Ditemukan 2689 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : defince defice delince defendi delenci derenci defense defance defender decente desente
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 01-11-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 158/Pid.B/2016/PN.Psb
Tanggal 20 April 2017 — MAINIS DATUAK TANKABASARAN Pgl MAINIS
133 — 53
  • rechtguterverleizung), tetapi juga merupakantreatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pembunuhan
Register : 26-02-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-07-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 9/Pid.B/2015/PN Kfm.
Tanggal 13 Juli 2015 — - BALTASAR TALAN Alias BALA sebagai TERDAKWA
129 — 77
  • Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar systempemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu ;e Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban) ;e Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Restatement Keadaan Memaksa
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
7817 — 27334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • According to generally accepted principles (verkeersopvattingen) the debtorcannot invoke force majeure to his defence, if heas a prudent debtorcouldhave foreseen the obstructing circumstances at the moment the contract wasconcluded. The background of this principle is, that a debtor who can foreseethat his performance will be obstructed and who does not want to bear theconsequences thereof, should stipulate a reservation. If he does not, he will beliable when the obstructive event occurs.2.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 25-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 11 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.SYAFRUDDIN, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH Terdakwa: TAMRIN Hi. AYUB
148 — 46
  • barang bukti tersebut akan diputussebagaimana tercantum dalam amar putusaan dibawah ini;Halaman 157 dar 163 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN TteMenimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yangmelakukan tindak pidan perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengantujuan penjatuhan pidana;Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alatuntuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaranpokok yaitu perlindungan masyarakat (social defence
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 28-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 19/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Terdakwa : HERLIANSYAH, SH Bin ACHMADSYAH
Terbanding/Penuntut Umum : SUKANDI MAKU, SH.
77 — 38
  • ringan tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding tidakakan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 01-11-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 159/PID.B/2016/PN.PSB
Tanggal 23 Mei 2017 — ALMAN GAMPO ALAM SH pgl GAMPO ALAM
86 — 101
  • komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiriuntuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan jugaharus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuanpemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhirasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatanHalaman 97 dari 138 HalamanPutusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Psb(social defence
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 10 Juni 2015 — MUHTAR EPENDY
151 — 114
  • Berdasarkan pemikiran bahwa pemidanaan merupakan alatuntuk mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat (social defence) danperlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaanbertolak pada dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (yang merupakanasas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan asaskemanusiaan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umummengenai tuntutan pidana penjara kepada terdakwa selama
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 06-03-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 21 Juli 2020 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
IRFAN HELMI, S.E., Bin HELMI. Alm
139 — 42
  • Putusan Nomor 12/Pid.SusTpk/2020/PNPbrMenimbang, bahwa selain memperhatikan halhal yang meringankan danmemberatkan diatas, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yangmelakukan tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yangrelevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut;Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alatuntuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaranpokok, yaitu perlindungan masyarakat (social defence
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-11-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum: 1.SYAKURI, SH 2.JAMES FRANS PADE, SH 3.ROGER L. V. HERMANUS, SH 4.ZUBAIDAH TOMULAY, SH 5.ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH 6.MUSYAWWIR NURTAN, SH Terdakwa: M. AKMAL NURDIN, SP
156 — 127
  • Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Tteoleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimanatercantum dalam amar putusaan dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yangmelakukan tindak pidan perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengantujuan penjatuhan pidana;Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alatuntuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaranpokok yaitu perlindungan masyarakat (social defence
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 15-11-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr
Tanggal 4 Februari 2020 — 1.SURMA, SH (JPU) 2.ANGGA DHIELAYAKSYA,SH,MH (JPU) 3. TETTY REMINESOURY,S.H. 3. Sunarko alias Yusuf Supendi alias Mahfut alias Iwan Setiawan (TERDAKWA)
599 — 1463
  • rechiguterverletzung),tetapi juga merupakan comprehensive treatment yang melihat aspek pembinaanbagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangiperbuatannya kembali dan juga harus'~ melihat implikasi sosialkemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif,edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 28-12-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PID.TPK/2016/PT SMR
Tanggal 22 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SOFYAN LATORIRI
Terbanding/Terdakwa : Drs.H.ARDIANSYAH ASIM Bin ASIM
78 — 71
  • ringan tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding tidakakan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akanmengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2014 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2014/PN.MTR
Tanggal 7 April 2014 — - dr. I WAYAN SUARDANA
56 — 109
  • isteri dan 3 (tiga) orang anak;Menimbang, bahwa selain memperhatikan halhal yangmeringankan dan memberatkan di atas, dalam penjatuhan pidanaterhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, perludiperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuanpenjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut.Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidanamerupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak darikeseimbangan dan sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat( Social Defence
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 2 Oktober 2018 — WINARDI KRESNA YUDHA, SE.Ak ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
165 — 140
  • Layanan dasartersebut meliputi: Keamanan dan ketertiban (Defence and order),Pendidikan (Education), Kesehatan (Health), Peradilan (Justice), danPekerjaan Umum (Public Works).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
150 — 112
  • Layanan dasar tersebut meliputi: Keamanandan ketertiban (defence and order), Pendidikan (education),Kesehatan (health), Peradilan (justice), dan PekerjaanUmum (public works).Bahwa secara prinsip yang dimaksud dengan penerimaanNegara/ penerimaan daerah adalah uang yang diterima olehNegara/pemerintah daerah melalui rekening kas Negara/ kaspemeritah daerah terkait dengan penyelenggaraan hak dankewajiban Negara/ pemerintan daerah maupun karena hal lain.Dalam hal tertentu, beberapa jenis penerimaan yang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
292 — 255
  • Item Harga(Rp)525,183,000,001 Harga helikopter Basic 010,151,000,02 Floating system and Raft 009,775,000,03 Defence aid system 0038,000,000,04 Training 00105,569,000,005 Initial spare 01,585,000,06 Fly way kit 0021,395,000,07 General and special tools 0013,045,000,08 Technical publication 0014,196,000,09 2FSR in country for 1 year 00Total Harga PenjualanDari PEMOHON kepadaTNIAU 738,899,000,000 Hal 51 dari 218 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel 6.28.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Nopember 2017 —
451 — 310
  • Bahwa benar harga penjualan helikopter AW101 olehPEMOHON kepada TNI AU sebesar Rp738.899.000.000(tujuh ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus semblanpuluh sembilan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:No. tem Harga(Rp)1 Harga helikopter Basic 525,183,000,0002 Floating system and Raft 10,151,000,0003 Defence aid system 9,775,000,0004 Training 38,000,000,0005 Initial spare 105,569,000,0006 Fly way kit 1,585,000,0007 General and special tools 21,395,000,0008 Technical publication 13,045,000,0009
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 09-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
Drs. ISKANDAR, M.Si
83 — 133
  • kerugian keuangan negara tersebut;Menimbang, bahwa selain memperhatikan halhal yang meringankan danmemberatkan diatas, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yangmelakukan tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yangrelevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut;Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alatuntuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaranpokok, yaitu perlindungan masyarakat (social defence
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 27 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
FERRY DEWANTORO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SRI NURNANINGSIH als NING Binti JAMALUDDIN. alm
149 — 30
  • tidak mengulangi perbuatanpidana;Menimbang, bahwa selain memperhatikan halhal yang meringankan danmemberatkan diatas, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yangmelakukan tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yangrelevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut;Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alatuntuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaranpokok, yaitu perlindungan masyarakat (social defence
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.HADIMAN, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.SOETARMI, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
7.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
HENGKY PELAFU ALS HAO
117 — 31
  • tersebut;Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang diajukan di persidanganakan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yangmelakukan tindak pidan perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengantujuan penjatuhan pidana;Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untukmencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok yaituperlindungan masyarakat (Social defence
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 122/Pid.B/2021/PN Ckr
Tanggal 30 Juni 2021 — - ANDRIYANIE, S.H (JPU) - SARI SADEWA Binti ISMET SUNGKONO (TERDAKWA)
123 — 101
  • tetapi juga merupakan comprehensive treatment yang melihat aspekpembinaan bagi Perempuan berhadapan dengan hukum sendiri untuk dapatsadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihatimplikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yangpreventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilanmasyarakat;Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuanpemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan(social defence