Ditemukan 2608 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : selaras seratus suharis saharun sehadun saharul
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 39/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk
Tanggal 3 Februari 2015 — H. ABDULLAH
68 — 12
  • ABDULLAHberpendapat bahwa dakwaanya samar samar, disusun tidak dengan penuhkecermatan, kabur dan tidak lengkap sehingga tidak memenuhi syaratformal surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 sub (b)AY Dn nn fF WY WNKUHAP, seharus dimasukan didalam Nota Eksepsi/Keberatan terhadapSurat Dakwaan akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwasendiri tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan meskipun Majelis Hakimsudah memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa danTerdakwa sendiri untuk
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2012 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 21 Januari 2013 — H. HADI SOEGIANTO
64 — 21
  • mengakui hanya ini barangyang ada ;Bahwa benar, mengenai Software EMIS terdiri dari 4 Modul, dansaksi melihat kontraknya ;Bahwa benar, training Aplikasi tidak termasuk Modul tetapiberupa pekerjaannya dan training itu adalah salah satu daripekerjaan Software karena penggunaan Software harus adatraining aplikasi ;Bahwa benar, dari laporan yang saksi terima memang pernahtraining dilakukan dan benar training itu memakai biaya ;Bahwa benar, karena training memakan biaya Total Loss yangtelah saksi tetapkan seharus
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 06-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HENDRIK FAYOL, SH
Terdakwa:
MELINDA PATRISIA, SE
103 — 25
  • Mandiri Perdesan (PNPM MPd) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adatersimpan pada rekening di Bank Kalbar, Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kecamatan membuat rencana pencairan (untuk kegiatan program termasukprogram simpan pinjam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSPP))Bahwa dalam pencairan dana simpanan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan(KSPP) syaratnya adalah adanya specimen tandatangan pengurus Unit PengelolaKegiatan (UPK), Musyawarah Antar Desa dan perwakilan Kelompok SimpanPinjam Perempuan (KSPP);Bahwa seharus
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 2 Mei 2013 — HASDIAN BUDI TAVIANTO, SE.MH Alias BUDI Bin MUHAMMAD HASAN SULAIMAN
503 — 642
  • Kubu Raya tersebut seharus dilaksanakan 3 (tiga) kaliyaitu, Tahap pertama uang muka 30 % dari nilai kontrak, Tahap kedua 95 %(fisik 100%) dan ketiga 5 % dari nilai kontrak (Masa pemeliharaan) namundalam pelaksanaan dilaksanakan dalam (satu) kali pembayaran / sekaliguskarena kebijakan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) berkaitan akan tuutup anggaran tahun 2011.Bahwa tidak ada laporan tertulis yang saksi buat dalam pekerjaan tersebut,karena saksi membuat dan menandatangani dokumendokumen
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — Ir. H. Amiruddin Noor Bin H. Bachtiar
56 — 18
  • ditunjukkan dalam hasil tersebut menurut ahlimemenuhi syarat karena ada 3 nilai Pl yang bersifat non plastis,sedangkan untuk penghitungan CBR harus diuji dulu kompaksinyakemudian CBR dihitung berdasarkan kondisi kepadatan maksimum.Bahwa pengujian kompaksi nantinya dihubungkan dengan CBR dengancara di plotkan, namun dalam hasil pemeriksaan ini ahli tidak melihathubungan kompaksi dengan CBR.Bahwa dalam hasil pemeriksaan CBR, pemeriksaan ini mengambil hasiluji tiaptiap CBR dimasukkan dalam table, padahal seharus
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 24-10-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 178/Pid.Sus/2017/PN Gin
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:1.I Ketut Yasa,SH. 2.Junaedi Tandi,SH, 3.I WAYAN GENIP,SH.4.NI MADE WIDYASTUTI,SH.Terdakwa:DR. I Made Darsana, SE.,MM.
141 — 69
  • Simpan Pinjam dengan menerima simpananberbentuk tabungan/simpanan, simpanan berjangka/deposito, yangdilakukan oleh KSP Putra Amerta tersebut dalam kenyataannya/dalamprakteknya adalah menerima/menghimpun tabungan/simpanan, simpananberjangka/deposito dari masyarakat Umum dan koperasi, yang bukanmerupakan anggota KSP Putra Amerta, calon anggota KSP Putra Amerta,sehingga kegiatan menerima simpanan berbentuk tabungan/simpanan,simpanan berjangka/deposito, yang dilakukan oleh KSP Putra Amertatersebut seharus
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 389/Pdt.G/2019/PN Cbi
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat:
PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Tergugat:
1.YAYASAN MASYHADUL QURAN
2.NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
3.Sdr. HENRY SIREGAR
4.Sdr. SOMADIKARYA
5.Sdr. HAJUDIN
Turut Tergugat:
1.Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
2.Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
3.Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
4.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
Intervensi:
Badan Intelejen Negara
86 — 57
  • Kerugian Immateriil;Adalah waktu Penggugat yang terbuang dikarenakan harusmengurus masalah yang seharus tidak ada, namun menjadi timbulmasalah akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Para Tergugat,sehingga waktu Penggugat yang harusnya dapat digunakan untukpekerjaan lainnya demi menghidupi karyawankaryawannya makakerugian yang dialami Penggugat setara dengan nominalRp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah);Bahwa karena Penggugat dapat membuktikan sebagai satusatunyapihak yang berhak atas Objek perkara
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 31-05-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIKSANDER SIAGIA, SH
Terdakwa:
DIDIT SUPRIANTO PUTRA Bin SAMDIN
64 — 45
  • sebesarRp. 802.566.600,00 (delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh enam ribuenam ratus rupiah) dimana pencairan dana tersebut tidak melalui mekanismeyang seharusnya dimulai dari adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP)dari pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta adanya pertanggung jawabandana yang tidak sesuai dengan realisasinya, hal ini bertentangan/ tidaksesuai dengan aturan yang ada;Menimbang, bahwa Terdakwa Didit Suprianto selaku Bendahara DesaPadang Beriang sesuai dengan jabatannya seharus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 13-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 Mei 2016 — SONY SULAIMAN
703 — 476
  • aplikasi pemindahandana berupa aplikasi RTGS (Real Time Gross Setlement) atas namapemilik rekening yang dananya akan di transfer ke rekening terdakwaBahwa Dana milik nasabah yang di transfer ke rekening terdakwa selaindari 7 nasabah yang direferensikan, ada beberapa nasabah yangterdakwa tidak tahu.Bahwa terdakwa tidak ingat berapa berapa besar dana dari masingmasing nasabah yang di transfer ke Rekening BCA atas nama tersangka(SONY SULAIMAN), Nasabah pemilik rekening tidak tahu jika danamiliknya yang seharus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Agustus 2017 — M. Saladin Akbar bin Bachtiar Insya
130 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 25 PK/PID.SUS/2016Terima Pekerjaan, sehingga terjadi selisih uang yang seharus tidak bolehdicairkan atau diterima oleh Terdakwa (Pemohon PK) sebesarRp3.519.875.000,00 tidak terbukti adanya suatu perbuatan melawan hukumserta tidak ada terjadi kerugian Negara, bahkan Negara telah diuntungkan dantidak terbukti telah menguntungkan Terdakwa (Pemohon Pk), secara jelas danterang secara sistematis dan tersruktur dipertimbangkan oleh Judex FactiTingkat Pertama, didasari atas fakta hukum yaitu :1.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tbh
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ANAWAWIK Alias AWI Bin ARPAH
85 — 14
  • Inhil Riau dilakukanpenahanan terhadap kapal tongkang PMT IIl dengan TB Pancaran Ill 515.Halaman 150 dari 163 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN TbhSecara tiba tiba dan bukan tidak tempat seharus nya untuk menghentikan kapaltanpa persetujuan dari pihak perusahan yang mana dengan penahan kapalSupaya tidak bergerak dan berjalan mengakibat kerugian perusahan dengantertahan nya kapal selama 18 Jam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULYADI yangmenerangkan pada hari Rabu tanggal 17 maret 2021
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN BATAM Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 6 April 2020 — Penggugat:
1.PT. BARUNA BAHARI INDONESIA
2.SAFE HAVEN MARITIME PTE. LTD
3.SAFE HAVEN MARITIMEINC
Tergugat:
1.PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS
2.HARIS YUDI HELMI
3.AZWAR ANAS
4.IBNU HAJAR
5.SARI DWIASTUTI BINTI MUBANDI Alm
403 — 567
  • NO.345/PID.B/2019/PT.PBR telah di Putus oleh Judex Juris pada MahkamahAgung RI yang hasilnya membatalkan Putusan perkara pidana dalam 2(dua) tingkat Peradilan, maka dampaknya tidak terdapat perbuatanmelawan hukum materil yang dilakukan oleh Tergugat V, juga tergambarSurat Gugatan perkara aquo dilakukan secara tergesagesa padahal masihterdapat Putusan Pidana yang masih bergantung pada Mahkamah AgungRI (Aanhanging) yang seharus nya Para Penggugat menunggu terlebihdahulu perkara pidana sampai dengan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
TAUHID Als SUKIN Bin WADIL
68 — 56
  • Bidang tak terduga sebesar Rp 67.700,.Bahwa pelaksanaan pembangunan jalan sepanjang 2000 M danpengerasan jalan telford sepanjang 1865 meter RAB untuk material totalanggaran sebesar Rp 307.229.400,. dan RAB upah Rp 307.023.100,.Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pengerasan jalan telford telahterjadipembayaranyang tidak seharus/pemahalanharga/ markup untukharga material teropasang untuk pengerasan dan pembuatan goronggorongplar deuker sebesar Rp 220.151.167,.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tbh
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
Bolar Bin Halok
85 — 7
  • Inhil Riau dilakukanpenahanan terhadap kapal tongkang PMT IIl dengan TB Pancaran Ill 515.Secara tiba tiba dan bukan tidak tempat seharus nya untuk menghentikan kapaltanpa persetujuan dari pihak perusahan yang mana dengan penahan kapalSupaya tidak bergerak dan berjalan mengakibat kerugian perusahan dengantertahan nya kapal selama 18 Jam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MULYADI yangmenerangkan pada hari Rabu tanggal 17 maret 2021 sekira pukul 12.00 wibsaat saksi MULYADI sedang berada diruang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 478/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG Diwakili Oleh : PT. KARUNIA ALAM ABADI AGUNG
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
347 — 157
  • Kerugian Immateriil:Adalah waktu Penggugat yang terbuang dikarenakan harusmengurus masalah yang seharus tidak ada, namun menjadi timbulmasalah akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Para Tergugat,sehingga waktu Penggugat yang harusnya dapat digunakan untukpekerjaan lainnya demi menghidupi karyawankaryawannya makakerugian yang dialami Penggugat setara dengan nominalRp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah);Bahwa karena Penggugat dapat membuktikan sebagai satusatunyapihak yang berhak atas Objek perkara
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — AGUS SETIYADI, ST Bin H. ASMAWIE (Alm)
57 — 19
  • Apabila ternyata yang menandatangani kontrak ituternyata orang lain diluar kepengurusan perusahaan atau tidak merupakankaryawan tetap perusahaan walaupun ada surat kuasa dari Direktur, makahal tersebut dianggap tidak mampu/tidak kwalifait karena kontrak itu tidaksyah karena tindakan itu batal demi hukum, karena dianggap tidakmewakili perusahaan;Bahwa seharus PPK menolak kalau yang menandatangani kontraktersebut ternyata orang lain, bukan Direktur (Utama) atau bukan karyawantetap selaku kuasa Direktur
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 21 Januari 2013 — AJIE RIANGGORO, SE.
64 — 14
  • mengakui hanya ini barang yangada;Bahwa benar, mengenai Software EMIS terdiri dari 4 Modul, dansaksi melihat kontraknya;Bahwa benar, training Aplikasi tidak termasuk Modul tetapi berupapekerjaannya dan training itu adalah salah satu dari pekerjaanSoftware karena penggunaan Software harus ada training aplikasi;Bahwa benar, dari laporan yang saksi terima memang pernahtraining dilakukan dan benar training itu memakai biaya;Bahwa benar, karena training memakan biaya Total Loss yangtelah saksi tetapkan seharus
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 01-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I NYOMAN DARTA
122 — 43
  • Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang RumusanPelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan HukumKamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/ Inspektorat/ SKPDyang merupakan instansi yang memiliki Kewenangan untuk menyatakan adatidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkanpersidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;sebesar yaitu jumlah yang seharus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — SETIAWAN,ST Bin SUGITO
69 — 24
  • Apabila ternyata yang menandatangani kontrak ituternyata orang lain diluar kepengurusan perusahaan atau tidak merupakankaryawan tetap perusahaan walaupun ada surat kuasa dari Direktur, makahal tersebut dianggap tidak mampu/tidak kwalifait karena kontrak itu tidaksyah karena tindakan itu batal demi hukum, karena dianggap tidakmewakili perusahaan;Bahwa seharus PPK menolak kalau yang menandatangani kontraktersebut ternyata orang lain, bukan Direktur (Utama) atau bukan karyawantetap selaku kuasa Direktur
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 15-12-2011 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 09 / Pdt.G / 2011 / PN.Mgl
Tanggal 15 Desember 2011 — Mardi Dkk. lawan PT. ANUGERAH LESTARI PRATAMA (PT. ALP)
87 — 46
  • kepentingan atau adanyadasar hukum, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1357 K/Sip/1984,tanggal 27 Februari 1986) sehingga karena hal tersebut sudah memasukimateri pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, jadi eksepsimengenai Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukangugatan dan kurang lengkapnya pihak yang digugat, haruslah ditolak;Menimbang, karena petitum eksepsi nomor 2 dari Tergugat II ditolak,maka sudah seharus