Gugatan Lewat Tenggang Waktu;C.

Namun saat ini, setelah lewat tenggang waktu duatahun, terlebin lagi wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana yangdikehendaki putusan Mahkamah Konstitusi telah terbentuk (vide Surat EdaranHal. 6 dari 8 hal.

Deputi Sengketa dan tembusannya dikirimkepada Tergugat yang isinya antara lain mengakui bahwa Tergugattelah menolak permohonan karena tanah yang dimohon telah terbitsertifikat hak milik yang lain sehingga mulai tanggal 2 Februari 2010juga sudah mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya;Oleh karena itu gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa/lewat tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, hal tersebut dapat dibuktikandengan :a.Pada tanggal 14 Agustus 2001 Penggugat telah mengajukan gugatanperdata di Pengadilan Negeri Jambi, dengan Register Perkara Nomor:36/Pdt.G/2001/PN.Jbi., dalam gugatan mana telah nyata bahwaPenggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, hal tersebut dapat dibuktikandengan :Hal. 20 dari 29 hal. Put.

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terlambat dalammelaksanakan putusan Pengumuman Permintaan Maaf dalam perkaraaquo setelah lewat tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak putuan ini dapatdilaksanakan, maka sepantasnya menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar kepada PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi uang kompensasi sebesar Rp1.000.000(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan dengan buktibuktiotentik

Nomor 402 K/Pdt/2015atas setelah lewat tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putuan inidapat dilaksanakan;10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu (sertamerta) walalupun ada verzet, banding maupun kasasi (u/tvoerbaar bijvoorraad);Ill.

Dengan demikiangugatan tersebut diajukan telah lewat tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran MahkamagAgung RI Nomor 2 Tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai gugatan Penggugat/Terbanding telahkedaluwarsa adalah terbukti menurut hukum, maka eksepsilainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan eksepsiTergugat/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA : ~~~~~~~~~3737

adalahsebagaimana diuraikan tersebut diatas;Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya padapokoknya mendalilkan bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia di Bandungpada tanggal 5 Juli 1984 oleh karena sakit dan sampai saat ini belum mempunyalakta kematiannya, hal tersebut oleh karena kesibukan dan ketidak tahuanPemohon dan saudarasaudara Pemohon pada saat itu dan baru saat ini maudidaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung,namun ditolak olah karena sudah lewat

tenggang waktu sebagaimana yang telahditentukan undangundang, untuk hal tersebut harus ada penetapan dan jjinterlebin dahulu dari Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon bertempattinggal;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti Surat P1 sampaidengan P6 serta keterangan dari saksi NARNO dan saksi YANI APRIYANI dapatdiperoleh suatu fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di GgPelindung Hewan 1 No 14,RT 04/RW 09 Kelurahan Pelidung Hewan KecamatanAstanaanyar Kota Bandung.

Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman,sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolakHalaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 455 K/TUN/2015gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini ;Tentang Gugatan Telah Lewat WaktuBahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa/perkara yang diajukanPenggugat dengan register Nomor : 24/G/2014/PTUNPbr, karena gugatanyang diajukan tersebut telah lewat

tenggang waktu yang diperbolehkan untukmengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu 90(sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur pada Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 yang bersifat Imperatif, karena adanya gugatan di PengadilanNegeri Bangkinang Register Perkara No. 06/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 05Pebruari 2014 dan sidang pertama dimulai tanggal 24 Pebruari 2014 hinggadidaftarkannya gugatan ini (tanggal 15 Agustus

Idar Alias Idar dalampersidangan bahkan melalui orang kepercayaannya yaitu Sadr.Nazuardi (Kerabat Tamzil, M) dijadikan saksi dalam perkara No.06/PDT.G/2014/PN.BKN. oleh karena itu, gugatan yang diajukantersebut telah lewat tenggang waktu yang diperbolehkan untukmengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara,yaitu 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana diatur pada Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004.

dalam surat jawaban tersebut terlebih dahulumenyampaikaneksepsinya; Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim dalamhal ini terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi tersebut sebagaiberikut: DALAM EKSEPSI;Menimbang, bahwa dalildalil Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagaiberikut: 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Penggugat kecuali halhal yang diakuisecara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat; 2 Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat

tenggang waktu sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dengan alasan Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata diPengadilan Negeri Bengkulu.

setelah mendapatkan SuratKeterangan dari Kelurahan Bentiring Permai tentang Penunjukkan Pengunaan Tanah atasnama saudara Dahalim dan Penggugat mendaftarkan gugatannya ke KepaniteraanHalaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUNBKLPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 25 Oktober 2016 sehingga memenuhiketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Menimbang, mengenai tenggang waktu menurut Tergugat dalam eksepsinya,gugatan Penggugat telah lewat

tenggang waktu karena telah dijadikan alat bukti surat olehDahalim/Meransidi.

Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecualidikemudian hari ada putusan Hakim karena terdakwa melakukan suatuperbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat tenggang waktu 4 (empat)bulan ;4.

Terdakwa tersebut,Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah mengeluarkan Akta TerlambatMengajukan Permintaan Banding, nomor: 25/Akta.Pid/2016/PN.Rap, tanggal 22April 2016;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 234 KUHAP, dalam haltenggang waktu permintaan banding tersebut dalam pasal 233 ayat (2) KUHAPtelah lewat, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan, dan Paniteramembuat Akta mengenai hal itu serta melekatkan Akta tersebut pada berkasperkara;Menimbang, bahwa oleh karena telah lewat

tenggang waktu 7 (tujuh) harisetelah putusan dijatuhkan (pasal 233 ayat (2) KUHAP), maka Terdakwa dianggapmenerima putusan dan permintaan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dinyatakan tidak dapatditerima, maka biaya perkara dalam tingkat banding, dibebankan kepada negara;Mengingat UndangUndang No.8 tahun 1981, UndangUndang No.48 tahun2009, UndangUndang No.49 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;Mengadili : Menyatakan

yang terletak diJakarta Barat;Bahwa dengan demikian Tergugat melakukan wanprestasi terhadapPenggugat karena setelah Penggugat membayar lunas atas sebidang tanaha quo sebesar Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah)kepada Tergugat, ternyata sampai lewat tenggang waktu yang disepakatidalam perjanjian a quo, Tergugat tidak juga menyerahkan fisik tanah danbangunan tersebut kepada Penggugat;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa

Jakarta dengan disertai memoripeninjaunkembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakartatersebut pada tanggal 21 Juni 2006 ;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Juni2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 26 Juli 2006 ;Menimbang, bahwa permohon peninjauankembali diajukan melaluiPengadilan Pajak sebelum lewat

tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2002 tanggal 13 Oktober 2002,maka secara formal permohonan peninjauankembali dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukanalasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 tersebut di atas maka menurut hukum Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh)hari seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sudah berdasar hukum pulaapabila Gugatan Penggugatdi tolak atau dikesampingkan ;6. Bahwa....6.

Bahwa alasan hukum tersebut di atas dikuatkan dengan fakta bahwaPenggugat (PAMMASE ASANG) dan kerabat Penggugat Il ikut bermohonpensertpikatan tanah dalam Proyek Nasional Pertanahan Tahun Anggaran2007; Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka jelas menurut hukum Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (SembilanPuluh) hariseperti yang ditentukan dalam Pasal55 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaba Negara jo.

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu Sembilan puluh hariseperti yang ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor :5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

lengkapnya sebagai berikut : Menyatakan bahwa Terdakwa NASOMBOWO HIA alias AMA MASA danTerdakwa Il FULIARO BAWAMENEWI alias AMA RINUS telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuansecara bersamasama dan berlanjut" ; Menjatuhkan pidana penjara atas Terdakwa dan Terdakwa Il selama 6(enam) bulan ; Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh TerdakwaTerdakwakecuali dikemudian hari dengan keputusan Hakim telah dihukum karenamelakukan tindak pidana sebelum lewat

tenggang waktu percobaan selama1 (satu) tahun ; Menetapkan barang bukti 1 (satu) berkas pemeriksaan dari Tim BawasdaKabupatan Nias terlampir dalam berkas ;Hal.4 dari 8 hal.Put.No. 544 K/Pid/2008 Membebani TerdakwaTerdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp 1.000, (seriou rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 165/PID/2007/PT.MDNtanggal 10 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Memperbaiki putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada persidangan tanggal03 Oktober 2017; 222 nena enna nnn nnn nnn n nnn nn en eeHalaman 51Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengenal pokoksengketa dalam perkara a guo terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalileksepsi Tergugat dengan uraian sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: 7272222 n oon nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadapgugatan Para Penggugat telah lewat

tenggang waktu/daluwarsa;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknyamengemukakan alasan sebagai berikut: Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketain casu telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara, Bahwa Para Penggugat telah mengetahui

tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) harisebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telahlewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sehingga Gugatan ParaPenggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, dengan demikian Eksepsi Tergugat beralasan hukum,oleh karenanya patut dinyatakan diterima; DALAM POKOK PERKARA, ~s2n22nnnannnencnnnnnnnnnnnennnnnnnnnanennnnensMenimbang

, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenaiGugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)hari telah dinyatakan diterima, maka pokok perkara tidak perludipertimbangkan lagi, dan terhadap Gugatan Para Penggugat haruslahdinyatakan tidak diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makadalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajaridalam memberikan penilaian hukum terhadap

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaraserta peraturan lain yang terkait; MENGADILIDALAM EKSIEPSS bh nacesseenseesnenssennenenaeensnnnnerensanntnnnnnnennancunnennnnenesenneninsMenerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugattelah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;DALAM POKOK PERKARIAS :csssnnssnesesscnenssrasaseasnentnnssnnseennnenenneeannnneensseeee

Gugatan Diajukan Lewat Tenggang Waktu (Daluarsa):B. Penggugat Tidak Memiliki Lega! Standing Untuk Mengajukan Gugatana quo;C. Surat Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas:D.

dengan seorang Lakilaki bernama HIDAYAT di Kabupaten Karawang pada tanggal 19 Mei 1958dan telah dikarunai 6 (enam) orang anak dan sekarang sudah dewasasemuanya dan suami Pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia diBandung sekitar tanggal 18 Mei 1983 karena sakit dan dikebumikan diMakam Keluarga di Karawang, oleh karena kelalaian Pemohon dan keluargaPemohon, sehingga baru saat ini mau mendaftarkan ke Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, namun ditolak olahkarena sudah lewat

tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukanundangundang, untuk hal tersebut harus mendapat ijin dan penetapanterlebin dahulu dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P1 sampaidengan P5 serta keterangan dari saksi T.

HukumTerdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon KasasiIl yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 29Juli 2019;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Pasuruan pada tanggal 8 Juli 2019, Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2019 dan PenuntutUmum tidak mengajukan memori kasasi sampai lewat

tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi, sebagaimanaditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) juncto Pasal 246 Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hakuntuk mengajukan memori kasasi gugur dan permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebuttelah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2019 danPenasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa

menyatakanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1180/WPJ.10/2010 tanggal 24 September 2010 tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak Januari s.dDesember Tahun 2007 Nomor 00018/207/07/505/09 tanggal 20 Agustus 2009,atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, tidakdapat diterima adalah sudah tepat dan benar karena permohonan banding yangdiajukan oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kemballi)telah lewat

tenggang waktu yang telah ditetapbkan dalam peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2)juncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e UndangUndang No. 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

No. 111/B/2019/PT.TUN.SBYTENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenaiduduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar Nomor : 17/G/2018/PTUN.DPS. tanggal 9 Januari 2019yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 20 0MENGADILIDalam Eksepsi : 22205 25 222 on noone en neon Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi mengenai ParaPenggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan dan mengenaigugatan Para Penggugattelah lewat

tenggang waktu ; Dalam Pokok Sengketa : 0222 ono nnn noe nnn nena1.