhkan pidana terhadap

PemerintahDaerah dan oleh karena itu mengambil alih putusan Hakim Tingkat Pertama dan akanmenjadi pertimbangan sendiri Judex Juris pada Pengadilan Tingkat Banding denganmerubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam hal penjatuhan pidana;c Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa Drs.BUKHARI, IS, MM, dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Jaksa PenuntutUmum telah membuktikan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 71 jo Pasal 62UndangUndang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan sesuai dengan faktafakta berupa keterangan saksisaksi, petunjuk dan barang bukti yang terungkap di persidangan terbukti bahwaHal. 23 dari 35 hal.

BUKHARI, IS, MM, telah terbuti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan secara bersamasama, menyelenggarakan satuan pendidikan, berupa pendidikan tinggi berbentukUniversitas yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuaidengan dakwaan kami yaitu dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 71 jo Pasal 62UndangUndang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

Selanjutnya,pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yangmengatakan hal yang meringankan adalah "ijin operasional telah keluar pada tanggal31 Juli 2008", perlu untuk diketahui berdasarkan UndangUndang RI No. 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ijin operasional mendirikan suatulembaga pendidikan adalah seharusnya telah terbit dahulu barulah pendiri lembagatersebut dapat mengoperasikan universitas yang dibangun dengan cara menerimamahasiswa baru, sementara ijin yang

Pendidikan Nasional, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Kamus Besar BahasaIndonesia diartikan sebagai memakai atau mengambil manfaat dari sesuatu;Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kataijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi, subunsur tersebut bersifat alternatif sehingga secara yuridis keselurunhan unsur aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanyadibuktikan salah satu diantaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UndangundangNo. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional disebutkan bahwaSertifikat berbentuk Ijazah dan sertifikat kompetensi.

Selanjutnya dalamPasal 61 ayat (2) disebutkan bahwa lIjazah diberikan kepada peserta didiksebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatujenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuanpendidikan yang terakreditasi;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam penjelasannya tidak menerangkandefinisi dari kata palsu sehingga Majelis Hakim mengambil definisi palsuberdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pendidikan Nasional, ketentuan dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SuratEdaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal PersidanganPidana Secara Online serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa SARJONO Bin BARLIAN (Alm) terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menggunakanijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yangterbukti palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalamdakwaan Kedua.2.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalammenerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 69 ayat (1) UndangundangRI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (DakwaanKedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini,Faktanya perbuatan TERDAKWA ialah menggunakan lIjazah ASLI yangdikeluarkan secara SAH oleh KEMENDIKBUD yang digunakan untukkeperluan mendaftarkan diri menjadi anggota DPRD Lampung Barat,BUKAN ljazah Palsu yang dibuatsendiri,artinya perobuatan TERDAKWATIDAK

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalammenerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 69 ayat (1) UndangundangRI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (DakwaanKedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini.Faktanya perbuatan TERDAKWA ialah menggunakan lIjazah ASLI yangdikeluarkan secara SAH oleh KEMENDIKBUD yang digunakan untukkeperluan mendaftarkan diri menjadi anggota DPRD Lampung Barat,BUKAN lIjazah Palsu yang dibuat sendiri, artinya perobuatan TERDAKWATIDAK

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan bersalahmelakukan tindak pidana Menggunakan ijazah yang terbukti palsusebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam dakwaan keduaHalaman 28 dari 36 hal. Putusan No. 105/PID/2021/PT TJKdengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan oleh Majelis HakimPN.