menerima hasil pekerjaan rekanan,Saat serah terima barang untuk pekerjaan selesai 100%, terdakwa tidak19membuat Laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan hal tersebutbertentangan dengan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 Tentang Perubahankeempat Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (3) huruf g yang berbunyi ; Melaporkan pelaksanaan/Penyelesaian pengadaan barang / jasakepada pimpinan instansinya.Bahwa berdasarkan surat Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Maluku) nomor: SR2669/PW25

Penyelesaian pengadaan barang / jasakepada pimpinan instansinya dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12 ayat (2) sertaPermendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 12 ayat (5)PPTK mempunyai tugas mencakup, salah satunya melaporkanperkembangan pelaksanaan kegiatanBahwa berdasarkan surat Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Maluku nomor: SR2669/PW25

Bank PembangunanDaerah Maluku Malut sebesar Rp7.862.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratusenam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas PerkaraDugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedunguntuk Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku diSurabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanPerwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor SR547/PW25

No. 2061 K/PID.SUS/2017Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada suratNomor SR547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas PerkaraDugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedunguntuk Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku diSurabaya Tahun 2014 sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratusjuta rupiah) atau sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY

Laporan Profil Risiko PT Bank Maluku MalutPosisi Juni 2015 Nomor DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015;1 (satu) jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensidan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka PeningkatanPerekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester Tahun 2015pada PT Bank Maluku Malut, Nomor 23/Kinerja BPD/11/2015,November 2015;1 (satu) jilid fotocopy Laporan Hasil lEvaluasi SistemPengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor LEV267/PW25

Menghitung jumlah kerugian Negara;Langkahlangkah tersebut di atas, secara formal seharusnyasejalan dengan Laporan yang disampaikan oleh BPKPProvinsi Maluku dalam Suratnya kepada Kepala KejaksaanTinggi Maluku Nomor SR547/PW25/5/2016 tanggal 18Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit dalam RangkaPerhitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan PengadaanTanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PTBank Pembangunan Maluku di Surabaya.

1 Tahun 2014 tentang PerbendaharaanNegara; Sesuai hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP)Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tansil bahwa pembelian Tanah danBangunan untuk pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku diSurabaya sebesar Rp54 miliar yang dicatat pada Laporan Neraca per31 Desember 2014 berdasarkan Standar Akuntansi PerbankanIndonesia (SKAPI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesi(PAPI), sama sekali tidak berakibat kerugian bagi bank; Surat PBKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR/547/PW25

., MM selaku Pelaksana Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Malukusecara bersama sama dengan Izaac Balthazar Thenu, SE. mengakibatkan timbulnyakerugian Keuangan Negara pada PT Bank Maluku Malut Berdasarkan Laporan HasilAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Rerepo) SuratSurat Hutang/Obligasi padaKantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai denganTahun 2014 Nomor : SR373/PW25/5/2020 tanggal 14 Desember

Terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE., MM selaku Pelaksana Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Malukusecara bersama sama dengan Izaac Balthazar Thenu, SE. mengakibatkan timbulnyakerugian Keuangan Negara pada PT Bank Maluku Malut Berdasarkan Laporan HasilAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Rerepo) SuratSurat Hutang/Obligasi padaKantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai denganTahun 2014 Nomor : SR373/PW25

Bank Pembangunan Daerah MalukuTahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 dan Surat Tugas Nomor ST442/PW25/5/2020 tanggal 07 Desember 2020 tentang Perpanjangan WaktuPelaksanaan Audit.Bahwa Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiDalam Penjualan dan Pembelian (Reverse Repo) Suratsurat Hutang/Obligasipada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampaidengan Tahun 2014 tanggal 14 Desember 2020, langkahlangkah

Maluku Rek.24 PTAAASekuritas 0910166614641 Bank Cimb Niaga 344,746,200 52413100031 Desember 2014 Setor Tunai cl PTBank Maluku Cabang25 PTAAASekuritas Bank Maluku Jakarta 1,500,000,000 jakartaJUMLAH = 17.581.278.992,00 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Rerepo) SuratSurat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank PembangunanDaerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor SR373/PW25

Maluku Rek.24 PTAAASekuritas 0910166614641 Bank Cimb Niaga 344,746,200 52413100031 Desember 2014 Setor Tunai ci PTBank Maluku Cabang25 PTAAASekuritas Bank Maluku Jakarta 1,500,000,000 jakartaJUMLAH = 17.581.278.992,00 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Rerepo) SuratSurat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank PembangunanDaerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor SR373/PW25

Sabono, ST menyatakan Panitia PemeriksaHasil Pelaksanaan Pekerjaan (PHO dan FHO) turun ke lokasi hanyamelihat apakah MCK tersebut sudah selesai 100% atau belum.Pembuatan PHO dan FHO hanya untuk memenuhi persyaratanpembayaran, karena tanpa dilampirkan Berita Acara PHO dan FHO tidakdapat mencairkan SP2D 100 %.Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : SR646/PW25/5/2018, tanggal 11 Desember 2018 tentang Laporan Hasil AuditDalam Rangka Perhitungan

Sabono, ST menyatakan Panitia PemeriksaHasil Pelaksanaan Pekerjaan (PHO dan FHO) turun ke lokasi hanyamelihat apakah MCK tersebut sudah selesai 100% atau belum.Pembuatan PHO dan FHO hanya untuk memenuhi persyaratanpembayaran, karena tanpa dilampirkan Berita Acara PHO dan FHO tidakdapat mencairkan SP2D 100 %.Halaman 72 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2019/PN.Amb.Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Maluku SR646/PW25/5/2018, tanggal 11 Desember 2018 tentang Laporan

Surat Perintah Tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan danPembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Nomor : ST510/PW25/5/2018tanggal 19 Desember 2018, Hal pemberitahuan Keterangan Ahli.

barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai;Bahwa ahli mengetahui adanya Laporan Hasil Audit dalam rangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak PidanaKorupsi Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam kegiatanpembangunan' sarana/prasarana MCK dan Septi tank Komunal diKelurahan Siwalima, Kelurahan Galai dubu, Desa Wangel, Desa durjela,dan desa Wokam tahun 2015 pada Dinas Pekerjaan Umum kabupatenKepulauan Aru Nomor SR 646/PW25

Permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat dalam kegiatan pembangunan sarana /prasarana MCK danSeptitank Komunal dikelurahan Siwalima, Kelurahan Galai dubu, DesaWangel, Desa durjela, dan desa Wokam tahun 2015 pada Dinas PekerjaanUmum kabupaten Kepulauan Aru;Halaman 147 dari 204 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2019/PN.Amb.Surat tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Maluku Nomor ST466/PW25

Nomor 2023 K/PID.SUS/2015dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Nomor S2481/PW25/5/2008 tanggal 28 November 2008, dengan perhitungan sebagai berikut :A. Jumlah pengeluaran untuk pembelian alat laboratorium Rp235.000.000,00;B.

2009 senilai Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan pada tahun 2010 senilai Rp. 579.834.000, (limaratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat riburupiah).Bahwa akibat perbuatan terdakwa LOUISA CORPUTTY telah menimbulkankerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangkapenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangankegiatan lomba Kompetensi Siswa (LKS) pada dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 2010, Nomor : 267/PW25

(lima ratus tujuh puluhSembilan juta delapan ratus tiga puluh empatribu rupiah).e Bahwa akibat perbuatan terdakwa LOUISACORPUTTY telah menimbulkan kerugiankeuangan negara sesuai Laporan Hasil AuditDalam Rangka penghitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan penyimpangankegiatan lomba Kompetensi Siswa (LKS) padadinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaPropinsi Maluku Tahun Anggaran 2009 2010,Nomor : 267/PW25/5/2014, tanggal 5 Juni 2014yang dikeluarkan oleh BPKP perwakilanPropinst Maluku, = yaitu senilai

konfirmasi dan klarifikasi ke lapangan ; Bahwa dapat saksi ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negaraadalah merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uangHal 105 dari 194 hal Putusan No.43/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb106sedangkan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah adanya pengaluarankeuangan negara yang dipertanggung jawabkan tidak sesuai dengan bukti yang ada ; Bahwa surat tugas kepala perwakilan Badan Pengawasan Kuangan dan PembangunanPropinsi Maluku nomor : ST73/pw25

Andelina Sekawael, S.Sos. ; Bahwa Nomor Laporan SR267/PW25/5/2014 Tanggal 5 Juni 2014 ; Bahwa peraturan perundang undangan yang dilanggar yaitu :Undang undang RI nomor Tahun 2004Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1)yang mengatur bahwa Pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelumbarang dan/atau jasa diterima ;Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran danBelanja Negara pada Pasal 12 ayat (2), yng belanja atas bebanmenyebutkan bahwaanggaran

dilakukan secara sadar ( Bewuste samenwerking ) ; danb Pelaksanaan tindak pidana secara bersamasama (Gezamenlijke Uitvoering) ;Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dalam persidanganberdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Ahli serta barang bukti yangdiajukan dipersidangan saling bersesuaian, bahwaTerdakwa dalam melakukanperbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur tersebut di atas sesuai laporan hasilperhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Maluku Nomor :SR267/PW25

PT.Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,176. 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT.Bank Maluku Malut, Nomor 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015,177. 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor LEV-267/PW25

Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor : SR547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas PerkaraDugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah danGedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Maluku) sebagaimana tertera pada surat Nomor SR547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas PerkaraDugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah danGedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT.

Laporan Profil Risiko PT.Bank MalukuMalut Posisi Juni 2015 Nomor DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja AtasEfisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam RangkaPeningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester Tahun 2015 pada PT.Bank Maluku Malut, Nomor 23/KinerjaBPD/11/2015, November 2015,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi SistemPengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT.BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor LEV267/PW25

Bank MalukuMalut sebesarRp.7.600.000.000, (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), berdasarkanLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam PelaksanaanPengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT.MalukuMalut di Surabaya tahun 2014 oleh Badan PengawasanKeuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku,sebagaimana tertera pada Surat Nomor SR547/PW25/5/2016tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan

Laporan Profil Risiko PT.Bank MalukuMalut Posisi Juni 2015 Nomor DIR/1357, tanggal 27 Juli2015,1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja AtasEfisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam RangkaPeningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 danSemester Tahun 2015 pada PT.Bank Maluku Malut,Nomor 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015,1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi SistemPengendalian Internal dan Proses Manajemen RisikoPT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku UtaraNomor LEV267/PW25

SusTPK/20217/PN Amben Maluku Malut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjuaian dan Pembelian (ReverseRepo) SuratSurat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan DaerahMaluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor: SR373/PW25/5/2020 tanggal 14Desember 2020 sebesar Rp238.500.703.330,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Limaratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), dengan rincian

disampaikan secaraterbuka kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;secara sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan IdrisRolobessy, mengakibatkan kenigian Keuangan Negara pada PT Bank Maluku Malutsebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (ReverseRepo) SuratSurat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan DaerahMaluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor SR373/PW25

Bank Pembangunan DaerahMaluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Izzac Balthazar Thenu, SE danseluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar; Bahwa Dasar Tim Auditor melakukan Audit tersebut adalah Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor ST274/PW25/5/2020 tanggal 28September 2020 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penjualan dan Pembelian SuratsuratHutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun2011 sampai dengan Tahun 2014 dan Surat Tugas Nomor ST442/PW25/5/2020tanggal 07 Desember 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Audit.

Maluku Rek.24 PTAAASekunitas 0910166614641 Bank Cimb Niaga 344,746,200 52413100031 Desember 2014 Setor Tunai di PTBank Maluku Cabang25 PTAAA Sekunitas Bank Maluku Jakarta 1,500,000,000 jakarta17,581.278.992,00JUMLAH = Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Rerepo)SuratSurat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah MalukuTahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor : SR373/PW25

jutatujun ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sejumlah Rp. 6.081.722.920,00 (enam miliar delapan puluhsatu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah),Halaman 9 dari 214 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Ambsebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku NomorSR313/PW25

Pajak yang telah disetor ke Negara = Rp 320.090.680,00Kerugian Keuangan Negara = Rp 6.081.722.920,00 Sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi MalukuNomor SR313/PW25/5/2020 tanggal 30 November 2020.Perbuatan terdakwa ABDUL GAFUR LAITUPA,S.SIT., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaHalaman 18

hakbarat yang berakhir sebelum tanggal 24 September 1980, dan sampai saatberlakunya Peraturan ini belum diselesaikan;yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlahsejumlah Rp. 6.081.722.920,00 (enam miliar delapan puluh satu juta tujuh ratusdua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian NegaraBadan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi MalukuNomor SR313/PW25

Pajak yang telah disetor ke Negara = Rp 320.090.680,00Kerugian Keuangan Negara = Rp 6.081.722.920,00 sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi MalukuNomor SR313/PW25/5/2020 tanggal 30 November 2020.Perbuatan terdakwa ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SIT., sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

Sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor> SR313/PW25/5/2020 Tanggal: 30 November 2020, terdapat KerugianKeuangan Negara sebesar Rp6.081.722.920,00 (enam miliar delapan puluhsatu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah),dengan rincian sebagai berikut:A. Nilai ganti rugi tanah dan Rp 6.401.813.600,00tanaman yang dibayarkan PTPLN (Persero) UIP Malukukepada Fery TanayaB.

2009 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan pada Tahun 2010 senilai Rp579.834.000,00 (lima ratus tujuhpuluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);Bahwa akibat perobuatan Terdakwa Louisa Corputty telah menimbulkankerugian keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangankegiatan lomba Kompetensi Siswa (LKS) pada Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Provinsi Maluku Tahun Anggaran 20092010, Nomor 267/PW25

Pelaksannan tindak pidana secara bersamasama (gezamenlijkeuitvoering);Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dalam persidanganberdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan Ahli serta barang buktiyang diajukan di persidangan saling bersesuaian, bahwa Terdakwa dalammelakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur tersebut diatasseusia laporan hasil kerugian perhitungan keuangan Negara oleh BPKPPerwakilan Maluku Nomor SR267/PW25/5/2014 tanggal 05 Juni 2014 terjaditidak sematamata akibat

murid peserta lomba, kontrak kegiatan dengan Hotel Wijaya Ambon,ternyata semuanya menyatakan tidak pernah ada kontrak kerjasamadengan Panitia LKS, adapun tandatangan pada kwitansi atau dokumentersebut, bukan tandatangan mereka;Bahwa fakta hukum juga membuktikan setelah BPKP melakukan audit,ternyata diketemukan adanya penyimpangan penggunaan dana, danpenggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehinggadiketemukan kerugian keuangan Negara sesuai hasil audit BPKP ProvinsiMaluku Nomor 267/PW25

perekonomian Negara dengan pembayaranuang pengganti;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat perihal perhitungannilai kKerugian kKeuangan Negara yang akan dibebankan sebagai uang penggantidalam perkara ini adalah sebesar nilai kKeuntungan yang secara nyata diterimaatau dinikmati oleh Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan saksisaksidan bukti surat maupun barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukumbahwa dari kerugian kKeuangan Negara sesuai hasil audit BPKP Provinsi MalukuNomor 267/PW25

Jumlah Il (5+6+7) 28.425.274,00Kerugian Keuangan Negara (48) R 121.954.355,0p. 0 sesuai dengan surat Nomor : SR57/PW25/5/2020 tanggal 27 Maret 2020dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Maluku di Ambon.wonnnnn === Perbuatan para terdakwa yakni terdakwa Matheos Erbabley,terdakwa II Hengky Aliputy dan terdakwa IIl Hengky Rumawatine (yangpenuntutannya dalam berkas terpisah) dapat merugikan keuangannegara/daerah atau perekonomian negara/daerah sebesar Rp.162.824.356( seratus

Jumlah II (6+6+7) 28.425.274,00Kerugian Keuangan Negara (48) Rp 121.954.355,00 sesuai dengan surat Nomor : SR57/PW25/5/2020 tanggal 27 Maret 2020dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Maluku di Ambon.wonne Perbuatan para terdakwa yakni terdakwa Matheos Erbabley, terdakwaIl Hengky Aliputy dan terdakwa III Hengky Rumawatine (yang penuntutannyadalam berkas terpisah) dapat merugikan keuangan Negara/daerah atauperekonomian negara/daerah sebesar Rp.162.824.356 (Seratus enam

ARMEN SWALON SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa ahli mengetahui tentang adanya penggunaan ADD dan DD NegeriKarlutukara Tahun 2015 dan tahun 2016 setelah dilakukan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Maluku Nomor : S439/PW25/5/2020 Tanggal 03 Maret 2020 tentangAudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak PidanaKorupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Karlutu Kara KecamatanSeram Utara

Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 dan 2016dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : ST73/PW25/5/2020 Tanggal 03 Maret 2020 dan dari kegiatan audit perhitungankerugian keuangan negera tersebut ahli dapat menjelaskan bahwa Untukbesaran jumlah dana yang diberikan dalam bentuk ADD dan DD untuk NegeriKarlutukara di tahun 2015 dan tahun 2016, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :1).Tahun 2015Jumlah anggaran sebesar Rp.358, 794,840 yang terdiri dari: Alokasi Dana Desa

Jumlah II (5+6+7) 28.425.274,00Kerugian Keuangan Negara (48) Rp. 121.954.355,00 Sehingga dari Rp. 93.748.860,00 + Rp. 121.954.355,00 = Rp. 215.703.215,00 halmana sesuai dengan surat Nomor : SR57/PW25/5/2020 tanggal 27 Maret 2020dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiMaluku di Ambon.Menimbang, bahwa mencermati fakta persidangan dihubungkan denganpendapat maupun hasil perhitungan baik oleh Ahli maupun yang dihitung olehpenyidik, hal mana menurut Majelis Hakim perhitungan

SusTPK/20217/PN Amben Maluku Malut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjuaian dan Pembelian (ReverseRepo) SuratSurat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan DaerahMaluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor: SR373/PW25/5/2020 tanggal 14Desember 2020 sebesar Rp238.500.703.330,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Limaratus Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah), dengan rincian

disampaikan secaraterbuka kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;secara sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan IdrisRolobessy, mengakibatkan kenigian Keuangan Negara pada PT Bank Maluku Malutsebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (ReverseRepo) SuratSurat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan DaerahMaluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor SR373/PW25

Bank Pembangunan DaerahMaluku Tahun 2014 yang dilakukan oleh terdakwa Izzac Balthazar Thenu, SE danseluruh isi BAP yang telah ahli berikan adalah benar; Bahwa Dasar Tim Auditor melakukan Audit tersebut adalah Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor ST274/PW25/5/2020 tanggal 28September 2020 tentang Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penjualan dan Pembelian SuratsuratHutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun2011 sampai dengan Tahun 2014 dan Surat Tugas Nomor ST442/PW25/5/2020tanggal 07 Desember 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Audit.

Maluku Rek.24 PTAAASekunitas 0910166614641 Bank Cimb Niaga 344,746,200 52413100031 Desember 2014 Setor Tunai di PTBank Maluku Cabang25 PTAAA Sekunitas Bank Maluku Jakarta 1,500,000,000 jakarta17,581.278.992,00JUMLAH = Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Rerepo)SuratSurat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah MalukuTahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor : SR373/PW25

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 787.870.702 (tujuh ratusdelapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuhratus dua rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sesuaiLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan BibitKakao SE Tahun 2010 oleh Dinas Pertanian Provinsi Maluku, nomor :SR4377/PW25/5/2011 tanggal 09 Desember 2011 yang dikeluarkanoleh Badan Pengawasan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian keuangannegara sebesar Rp. 787.870.702 (tujuh ratus delapan puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sesuai Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadaan Bibit Kakao SE Tahun 2010 oleh DinasPertanian Provinsi Maluku, nomor : SR4377/PW25/5/2011 tanggal 09Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan

SPPP/ /XII/2018/Reskrim,perihal Pemberitanuan Penghentian Penyidikan, diberi tanda T.34;35.36.Shs38.27Fotocopy Surat tanggal 8 Februari 2019 Nomor 052SRT/PW25/0011.2019.02/II/2019, perihal Permintaan Klarifikasi atas laporanMasyarakat, dan Surat tanggal 19 Februari 2019 No.Pol.

(tujuh puluhlima juta rupiah) atau berdasarkan dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negarayang dihitung oleh BPKP Propinsi Maluku yang tertuang dalam laporan hasil auditkerugian keuangan Negara BPKP perwakilan Maluku nomor : SR169/PW25/5/2011Tanggal 18 Januari 2012 terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.175.000.000.

M alias Oyang selaku KuasaDirektur CV Agoeng mengakibatkan Kerugian Keuangan Negaraberdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/DanaPekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada DinasKehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : SR588/PW25/5/2016tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) dengannilai kerugian sejumlah Rp. 2.136.162.516,64

Perwakilan Propinsi Malukumelakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Surat KepalaKejaksaan Negeri Buru Nomor B598/S.1.14/Fd.1/09/2016 tanggal 6September 2016 Perihal Permohonan Tindakan Penghitungan KerugianKeuangan Negara Dugaan Perkara Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi danPengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatandan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Provinsi Maluku Nomor ST486/PW25

/5/2016 tanggal 26Oktober 2016 dan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Provinsi Maluku Nomor S2099/PW25/5/2015 tanggal26 Oktober 2016 hal audit Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraDugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/DanaPekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada DinasKehutanan Kabupaten Buru Selatan ;Bahwa dokumen yang dipergunakan untuk menghitung kerugian negarayaitu Realisasi Pencairan SP2D oleh Sdr.

Agoeng.Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit PerhitunganKerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) Nomor : SR588/PW25/5/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dalam Pekerjaan PengadaanReboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru SelatanTahun 2010 yang dilaksanakan Tahun 2012 terdapat kerugian keuangan negarasejumlah Rp. 2.136.162.516,64 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratusenam puluh dua ribu lima

. ,0O6 Jasa angkutan R 4.200.00p. 0,007 Setoran pajak Tahun 2016 Rp. 24.077.145,008 Jumlah Il (5+6+7) 28.425.27; 4,00Kerugian Keuangan Negara (48) R 121.954.355,00 sesual dengan surat Nomor : SR57/PW25/5/2020 tanggal 27 Maret 2020dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Maluku di Ambon.concenceenee Perbuatan para terdakwa yakni terdakwa Ill Hengky Rumawatine,terdakwa I Matheos Erbabley, dan terdakwa II Hengky Aliputy (yangpenuntutannya dalam berkas terpisah) dapat merugikan

Kerugian Keuangan Negara (48) R 121.954.355,00 sesuai dengan surat Nomor : SR57/PW25/5/2020 tanggal 27 Maret 2020dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Maluku di Ambon.wonne Perbuatan Terdakwa yakni Terdakwa Ill Hengky Rumawatine selakusekretaris Negeri Karlutukara , terdakwa Matheos Erbabley, dan terdakwa IIHengky Aliputy (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dapatmerugikan keuangan Negara/daerah atau perekonomian negara/daerah sebesarRp.162.824.356 ( seratus

ARMEN SWALON SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa ahli mengetahui tentang adanya penggunaan ADD dan DD NegeriKarlutukara Tahun 2015 dan tahun 2016 setelah dilakukan Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Maluku Nomor : S439/PW25/5/2020 Tanggal 03 Maret 2020 tentangAudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak PidanaKorupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Karlutu Kara KecamatanSeram Utara

Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2015 dan 2016dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : ST73/PW25/5/2020 Tanggal 03 Maret 2020 dan dari kegiatan audit perhitungankerugian keuangan negera tersebut ahli dapat menjelaskan bahwa Untukbesaran jumlah dana yang diberikan dalam bentuk ADD dan DD untuk NegeriKarlutukara di tahun 2015 dan tahun 2016, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :1).Tahun 2015Jumlah anggaran sebesar Rp.358, 794,840 yang terdiri dari: Alokasi Dana Desa

Jumlah II (5+6+7) 28.425.274,00Kerugian Keuangan Negara (48) Rp. 121.954.355,00 Sehingga dari Rp. 93.748.860,00 + Rp. 121.954.355,00 = Rp. 215.703.215,00,hal mana sesuai dengan surat Nomor : SR57/PW25/5/2020 tanggal 27 Maret2020 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Maluku di Ambon .Menimbang, bahwa mencermati fakta persidangan dihubungkan denganpendapat maupun hasil perhitungan baik oleh Ahli maupun yang dihitung olehpenyidik, hal mana menurut Majelis Hakim perhitungan

PT.Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,177).1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT.Bank Maluku Malut, Nomor: 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015,178).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara nomor: LEV-267/PW25

BankPembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Malukusebagaimana tertera pada surat Nomor : SR547/PW25/5/2016 tanggal 18Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan DalamPelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan KantorCabang PT.

, tanggal 27 Juli2015,Halaman 122 dari 242 Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT AMB176) 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja AtasEfisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam RangkaPeningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester Tahun 2015 pada PT.Bank Maluku Malut, Nomor:23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015,177) 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi SistemPengendalian Internal dan Proses Manajemen RisikoPT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utaranomor: LEV267/PW25

Bank MalukuMalut sebesarRp.7.600.000.000, (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), berdasarkanLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam PelaksanaanPengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT.MalukuMalut di Surabaya tahun 2014 oleh Badan PengawasanKeuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku,sebagaimana tertera pada Surat Nomor SR547/PW25/5/2016 tanggal18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan

Bank MalukuMalut sebesarRp.7.600.000.000, (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), berdasarkanLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam PelaksanaanPengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT.MalukuMalut di Surabaya tahun 2014 oleh Badan PengawasanKeuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku,sebagaimana tertera pada Surat Nomor SR547/PW25/5/2016tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan

Risiko PT.Bank MalukuMalut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli2015,177).1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja AtasEfisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam RangkaPeningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester Tahun 2015 pada PTI.Bank Maluku Malut, Nomor:23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015,178).1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi SistemPengendalian Internal dan Proses Manajemen RisikoPT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utaranomor: LEV267/PW25

., MM selaku Pelaksana Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Malukusecara bersama sama dengan Izaac Balthazar Thenu, SE. mengakibatkan timbulnyakerugian Keuangan Negara pada PT Bank Maluku Malut Berdasarkan Laporan HasilAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Rerepo) SuratSurat Hutang/Obligasi padaKantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai denganTahun 2014 Nomor : SR373/PW25/5/2020 tanggal 14 Desember

Terdakwa IDRIS ROLOBESSY,SE., MM selaku Pelaksana Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Malukusecara bersama sama dengan Izaac Balthazar Thenu, SE. mengakibatkan timbulnyakerugian Keuangan Negara pada PT Bank Maluku Malut Berdasarkan Laporan HasilAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Rerepo) SuratSurat Hutang/Obligasi padaKantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampai denganTahun 2014 Nomor : SR373/PW25

Bank Pembangunan Daerah MalukuTahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 dan Surat Tugas Nomor ST442/PW25/5/2020 tanggal 07 Desember 2020 tentang Perpanjangan WaktuPelaksanaan Audit.Bahwa Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiDalam Penjualan dan Pembelian (Reverse Repo) Suratsurat Hutang/Obligasipada Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011 sampaidengan Tahun 2014 tanggal 14 Desember 2020, langkahlangkah

Maluku Rek.24 PTAAASekuritas 0910166614641 Bank Cimb Niaga 344,746,200 52413100031 Desember 2014 Setor Tunai cl PTBank Maluku Cabang25 PTAAASekuritas Bank Maluku Jakarta 1,500,000,000 jakartaJUMLAH = 17.581.278.992,00 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Rerepo) SuratSurat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank PembangunanDaerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor SR373/PW25

Maluku Rek.24 PTAAASekuritas 0910166614641 Bank Cimb Niaga 344,746,200 52413100031 Desember 2014 Setor Tunai ci PTBank Maluku Cabang25 PTAAASekuritas Bank Maluku Jakarta 1,500,000,000 jakartaJUMLAH = 17.581.278.992,00 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penjualan dan Pembelian (Rerepo) SuratSurat Hutang/Obligasi pada Kantor Pusat PT Bank PembangunanDaerah Maluku Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 Nomor SR373/PW25

BANKMALUKU sebesar Rp. 3.700.000.000, (tiga milyar tujuh ratus jutarupiah) atau sebesar Rp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) sesuaiperhitungan kerugian keuangan Negara dari BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSIMALUKU Nomor SR198/PW25/5/2015 tanggal 3 Agustus 2015 atausetidak tidaknya sekitar jumlah tersebut.Bahwa perbuatan Terdakwa MARKUS F. FANGOHOY, SE sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

BANK MALUKUCabang Utama Ambon sebesar Rp. 3.700.000.000, (tiga milyar tujuhratus juta rupiah) Rp. 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) sesuaiperhitungan kerugian keuangan Negara dari BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSIMALUKU Nomor SR198/PW25/5/2015 tanggal 3 Agustus 2015 atausetidak tidaknya sekitar jumlah tersebut.Bahwa perbuatan Terdakwa MARKUS F.

Nusa Ina Pratama Tahun2007 senilai Rp4.000.000.000, yang dilaksanakan sesuai Surat TugasKepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor ST229PW25/5/2015tanggal 22 Mei 2015 dan diperpanjang dengan Surat Tugas PelaksanaTugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor ST307/PW25/5/2015 tanggal 1 Juli 2015;e Bahwa personil yang ditugaskan untuk melakukan audit adalahZainuri / Pembantu Penanggung Jawab ;Irianto / Pengendali Teknis ;Andre Christian Duma / Ketua Tim ;Janri Irwanto Sinaga / Anggota Tim ;uo

Bank Maluku terkait Pemberian KreditKonstruksi sejak Tahun 2007 s.d 2009 yang bermasalah atas nama tersangkaEric Matitaputty dkk.3 Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku NomorST229/PW25/5/2015 tanggal 22 Mei 2015 dan diperpanjang dengan SuratTugas Plt.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor ST309/PW25/5/2015 tanggal 1 Juli 2015.e Bahwa riwayat pendidikan keahlian ahli selaku auditor adalah ;e Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Trampil diPusdiklatwas BPKP Tahun 2006e Diklat Sertifikasi Audit Forensik di Pusdiklatwas BPKP Tahun 2015e Bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI di PerwakilanProvinsi Maluku sekitar 10 tahun dengan rincian sebagai berikut :e Sebagai auditor pelaksana sejak 2006 s.d 2011