Barito Riau Jaya;Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku IndeksC0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 01 halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen KecilBuku IndeksC0202 Bab Sub Bab A Sub Sub Bab 02 halaman 1 InstruksiIN/O055/MAR tanggal 22062005;Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.

Drs.Ahmad Fauzi, MBA;100) 1 (satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC104/2004 tertanggal 21 Desember 2004;101) 1 (satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC109/2005 tertanggal 16 Agustus 2005;102) 1 (satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC117/2006 tertanggal 29 Desember 2006;Hal. 81 dari 114 hal. Putusan Nomor 1709 K/PID.SUS/2015103) 1 (satu) set copy Keputusan Radisi tanggal 11 Oktober 2006 SK DireksiNo.

;Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan SuratKeputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat EdaranBank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995, CPC Nomor 104Tahun 2004, Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku Intruksi Nomor IN/0178/PMR 6 Oktober 1998, Buku Pedoman Kebijakan danProsedur Kredit Retail Market Buku Instruksi Nomor IN/O071/PMR tanggal 13Juni 2002, Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku Instruksi Nomor

Drs.Ahmad Fauzi, MBA;100) 1 (satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC104/2004 tertanggal 21 Desember 2004;101) 1 (satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC109/2005 tertanggal 16 Agustus 2005;102) 1 (satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC117/2006 tertanggal 29 Desember 2006;103) 1 (satu) set copy Keputusan Radisi tanggal 11 Oktober 2006 SK DireksiNo. DIR/485/R tanggal 18 Oktober 2006, atas nama Drs.

em>Offering Ticket (perpanjangan sementara) tertanggal 27 Maret 2018 No. 0127/OT/SMER/2708G/3404726/18;

Aturan Kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara;Pada kenyataan seharihari, badan atau pejabat Tata Usaha Negaraseringkali menempuh berbagai langkah kebijakan tertentu, antara lainmenciptakan apa yang sering dinamakan~ aturan kebijakan(beleidsregel, policy rule).

Produk semacam ini tidak terlepas dari kaitanpenggunaan freies ermessen, yaitu badan atau pejabat Tata UsahaNegara yang bersangkutan merumuskan kebijakan dalam pelbagaibentuk seperti peraturan, pedoman pengumuman, dan surat edaran.Suatu aturan kebijakan pada hakekatnya merupakan produk dariperbuatan tata usaha negara, namun tanpa disertai kKewenanganpembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negaratersebut.

Aturan kebijakan dimaksud pada kenyataannya telahmerupakan bagian dari kegiatan pemerintahan. Aturan kebijakan jugaditandai dengan sebutan pseudowetgeving atau legislasi semu;Halaman 17 dari 29 halaman.

Legislasi semu salahsatu bentuk dari instrumen hukum publik yang digunakan olehpemerintah untuk menjalankan tugastugas umum pemerintahan;CiriCiri Legislasi Semu (Aturan Kebijakan) Dan Kekuatan Mengikatnya;Menurut Bagir Manan, aturan kebijakan (legislasi semu) mempunyai ciriciri sebagai berikut:1)2)3)4)aturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundangundangan;asasasas pembatasan dan pengujian terhadap peraturanperundang undangan tidak dapat diberlakukan pada aturankebijakan;aturan kebijakan tidak

dapat diuji secara wetmatigheid, karenamemang tidak ada dasar peraturan perundangundangan untukmembuat keputusan aturan kebijakan tersebut;aturan kebijakan dibuat berdasarkan freies ermessen dan ketiadaanHalaman 18 dari 29 halaman.

Atas hal tersebutdapat disimpulkan bahwa pembayaran imbalan oleh Pemohon Banding kepada ANZ Australia tidakdidasarkan atas jumlah jam kerja (Working Hours) yang dihabiskan dalam penyediaan layanan, melainkanberdasarkan suatu kebijakan grup, namun kebijakan grup tersebut juga tidak jelas cara penghitungannya;bahwa Perjanjian Layanan antara Pemohon Banding dengan ANZ Australia tersebut ditandatangani padatanggal 30 September 2010, dimana dalam perjanjian tersebut tercantum tanggal permulaan(commencement

Pemohon Banding akan melakukan pembayaran kepada ANZ Australia setiap bulannya, di manapenghitungan biaya harus sesuai dengan pendekatan yang ditentukan dan metodologi penghitunganyang tercantum dalam Kebijakan Group Tentang Transfer Pricing Pajak (Group Tax Transfer PricingPolicy) terkait dengan penyediaan layanan.

Berdasarkan Kebijakan Group Tentang Transfer PricingPajak (Group Tax Transfer Pricing Policy), metode biaya plus (cost plus) secara umum digunakan untukmenetapkan biaya layanan yang wajar. Terkait dengan SOW, maka pendekatan penghitungan biayayang berkenaan dengan setiap layanan yang akan disediakan berdasarkan SOW tersebut akanditentukan dalam masingmasing SOW (Pasal 6.1 dan Pasal 6.2);d.

Jasa yang tidak terkait dengan IT seperti: human resources, law, marketing and communication,risk and compliance, dan jasa lainnyaSumber Daya Manusia:Memberikan jasa mengenai kebijakan mengenai tenaga kerja, kontrak kerja, masalah hukum tenaga kerjadan merek pekerja kelompok ANZ.

Initermasuk pitching produk dan model yang dapat digunakan yang sesuai dan distandarisasi dengan kebijakan;Dukungan Online banking:Dukungan dapat dikategorikan sebagai transaksional dan non transaksional. Pelanggan dapat mengaksessitus perbankan online ANZ dan melakukan kegiatan perbankan seperti transfer dana, pembayaran tagihansecara online, pembelian dan penjualan surat berharga dan nontransaksional dll kegiatan meliputimanajemen account, laporan bank dan lainlain.

Bahwa atas kebijakan Tergugat, para Penggugat menuntut terns agarhak baik hak atas upah dan serta hak kepastian bekerja di penuhiTergugat;6. Bahwa juga para Penggugat mencoba menyadarkan Tergugat ataskebijakan yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Ketenagakerjaandi maksud;Halaman 2 dan 27 halaman No. 981Pdt. SusPHI/2016/PN, Mdn7.

Begitupun Tergugat tidak memberikan apresiasi baik, atas niat tulus8.Para Penggugat, dengan tetap tidak bersedia melaksanakan hak paraPenggugat;Bahwa kebijakan merumahkan buruh dengan tidak melaksanakan hakatas upah yang biasaditerima merupakan tindakan yangbertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimanadisebut dalam ketentuan Pasal 93 ayat 2 huruf (f) UU No. 13 Tahun2003 tentang Ketenaga kerjaan:"Pengusaha wajib membayar upah buruh, apabila buruh bersediamelakukan pekerjaan yang telah

dijanjikan tetapi pengusaha tidakmempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri maupun halangan langseharusnya dapat dihindari pengusaha. "9.Bahwa jelas dan terang selain itu kebijakan perusahaan PT.

Tergugat yang mernbuat kebijakan merumahkan paraPenggugat tanpa kepastian dan tanpa memberikan hak atas upah yangbiasa diterima para Penggugat tanpa mekanisme hukum yang berlakumengisyaratkan bahwa tergugat tidak mematuhi Hukum yang berlaku ditanah air,12.

Bahwa oleh karena inisiatif sepihak Tergugat dengan merumahkanpara Penggugat tanpa kepastian dan tanpa memberikan hak atas upahyang biasa diterima merupakan kebijakan diluar procedural dan lebihcenderung ingin menghiiangkan hak para Penggugat ataspesangon (misbruik van recht) memperlihatkan itikad buruh dariTergugat dan tidak mungkin lagi Tergugat disadarkan akankekeliruannya, oleh karenanya Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri MedanCq.

hal kebijakan umum masingmasing sektor pembangunan yangakan dicapai.

hal kebijakan umum masingmasing sektorpembangunan yang akan dicapai.

Setelan selesai dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Eksekutif, Kemudian diajukan keLegislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Kerinci untuk dibahas bersamaHal. 50 dari 93 hal. Putusan Nomor 124 PK/PID.SUS/2017dalam hal kebijakan umum masingmasing sektor pembangunan yangakan dicapai.

Putusan Nomor 124 PK/PID.SUS/2017 4 Senin, 15 September 2X Memberikan kesempatan2008 sampai dengan kepada Fraksifraksi dewanSelasa, 16 September menyusun pendapat akhir Malam:2008 terhadap Kebijakan Umum 20.0022.30Perubahan APBD dan WibPPAS Perubahan APBD Tahun 2008.5 Rabu, 17 September 1x Rapat Paripurna II2008 Penyampaian Pendapanakhir Fraksifraksi Dewanterhadap kebijakan UmumPerubahan APBD Tahun2008dan PPAS PerubahanAPBD Tahun 2008 Bahwa sesuai jadwal Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBDTahun

Bagaimana sikap politik dan hukum pemerintah terhadap kebijakan danimplementasi kebijakan dalam penyelesaian kewajiban pemegang saham yangmeliputi kasuskasus KLBI, BLBI, rekapitalisasi perbankan dan seluruhrangkaian program penyehatan perbankan, termasuk program penjaminan dandana talangan?

Jawaban :Sikap politik Pemerintah didasarkan pada beberapa fakta:Rangkaian kebijakan untuk mengatasi krisis, termasuk kebijakan BLBI,program penjaminan, penyehatan dan rekapitalisasi perbankan, program PKPS, dan programdivestasi, telah melalui proses politik saat itu dan mendapat landasan hukum yang sah, antara lainUU No.25/2000 tentang Propenas, TAP MPR Nomor X tahun 2001, Tap MPR No.VI/2002 danInpres No.8/2002.

Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah saat inimenghormati keputusan dan kebijakan sebelumnya yang sah (Lihat Lampiran 1). BPK telah menyelesaikan audit terhadap kinerja BPPN, termasuk tingkatpengembalian (recovery) aset pada tahun 2006.

Untuk menjamin kepastian hukum,pemerintah saat ini melanjutkan pelaksanaan kebijakan tersebut.Bukti dan uraian tersebut diatas telah membuktikan seluruh dalildalil PEMOHONKASASI/dahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46 mengenai pelaksanaan PKPS dantidak adanya pelanggaran MSAA.

Rangkaiankebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi, termasuk kebijakan BLBI,program penjaminan, penyehatan dan rekapitalisasi perbankan, programPKPS dan program divestasi telah ditetapkan dengan dasar hukum yangkuat, yaitu UndangUndang Nomor 25 tahun 2000 tentang Propenas, TAPMPR Nomor X tahun 2001, TAP MPR No.VI tahun 2002 dan InpresNomor 8 tahun 2002. Karena itu, kebijakan dasar dalam penyelesaianKLBI dan BLBI adalah sebagai berikut ;1.

Melakukan pembinaan dan monitoring guna memastikan inisiasi kreditsesuai dengan kebijakan kredit yang berlaku;g. Melakukan pembinaan dan monitoring guna memastikan pemberiankredit sesuai dengan kebijakan kredit yang berlaku;h. Melakukan pengecekan jaminan, Tujuan pinjaman dan memastikankarakter calon debitur;i. Menyetujui permohonan kredit sesuai limit BWMK untuk nasabahperorangan;j.

Bahwa Tergugat sewaktu menjabat selaku Unit Manager di DSP UnitMorotai dalam menjalankan tugasnya tidak mematuhi aturan yang telahditetapbkan oleh Managemen sesuai Kebijakan Kredit Pasar Model yangberlaku Edisi Agustus 2010 dan Perubahan Kebijakan Kredit September2011, Bab 13.9. tentang Verifikasi Karakter oleh Unit Manager dan Bab13.9.4 tentang Verifikasi Tujuan Pinjaman oleh Unit Manager;7.

Bahwa dengan Tergugat masa kerja 5 tahun sebagaimana dimaksud dalambutir 3, materi gugatan di atas, Tergugat, tentunya sangat mengerti danmemahami ketentuanketentuan, kebijakankebijakan yang berlaku diperusahaan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kredit yang telahditetapkan oleh Penggugat, serta prinsipprinsip manajemen resiko;13.Bahwa Tergugat adalah pegawai Penggugat yang terpaksa harus diputushubungan kerjanya karena telah melakukan pelanggaran terhadapPerjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun

Dari hasil investigasi diketahui bahwa Termohon Kasasi dahuluTergugat:Mengakui tidak melakukan kunjungan ke tempat usaha Debitursebagaimana pengakuan Termohon Kasasi dahulu Tergugat padaBerita Acara Pemeriksaan tertanggal 11 Mei 2013 pada butir 72;Hal ini disampaikan oleh saksi Masita mengenai kebijakan kredit BankDanamon:UM Wajib Verifikasi Tujuan Pinjaman dengan bertemu langsung dengancalon debitur di tempat usaha;Mengakui tidak pernah menemui pihak ketiga Pemberi ReferensiKarakter sebagaimana

pengakuan Termohon Kasasi dahulu Tergugatpada Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 11 Mei 2013 pada butir38,39,41 dan 74;Hal ini disampaikan oleh saksi Masita mengenai kebijakan kredit BankDanamon :b.

Menurut pengamatan Kami Dewan Pengurus ASPEMBAYA (AsosiasiPedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya), Peraturan Menteri PerdaganganRI No. 04/MDAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan BahanBerbahaya, tertanggal : 16 Februari 2006, tidak memiliki payung hukum yangjelas dan telah bertentangan serta telah melangkahi kebijakan hukum atauperaturan perundangundangan yang ada, yang kedudukannya lebih tinggiyaitu :a.

Dengan memperhatikan point 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa PeraturanMenteri Perdagangan RI No. 04/MDAG/Per/2/2006 tentang Distribusi danPengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal 16 Februari 2006 :a.Telah bertentangan dengan kebijakan hukum atau peraturan perundangundangan yang ada, yang kedudukannya lebih tinggi dan peraturan inidirasakan sudah sangat jauh menyimpang dari ketentuan hukum yangberlaku..

Dalam Pasal 43 dan 44 mengaturmengenai Tugas dan Fungsi dari Departemen Perdagangan, dimanaPasal 44 menyatakan: dalam melaksanakan tugas, DepartemenPerdagangan menyelenggarakan Fungsi perumusan kebijakan nasional,kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perdagangan(Bukti 110). Dengan demikian pengaturan mengenai pengawasanBahan Berbahaya, pengaturan tentang barang serta distribusinyamerupakan kebijakan dan kewenangan Termohon.g.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 tentangUnit dan Tugas Eselon Kementerian Negara Republik Indonesia padaBagian Kedelapan yang mengatur tentang Departemen Perdagangandisebutkan bahwa Departemen Perdagangan terdiri dari unitunit eselon1 yang tugas dan fungsinya melakukan kebijakan pelaksanaan dankebijakan teknis di bidang perdagangan (Bukti T11).

No. 30 P/HUM/2006.umum Pemerintah yang telah ditetapbkan serta memperhatikanwewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan daninstansiinstansi lainnya berdasarkan peraturanperaturan yang berlaku(Bukti T12), diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang produksidalam negeri dan/atau produk impor bahan berbahaya.i.

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

Kebijakan Bupati menindaklanjuti kebijakan Gubernur,pelayanan diberikan kepada kapalkapal ilegal tersebut dengantanoa melalui proses hukum menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, kebijakan tersebut menghasilkan total Rp.6.100.000.000.00 (Enam miliar seratus juta rupiah) untuk pungutanprovisi Sumber Daya Hutan (PSDH) versi Bupati.

No. 07 P /HUM/2000Kebijakan melayani kapalkapal bermuatan kayu olahan ilegaltersebut diatas adalah suatu kebijakan yang inkonstitusional.Sebab berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 1999 Tentang Kehutanan (LNRI Tahun 1999 Nomor 167)Pasal 28 ayat (2)Yang mensyaratkan pemanfaatan hutan produksi dilaksanakanmelalui pemberian izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izinpemanfaatan kawasan, izin pemungutan kayu dan bukan kayu.Pasal 35 ayat (1) s/d ayat (4) menegaskan setiap pemegang

Pasal 50 ayat (3)huruf h jo Pasal 78 ayat (7) ditegskan mengenai sanksi pidana bagisetiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasi hutan yang tidak dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dipindanakanpenjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).Kebijakan memberikan pelayanan terhadap 258 kapal bermuatankayu olahan ilegal jelas merupakan suatu penyalagunaan jabatan,melanggar asas legalitas

Kemudianberdasarkan Pasal 79 ayat (1) hasil hutan dan barang lainnya baikberupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan ataupelanggaran dimaksud dilelang untuk negara.Bahwa hemat Pemohon,Penyelengaraan Negara yang terlibatpelayanan terhadap 258 kapal bermuatan kayu olahan ilegal danmemungut PSDH/DR sesuai kebijakan sendiri tanpoa melaluiprosedure hukum sesuai asas legalitas ic.

Pasal 50 ayat (3) huruf hjo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 1999, jelas perouatan inkonstitusional,melanggar hukum (onrechmatige overheidsdaad), detournementde pouvoir dan dapat dikategorikan sebagai Pelaku Turut Serta (ic.Pasal 55 KUHP) dan atau Pembantu Melakukan Kejahatan (ic.Pasal 56 KUHP).Seandainya kebijakan yang diterapbkan sesuai hukum danketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku makapendapatan negara dan atau daerah yang akan diperoleh

;e Bahwa awalnya saudara ATIN datang kerumah Saksi menawarkan kepadaSaksi Pengangkatan CPNS di Pemprov Banten dengan jalur kebijakan,Saudara ATIN bisa melalui Saudara ANDRI, lalu Saksi menelpon PamanSaksi H.Jahidi Saksi mengatakan bahwa ada pengangkatan CPNS diPemprov.Banten melalui jalur kebijakan;e Bahwa berselang 2 (dua) hari setelah Saksi telpon, Paman Saksi mintadipertemukan dengan Saudara Andri, lalu Saksi menghubungi Saudara Atinuntuk bisa mempertemukan Saudara Andri dengan Paman Saksi; Bahwa

kemudian Saksi Ferry dan Andri mengenalkan Terdakwa kepada H.Jahidi dimana anak Saksi Jahidi yaitu Saudara H.lim Sumarna, Mimin Mintarsih dankeponakannya Paujin hendak mengikut penerimaan CPNS melalui jalur kebijakan tersebut.Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang untuk salah satu syarat yaitu sebesarRp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) per orang.

Jahidi dimana anakSaksi Jahidi yaitu Saudara H.lim Sumarna, Mimin Mintarsih dan keponakannya Paujinhendak mengikut penerimaan CPNS melalui jalur kebijakan tersebut. Bahwa Terdakwameminta sejumlah uang untuk salah satu syarat yaitu sebesar Rp150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) per orang.

Bahwa total uang yang didapatakan dari ke 3 (tiga) orangtersebut Rp450.000.000, (empat ratus lima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saudara Ferry dan Andriuntuk mencarikan orang yang berminat diangkat CPNS melalui jalur kebijakan kemudianSaksi Ferry dan Andri mengenalkan Terdakwa kepada H. Jahidi dimana anak Saksi Jahidiyaitu Saudara H.lim Sumarna, Mimin Mintarsih dan keponakannya Paujin hendakmengikut penerimaan CPNS melalui jalur kebijakan tersebut.

Bahwa Terdakwa menyuruhSaudara Ferry dan Andri untuk mencarikan orang yang berminat diangkat CPNS melaluijalur kebijakan kemudian Saksi Ferry dan Andri mengenalkan Terdakwa kepada H. Jahididimana anak Saksi Jahidi yaitu Saudara H.lim Sumarna, Mimin Mintarsih dankeponakannya Paujin hendak mengikut penerimaan CPNS melalui jalur kebijakan tersebut.Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang untuk salah satu syarat yaitu sebesarRp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) per orang.

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

Bahwa Kebijakan Fraksi yang di dukung oleh Tergugat Il, dengan tidakmenempatkan para Penggugat di masingmasing Komisi di DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta adalah tidak sah danmerupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena berdasarkan Pasal 48ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 TentangPedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo PeraturanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun2010 tentang

Bahwasenyatanya dalam Provisi Gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat pada pokoknya : Memerintahkan kepada Tergugat dan Tergugat Il agar kebijakan dan Keputusan DPRD KotaYogyakarta Nomor : 48/K/DPRD 2013 untuk ditangguhkanpelaksanaannya sampai ada keputusan pengadilan hukum tetapdan mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan ParaPenggugat dalam kedudukan seperti semula adalah bentukperlawanan/ gugatan terhadap suatu Keputusan Tata UsahaNegara (beschiking).

Bahwa Tergugat tidakdapat mengambil secara sepihak kebijakan dan keputusanterhadap kegiatan ataupun langkahlangkah partai politik dimanaTergugat bernaung.

Bahwa dasar kebijakan dan keputusan yangdiambil oleh Tergugat berdasarkan sistem dan mekanismekepartaian dimana Tergugat bernaung, sehingga adalah suatukesesatan pikir yang mendasar pada diri Para Penggugat yangkemudian mendudukkan Tergugat sebagai Tergugat dalamperkara aquo dan justru tidak menggugat Partai Politik dimanaTergugat bernaung ;5. Bahwa Sikap dan Keputusan Tergugat !

yangmengelurakan surat Fraksi Partai Demokrat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Yogyakarta tertanggal 11 januari 2013,perihal Susunan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat17Daerah Kota Yogyakarta adalah suatu kebijakan dan keputusanyang diambil oleh PartaiDemokrat .........::0::ceeDemokrat melalui suatu mekanisme dan sistem yang berlaku diPartai Demokrat, yang mana pelaksanaannya dilakukan olehDewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Yogyakarta ;6.

VellfireVE 30 G A/T 10, Nomor PolisiSedang Dalam Proses, Nomor Rangka JNTNGF3DH2J8017976, Nomor Mesin2AR J118298, Warna Black, Tahun 2018 Atas Nara MS, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00182972.AH.05.01 Tahun2018 tanggal 5 Oktober 2018 Jam 16;03;40 (bukti T.2b);Menimbang, bahwa karena situasi penyebaran Covid19 sesuaiKeputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non AlamPenyebaran Covid19 Sebagai Bencana Nasional dan Peraturan Otoritas JasaKeuangan RI Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan

/Pdt.G/2021/PTA.PlgMenimbang, bahwa dengan adanya Amandemen tanggal 9 April 2020yang disepakati Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, makaTerbanding telah menempuh kebijakan sesuai Keputusan Presiden RI Nomor12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran Covid19 SebagaiBencana Nasional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Keuangan Nonbank;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124

bagi Konsumenyang memenuhi kriteria yaitu : a. penurunan kemampuan, b. mampumemenuhi kewajiban, c. ada analisis dan buktibukti yang memadai;Menimbang, bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019berlaku bagi Lembaga Keuangan Bank, sehingga tidak berlaku bagiTerbanding yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah Nonbank, dengandemikian keberatan Pembanding yang menyatakan kebijakan

Pembanding tidak berjalansebagaimana mestinya sehingga Pembanding tidak dapat membayarangsuran mobil Toyota Vellfire dan Restrukturisasi yang diberikan olehTerbanding tidak mengubah wakitu pembayaran, sedangkan perusahaan yanglain bisa memberikan Restrukturisasi;Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwaperusahaan lain dapat memberikan Restrukturisasi berupa penundaan waktupembayaran ataupun pengurangan angsuran, hal tersebut tidak dapatdijadikan dasar agar Terbanding juga harus memberikan kebijakan

/Pdt.G/2021/PTA.PigMenimbang, bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional SebagaiKebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019berlaku bagi Lembaga Keuangan Bank, sedangkan bagi Lembaga KeuanganNonbank (Terbanding) berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Keuangan Nonbank;Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding

barang bukti berupa : Keputusan DPRD Kabupaten TulangBawang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPeraturan Tata Tertib DPRDKabupaten Tulang Bawang MasaKeanggotaan 2004 2009.Keputusan DPRD Kabupaten TulangBawang Nomor 98 Tahun 2007 tentangPeraturan Tata Tertib DPRDKabupaten Tulang Bawang MasaKeanggotaan 2004 2009.Himpunan Keputusan Bupati TulangBawang tentang Penjabaran TugasPokok dan Fungsi Perangkat DesaKabupaten Tulang Bawang.1 (satu) berkas Risalah APBDPKabupaten Tulang Bawang TA. 2006dan Penyampaian Kebijakan

dengan pembicaraan Tahap PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah14Perubahan (APBDP) TA. 2006 ;Bahwa, kemudian atas penyampaian Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan UmumAnggara (KUA) tersebut, Pimpinan dan AnggotaPanitia Anggaran Legislatif DPRD KabupatenTulang Bawang secara internal melakukanpembahasan RKPD dan KUA TA. 2007 sebanyak 2(dua) kali yaitu) pada hari Senin tanggal 31Juli 2006 dan hari Selasa tanggal 01 Agustus2006 akan tetapi pembahasan tersebut tidakmelibatkan

UmumAnggota (KUA) TA.2007 sedangkan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) merupakan acuan untuk15penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS) menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA)maka penyusunan RAPBD sampai dengan bulanSeptember 2006 terjadi keterlambatan ;Bahwa, oleh karena Pemerintah Daerah KabupatenTulang Bawang dalam penyusunan RAPBD TA. 2007berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah danmengingat persetujuan RAPBD menjadi APBD olehDPRD dilakukan selambat

MARSUP Bin BASRI (dilakukanpenuntutan secara terpisah) menerima uang dariSaksi ARIA SEPTAJAYA SESUNAN mewakili Fraksifraksi DPRD Kabupaten Tulang Bawang' makaproses penyusunana RAPBD TA. 2007 PemerintahDaerah Kabupaten Tulang Bawang yang berpedomanpada Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaituproses penyusunan RAPBD TA. 2007 seharusnyamelalui tahapan pembahasan Kebijakan UmumAnggaran (KUA) TA. 2007, Pembahasan Prioritasdan Plafon

dengan pembicaraan Tahap PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPerubahan (APBDP) TA. 2006 ;25Bahwa, kemudian atas penyampaian Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan UmumAnggara (KUA) tersebut, Pimpinan dan AnggotaPanitia Anggaran Legislatif DPRD KabupatenTulang Bawang secara internal melakukanpembahasan RKPD dan KUA TA. 2007 sebanyak 2(dua) kali yaitu) pada hari Senin tanggal 31Juli 2006 dan hari Selasa tanggal 01 Agustus2006 akan tetapi pembahasan tersebut' tidakmelibatkan

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

AINPAMERO.Bahwa menurut terdakwa surat suara yang lebih tersebut sah tetapi diambil kebijakan olehterdakwa berdasarkan Musyawarah dari pihak Panitia Penyelenggara di TPS yaitu Ketuadan Anggota KPPS beserta saksi saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupatiuntuk tidak dihitung.Bahwa ada pemilih selain dari TPS 1 Ds.

Bahwa menurut terdakwa surat suara yang lebih tersebut sah tetapi diambil kebijakan olehterdakwa berdasarkan Musyawarah dari pihak Panitia Penyelenggara di TPS yaitu Ketuadan Anggota KPPS beserta saksi saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupatiuntuk tidak dihitung. Bahwa ada pemilih selain dari TPS 1 Ds. Sekulat yang mencoblos di TPS 1 Sekulat, tetapitetap tidak dimasukkan oleh terdakwa ke dalam penghitungan keseluruhan surat suara.

Bahwa terjadi kelebihan jumlah surat suara sebanyak 1 suara pada pasangan nomor urut 6(enam) yang berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) menjadi 90 (sembilan puluh),sehingga terdakwa mengambil kebijakan berdasarkan musyawarah untuk mengurangi surat2y12suara tersebut yang kemudian diambilkan dari tumpukan perolehan suara pasangan calonnomor 6 sebanyak 1 suara sehinggga yang dianggap sah menjadi 89 (delapan puluhsembilan) surat suara.Bahwa saksi kenal dengan Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar surat

Deli Serdang ; Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia mampumemasukkan 2 (dua) orang anak kandung saksi menjadi PNS melaluijalur kebijakan dengan cara menyerahkan uang untuk biaya pengurusansebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dan ia berjanji akanmengembalikan seluruh uang tersebut bilamana anak saksi tidak masukkerja menjadi PNS dan juga ia bersedia membuat surat tanda terimauang sehingga saya percaya; Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar RP.80.000.000, (delapanpuluh juta rupiah

Kemudian MISMAN menghubungiterdakwa dan kemudian ia datang dan menjelaskan kepada kamimengenai penerimaan PNS melalui kebijakan tersebut ;Bahwa saksi mendengar bahwa Terdakwa mengatakan bahwa biayapengurusan untuk 1 (satu) orang sebesar Rp.170.000.000, (seratustujuh puluh juta rupiah) dan karena korban kekurangan dana ia membuatpanjar untuk 1 (satu) orang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah kedua anaknya diterima diCPNS melalui jalur kebijakan ;Bahwa

ABDUL HADI, SH di Pemprov.SUMUT dan pengumuman kelulusannya selambatlambatnya 3 (tiga)bulan atau bulan Februari sudah diketahui hasil kelulusannya dan biayapengurusan PNS~ melalui jalur kebijakan tersebut sebesarRp.170.000.000, (seratus tujun puluh juta) perorang ; Bahwa benar saksi H.

ABDUL HADI, SH kemudianbertanya kepada terdakwa mengenai kebenaraan penerimaan CPNS melaluijalur kebijakan dan terdakwa membenarkan hal tersebut dan korbanmenanyakan apa saja persyaratan yang harus dilengkapi berupa Foto CopyKTP yang masih aktif, Foto Copy KK, Foto Copy ljazah yang dilegalisir, FotoCopy transkip nilai, materai 6000 yang masingmasing Foto Copy dibuatrangkap 4 (empat) dan penempatan anak saksi H. ABDUL HADI, SH akan diPemprov.

SUMUT yang mana pengumuman kelulusannya selambatlambatnya3 (tiga) bulan atau bulan Februari sudah diketahui hasil kelulusannya sertabiaya pengurusan PNS~ melalui jalur kebijakan tersebut sebesarRp.170.000.000, (seratus tujuh puluh juta) per orang ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan H. ABDUL HADI, SH, saksiM. YASMANI dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa saksi H.

Olehkarena sejauh ini tidak terdapat bukti yang dapat membenarkantuduhan Tergugat tersebut maka dalil Tergugat yang menyatakanmutasi, skorsing dan PHK itu sebagai tindakan balasan kualitasnyasama dengan asumsi yang tidak dapat dibenarkan di dalam hukum...Bahwa Termohon Kasasi tidak mungkin membuat kebijakan mutasi, PHK,dan Skorsing dengan alasan yang kongkrit/tertulis, banhwa kebijakan itudiambil dalam rangka melakukan tindakan balasan dan intimidasi terhadapPemohon Kasasi, sekaligus di peruntukan

Karena tentunya menejemen (pengusaha) tidak akan bodohmembuat kebijakan union busting dalam bentuk kebijakan tertulis. Apabilaserikat pekerja/para pengurus serikat pekerja yang mengalami tindakanunion busting harus menunggu adanya bukti kongkrit, maka bukti tersebuttidak akan pernah ada.

Adanya penetapan/pengukuhan melalui surat keputusan (SK)mutasi.Dalam hal kebijakan dan proses mutasi Pemohon Kasasi, tidakada sama sekali memenuhi ke 7 (tujuh) tahapan/ketentuanmutasi tersebut. Sehingga hal ini mempertegas bahwa memangkebijakan Termohon Kasasi untuk memutasi Pemohon Kasasi,bukanlah kebijakan yang berdasar dan bukanlah kebijakan yangdapat dibenarkan secara hukum.

Dengan demikian sangat Jjelasbahwa kebijakan Termohon Kasasi untuk memutasi PemohonKasasi merupakan suatu bentuk upaya melemahkan gerakanSEKARGA dan merupakan suatu bentuk tindakan balasan kepadaPemohon Kasasi yang terlalu vokal.g.

Dan pengajukan permohonan MutasiSdr.Sandi Siregar ke Kantor Perwakilan Banjarmasin selaku SeniorFinancial Report Officer Kantor Perwakilan Pontianak, dikarenakanmemang pekerjaan yang drastis berkurang, sehingga KantorPerwakilan Pontianak tidak lagi membutuhkan Senior FinancialReport Officer.Dengan demikian sangat jelas bahwa kebijakan Termohon Kasasimemutasikan Pemohon Kasasi ke Kantor Perwakilan Pontianak,merupakan kebijakan yang sangat dipaksakan, tanpa dasar, dan tidaksesuai dengan aturan yang