Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
ABDUL ARIFIN Als PAK ARIFIN Bin MAABAN
474 — 118
  • Penyidik telah benar semua;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup DanKehutanan Provinsi Riau dan jabatan Ahli selaku seksi perlindunganKSDAF dan pemberdayaan masyarakat di UPT KPH sorek DinasKehutanan Provinsi Riau;Bahwa melakukan pengukuran, pemetaan dan pengukuran pada bidangKehutanan, Kegiatan UPT KPH sorek sebagai juru ukur di DinasLingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau antara lain;a. mengumpulkan data yang ada dibidang planolog;b. menyelesaikan masalah tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 29/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat:
YAYASAN AL-HUDA ISLAMIC EDUCATION CENTER METROPOLITAN yang di wakili : 1.Faisal Akbar,SE.
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, C/q DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM; Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Utama Jakarta
329 — 595
  • Bahwa Penggugat mendalilkan mempermasalahkan PengesahanPendirian Yayasan Pendidikan Islam AlHuda Utama Jakarta NomorAHU0011707.AH.01.04 Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 TentangPengesahan Pendirian Yayasan Pendidikan Islam AlHuda UtamaJakarta, karena dianggap tumpang' tindin dengan Tanah danBangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Utama Raya Nomor 2RT 006 RW 03 Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, KotaAdministrasi Jakarta Barat, dan Tergugat II Intervensi menganggapi hatini dari Posita
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 06-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 137/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Nopember 2017 — I KETUT WATHIN CIPTAWAN ; MENTERI LINGKUGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
289 — 169
  • tanggal 4 Februari 2006,yang dibuat dihadapan Hafsan Hirwan, SH, Notaris berkedudukan di Selong,Lombok Timur (vide bukti P37);Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong tanggal 30Juli 2001, Seluas 15.200 M2 atas nama Lalu Sukirman, SH yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan obyekpengikatan jual beli sebagaimana diuraikan dalam poin ke1 dan ke2, secarahukum berada dalam areal kawasan Hutan Sekaroh dan faktanya diakui olehPara pihak tumpang tindin
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 08-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 1 September 2016 — H. YULHAIZAR HAROEN, DKK MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR UMAR, DKK
170 — 98
  • data pendaftaran tanah menurut peraturan perundangundangan;(2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;b. kesalanan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hakdan/atau sertipikat pengganti;c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan uas; e. tumpang tindin
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
Wirariawan Lawer
Tergugat:
1.Nelly
2.Henri
3.Giok Bie
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kampar
2.Camat Tapung
3.Kepala Desa Karya Indah
4.Notaris/PPAT Rina Karlina, SH., M.Kn
5.Notaris/PPAT Nella Sasmelia, SH., M.Kn
115 — 53
  • Tarsono Uk : 400 MeterBarat berbatas dengan Jalan Riau Uk ; 50 MeterSehingga terbukti dimana tanah milik DJOHAN LAWER semulabersempadan sebelah Utara dengan Deliani yang menjualnya kepadaTergugat rekonvensi dan disebelan Selatan DJOHAN LAWERbersempadan dengan Drs.Tarsono yang menjualnya kepadaPenggugat dan II rekonvensi dan tanah Tergugat rekonvensi tidakberada diatas atau tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat dan II rekonvensi ;c) Bahwa apabila diteliti bukti kKepemilikan dari Tergugat Rekonvensiyang
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-04-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
TJITRA BINTORO alias TJOA TJITRA BINTORO
Tergugat:
1.PT. Banjar Gawi Makmur
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru
Turut Tergugat:
HARTONI JAYA BUANA
112 — 30
  • danberdasarkan buktibukti Surat yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksisaksi dapat ditarik kesimpulan adanya indikasi Penggugat telah khilaf dalampenentuan atau penunjukan letak tanah dikarenakan telah terjadi perkembanganyang signifikan di wilayah sekitar objek sengketa yang hal tersebut tidak didukungoleh peta pendaftaran yang objektif sehingga mengakibatkan kesalahan dalampenujukan letak tanah yang seolaholah tumpang tindin dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 46 (152) /Landasan
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Kln
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
Pemerintah Desa Teloyo
Tergugat:
1.YANTO
2.YANTI
3.YATMI
4.PARLAN
5.PARDI
6.SURATNO
7.SLAMET SISWOSUHARJO
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Klaten
2.SUPARMI
3.INDARTININGSIH
4.ENDANGSIH MULYANI
5.EXAN
6.DAHLAN SARTONO
7.MUHAMMAD SAFARUDIN
8.SUNGKONO
9.SRI SUKINI
10.SUJARMI
11.SUMILAH
12.SRI SUMARNO
13.UMI DARYANI
14.V. SRI HARYANTI. S. BUDI UTAMI
15.SRI YATI
16.SUMINI
17.NURUL FARITA
18.Drs. SUWARSO
19.SURATI
20.WIDODO
21.ROEHANA SUKANDAH
22.SUYADI
23.SRI SUDARMI
24.PURWANTO
25.ROEHANA SUKANDAH
26.ENDAH SUBEKTI
27.KISMO SUMARTO AL KEMI
28.SITI MARIYATUN KHASANAH
29.ANDY PURNOMO
145 — 15
  • Kalimatyang tertulis tunduk dan patuh yang tidak bersifat menghukumbertentangan dengan kalimat selanjutnya yaitu mengosongkan danmenyerahkan yang merupakan putusan condemnatoir, sehingga hal inimenjadi tumpeng tindin tanpa arah, padahal petitum untuk TurutTergugat dan Tergugat harus berbeda; Bahwa karena dalam gugatan penggugat tidak ada sinkronisasi antaraposita dan petitum bahkan terjadi kontradiksi, maka isi dari gugatanpenggugat menjadi tidak jelas dan kabur;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 11-12-2014 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 P/HUM/2013
Tanggal 11 Desember 2014 — Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
77 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hierarkinya beradadibawah UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 yang juga merupakanperaturan perundangundangan sebagai peraturan pelaksanaan dariUndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tak terkecuali Peraturan yang saatini dimohonkan Keberatan/Uji Materiil oleh Pemohon kepada MahkamahAgung RI.Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Pemohon sampaikan tersebutdi atas, tampak jelas bahwa rumusan Pasal 17 dan Pasal 59 A PeraturanTermohon a quo adalah rumusan yang sangat rumit dan membingungkanserta mengesankan adanya tumpang tindin
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-03-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
MELIANUS TOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
141 — 58
  • Videbukti P2=T.II.INT1.2); Sertipikat Hak Milik Nomor: 1664 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 916/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.495 M2, atas namaLinda Theresia Boboy, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P3=T.II.INT1.3); Dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1665 Desa Oelnasi, Surat UkurNomor: 915/Oelnasi/2003 tanggal 19 Desember 2003, luas 1.485 M2, atas namaMartha Maria Nalle, yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2004 (Vide bukti P4=T.II.INT1.4), maka terjadilah tumpang tindin
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 21-12-2017 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 279/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 18 Juli 2018 — Penggugat:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
Tergugat:
1.SESOTYO ADHI WNT
2.PT. KARYA MITRA INSANI
Turut Tergugat:
1.KELURAHAN SAWANGAN BARU
2.KECAMATAN SAWANGAN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
107 — 139
  • pengecekan dan pencocokankebenaran data/dokumen kepemilikan tanah melalui Kantor Kelurahan Sawangandan Kantor Pertanahan Nasional Kota Depok.Dari data/dokumen yang dimiliki oleh DAMYATI BIN THOYIB dinyatakan benar laludikeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa oleh Kelurahan Sawangan Baru dandari pihak Pertanahan Kota Depok melalui floting 1 (Satu) tahun 2014 dan floting 2(dua) tahun 2016 dinyatakan belum ada sertifikat diatasnya (masih kosong), namunfloting yang ke 3 tahun 2017 dinyatakan tumpang tindin
Pengadilan PN MASOHI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-10-2015 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN MASOHI Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Msh
Tanggal 27 Oktober 2015 — Penggugat: SUKARDI TOMAGOLA Tergugat: 1.BAHTA ROY SELANO 2.LUTH PAWAE 3.M. DJEN WAILISSA 4.NASARUDIN HATAN 5.SAMSI SAMALLO 6.Hi. AHMAD PELU 7.AHMAD PEYKUA 8.SALEH KEWALESSY 9.BAHARA LESSYI 10.USMAN WELLETE 11.IDRIS LULUKAY 12.UMAR AKOHILO 13.BUCE MARAHINA 14.USMAN NUSALELU
82 — 38
  • nilai darisetiap galian tersebut berpariasi, nilai galian yang terletak di kali totun dankali lata sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah);e Bahwa saat itu ada diperlinatkan kwitansikwitansi yang terkait dengankontrak kerja sama tersebut;e Bahwa kwitansi tersebut tidak diserahkan kepada Muin Sanaky tetapiditerima oleh Sukardi Tomagola; Bahwa terkait dengan pungutan negeri yang dilakukan oleh Muin Sanakydan Abdulah Nusalelu dikaitkan dengan tata kelola administrasi, hal inimenjadi tumpang tindin
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 238/Pdt.G/2020/PN Plk
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.WAWAN PERNADI BUNGAI
2.TAMBUN HALMAH HUNDJUN, SH
3.PANCARASIE E.S. JAYAPRAWIRA
4.IKING IMAN
Tergugat:
1.TIKIL JUNI SAERANG, SH
2.SOFIRMAN Alias AYONG
Turut Tergugat:
YAYASAN “KALANG INDAH PERMAI”
86 — 25
  • Kesimpulan Huruf a disebutkan baikyayasan kalang indah permai yang dikelolah oleh Herlison M.Gasing/Depung maupun Koperasi Serba Usaha Penyang Sangkalemoyang dikelola oleh Deden Arkenas Tawa sudah cukup jelas sket izinyang diberikan pemerintah Tidak Ada Tumpang Tindih sebagaimanapeta Koperasi Penyang Sangkalemo dan Para Penggugat membenarkanHalaman 38 dari 73 Putusan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN PIk08.09.objek sengketa tidak tumpang tindin sebagaimana dalil gugatan ParaPenggugat dalam gugatannya;Bahwa
Pengadilan PN SENGETI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN SENGETI Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Snt
Tanggal 21 Agustus 2019 — Yerneti Dasril vs Dulpiah
91 — 26
  • tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan,maka petitum angka 5 inipun haruslah dikabulkan pula;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yaitu: MenyatakanSertifikat Hak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus tidakmempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya dalil Tergugat KonvensiI/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi IIbahwasanya SHM No. 414 tumpang tindin
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 16-12-2019 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 70/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat:
1.AYUB GULICK SIHOTANG
2.ROIDA ERIKA SULASMI SIHOTANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Intervensi:
SITI MANUR SIMBOLON
263 — 795
  • Bahwa cacat administrasi yang dilakukan Tergugat sesuai dengan pasal107 tersebut adalah (a) Kesalahan prosedur, (b) Kesalahan penerapanperaturan perundang undangan dan (g) terdapat tumpang tindin hakatas tanah.8. Bahwa cacat administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasus aquo disamping poin 7 Tergugat hanya menggunakan putusan perkaraperdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smd Jo.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 11-12-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 32 / G /2014 / PTUN.BJM
Tanggal 19 Mei 2015 — H. TAUFIK EFFENDI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
95 — 31
  • Menimbang, bahwa selain mendalilkan jika GugatanPenggugat terhadap objek sengketa a quo adalah prematur,Tergugat juga mendalilkan jika Gugatan Penggugat terhadap objeksengketa a quo telah daluarsa;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatanterhadap penerbitan sebuah sertifikat hak adalah prematur (belumwaktunya) atau daluarsa (telah lewat waktunya), maka parameternyabukan terletak pada apakah telah atau belum dilakukan pengukuranulang pengembalian batas untuk mengetahui ada atau tidaknyatumpang tindin
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 26-01-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/2017/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2017 — Penggugat:
LANGSALES OSIAS MOLINA, SKM.,M.Kes
Tergugat:
BUPATI ALOR
158 — 188
  • hal ini Tergugat melanggar asasketidakberpihakan, yang adalah asas yang mewajibkan Badandan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ataumelakukan keputusan dan/atau tindakan denganHalaman 26 dari 94 halaman Putusan No. 5/G/2017/PTUNKPGmempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhandan tidak diskriminatif : Asas Kecermatan : Bahwa Tergugat membuat surat yang isinya saling tumpang tindihdi dalam satu surat Bupati dan juga dengan surat Bupati yang lain,seperti objek perkara tumpang tindin
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-06-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 24 / Pdt.G / 2015 / PN.Lmj
Tanggal 21 Desember 2015 — - LAM CHONG SAN (Penggugat - I) - PERUM PERHUTANI UNIT- II JAWA TIMUR CQ. KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) PROBOLINGGO CQ. SUB KESATUAN PEMANGKU HUTAN (SKPH) LUMAJANG CQ. BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (BKPH) PASIRIAN (TERGUGAT - I) - NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Cq. KANTOR PELAYANAN TERPADU LUMAJANG (TERGUGAT - II)
61 — 28
  • Menetapkan Tergugat maupun Tergugat Il telah melakukan perbuatanmelawan hukum karena menutupnutupi dan tidak menyampaikan faktafakta yang sebenarnya kepada Tim Jaksa Penyidik pada KejaksaanTinggi Jawa Timur tentang tumpang tindin hak penguasaan antaraTergugat dengan pihak lain, sehingga merugikan hak pembelaanPenggugat sebagai Tersangka sebagaimana Surat Perintah PenyidikanKepala Kejaksaan Tingi Jawa Timur tanggal 10 Pebruari 2015 nomor :134/0.5/Fd.1 /02/ 2015 dan 135/0.5 / Fd.1 / 02/2015;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-11-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2016
Tanggal 14 Februari 2017 — PT. SURYABUMI TUNGGAL PERKASA VS MENTERI KEHUTANAN RI (SEKRANG MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI);
116 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 46 P/HUM/2016negara bebas, sebagian telah dikuasai olen masyarakat dan telahdiberikan ganti rugi berdasarkan SPT/SPPHAT yang diterbitkan ditingkat Tapak;Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJtanggal 22 Mei 1984, Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat diperintahkan untuk mengintruksikan kepada Para Camat/KepalaKecamatan, agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalambentuk apapun juga, karena dalam pelaksanaan banyak dijumpaiizin membuka tanah tersebut tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 54/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Darliaty Dkk.
2.Darliaty
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Intervensi:
Sugeng Riyadi
268 — 120
  • 21 Maret 2019 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut, semestinya Peradilan Tata Usaha Negaratidak menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, sampaldengan adanya Putusan dari Peradilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwapenyelesaian sepenuhnya sengketa ini oleh peradilan perdata dalam lingkupperadilan umum bertujuan pula untuk menghindari putusan pengadilan yangtumpang tindin
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Jmb
Tanggal 25 Oktober 2017 — MERINA ROSANTY (penggugat) melawan 1. KOESDJAJA Bin KOESRANTO 2. RADEN MUHAMMAD KUDEK 3. Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi (para tergugat) melawan RADEN MAHMUD (Penggugat INTERVENSI )
183 — 304
  • juru ukurZULFAHMI dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi dengan nomorPeta Pendaftaran : 48.130.174018 untuk penerbitan Sertifikat Hak MilikNomor : 16167( asli ada pada Tergugat Ill ), yang telah diberi materai cukupdan sesuai dengan copynya dan bukti surat tersebut diberi tanda T.I danT.ll 10;Fotocopy hasil pemeriksaan dari penyidik POLDA Jambi NomorB/21/IV/2016/Ditreskrimum yang diukur oleh Sodikin tertanggal 19 April2016 ditemukan fakta bahwa tanah Tergugat masuk ke dalamsertifikat/tumpang tindin