Ditemukan 2644 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengadilan perwakilan peralihan permadian peradaban
Penelusuran terkait : - pra peradilan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 13-08-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
LILIANA HIDAYAT
161 — 111
  • pernah ditelpon oleh Geof kalau padatanggal 15 Mei 2019 tidak bisa datang karfena sakit selanjutnya saksiberkirim surat ke Kantor Imigrasi agar diperiksa pada tanggal 16 Mei2016 ;Bahwa akhirnya pada tanggal 16Mei 2019 dilakukan pemeriksaan danhasilnya tidak ada yang signifikan ;Bahwa Yusriansyah meminta agar ketiganya meminta maaf ;Bahwa oleh karena ada kekeliruan yang dilakukan oleh PPNS makapada waktu meeting saksi menyarankan agar dilakukan pra peradilantetapi mereka berdua tidak mau dan katanya pra
    peradilan hanyaformalitas saja dan setelah lepas nanti ditangkap lagi ;Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 saksi pernah bertemu dengan RahmadGunawan kalau Isnadi adalah staf saksi ;Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 disepakti bertemu dengan Kakanimtetapi saksi menelpon pak Rahmad Gunawan dulu dan akhirnya saksibertemu dengan Kurniadi dan saat itu pak Kurniadi mengatakan pakAinudin Ketua HPI ya, bapak ini belabela orang sana mestinya bapakjangan bela orang sana dan saksi menjawab mohon maaf pak, sayamembela
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
ZULKARNAIN ADJISION, S.Sos Alias ANAS
124 — 53
  • Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ambon untukperkara Pra Peradilan Penetapan Tersangka Rektor Univ DarussalamAmbon oleh Polda Maluku;4. Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ambon untukperkara sengketa kepemilikan Iniversitas Darussalam Ambon antarayayasan pendidikan Darussalam Maluku dengan yayasan DarussalamMaluku;5. Pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Ternate untukperkara Tindak Pidana Korupsi Beras Raskin di Kabupaten KepulauanSula;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 30-01-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 30 Januari 2014 — dr. ELLY ENGELBERT LASUT, M.E
80 — 276 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Elly Engelbert Lasut, M.E. sebagai TermohonKasasi/Pemohon Pra Peradilan (NOVUM PK.1);Bahwa amar putusan Mahakamah Agung Nomor 1960 K/PID/2010 tanggal26 Juli 2011 berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasiJaksa Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara cq. AsistenTindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara selaku PenuntutUmum perkara a.n. dr.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN KUPANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg
Tanggal 1 Oktober 2019 — Majelis Hakim Penuntut Umum Terdakwa Penasehat Hukum
207 — 93
  • Bahwa materi keberatan yang disampaikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sesungguhnya tidak masuk dalam ranah ruang lingkup eksepsi akan tetapi ranah Pra Peradilan untuk menguji hasil penyidikan.2. Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa ternyata belum bisa menerima putusaan terkait dengan Materi Pra Peradilan yang ditolak oleh hakim pra Peradilan berdasarkan Putusan Nomor : No.07/Pid.Pra/2019/PN.KPG tanggal 15 September 2019 sehingga kemudian tetap memasukannya didalam materi eksepsi.3.
    - Bahwa terkait dengan materi keberatan yang disampaikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana pada angka 1 s/d angka 10 Materi Eksepsi halaman 29 s/d halaman 33 menurut Penuntut Umum keberatan tersebut bukan bagian dari eksepsi melainkan materi Pra Peradilan yang telah diuji dan diputus oleh Hakim Pra Peradilan sesuai putusan Nomor : No.07/Pid.Pra/2019/PN.KPG tanggal 15 September 2019.- Bahwa terkait dengan keberatan Tim Penasehat Hukum pada angka 11 ateri keberatan halaman 33 yang mengutip
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
412 — 287
  • yang lama, SuratPengantar tersebut juga harus berdasarkan KTP yang ada, dengandemikian Penggugat harus memiliki KTP dahulu di alamat RT, RW danKelurahan yang lama.Oknum penyidik Polri berbohong dan menipu Penggugat denganmenyatakan Pelapor adalah Ronald Jacob BUKAN Jaury Jacob dengandasar laporan BUKAN Akta Illegal Pengakuan Hutang dan BUKAN Aktalegal Perjanjian Jual Beli sebagaimana tertulis dalam 15 SuratPanggilan dan dalam halaman 20 angka 10 Jawabannya tertanggal 27Maret 2018 dalam Persidangan Pra
    Peradilan No.19/PID/PRAP/2018/PN.JKT.SEL.Oknum jaksa berbohong dan menipu yaitu dalam Dakwaan nyatertanggal 30 November 2018 pada halaman 5 baris 6 s/d 9, halaman 9Halaman 39 dari 256 halaman.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-04-2018 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi
Tanggal 27 April 2018 — RIDWAN Bin LABAI
158 — 78
  • Ishak ditetapkan sebagai Tersangka kemudianmengajukan praperadilan dan dalam proses pra peradilan H.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-02-2019 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 139/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Agustus 2020 — MUSTAKIM, lahir di Seoul pada tanggal 04 September 1954, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Apartemen Essence Dharmawangsa South 21 Unit 2105, RT. 007/008 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dahmar, SH., Achmad Yarus,SH.,MH., Andi Wijaya,SH.,MH., Fajar Lesmana, SH.,MH., Jiffy Ngawiat Prananto,SH., Risal Manan, SH.,MH., dan Aji, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Yaskum Indonesia Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut .................................. PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. SEUNG EUN HO, Warga Negara Republik Korea,berkantor di Wisma Korindo lantai 12, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 62,DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut .................................................TERGUGAT 1 ; 2. PT. ASPEX KUMBONG, suatu perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Raya Narogong KM. 26, Dayeuh, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820, untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 2 ; 3. PT. BADE MAKMUR ORISSA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Korindo, Jalan Letjen MT. Haryono Kav.62, RT. 2/RW.2 Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut ...........................TERGUGAT 3 ; 4. PT. TUNAS SAWA ERMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Wisma Korindo, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 62, RT. 2/RW.2 Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut ...........................TERGUGAT 4 ; 5. PT. BINTAN MAKMUR, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat/dengan alamat PT.Korindo Abadi Kija, Jalan Sei Lekop Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 5 ; 6. KIM JONG MAN, Warga Negara Republik Indonesia, lahir di Seoul, Karea Selatan, pada tanggal 04 Oktober 1970, beralamat di Apt. Taman Raja C404, Jl Warung Jati I No. 83, RT. 011 RW. 009 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, baik untuk dan atas nama pribadi maupun mewakili perusahaan,untuk selanjutnya disebut .................................................................................TERGUGAT 6 ; 7. Dr. LIMARAN DWI HARTADI, beralamat di Jalan Wiratno No. 5, RT. 002 RW.002 Kampung Baru, Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut ..........................TURUT TERGUGAT 1 ; 8. KEPALA KANTORWILAYAH PERTANAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DITANJUNGPINANG,Jl. MT. Haryono KM 3.5, Kota Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 2 ; 9. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, beralamat di Jalan Ceruk Ijuk, Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, di Kabupaten Bintan,untuk selanjutnya disebut ..............TURUT TERGUGAT 3 ; 10. KEPALA DESA TELUK BAKAU, Jalan Trikora, Desa Teluk Bakau, Kec. Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut ....................................................................TURUT TERGUGAT 4 ; 11. CAMAT GUNUNG KIJANG, Jalan Gesek KM 23, Desa Tuapaya, Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut ..............TURUT TERGUGAT 5 ; 12. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, Jalan Gatot Subroto No. 44, RT. 5/RW.4 Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, untuk selanjutnya disebut .......................................................TURUT TERGUGAT 6 ; 13. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12940, untuk selanjutnya disebut ....................................................................TURUT TERGUGAT 7 ; 14. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK REPUBLIK INDONESIA, untuk selanjutnya disebut .......................................................TURUT TERGUGAT 8 ; 15. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, RT. 2/RW.3 Gambir, Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 9 ; 16. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, untuk selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT 10 ;
347 — 138
  • DwiLimaran Hartadi, dengan mengajukan Permohonan Pra Peradilan yangkemudian dikabulkan. Sehingga kemudian Laporan Polisi No. Pol.LP/110/X/2011/KEPRI tanggal O07 Oktober 2011 dilimpahkan ke tahappenuntutan hingga dilimpahkan ke Pengadilan dalam perkara pidana Nomor124/Pid.B/2015/PN.Tpg. ;Bahwa sejalan dengan diperiksanya perkara tersebut di Pengadilan NegeriTanjung Pinang sebagaimana perkara pidana Nomor 124/Pid.B/2015/PN.ITpg.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2020 — Upload : 17-03-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 8 Januari 2020 — KAYAT
55 — 3
  • dan Catatan Sipil yang ditandatangani SUDARMAN beserta lampiran.24. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2018 dengan SUDARMAN selaku pemberi kuasa.25. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 21 Juli 2018 dengan SUDARMAN selaku pemberi kuasa. 26. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan nomor B/122/X/Res.1.9/2018/DitReskrimum tanggal 10 Oktober 2018.27. 1 (satu) lembar Relaas panggilan Sidang nomor 10/Pid/Pra/2018/PN Bpp tanggal 26 Juli 2018. 28. 1 (satu) bundel permohonan pra
    peradilan an.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2162 — 627
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Secara harafiah bewijsvoering berarti penguraian carabagaimana menyampaikan alatalat bukti kepada hakim di pengadilan.Bagi negaranegara yang cenderung menggunakan due process mode/ dalamsistem peradilan pidana, perihal bewijsvoering ini cukup mendapatkan perhatian.Dalam due process model, negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia(hakhak tersangka), sehingga acap kali seorang tersangka dibebaskan olehpengadilan dalam pemeriksaan pra peradilan, lantaran alat bukti diperolehdengan cara yang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
404 — 1221
  • danmemberi kuasa ke orang lain ;Bahwa saksi tidak pernah memberi kuasa kepada Wayan Wakil untuk mengambilsertifikat;Bahwa saksi pernah datang ke kantor Notaris tetapi disodori kertas kosong karenaNotaris tersebut sibuk ; Bahwa waktu tanda tangan kertas masih dalam keadaan kosong dan tidak adatanda tangan I Made Ramen dan yang lainnya ; Bahwa terhadap laporan polisi yang saya ajukan dimana saya mendapat SP2dinyatakan diberhentikan dan selanjutnya saya tidak mengetahui: Bahwa saksi pernah mengajukan pra
    peradilan tetapi tidak dikabulkan Bahwa permohonan yang diajukan di BPN pengaspekan tanah bukan perubahanaspek; Bahwa tidak pernah diberitahukan oleh BPN Badung tentang permohonanpergantian sertifikat ; Bahwa keterangan yang saya berikan di B.A.P penyidik pada point 7 mengenaimenjual tanah tersebut maksudnya bukan menjual tanah tetapi menjual hak; Bahwa saksi mempunyai hak dengan perjanjian jual beli tanggal 1 Juli 2002 Bahwa saksi memperoleh harga Rp.135.000.000.000,(seratus tiga puluh milyarrupiah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 20-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
273 — 77
  • Pra Peradilan atasPengadilan Negeril 24 Nov 2016perkara dugaantindak)Jakarta Selatanpidana korupsipembayaran restitusi PTMobile 8 Telecom, TbkTahun 20072008 atasnama Tsk Hary Djaja dan Anthony ChandraKartawiria4. Penggunaan DOMTipikor Jakarta Jero Waciki3 Des 2015Kemenbudpar (Menbudpar)5, Pengadaan Bus ListrikTipikor Jakarta Pariatmono (PPK) 5 Nov 2015Kemenristek Halaman 217 Putusan No.66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst. 6.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
231 — 103
  • Sehingga jika produk tersebut diterbitkan oleh Lembagapemeriksa lainnya ataupun oleh BPKP, maka secara hukum produk tersebuttidak dapat dijadikan alat bukti perkara pidana dan sekaligus tidak datamembuktikan adanya unsur kerugian negara; Bahwa dalam proses penegakkan hukum yang menjadi pedoman adalah Pasal24 ayat (1) UUD 1945, jika suatu perkara sudah dilakukan praperadilan dandalam pra peradilan tersebut produknya sudah dinyatakan tidak sah, sehinggaproduk tersebut sudah tidak dapat menjadi barang
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 17 Juni 2020 — REFLY RUDDY TANGKERE
389 — 900
  • Bahwa dalam proses penyelidikan,penyidikan Terdakwa sudah ada diatur dalam Pasal 77 KUHAP mengenaiobjek pra peradilan, yang lengkapnya berbunyi: Pengadilan Negeriberwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuanHalaman 261 dari 300 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Smryang diatur dalam undangundang ini tentang: sah tidaknya penangkapan,penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; gantikerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikanpada tingkat
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 1 April 2020 — Penuntut Umum:
Putu Gede Suriawan ,SH.
Terdakwa:
I WAYAN SUKERTIA
233 — 120
  • TPK/2019/PN Dps Bahwa untuk hasil audit perhitungan keuangan negara memang hanya 1 (Satu)yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Bali karena perkara Terdakwa ini merupakanpengembangan perkara sebelumnya; Bahwa benar Terdakwa telah melakukan proses pra peradilan pidana ataspenetapan yang bersangkutan sebagai Tersangka; Bahwa Surat pernyataan tersebut dibuat tujuannya karena banyaknya saksianggota kelompok jika dibuatkan BAP memakan waktu yang lama sedangkanketerangannya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 28 Mei 2019 — M. HABIB SHALEH
642 — 473
  • BPR Bank Salatiga, yang manakemudian ditanyakan oleh Walikota mengenai langkahlangkah yangakan ditempuh oleh terdakwa setelah penetapan terdakwa tersebut.Selanjutnya disampaikan oleh terdakwa bahwa dirinya akanmengajukan langkah hukum berupa pra peradilan dan pelaporan keKepolisian.
    Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepadaWalikota perihal dirinya yang terkait permasalahan selisih saldo di PD.BPR Bank Salatiga, yang mana kemudian ditanyakan oleh Walikotamengenai langkahlangkah yang akan ditempuh oleh terdakwa setelahpenetapan terdakwa tersebut, dan disampaikan oleh terdakwa bahwadirinya akan mengajukan langkah hukum berupa pra peradilan danpelaporan ke Kepolisian supaya dianggap tidak melakukan pembiaran.Kemudian ditanyakan oleh Walikota mengenai sikap terdakwa pada saatitu
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
138 — 79
  • Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon ;2. Menyatakan Surat Ketetapan No. S.Tap/67.b/1I/2014/Dit ReskrimUm, tertanggal 21 Februari 2014, tentang PenghentianPenyidikan (SP3) yang diterbitkan Termohon dinyatakan tidaksah ;3. Memerintahkan Termohon untuk membuka dan melanjutkanpenyidikan terhadap perkara berdasarkan Laporan Polisi No.Pol. : LPB/568/IX/2011/Jabar, tertanggal 12 September 2011 an.Pelapor Ristiane Hardayun Putri ;Halaman 74 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.4.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 46/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Plg
Tanggal 2 Desember 2015 — Nurokhman bin Sukip
81 — 0
  • Asli 1 (Satu) lembar Pra Peradilan sengketa tanah sumber dana dari Sdr. PUTUT Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Kuasa Insidentil Nurokhman, Bendahara Suntari dan Kepala Desa Marga Mulya Didik Hari Prasetyo.116. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat dari Sdr.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
209 — 111
  • Narasumber dalam Seminar: 'APBD, Dana Keistimewaan dan Dana Desa100.101.102.103.104.105.untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat DIY ' yang diselenggarakanoleh Pemda DIY dan DPRD DIY di Ruang Paripurna Lantai II DPRD DIY,tanggal 29 April 2015.Ahli dalam persidangan gugatan pra peradilan yang diajukan oleh HadiPoernomo kepada KPK RI selaku termohon dalam perkara No. 21/PID/PRAP/2015/PN. Jkt. Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2015berdasarkan permintaan ahli dari Plt.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
456 — 392
  • tetapi Terdakwa tidak melihat si pemberi uang.Bahwa Terdakwa menjelaskan perihal uang 70 juta kasat Benny pernahmengatakan kalau bapak tidak kooperatif uang itu tidak akan dikembalikandan hukuman akan diberatkan , Kasat juga mengatakan kalu uang 70 juta maukembali, tukar dengan uang dan Terdakwa tidak memahami maksud tersebut.Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika Terdakwa ditahan staff DPKPP tidakboleh membesuk dirinya.Bahwa Terdakwa menjelaskan terus menerus diperintahkan kooperatif dantidak mengajukan pra
    peradilan karena dijanjikan akan ada koordinasi antarpimpinan.Bahwa Terdakwa menjelaskan dijanjikan SP3, maka dari itu Terdakwa tidakmengajukan pra peradilan.Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika dilakukan pemeriksaan P21 di KejariTerdakwa tidak didampingi pengacara.Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kasie pidsus menyuruh menggantipengacara kembaii.Bahwa Terdakwa menjelaskan anak Terdakwa dipanggil untuk menemuiKajari.Bahwa Terdakwa menjelaskan dihadapan persidangan untuk meminta yangbernama Benny Cahyadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD FIRMANSYAH
133 — 25
  • SKPD itu memiliki PPK untuk jabatan yang palingtinggi dan itu di TAPD yang pimpin adalah SEKDA;2).Dr.Jamin Ginting SH.MH (ahli Hukum Pidana UPH), dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli adalah seorang yang ahli dalam bidang Tindak PidanaKorupsi.Bahwa Ahli pernah beberapa kali membantu KPK dalam pemberiankesaksian sehubungan dengan Pra Peradilan di Jakarta Selatan;Bahwa Ahli menyatakan Ketentuan tentang TIPIKOR sebagaimanadalam ketentuan UU 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun