Sebagai Operator SIMDA (Aplikasi Keuangan);b.

Pid.SusTPK/2021/PN.Bgl.pertanggungjawaban atau SPJ adalah saksi CICIK SWANTIK, adapunsetelah membuat pengajuan SPM, kemudian saksi berikan kepadaBendahara (saksi RUSMAWATI) setelan itu SPM tersebut olehBendahara (Saks RUSMAWATI) dimintakan tanda tangan PPTKkemudian KPA atau Kepala Dinas;Bahwa yang membuat SPJ atau Pertanggungjawaban adalah saksiCICIK SWANTIK;Bahwa saksi menjalankan tugas hanya sebatas membuat pengajuanSPM;Bahwa Mekanisme proses pembuatan SPM yaitu. melakukanpengajuan melalui Aplikasi SIMDA

saksi CICIK SWANTIK tersebut kemudian saksi menginput pegajuandi Aplikasi SIMDA sebagaimana dalam Aplikasi tersebut ketika Dananya masih tersedia maka akan secara langsung terproses dan keluarlahSPP kemudian saksi membuka Aplikasi SIMDA untuk melakukanpembuatan SPM;Bahwa saksi menyerahkan SPP dan SPM yang telah saksi buattersebut kepada Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;Bahwa yang membuat rekapan Nota tersebut adalah saksi CICIKSWANTIK;Bahwa Nota tersebut hanya Berisi Nominal Perawatan dan NomorKendaran

2013 dan tahun2014 melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut :e Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAPmemerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINALUHUKAY untuk melakukan pencairan danadana rutin DPASKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012, 2013 denganmenggunakan mekanisme pengajuan SPPUP, SPPGU, SPPTUdan SPPLS, selanjutnya terdakwa juga menandatangani SPMUP, SPMGU, SPMTU dan SPMLS yang diterbitkan oleh SKPDKecamatan Saparua dimana SPM ini dicetak oleh BendaharaPengeluaran pada Satker SIMDA

yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanjia dan melaksanakan anggaran SKP yang dipimpinnyadengan memerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINALUHUKAY untuk melakukan pencairan danadana rutin DPASKPD Kecamatan Saparua T.A. 2011, 2012, 2013 denganmenggunakan mekanisme pengajuaan SPPUP, SPPGU, SPPTUdan SPPLS, selanjutnya terdakwa juga menandatangani SPMUP, SPMGU, SPMTU dan SPMLS yang diterbitkan oleh SKPDKecamatan Saparua dimana SPM ini dicetak oleh BendaharaPengeluaran pada Satker SIMDA

2011, 2012 dan 2013 dan tahun2014 melakukan penggelapan sebagai berikut :Bahwa terdakwa FREDERIK SIAHAYA, S.Sos MAPmemerintahkan Bendahara Pengeluaran CHRISTINA LUHUKAYuntuk melakukan pencairan danadana rutin DPASKPDKecamatan Saparua T.A. 2011, 2012, 2013 dengan menggunakanmekanisme pengajuan SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPPLS,selanjutnya terdakwa juga menandatangani SPMUP, SPMGU,SPMTU dan SPMLS yang diterbitkan oleh SKPD KecamatanSaparua dimana SPM ini dicetak oleh Bendahara Pengeluaranpada Satker SIMDA

bendahara rutin bertanggung jawab kepada KTU(Kasubag Ketata Usahaan) sedangkan Bendahara Barang bertanggung jawabkepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.Halaman ke 73 dari 182 halaman Putusan Perkara No.36/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiBahwa bentuk pertanggungjawaban saksi selaku Bendahara Barang yaitu setiapada barang yang diadakan saksi langsung laporkan kepada kepala seksi denganmemperlihatkan barang dimaksud beserta dengan dokumendokumennyaselanjutnya saksi langsung menginput datadata barang kedalam SIMDA

Wakatobi, akan tetapi saksi hanya menerima barang dandokumen pengadaannya dari Tim Pengadaan untuk selanjutnya saksi input keaplikasi SIMDA.Bahwa memasukkan/ penginputan barangbarang yang telah diadakan ke dalamaplikasi SIMDA sudah merupakan tugas saksi selaku bendahara barang,sehingga tanpa diminta ataupun disuruh oleh orang lain saksi tetap harusmelakukan pekerjaan tersebut, namun pernah pada tahun 2016 saksi dimintaatau disuruh oleh La Ode Abdul Malik Jahnadin untuk menginput ke dalamaplikasi

SIMDA barang berupa komputer dengan mengatakan, pergi mi inputbelanja modalnya kita, lalu saksi tanya, belanja modal apa?

Naharudin dan Jufri selaku anggota Tim PPHP selanjutnya saksimenginput barang tersebut sesuai jumlah yang ada dalam dokumen pengadaantapi untuk kekurangan barang tersebut saksi input dalam kolom keterangan.Selanjutnya untuk penginputan barang berupa computer dan laptop kedalamaplikasi SIMDA ASET saksi tidak tahu siapa yang memasukan/menginputbarang tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi tim PHO pada tahun 2015 dan 2016 pada SatpolPP yakni DARMAN, Amd.Pel , JUFRI, dan EDI ERMAN.

Selain itu juga memerintahkan Bendaharabarang untuk tetap menginput ke dalam aplikasi SIMDA barang modal ataspengadaan barang/modal tersebut padahal diketahui tidak lengkap dan/atau tidak ada;Menimbang, bahwa adapun jumlah anggaran kegiatankegiatan Tahun Anggaran2015 dan 2016 yang sudah dicairkan tapi tidak terealisasi atau tidak dibelanjakansepenuhnya yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara, sebagai berikut :e Kegiatan pengadaan senjata pelontar gas air mata sebesar Rp.33.000.000,00.e Kegiatan

Sebagai Operator SIMDA (Aplikasi Keuangan);b.

sebagaimana yang membuatpertanggungjawaban atau SPJ adalah saksi CICIK SWANTIK, adapunsetelah membuat pengajuan SPM, kemudian saksi berikan kepadaBendahara (saksi RUSMAWATI) setelan itu SPM tersebut olehBendahara (Saks RUSMAWATI) dimintakan tanda tangan PPTKkemudian KPA atau Kepala Dinas;Bahwa yang membuat SPJ atau Pertanggungjawaban adalah saksiCICIK SWANTIK;Bahwa saksi menjalankan tugas hanya sebatas membuat pengajuanSPM;Bahwa Mekanisme proses pembuatan SPM yaitu. melakukanpengajuan melalui Aplikasi SIMDA

saksi CICIK SWANTIK tersebut kemudian saksi menginput pegajuandi Aplikasi SIMDA sebagaimana dalam Aplikasi tersebut ketika Dananya masih tersedia maka akan secara langsung terproses dan keluarlahSPP kemudian saksi membuka Aplikasi SIMDA untuk melakukanpembuatan SPM;Bahwa saksi menyerahkan SPP dan SPM yang telah saksi buattersebut kepada Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;Bahwa yang membuat rekapan Nota tersebut adalah saksi CICIKSWANTIK;Bahwa Nota tersebut hanya Berisi Nominal Perawatan dan NomorKendaran

bahwapernahmemberikan pinjaman kepada saudara Yapi NHarapan sejumlah Rp.19.000.000, (sembilan belas juta) yang berasal uang kantor dari pos anggaranATK dan pinjaman tersebut diberikan sekitar tahun 2014, dandipertanggungjawabkan/SPJ kedalam belanja ATK, jelas menunjukan adanyapertanggungjawaban/SP4u fiktif pada belanja ATK;Bahwa terkait keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa kegiatankegiatan fiktif tersebut sudah masuk dalam Laporan Buku Kas Umum,seharusnya tidak dibenarkan kegiatan tersebut di entri kedalam SIMDA

Soreang, Kota Parepare ; Agama : Islam ; wanaPekerjaan : Wiraswasta;~Pendidikan t SIMDA (stepTerdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 03 Nopember2014 No.Sp.Kap / 36/ XI / 2014 / Narkoba, pada tanggal 3 Nopember 2014;1.Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh: Penyidik, tertanggal 10 Nopember 2014, No.Sp.Han/34/Xl/2014/Narkoba, dengan jenisPenahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Polres Parepare, sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal

YAHYA dan Terdakwa WAHYU ARI WIBOWO yangdilaksanakan berdasarkan surat perintah Tugas dari Camat PasakTalawang tertanggal 30 Maret 2015, untuk melakukan konsultasiaplikasi SIMDA ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kapuasdilaksanakan pada tanggal 30 dan 31 Maret 2015, menggunakananggaran sebesar Rp 2.400.000,2.

Saksi DANI, S.Sos dan saksi UDIT, SE serta Terdakwa WAHYU ARIWIBOWO yang dilaksanakan berdasarkan surat perintah Tugas dariCamat Pasak Talawang tertanggal 20 April 2015, untuk Melaksanakankegiatan sosialisasi penerapan aplikasi SIMDA 2015 di Ruang AulaKantor Bupati Kapuas dilaksanakan pada tanggal 2021 April 2015menggunakan anggaran sebesar Rp 3.600.000,4. Saksi H.

Tanggal 4 Nopember 2008 sebesar Rp. 150.000.000,Bahwa persetujuan mana diketahui oleh saksi selaku Kepala DPPKAD,Bahwa saksi tidak berhubungan langsung dengan pencairan tersebut, haltersebut berhubungan dengan SIMDA (Sistim Informasi ManajemenKeuangan Daerah);Bahwa menyangkut mengenai adanya pengeluaran anggran perjalanandinas tahun 2008 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.4.387.580.000, sebagaimana hasil audit BPKRI Perwakilan PropinsiGorontalo; yang bertanggungjawab atas hal tersebut

Gtlo.Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Gorontalo, keteranganyang diberikan dalam BAP tersebut sebagian benar dan sebagian tidakbenar;Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan mengenai soal SPPDFiktif;Bahwa saksi bekerja pada bagian keuangan Sekretariat DPRD KotaGorontalo pada tahun 2008;Bahwa saksi satu ruangan dengan Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU;Bahwa pada waktu itu Terdakwa adalah sebagai Bendahara Pengeluaran;Bahwa waktu itu Kabag Keuangan RISAN ISMAIL;Bahwa tugas saksi pada bagian SIMDA

kwitansi itu adalah FERIYANTO MAYULU;Bahwa itu. semuanya saya laporkan kepada MOHAMMAD FAISALODOETOMO;Bahwa saya melaporkannya bersamasama dengan Kepala Bagian Keuangan;Bahwa setiap uang yang saya serahkan kepada pimpinan dewan selalu adakwitansinya;Bahwa waktu BPK melakukan pemeriksaan dilakukan di hotel;Bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan SPPD diperiksa oleh BPK;Bahwa uang yang Rp. 4.000.000.000, yang fiktif itu dari awal saya sudahmengetahui itu bermasalah;Bahwa yang membuat BKU adalah Bagian SIMDA

selanjutnya saksi MACHDALENA.R, A.Md menandatangani Surat PermintaanPembayaran Langsung (SPPLS Barang dan Jasa) yang telah disiapkan oleh PPTKsebelumnya, selanjutnya dokumendokumen yang diserahkan oleh PPTK tersebut saksiMACHDALENA.R, A.Md serahkan lagi ke PPK untuk dilakukan pemeriksaankelengkapan dokumen SPP dan selanjutnya PPK menandatangani pemeriksaankelengkapan dokumen SPP tertanggal 23 November 2009.Bahwa kemudian dokumen yang telah ditandatangani PPK tersebut saksiMACHDALENA.R, A.Md bawa ke SIMDA

Simda Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2014 s/d Tahun 2016;

5. uku Kas Umum (BKU) Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2014 s/d Tahun 2016;

6.

Konawe Selatan hanya menerima bukti fisiklaporan administrasi dalam bentuk dokumen atau rekapan SIMDA dalam pekerjaan/kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kab.

Konawe Selatantahun anggaran 2019 tersebut; Bahwa untuk hal tersebut kami dapat melihatnya dalam bentuk SPP danSPM yang dikeluarkan oleh tiao SKPD yang secara otomatis dimasukkan atauterinput dalam Aplikasi SIMDA sehingga pengajuan pembayaran setiap kegiatantercatat dalam aplikasi tersebut;Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;11. SYAHRIAL DJAELANI, SE, MM Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan swakelola yang dilaksanakan olehDinas Pariwisata Kab.

Konawe Selatan biasanya SPP dan SPM yangdikeluarkan oleh tiap SKPD secara otomatis dimasukkan ata terinput dalam aplikasiSIMDA sehingga dalam pengajuan pembayaran untuk setiap kegiatan tercatat padaaplikasi SIMDA; Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban pihak BPKAD Kab. KonaweSelatan ada menerima laporan pertanggung jawaban dari Bendahara DinasPariwisata Kab.

jasa dan asetlainnya kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.j) Menandatangani fakta integritas sbelum pelaksanaanpengadaan barang/jasa dimulai.k) Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemeberi penjelasan tekhnis(aanwizer) untuk diusulkan kepada Unit Layanan Pengadaanguna membantu pelaksanaan tugas unit layanan pengadaan.I) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepadapenyedia barang/jasa apabila diperlukan;Bahwa proses awalnya bermula dari adanya kebutuhan terhadap penggunaanaplikasi SIMDA

(Sistem informasi manajemen daerah) dan kemudian adanyalokakarya / workshop program aplikasi SIMDA yang dilaksanakan oleh BPKPPusat pada tanggal 10 13 Maret 2015 dan dihadiri oleh Sdr.

tehnis sebagai berikut : Prossesor Intel Core i75500U (Turbo Up to 3.0 GHz, 4 MB); Grafis NVIDIA GeForce GT 940M2GB;Halaman 143 dari 312, Putusan Nomor 5 /Pid.Sus/TPK/2019/PN Pgp1000 GB HDD dan 8 GB DDR3L Memory sesuai dengan hasil lokakaryadengan BPKP;Bahwa Spesifikasi dari BPKP pada saat workshop yaitu : Prossesor Intel Corei75500U (Turbo Up to 3.0 GHz, 4 MB); Grafis NVIDIA GeForce GT 940M2GB; 1000 GB HDD dan 8 GB DDR3L Memory hasil merupakan spesifikasiminimal dalam menunjang kegiatan aplikasi SIMDA

(Sistem informasimanajemen daerah;Bahwa berdasarkan hasil survey Saksi, laptop jenis apa, type apa, merk apaserta harga berapa yang memenuhi spesifikasi minimal dari BPKP pada saatworkshop yaitu : Prossesor Intel Core i75500U (Turbo Up to 3.0 GHz, 4 MB);Grafis NVIDIA GeForce GT 940M2GB; 1000 GB HDD dan 8 GB DDR3LMemory hasil merupakan spesifikasi khusus dalam menunjang kegiatanaplikasi SIMDA (Sistem informasi manajemen daerah)Spesifikasi dari BPKPadalah sebagai berikut : Assus type zenbook UX 305

Ingram Micro Indonesia Setelah dilakukan perbandingan spesifikasi dan harga yang lebihunggul merk Assus maka oleh Saksi yang merk Assus dijadikanspesifikasi dan harga dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri(HPS);Bahwa Berdasarkan hasil survey pada tanggal 16 Oktober 2015 yang Saksilakukan bersama saudara SUNU dari Unit Layanan Pengadaan (ULP),spesifikasi yang Saksi survey sebagaimana tersebut pada point 15 masukdalam spesifikasi minimal dari BPKP pada saat workshop dalam menunjangkegiatan aplikasi SIMDA

Pemohonsebagai Pimpro makanya diberikan fasilitas menggunakan fasilitas tersebut.Kedua mobil tersebut sampai saat ini masih tercatat pada SIMDA BARANGsebagai asset Pemerintah Provinsi Maluku (BAPPEDA), tidak adanya keduamobil tersebut pada kantor BAPPEDA, ini menjadi Temuan Tim BPK saatmelakukan Audit terhadap Aset pada Pemerintah Provinsi Maluku.c. Adakah di dunia ini seorang pembantu rumah tangga berpendidikan S2 ?.Pembantu rumah tangga terselubung adalah keluarga Pemohon.

Bin MUHAMMADUMAR menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Tulang Bawangberdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor:B/279/V1.4/HK/TB/2018 Tanggal 5 November 2018 TentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan TinggiPratama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang,Bahwa berdasarkan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi ManajemenDaerah) pada tahun anggaran 2019 Dinas Pendidikan KabupatenTulang Bawang mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik Prasaranayang bersumber dari Dana

Pencapaian kuantitas target output yang indikator kinerjanyaantara lain Pencapaian target output kegiatan prasarana.Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Fisik Pendidikandikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa berdasarkan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi ManajemenDaerah) pada tahun anggaran 2019 Dinas Pendidikan KabupatenTulang Bawang mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik Prasaranayang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tulang Bawang sebesarRp. 36.193.430.000, (tiga puluh

Pelaksanaan Koordinasi Rencana dan Strategi ProgramPendidikan Dengan Pusat, Provinsi dan Stakeholders;10.Pelaksanaan TugasTugas Lain Yang Diberikan Oleh BupatiSesuai Dengan Bidang Tugas dan Fungsinya;Bahwa berdasarkan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi ManajemenDaerah) pada tahun anggaran 2019 Dinas Pendidikan KabupatenTulang Bawang mendapatkan Dana Alokasi Khusus Fisik Prasaranayang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tulang Bawang sebesarRp. 36.193.430.000, (tiga puluh enam miliar seratus sembilan

Sejak saksidilantik sudah ada aset tercatat di aplikasi SIMBADA tahun 2016 sampaidengan tahun 2017 dan pada tahun 2014 kami memakai aplikasi SistemInformasi Manajemen Daerah (SIMDA) BPKP;= Bahwa saksi mengetahul semenjak saksi menjadi Kabid dari aplikasikarena sudah ada dari tahun 2013 sifatnya manual tidak mengetahui tapisaksi sudah jadikan aset itu sudah ada di aplikasi;= Bahwa Maksud dari BMD adalah Barang Milik Daerah itu satu contohnyaWalikota sebagai Penguasa Barang Milik Daerah, Sekda sebagaiPengelola

Konawe Selatan hanya menerima bukti fisiklaporan administrasi dalam bentuk dokumen atau rekapan SIMDA dalam pekerjaan/Halaman 47 dari 128 halaman, Putusan No. 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdikegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kab.

Konawe Selatantahun anggaran 2019 tersebut; Bahwa untuk hal tersebut kami dapat melihatnya dalam bentuk SPP danSPM yang dikeluarkan oleh tiao SKPD yang secara otomatis dimasukkan atauterinput dalam Aplikasi SIMDA sehingga pengajuan pembayaran setiap kegiatantercatat dalam aplikasi tersebut;Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;11. SYAHRIAL DJAELANI, SE, MM Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan swakelola yang dilaksanakan olehDinas Pariwisata Kab.

Konawe Selatan biasanya SPP dan SPM yangdikeluarkan oleh tiap SKPD secara otomatis dimasukkan ata terinput dalam aplikasiSIMDA sehingga dalam pengajuan pembayaran untuk setiap kegiatan tercatat padaaplikasi SIMDA; Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban pihak BPKAD Kab. KonaweSelatan ada menerima laporan pertanggung jawaban dari Bendahara DinasPariwisata Kab.

MARLINA SARAGIH)menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telahditandatangani oleh PPTK dan bendahara dengan melampirkan dokumenyang akan di teliti, selanjutnya saksi melakukan Verifikasi berdasarkanKertas Kerja yang dicetak melalui program aplikasi SIMDA keuangan,setelah dokumen diteliti dan diuji serta dinyatakan lengkap dan sah makasaksi tanda tangani Kertas Kerja tersebut dan saksi serahkan kembalikepada Bendahara pengeluaran untuk diserahkan kepada Penggunaanggaran sebagai dasar Penandatanganan

Bahwa terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap KegiatanProgram Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa pada TA.2017 sudah disiapkan melalui aplikasi SIMDA. Bahwa terhadap Laporan Keuangan Kegiatan Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan Media Massa pada TA. 2017 ada dibuat laporanrealisasi anggaran pada akhir Desember 2017 s/d Januari 2018 yangditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.

Komunikasidan Informatikan awalnya adalah saksi menerima berkas dari PPTKperbidang, yang mana berkas tersebut antara lain berupa kontrak, identitasrekanan, SK Tenaga Ahlinya, SPJ dari perbidang, selanjutnya berkastersebut saksi periksa, dan setelah saksi periksa selanjutnya di verifikasi lagioleh PPK, kemudian diserahkan ke Pengguna Anggaran dalam hal iniKepala Dinas, setelah disetujui oleh PA selanjutnya saksi buat SPP (SuratPerintah Pembayaran)dan selanjutnya berkasberkas tersebut saksiserahkan ke SIMDA

untuk diketik dan SIMDA menerbitkan SPM untukdiajukan ke Dispenda, selanjutnya berkasberkas beserta SPM diserahkanke Dispenda untuk dilakukan verifikasi dan setelah Dispenda menyetujuiberkas tersebut selanjutnya pihak Dispenda menerbitkan SP2D, dan danacair ke rekening pihak ketiga, kemudian saksi mengambil SP2D yangditerbitkan Dispenda satu set dengan berkas yang saksi ajukan tadi untuksaksi bukukan.

Lombok Utara adalah melalui pengimputandata pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dimana setelahBukti penyetoran Pendapatan Asli Daerah (STS) kami terima dari Pihak BankNTB Tanjung kemudian data dari Surat Tanda Setoran (STS) tersebutkemudian kami Input ke Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuknantinya sebagai bahan Penyusunan Neraca.

Selain melalui Sistem InformasiManajemen Daerah (SIMDA) penatausahaan pendapatan Asli daerah melaluipungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga juga kita lakukan dengancara manual untuk dijadikan sebagai pembanding.Bahwa saksi menjelaskan seluruh uang hasil pungutan retribusi tempatrekreasi dan olahraga baik yang disetorkan oleh Sdr. LALU KUSNENDARmaupun Sdr.

EDY SURYANA dari bulan Mei tahun 2015 sampai denganbulan April tahun 2016 sebagaimana Bukti Surat Tanda Setoran (STS)tersebut sudah dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)dan Buku Jurnal.Tanggapan Terdakwa : Keterangan saksi benar9. SAKSI KARDI RAHMAN, dibawah sumpah berdasarkan agama islam didepanpersidangan pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pungutan retribusi tempat rekreasidan olahraga di Kab.

Tanggal 4 Nopember 2008 sebesar Rp. 150.000.000,Bahwa persetujuan mana diketahui oleh saksi selaku Kepala DPPKAD,Bahwa saksi tidak berhubungan langsung dengan pencairan tersebut, haltersebut berhubungan dengan SIMDA (Sistim Informasi ManajemenKeuangan Daerah);Bahwa menyangkut mengenai adanya pengeluaran anggran perjalanandinas tahun 2008 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.4.387.580.000, sebagaimana hasil audit BPKRI Perwakilan PropinsiGorontalo; yang bertanggungjawab atas hal tersebut

Gtlo.Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Gorontalo, keteranganyang diberikan dalam BAP tersebut sebagian benar dan sebagian tidakbenar;Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan mengenai soal SPPDFiktif;Bahwa saksi bekerja pada bagian keuangan Sekretariat DPRD KotaGorontalo pada tahun 2008;Bahwa saksi satu ruangan dengan Terdakwa HASNIAH TOMAYAHU;Bahwa pada waktu itu Terdakwa adalah sebagai Bendahara Pengeluaran;Bahwa waktu itu Kabag Keuangan RISAN ISMAIL;Bahwa tugas saksi pada bagian SIMDA

kwitansi itu adalah FERIYANTO MAYULU;Bahwa itu. semuanya saya laporkan kepada MOHAMMAD FAISALODOETOMO;Bahwa saya melaporkannya bersamasama dengan Kepala Bagian Keuangan;Bahwa setiap uang yang saya serahkan kepada pimpinan dewan selalu adakwitansinya;Bahwa waktu BPK melakukan pemeriksaan dilakukan di hotel;Bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan SPPD diperiksa oleh BPK;Bahwa uang yang Rp. 4.000.000.000, yang fiktif itu dari awal saya sudahmengetahui itu bermasalah;Bahwa yang membuat BKU adalah Bagian SIMDA

ada perubahan;e Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluargadengan Terdakwa;e Bahwa saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan berdasarkan KeputusanPengguna Anggaran Badan Penanaman Modal Kota Batu Nomor : 180/15/KEP/422.206/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Perubahan Keputusan PenggunaAnggaran Badan Penanaman Modal Kota Batu Nomor : 180/2/KEP/422.206/2014tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator SIMDA

Rp.730.000.000, (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);e Bahwa saksi menjabat berdasarkan Keputusan PenggunaAnggaran Badan Penanaman Modal Kota Batu Nomor : 180/15/KEP/422.206/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang PerubahanHalaman 109 dari 238 Putusan Nomor : 235/Pid.Sus/Tpk/2015/PN SBYKeputusan Pengguna Anggaran Badan Penanaman Modal KotaBatu Nomor : 180/2/KEP/422.206/2014 tentang PenunjukanPejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Operator Simda

Akhir plotting ditetapkan Rp.3.740.000.000,(tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) karena yang Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) diplotting untuk Protokoler;e Anggaran Rp.3.740.000.000, (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah)diperuntukkan pameran di 3 (tiga) kota, tetapi dalam SIMda, BPM hanyamemasukkan untuk (satu) kota yakni Balikpapan;e Tentang anggaran Rp.730.000.000, (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yangdikelola BPM :PPHP anggaran adalah PA/ Kepala BPM selaku exofficioPPK