pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);161718Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka cukup beralasan bagiPenggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kelas IA Padang c/q MajelisHakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa(dwangsom) secara tanggung rentang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan a quo memiliki kekuatanhukum tetap (inkract

tidak memiliki hubungan hukum atau salahalamat serta para pihak yang tidak lengkap;Dalam Pokok Perkara:Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim tingkat pertama, amar putusan dalam pokok perkara yang terdapat padadiktum yang berbunyi Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar10% per tahun atau setara dengan 0,8% per bulan dari nilai Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 31 Januari 2020sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkract

Bahwa adapun status pemeriksaan Perkara No. 269 adalah telahdiperiksa dan diputus serta putusannya telah memiliki kekuatanhukum tetap (inkract van gewijsde).

Putusan No. 638/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.dengan Putusan No. 49/Pdt/2010/PT.DKI yang saat ini telahberkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde)12.Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku diIndonesia diatur bahwa atas suatu objek perkara yang sama yangsebelumnya telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap atasnya tidak dapat diperiksa kembali.

Bahwa selain berusaha mencarikeuntungan dengan cara tidak patut, Penggugat juga tidakmenghormati proses hukum yang telah dilakukan dan jugaputusan yang telah dikeluarkan lembaga peradilan.Bahwa selain itu dengan diajukannya Gugatan a quo meski terhadap objekperkara dan pokok permasalahan telah diputuskan oleh PutusanPengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkract vangewijsde), Penggugat telah menghambat usaha peradilan gunamenciptakan suatu kepastian hukum bagi para pencari keadilan,

Perbuatan tersebut telah merefleksikan dengan jelas bahwaTergugat Rekonvensi telah menyalahgunakan haknya (misbruik van recht)dengan mengajukan tuntutantuntutan dalam Gugatan a quo terhadapPenggugat Rekonvensi karena sebenarnya persoalan dan hal yang dituntutTergugat Rekonvensi dalam perkara a quo sudah diputus oleh PutusanPengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkract vangewijsde), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 269/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL., Jo.

dituntut Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quosudah diputus oleh Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatanhukum tetap (/nkract van gewijsde);Berdasarkan uraian diatas, Hal ini tentunya mempertegas fakta bahwaPenggugat dalam konvensi (7ergugat Rekonvensi) tidak mempunyaikepentingan lagi untuk menuntut siapapun, terutama terhadap Tergugatdalam konvensi (Penggugat Rekonvensi) karena perkara tersebut telahdiperiksa dan diputus oleh Putusan Pengadilan yang sudah memilikikekuatan hukum tetap (inkract

seluaskurang lebin 10 Ha yang terletak di Jalan Pelabuhan Udara (Pelud)Polonia, perkara mana telah diputus di Pengadilan Negeri Medandengan putusan Nomor 53/Pdt.G/2007/PT Mdn tanggal 25 Juli 2007yang isi putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnyaputusan mana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan denganputusannya Nomor 59/Pdt/2007/PT.Mdn tanggal 30 April 2008 danterhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan ini, Penggugat tidakmengajukan kasasi dan oleh karenanya telah berkekuatan hukumtetap (inkract

Bahwa apa yang digugat Penggugat dalam perkara a quo adalahmerupakan pengulangan dari perkaraperkara sebelumnya yangpernah diajukan oleh pihak yang mengatasnamakan Sultan Deliselaku Penggugat dan telah diputus oleh Pengadilan, putusan manatelah berkekuatan hukum tetap (inkract), perkaraperkara manaadalah sebagai berikut:1. Bahwa Kesultanan Deli yang diwakili T. Husny. O. Delikhan telahpernah menggugat Pemerintah RI, Cq. Panglima Tentara NegaraIndonesia, Cq. Kepala Staf Angkatan Udara, Cq.

kurang lebih 10 Ha yang terletak di Jalan PelabuhanUtara (Pelud) Polonia, perkara mana telah diputus PengadilanNegeri Medan dengan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2007/PN.Mdntanggal 25 Juli 2007 yang isi putusannya Menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya putusan mana telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 59/Pdt/2007/PT.Mdn tanggal 30 April 2008 dan terhadap putusan PengadilanTinggi Medan ini, Penggugat tidak mengajukan kasasi dan olehkarenanya telah berkekuatan hukum tetap (inkract

Bahwa PEMOHON KASASITERDAKWA selaku Pembina Yayasantidakdapat diberhentikan secara sepihak oleh Anggota Pembina Yayasan lainnyatanoadidahului adanya pembuktian atas dugaan kesalahan sebagaimanadisebutkan di dalam pertimbangan SK Pembina Yayasan dimaksud dan telahmemiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan pidanamaupun perdata(inkract van gewijsde) terlebin dahulu.

MANUNG KUNUsebagai tergugat, dinyatakan inkract(putusan yang telah berbekuatan hukumtetap) sehingga Putusan Pengadilan negeriPinrang yang amar putusannya yaitu antaralain pada poin 2 menetapkan tanah tanahsengketa 1 s/d 7 adalah harta peninggalan(boedel) dari P,.

Bahwa oleh karena itu telah tepat dan benar, Penetapan Teguran, PenetapanSita Eksekusi dan Berita Acara Sita Eksekusi serta penetapan Lelang Eksekusiyang dikeluarkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman tersebut karenatelah dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkract van gewjsde) sebagaimanadiatur didalam pasal 195 s/d pasal 2000 HIR, dan telah tepat dan benarputusan Judex Facti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menolakBantahan

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi dari putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkract van gewijds) secara tanggung renteng, sekaligus dan seketika sampai Putusan dalam Perkara ini dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;

5.

PER01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum yang pada intinyaPenggugat harus diikutsertakan dalam penentuan Upah Minimum Daerah.Sehingga Surat Keputusan Gugatan atas Surat Keputusan Gubernur SumateraSelatan No. 107/KPTS/ DISNAKERTRANS/2013 tanggal 22 Januari 2013Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 796/KPTS/ DISNAKERTRANS/2012 Tentang Upah Minimum Provinsi SumateraSelatan Tahun 2013 tersebut harus di tunda penerbitannya terlebih dahulu,sampai adanya kekuatan hukum yang tetap (inkract

Bahwa semenjak Tergugat Il mengeluarkan keputusan PemutusanHubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat pada tanggal27 November 2014, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk)Nomor 37/PUUIX/2011 tentang Upah Proses, Tergugat harus tetapmembayar gaji Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanHal. 5 dari 17 halaman Put.Nomor 427 K/Pdt.SusPHI/201617.18.19.hukum tetap (inkract van gewisjde) yang jumlahnya akan ditentukan olehMajelis Hakim dalam perkara a quo.

Bahwa, atas putusan tersebut, Penggugat maupun Tergugat tidakmengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (Inkract Van Gewisjde) dan oleh PaniteraPengadilan Agama Banyuwangi telah dikeluarkan Akta Cerai, Nomor:537/AC/1997/PA.Bwi, pada hari Kamis, tanggal 3 April 1997 Masehi,bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqadah 1417 Hijriyah, sesuai DuplikatAkta Cerai Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan AgamaHlm.2 dari 19 hlm.

Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidakmengajukan upaya hukum,sehingga putusan tersebut telah mempunyaiHalaman2dari21halamanPutusan Nomor 0742/Pdt.G/2018/PA.MIgkekuatan hukum yang tetap (inkract van gewisjde) dan telah dikeluarkan aktacerai nomor : XXXX/AC/2017/PA.MLG. ;5. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Terguga!maka pembagian harta gono gini dan hak asuh anak serta biaya hidup anakdapat dilaksanakan;6.

PDT/2016/PT.DKI, tanggal 01 Nopember 2016 dengan amarputusannya ialah menguatkan putusan Pengadilan Negeri JakartaTimur tanggal 28 Mei 2015 Nomor : 298/Pdt.G/2014/PN.JakartaTimur ; Terhadap Pengadilan Tinggi dengan Nomor Register Perkara :502/PDT/2016/PT DKI, selanjutnya dalam tenggang waktu yang telahditentukan oleh UndangUndang, Penggugat tidak melakukan upayahukum terhadap putusan tersebut maka dengan demikian PutusanPengadilan Tinggi dengan Nomor Register Perkara502/PDT/2016/PT.DKI dinyatakan Inkract

Nomor 68/ Pdt/2021/PT.DKIperkaranya telah diputus dan telah dinyatakan inkract van gewijsde atautelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan amar pada pokokperkara, yakni Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa keputusan terhadap perkara perdata No. 12/PDT.G/1996 dikatakantelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkract van gewijsde), hal iniadalah tidak benar sebab perlaksana eksekusi yang dilakukan pada tanggal14 Agustus 2003 menurut hemat Pemohon Kasasi waktu itu tidak dapatdijalankan disebabkan berita acara pelaksanaan eksekusi tidakditandatangani oleh Pemohon Kasasi yang menguasai objek pada waktudan juga tidak diketahui juga oleh aparat pemerintah terbawah yakni KepalaKorong Balah Hilir dan

Maka dengan tidakditempuhnya verzet (Perlawanan) dimaksud dan malah mengambillangkah hukum Banding, maka Permohonan Banding dimaksudtidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapatditerima oleh Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkaraaquo pada tingkat Banding dan mutatis mutandis perkawa aquotelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkract)B. ALAMAT PEMBANDING (DAHULU TERGUGAT) TELAH BENAR2.

15.16.17.18.19.sudah tidak punya pekerjaan lagi, maka cukup beralasan hukum bagi ParaPenggugat meminta Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Gresik menjatuhnkan Putusan untuk memerintahkan Tergugatmembayarkan upah Para Penggugat sebesar sebagaimana dimaksudposita diatas;Bahwa sejak dikeluarkannya Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik tertanggal 24 November tahun 2020, Tergugat harus tetapmembayar gaji Para Penggugat sampai dengan putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap (inkract

Menghukum Tergugat membayar upah/gaji Penggugat (upah proses),sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract vangewisjde);4. Menghukum Tergugat untuk mecabut Izin Operasional Usaha Tergugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isiputusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;6.

Selaras Sukses Makmur maka sudahselayaknya apabila Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 3yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayarupah/gaji Para Penggugat (upah proses) sampai dengan putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde) haruslah ditolak olehkarena Majelis Hakim telah menyatakan hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat terputus sejak tanggal 30 Nopember 2019;Menimbang

Bahwa semenjak Tergugat mengeluarkan keputusan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak dan lisan kepada Para Penggugat bulan Mei 2014, makaberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUUIX/2011 tentangUpah Proses, Tergugat harus tetap membayar gaji Para Penggugat sampai denganputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) yangjumlahnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo.

Maka dalil dan perbuatan dari Termohon Kasasiadalah perbuatan yang mengingkari/melawan hukum;Pemohon Kasasi berupaya hukum teruS menerus sampai meraihkeputusan inkract, memiliki tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 307 denganmutlak, bisa realisasi balik nama menjadi atas nama Pemohon Kasasi,pada hari kelak untuk anak cucu nanti dan mengaktifkan dalam menggilingtapeoka yang sudah mendapat Perijinan dari Kantor Perdagangan, karenauang untuk membayar tanah tersebut adalah hasil jerih payah denganmemeras

Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.SusBPSK/2021/PN Pdgyang diduga dan /atau dapat ditafsirkan melakukan transaksi Jual beli, apaunatas Objek Jaminan, mengalinkan sebagian maupun seluruh hak PemohonKeberatan terhadap objek jaminan, yang juga nantinya menjadikan jaminanhutang kepada mana pun, dan tindakantindakan hukum lainya atas objekjamninan yang dimaksud, yang akan menyebabkan kerugian lebih besarkepada Pemohon Keberatan dikemudian hari, Samapi perkara a quomemperoleh keputusan berkekuatan hukum tetap ( inkract

perbuatan Hukum apa punnamun tak terbatas berupa tindakan Tergugat yang diduga dan /atau dapatditafsirkan melakukan transaksi Jual beli, apaun atas Objek Jaminan,mengalinkan sebagian maupun seluruh hak penggugat terhadap objekjaminan, yang juga nantinya menjadikan jaminan hutang kepada mana pun,dan tindakantindakan hukum lainya atas objek jamninan yang dimaksud,yang akan menyebabkan kerugian lebih besar kepada penggugatdikemudian hari, Samapi perkara a quo memperoleh keputusan berkekuatanhukum tetap ( inkract

KemudianKantor Pertanahan Medan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agungnamun ditolak berdasarkan Putusan Nomor : 359/K/TUN/2010 tanggal17 Februari 2011, lalu dinyatakan Inkract sesuai Nomor : WITUN 1/841/AT.02.07/IX/2012 tanggal 13 September 2012, sehingga atas putusantersebut sertifikat No. 1096 yang diakui Terdakwa miliknya an.

KemudianKantor Pertanahan Medan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agungnamun ditolak berdasarkan Putusan Nomor : 359/K/TUN/2010 tanggal17 Februari 2011, lalu dinyatakan Inkract sesuai Nomor : WITUN 1/841/AT.02.07/IX/2012 tanggal 13 September 2012, sehingga atas putusantersebut sertifikat No. 1096 yang diakui Terdakwa miliknya an. AsepSugiarto dinyatakan tidak sah dan Saksi1 Anaria Br Turnip adalahpemilik yang sah.6.