dengan mencaripembenaran hukum secara aktif; INTERNAL AUDIT DIAMBIL DARI DATA YANG TIDAK SAH SEHINGGAHASILNYA MENJADI CACAT DAN TIDAK SAH .Bahwa internal Audit yang dilakukan dan dibiayai sendiri oleh Terbandingdengan memberikan data sekunder dari Pihak yang tidak sah adalah cacat.Sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa Pembanding adalahpemilik SAH CV PUTRI AYU, sehingga permohonan audit harusdimohonkan oleh Direktur Perusahaan, dan audit harus dilakukan secaramenyeluruh terhadap semua Passiva

MEKAR BUMI ANDALAS menggabungkan diri pada PT.WILMAR NABATI INDONESIA termasuk pengalihan seluruhAktiva Passiva sesuai Akta Pernanjian Penggabungan PT.WILMAR NABATI INDONESIA dan PT. MEKAR BUMI ANDALASyang dibuat dihadapan Notaris EDDY SIMIN, SH No. 71 tanggal15 Desember 2010 berikut lampiran SK. Menhumkam RI. No.AHU.AH.01.1032880 tanggal 22 Desember 2010 (bukti T.1,I1.4)bukan +150 Ha sebagaimana gugatan Penggugat dan yangterletak di Teluk Waru RT. 09, Kel. Kariangau, Kec.

tersebutberkehendak meningkatkan status Perseroan Komanditer CV MitraBersama menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT MitraSulawesi Bersama.Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) tentang Modal sebagaimana yangdimaksud Akta tersebut di atas, menyatakan sebagai berikut:2. dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100%atau berjumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominalseluruhnya berjumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), yangtelah disetor penuh ke dalam kas perseroan dengan caramemasukkan aktiva dan passiva

Kien Njen telah meninggal dunia di HospitalIsland Pulau Pinang pada tanggal 24 Agustus 2012, demikian juga dari bukti P4merupakan surat keterangan kematian atas nama Kien Njen yang dikeluarkanKepala Desa Muliorejo, selanjutnya dari bukti P5 diketahui bahwa Henriyanidan Shellyna Evellyn adalah ahliwaris dari almarhnum Kien Njen, demikian jugadari bukti P10 diketahui bahwa Henriyani telah menginventarisir daftar hartapeninggalan almarhum Kien Njen, dahulu bernama Tjong Kien Njen berupaaktiva dan passiva

48paragraf 3 dan halaman 49 paragraf 3 yang pada pokoknya menyatakan :Pertimbangan hukum halaman 48 paragraf 3 :Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P8 berupa fotocopy DaftarHarta Benda Di Bawah Tangan tertanggal 15 Nopember 2013, yangdisampaikan Penggugat di bawah sumpah dihadapan Anggota TeknisHukum Balai Harta Peninggalan Medan yang intinva menerangkan danmembuktikan bahwa penggugat telah menginventarisir daftar hartapeninggalan almarhum Kien Nyen dahulu bernama Tjong Kien Nyjen berupaaktiva dan passiva

Abdullah

Sebelah Selatan : jalan kesehatan

Sebelah Timur : gang Desa

Passiva

1. Sisa hutang bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi pada Bank NTB Syariah unit Bolo dengan keadaan tertanggal 10 April 2023 sejumlah Rp252.777.800,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
2. Sisa hutang bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi pada Bank BNI unit Bolo

T25 ( Fotokopi Surat keberatan atas gugatan hartagonogini ) merupakan surat sepihak yang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,namun oleh karena bukti tersebut tidak ada urgensinya dengan pokok perkara makabukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti T13 tersebutdikesampingkan ;Menimbang, bahwa bukti T26 ( Fotokopi Neraca STIMIK HANDAYANITahun 2012 ) merupakan surat sepihak yang bermaterai cukup dan cocok denganaslinya, , isi bukti tersebut menjelaskan tentang Ativa dan Passiva

;Menimbang, bahwa bukti P.l & P.IIl3 berupa PeraturanPemerintah Republik Indonesia No.28 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999tentang Merjer, Konsolidasi dan Akuisisi Bank membuktikan bahwa padasaat Bank Ekspor Impor Indonesia melakukan Merjer ke Bank Mandiri makaseluruh Aktiva dan Passiva Bank yang melakukan Merjer atau Konsolidasiberalih kepada Bank hasil Merjer atau Bank Hasil Konsolidasi;Menimbang, bahwa dari bukti P. & P.Il4 sampai dengan bukti P.1& P.II8 membuktikan bahwa kuasa hukum Penggugat meminta

Bahwa adapun sisa harta kekayaan yang diserahkan dari LEMBAGAPENDIDIKAN MUSLIMIN kepada YAYASAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) adalah sebagai berikut:Semua sisa kekayaan "PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKANMUSLIMIN " berkedudukan di Bandung, dalam keadaan likwidasitersebut diatas ,baik aktiva dan passiva nya, demikian baik yangmerupakan hakhaknya maupun kewajibankewajibannya termasuk barangbergerak dan barang tidak bergerak tanpa pengecualian sesuai dengan apayang tercantum dalam neraca yayasan

bagaimanadengan harta benda pewaris lainnya yang dikuasai oleh Para Penggugatbaik yang berupa Aktiva dan/atau Passiva?

Bahwa adapun sisa harta kekayaan yang diserahkan dari LEMBAGAPENDIDIKAN MUSLIMIN kepada YAYASAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) adalah sebagai berikut:Semua sisa kekayaan "PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKANMUSLIMIN " berkedudukan di Bandung, dalam keadaan likwidasitersebut diatas ,baik aktiva dan passiva nya, demikian baik yangmerupakan hakhaknya maupun kewajibankewajibannya termasuk barangbergerak dan barang tidak bergerak tanpa pengecualian sesuai dengan apayang tercantum dalam neraca yayasan

Banyumas tersebutyakni mengharuskan adanya persetujuan tertulis dari setiap peseroKomanditer dalam hal lahirnya suatu perjanjian/perikatan;Hal ini sejalan dengan doktrin para pakar hukum perusahaan/hukumdagang yang mendalilkan: Sesuatu asset/harta kekayaan perusahaanapabiia dilakukan pengalihan atau transaksi dalam bentuk apapun juga baikmenyangkut asset/harta passiva dan activa haruslah dilibatkan peserolainnya dalam melakukan suatu persetujuanlperikatan atau melalui rapatpemegang saham yang dihadiri

Bahwa tentang tidak ada tertulis dalam AD dan ART Yayasa baikdalam Akte No. 3 Tahun 1967 (T9.3 ) dan Akte 40 (P1) atas tanahterperkara sebagai aset Yayasan, dalam AD dan ART Yayasan dandalam UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Yayasan tidakmewajibkannya setiap aset (activa dan passiva) Yayasandicantumkan dalam AD dan ART Yayasan, lazimnya aset cukupdicatat dalam pembukuan Yayasan;c.

dapat mengayomi keadaan a quo untuk suatu penyelesaian,maka sarana yang dipandang tepat adalah dengan "cara class action"yang merupakan terobosan sebagai wujud dari "judge made law";Menimbang, bahwa juga patut diperhitungkan selain aspek hukum,perkara ini sarat dengan aspekaspek sosial, aspek politik, aspekpsikologis dari masyarakat Papua, apabila tidak diselesaikan tetap akanberdampak negatif terhadap situasional Negara maupun sudut pandanginternasional karena menyangkut penyerahan aktiva dan passiva

NNGPMperusahaan minyak di Sorong milik Belanda, kemudian dalam masatransisi penjajahan di Irian Barat saat UNTEA dari Perserikatan BangsaBangsa (PBB) masuk ke Irian Barat seluruh aktiva dan passiva NV.NNGPM dialihkan kepada Perusahaan Sorong menjadi milik NegaraRepublik Indonesia yang kemudian menjadi bagian Perusahaan NegaraPERMINA terakhir bernama PT. PERTAMINA belum pernah adapenyelesaian... ";2.

Aceh Barat tahun2006 nomor 001/PD.PBAB/I/2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dilampirkan neraca, laporan labarugi, dan daftar inventaris sebagai berikut :1)2)3)Neraca ditutup dengan jumlah aktiva dan passiva sebesarRp1.349.231.771,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan jutadua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)Laporan labarugi ditutup dengan jumlah rugi sebesar Rp151.639.434,00(seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empatratus tiga

Aceh Barat tahun 2006nomor 001/PD.PBAB/I/2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dilampirkanneraca, laporan labarugi, dan daftar inventaris sebagai berikut1)2)3)Neraca ditutup dengan jumlah aktiva dan passiva sebesarRp1.349.231.771,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta duaratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah)Laporan labarugi ditutup dengan jumlah rugl sebesarRp151.639.434,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus tiga puluhsembilan ribu empat ratus tiga puluh

Bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian tentang hakPenggugat maupun Tergugat terkait dengan harta Gono gini tersebutmaka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini berkenan untuk memerintahkan Tergugatdan Penggugat untuk melakukan pembagian terhadap harta Gono ginitersebut baik berupa aktiva maupun pasiva, sebagaimana tersebut diatasmasingmasing mendapat separuhnya atau 50 % Penggugat dan 50 %Tergugat baik Aktiva maupun Passiva;7.

Menghukum Tergugat bersamasama dengan Penggugat untukmelakukan pembagian terhadap harta Gono gini tersebut baik berupaaktiva yang ditaksir senilai Rp6.855.920.000,00(enam milyar delapanratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), maupunpasiva senilai Rp55.500.000.00 lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah),sebagaimana tersebut diatas masingmasing mendapat separuhnya atau50 % Penggugat dan 50 % Tergugat baik Aktiva maupun Passiva, denganketentuan apabila tidak dapat dilakukan

Penggugat dalam Konvensi masingmasinguntuk membayar setengah bagiannya;e Bahwa hutang berupa cicilan kredit tersebut di atas timbul dalam masaperkawinan Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi,dan atas keinginan bersama dalam menjalankan usaha Penggugat dalamRekonvensi untuk kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dalamRekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi yang hasilnya nyatanyata telahdinikmati bersama termasuk pendidikan anakanak dan memperoleh hartabersama yang bersifat Passiva

Sus/2018/PNDps.kewajiban suatu bank baik dari sudut aktiva maupun passiva.

sengajamenyembunyikan harta (asset) yang bergerak dan harta yang tidakbergerak lainnya karena hanya memasukkan assetasset sebagaimanatersebut dalam gugatan PENGGUGAT sebagai harta bersama, padahalsemua surat asli bukti kepemilikan atas harta yang diperoleh selamaperkawinan dengan TERGUGAT berada dalam penguasaanPENGGUGAT dan menurut hukum bahwa harta bersama tersebut bukanhanya dalam bentuk Aktifa saja (harta bergerak dan harta tidakbergerak), termasuk dalam bentuk piutang saja, akan tetapi termasukyang berbentuk Passiva

Bahwa oleh karena tanah beserta rumah di atasnya, tanah persawahan,sepeda motor, emas, uang gadai, uang deposito, dan hutang tersebut dibelidan terjadi selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi maka beralasan hukum apabila dinyatakan sebagai hartabersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik aktivamaupun passiva, serta ditetapbkan bagian masingmasing seperdua dariharta bersama tersebut;6.