S26DIR/ADK/06/2006 dan SK Direksi BRI Nokep S39DIR/ADK/08/2006 tanggal 24Agustus 2006 tentang Wewenang Putusan Kredit;Bahwa credit risk rating I C marginal, artinya masih dapat diterima atau masihdalam batasbatas yang dapat disetujui;Halaman daril 54Putusan Akhir Perkara No. 46/Pid.Sus/2013/PN.PLGe Bahwa dengan kondisi KTP dan KK yang tidak lazim dan petani yang ternyatatidak tinggal dan berkebun di Desa Lubuk Pauh, maka credit risk rating untukusulan kredit tersebut seharusnya lebih jelek dari I

bertahap;e Bahwa saksi selaku Pemimpin Cabang tidak harus bertemu langsung dengan calondebitur, karena hal ini merupakan tugas AO;e Bahwa dari 118 debitur seluruhnya diputus oleh saksi, tapi pencairannya yangdilakukan pada saat kepemimpinan saksi hanya pada pencairan Tahap I, karenapada bulan Desember 2008 saksi sudah pindah;e Bahwa untuk pencairan kredit harus ada persetujuan dari Pemimpin Cabang;e Bahwa credit risk rate yang dikenal ada 5 tingkatan;e Bahwatingkat risiko I C termasuk risiko sedang/marginal

tersebutLebih lanjut dalam penjelasan Pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwadalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harusdilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturandasarnya, sehingga dapat ditafsirkan/diartikan bahwa dalammelaksanakannya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara memilikikelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenangPengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata usahaNegara yang dikeluarkan atas dasar ketentuanketentuan tersebutdilakukan secara marginal

; Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap pokokpersengketaan a quo akan menguji secara marginal toetsing atau pengujian secara terbataspada permasalahan hukum (Rechmatigeheid) dan pengujian yang dilakukan oleh Hakimadalah dari segi hukum serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifatmelawan hukum atau tidak, jadi yang menjadi titik tolak pengujian Hakim adalah pada saatdikeluarkannya keputusan (ex tunc), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : Menimbang,

Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo mutatis mutandisterhadap norma dan ketentuan yang ditetapkan dalam UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hal manasejalan pula dengan asas contrarius actus bahwa Badan/Jabatan Tata UsahaNegara yang berwenang menetapkan suatu tindakan hukum, makaBadan/Jabatan Tata Usaha Negara itulah yang berwenang pula untukmembatalkan atau mencabut tindakan hukum tersebut, sehingga dijadikandasar legalitas dalam pengujian secara marginal

(Bukti P7).bahwa pada tanggal 22 April 2000 ditandatangani kontrak dagang rotanantara penggugat dengan turut tergugat V selaku selaku Marginal DirectorChyan Horng Inter Devlop PTY. LTD, kontrak dagang rotan ini dilakukansebagai tindak lanjut agar hutang turut tergugat V dapa terbayar denganjalan kerjasama Pengolahan rotan dan turut tergugat V mencari pasar keperusahaan lain diluar negeri untuk menunjang kegiatan eksport rotan.(Bukti P8).

Putusan No. 1675 K/Pid.Sus/2017Kelas potensi lahan tetap sesuai marginal karena adanyafaktorpembatas ketersediaan air untuk pengairan/zona agroklimat.Bahwa hasil SID yang dilakukan di Desa Alim tidak terdapat hasil koordinasidengan instansi terkait, yaitu dengan Bappeda atau Dinas PU untukkepastian RTRW, Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan, BPN untukkejelasan status kepemilikan, dan Dinas Pengairan untuk koordinasi sistemjaringan pengairan di lokasi yang direncanakan;Bahwa pada tanggal 5 Desember

dasarnya.Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwa dalamhal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itudirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapatditafsirkan / diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan / Pejabat TataUsaha Negara memiliki kKelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, makawewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tatausaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuanketentuan tersebutdilakukan secara marginal

;Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 53 tersebut, menyebutkan bahwadalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harusdilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya,sehingga dapat ditafsirkan/diartikan bahwa dalam melaksanakannyaBadan/Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukankebijaksanaan, maka wewenang Pengadilan pada waktu menguji dari segihukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasarketentuanketentuan tersebut dilakukan secara marginal

. : 45/G/2019/PTUN.SBYatas dasar ketentuanketentuan tersebut dilakukan secara marginal,artinya Sampai batas tertentu. Apapun yang diputuskan dalam KeputusanTata Usaha Negara itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidakbersifat melawan hukum), asal tidak sampai merupakan keputusan yangbersifat Sewenangwenang.

Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi, artinya adanya pemulihanatas kerugian Negara oleh Terdakwa, sehingga telah tercapai keseimbangankepentingan korban (Negara) dan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dariketerangan saksisaksi dan terdakwa, Majelis Hakim melakukan penilaian terbatas(marginal toetsing) bahwa : pada bulan April/Mei 2007 terdakwa telah menunjukkantanggung jawabnya untuk memperbaiki kembali atau menambah volume pekerjaan(oleh Saksi Juspriadi alias

WakilGubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 telah diterbitkan berdasar hukum atau tidakdan telah sesuai dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik dan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan layak :Hal. 69 dari 101 halaman Putusan Perkara No.05/G/2013/PTUN.ABNMenimbang, bahwa dengan merujuk pada dimensi kepentingan ParaPenggugat mengajukan gugatan berkaitan dengan adanya nilai yang harusdilindungi oleh hukum yaitu demi keadilan, maka pengujian yang akan dilakukanoleh Majelis Hakim dilakukan secara marginal

Memfasilitasi pemberdayaan perempuan, anak, kaum difabel, kelomopkmiski dan masyarakat marginal. Bahwa saksi menerangkan benar Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawepada tahun 2017 Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe memperolehanggaran Dana Desa (DD) sumber APBN, untuk jumlahnya pada tahun2017 mendapat anggaran Rp. 753.785.000, untuk anggaran dan kegiatansebagaimana APBDes yang ada pada Tahun 2017 yakni :A.

.* Kesesuaian lahan potensialKelas potensi lahan tetap sesuai marginal karena adanya faktor pembatasketersediaan air untuk pengairan/zona agroklimat.Bahwa hasil SID yang dilakukan di Desa Alim tidak terdapat hasil koordinasidengan instansi terkait, yaitu dengan Bappeda atau Dinas PU untuk kepastianRTRW, Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan, BPN untuk kejelasanstatus kepemilikan, dan Dinas Pengairan untuk koordinasi sistem jaringanpengairan di lokasi yang direncanakan ;Bahwa pada tanggal 5 Desember

Kesesuaian lahan potensialKelas potensi lahan tetap sesuai marginal karena adanya faktor pembatasketersediaan air untuk pengairan/zona agroklimat.Bahwa hasil SID yang dilakukan di Desa Alim tidak terdapat hasil koordinasidengan instansi terkait, yaitu dengan Bappeda atau Dinas PU untuk kepastianRTRW, Dinas Kehutanan untuk kepastian kawasan, BPN untuk kejelasanstatus kepemilikan, dan Dinas Pengairan untuk koordinasi sistem jaringanpengairan di lokasi yang direncanakan ;Bahwa pada tanggal 5 Desember

; Menimbang, bahwa kedua alasan tersebut sekaligus menjadi tolok ukur pengujianMajelis Hakim dalam melakukan pengujian keabsahan kesembilan Sertipikat objeksengketa secara Marginal Toetsing tersebut dihubungkan dengan dasar kewenangan,prosedural dan substansi materinya dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahdan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 TentangPelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah

kapasitas para penyelanggara negara, baik legislatif,pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanyasenantiasa memastikan diaplikasikannya prinsipprinsip perlindunganhak asasi manusia;Terusmenerus melakukan kampanya publik dalam rangka peningkatankesedaran warga negara akan hakhak konstitusionalnya yang dijaminoleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak ataskemerdekaan berekspresi;Melakukan pendampingan hukum secara cumacuma bagi kelompokmasyarakat yang rentan dan marginal

Marginal artinya jadi sampai kepada batasbatas tertentu MajelisHakim seharusnya menitolerir pertimbangan yang dilakukan olehTERGUGAT/ PEMBANDING/TERBANDING sekarang PEMOHONKASASI, karena Hakim harus tetap menghormati kebebasanTERGUGAT/ PEMBANDING/TERBANDING sekarang PEMOHONKASASI yang mempunyai kKewenangan Atribusi dalam menentukankebijaksanaannya. 8.28.3Bahwa Majelis Hakim PTUN Palangka Raya dan Majelis HakimPT.TUN Jakarta yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aguo tidak mempertimbangkan

Penuh gelimang dosa dan seterusnya,serta terlalu marginal sekali dalam bidang agama. Dengan adanyanasihat dan siraman rohani dari BP4 tersebut diharapkan diantara kitamenjadi sadar akan hak dan kewajiban masingmasing. Hubungan kitasemakin sejuk, benihbenih cinta yang telah ada akan semakin tumbuhmerekah.

Marginal Deposit (Dana awal) sebesal minimal 20 % darisetiap pembukaanL/Cb. Perjanjian pemberian jaminan antara ASEI dengan klienatau rekanan dihadapan notaris. Kontrak perjanjian antaraklien dengan PT. AAA.G Foto Copy L/C dari BialugriKemhan ke rekanan.d. Standing Instruction.e.

Hilda dan sdri Galia dibagianproses dan pengecekan dokumen.2) Bahwa yang dimaksud dengan Marginal Deposit (Dana awal)adalah suatu dana yang harus ditransfer ke Asuransi ASEI sebesar20 % dari setiap pembukaanL/C, dimana dana Marginal Deposit(Dana awal) tersebut berfungsi sebagai dana jaminan dari klienuntuk memproses secara administrasi dalam pembukaan suatu L/Coleh pihak Bank.

Marginal Deposic (Dana awal) ini juga bisa196digunakan oleh klien sebagai dana pengurang dari kewajiban yangharus dibayarkan apabila klien tidak dapat melunasi hutangpinjamannya dan ataupun dapat melunasi pembayarannya10. Bahwa yang dimaksud dengan konirak perjanjian antara kliendengan PT. AAA adalah suatu kontrak kerjasama dalam halpembiayaan suatu pekerjaan, dimana PT. AAA membiayaipendanaan pekerjaan dari rekanan dengan teknis pembiayaansebagai berikuta.

pbenyusunan produk di desa dan atau antar desaPutusan Nomor : 23/Pid.SusTPK/2020 /PN.Bgl Halaman 113 dari 232 HalamanFasilitasi kerja sama antar desa dan dengan pihak ketiga dalamrangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Mendampingi desa dalam perencanaan, pelkasaan danpemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaanmasyarakat desa Fasilitasi koordinasi kegiatan sektoral di desa dan pihak terkaite Fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan kaum difabel /berkebutuhan khusus dan masyarakat marginal

PD dan PLDdalam fasilitasi pemberdayaanperempuan, anak, kaum difabel/oerkebutuhna n khusus, kelompokmiskin dan masyarakat marginal.> Membantu PD dan PLDdalam fasilitasi pelestarian danpengembangan adat, kearifan lokal, seni dan budaya desa.> Membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa dalamkoordinasi peningkatan pelayanan sosial dasar.

pedofil, pemerkosa dan pembunuh.Senat Hukum dan Komite Referensi Urusan Perundangundangan dalamlaporannya yang berjudul Penahanan Anakanak Indonesia di bawah umurdi Australia, Oktober 2012, mendukung temuan HRC yang melaporkan,bahwa banyak warga negara Indonesia, yang sekarang mungkin bukananakanak lagi, ditahan atau dipenjara dalam periode waktu yang tidak wajardi Australia antara tahun 2008 dan 2012: ayat 5.2;Anakanak Indonesia yang masih di bawah umur tersebut merupakansebagian dari anakanak marginal