demikian 2 (dua) bulansejak tanggal 20 Oktober 2020 yaitu tanggal 20 Desember 2020, Tergugat1 sudah harus melunasi pembayaran pembayaran pembelian tanahkepada Penggugat sebesar Rp.2.175.000.000, (dua milyar seratus tujuhpuluh lima juta Rupiah);Bahwa Tergugat 1 melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan Somasikepada Penggugat (Surat tanggal 14 Desember 2020) yang padapokoknya mendesak Penggugat untuk merubah kembali Perjanjiandengan menjadikan pandemi covid.19 sebagai alasan force majeur bagiTergugat 1 untuk tidak

melunasi pembayaran kepada Penggugat;Bahwa Penggugat menolak desakan somasi dengan alasan force majeurtersebut.

Penggugat belum melunasi sisapembayaran sesuai kontrak kepada ZEISS, oleh karena ituPenggugat dinyatakan lalai/gagal dan alat 10 Channel Zeisspowedome Velvet System tetap milik Zeiss;4 Transaksi antara Penggugat dan Zeiss otomatis berakhir;Membuktikan :Penggugat tidak melunasi pembayaran kepada Carl Zeisssehingga alat 10 Channel Zeiss powedome Velvet Systemyang telah terpasang di Planetarium Jakarta sampai sekarangtidak dapat menyala/digunakan karena untuk bisa menyala/digunakan harus dilunasi terlebih

Akta Pengikatan Jual Beli No. 28 dan Akta No. 30tertanggal 26 Mei 2014 jelas dinyatakan Penggugat sebagai pihakpembeli wajib melunasi pembayaran tanah berikut turutannya sebesarRp. 4.900.000.000.000, ( empat milyar sembilan ratus juta rupiah ) dalamwaktu 4 ( empat ) bulan sejak tanggal 1 April 2014, akan tetapi sampaisaat jawaban ini diajukan Penggugat tidak melunasi pembayaran tanahtanah tersebut;10.Bahwa Tergugat II menolak dalil angka 3, 4, 5, dan 6 dalam GuagtanPenggugat, Tergugat II telah berupaya

Bahwa Perbuatan Tergugat 1 yang tidak melunasi Pembayaran Tanah milikPenggugat yang telah dibuatkan Perikatan Jualbeli pada NotarisMochammad AZIZ, SH dan telah menjual kembali tanah obyek sengketakepada Tergugat 2 (Rusmiati), adalah Perbuatan Melawan Hukum yang tidaksah dan batal menurut Hukum.10. Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1kepada Penggugat telah mengakibatkan kerugian moriil dan:a.

PILLAR UTAMA CONTRINDO kepadaTerdakwa karena tidak melunasi pembayaran. Terhadap pengadaandan pencairan Escalator, saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., telahmencairkan anggaran kegiatan pengadaan dan pemasangan Escalatordengan menandatangani pencairan anggaran tanpa disertai denganbukti pelunasan pembayaran Escalator oleh Terdakwa kepada PT.PILLAR UTAMA CONTRINDO;halaman 26 dari 87 halamanNomor 8/PID.SUSTPK/2018/PT BJMb.

PILLAR UTAMA CONTRINDO kepadaTerdakwa karena tidak melunasi pembayaran. Terhadap pengadaandan pencairan Escalator, saksi Drs. H. KASMAN, M.Ap., telahmencairkan anggaran kegiatan pengadaan dan pemasangan Escalatorhalaman 42 dari 87 halamanNomor 8/PID.SUSTPK/2018/PT BJMdengan menandatangani pencairan anggaran tanpa disertai denganbukti pelunasan pembayaran Escalator oleh Terdakwa kepada PT.PILLAR UTAMA CONTRINDO;b.

., tanggal 25Mei 2016 (yang dimohonkan Kasasi tersebut), telah salah dalammenerapkan hukum atau undang undang yang berlaku;Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalampertimbangannya pada halaman 116 alinea ke2;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengikatan jual beli ini pihakTerbanding I/Pembanding/Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi)tidak melunasi pembayaran harga tanah seluruhnya sebagaimanadijanjikan yang tercantum dalam Akta Notaris Nomor 72 dan Nomor74 dalam tempo yang telah ditentukan maka perjanjian yangtercantum

Mei 2016 (yang dimohonkan Kasasitersebut), telah salah dalam menerapkan hukum atau undangundangyang berlaku, sehingga putusan demikian harus dinyatakan batal demihukum, atau setidaknya dibatalkan dan/atau. dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapunjuga;Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya pada halaman116 alinea ke2:Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengikatan jual beli ini pihakTerbanding I/Pembanding/Tergugat asal (sekarang Termohon KasasiIll) tidak

melunasi pembayaran harga tanah seluruhnya sebagaimanadijanjikan yang tercantum dalam Akta Notaris Nomor 72 dan Nomor 74dalam tempo yang telah ditentukan maka perjanjian yang tercantumdalam Akta Notaris Nomor 72 dan Nomor 74 menjadi batal demi hukum;Halaman 70 dari 84 hal.

Apabila Penggugat tidak melunasi pembayaran, maka seluruhpembayaran tidak dapat ditarik kembali. Kami kutip pengaturannya padaangka 7 Adendum PJB 23 Juli 2014, sebagai berikut: "Dengandimulainya proses pemecahan sertifikat oleh PEMBELI, maka apabilakarena alasan apapun PEMBELI tidak dapat melunasi pembayaranhingga batas waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Induk, makaseluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli sampai denganhari ini tidak dapat ditarik kembali."

Berdasarkan angka 7 Adendum PJB 23 Juli 2014, apabilaPenggugat tidak melunasi pembayaran, maka seluruh pembayarantidak dapat ditarik kembali. Kami kutip pengaturannya pada sebagaiberikut:"Dengan dimulainya proses pemecahan sertifikat oleh PEMBELI,maka apabila karena alasan apapun PEMBELI tidak dapat melunasipembayaran hingga batas waktu yang telah disepakati dalamPerjanjian Induk, maka seluruh pembayaran yang telah dilakukanoleh pembeli sampai dengan hari ini tidak dapat ditarik kembali."b.

Rp201.099.698,00 (dua ratus satu juta sembilan puluhsembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana temuanhasil pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Klaten;Bahwa jual beli tanah sawah untuk keperluan tanah kas desa antara PemerintahDesa Kraguman yang diwakili Terdakwa selaku Kepala Desa (Pembeli) dan saksiAmbarning Palupi (Penjual) tersebut cara pembayarannya telah disepakati yakniapabila sampai dengan tanggal 30 September 2010 Terdakwa selaku Kepala Desa(pihak pembeli) tidak

melunasi pembayaran tanah yang telah disepakti tersebut,maka uang muka atau panjar dinyatakan hilang;Bahwa tindak lanjut dari pelaksanaan jual beli tanah sawah tersebut, ternyatasampai dengan batas waktu yang disepakati (jatuh tempo) kekurangan pembayaranharga tanah sawah tersebut oleh Terdakwa tidak dibayarkan pelunasannya karenauangnya telah dipakai untuk kepentingan pribadi, sehingga jual beli tanah sawahtersebut dianggap batal dan uang muka sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilanpuluh juta rupiah

Putusan Nomor 181 K/PID.SUS/2014e Bahwa jual beli tanah sawah untuk keperluan tanah kas desa antara Pemerintah DesaKraguman yang diwakili Terdakwa selaku Kepala Desa (Pembeli) dan saksiAmbarning Palupi (Penjual) tersebut cara pembayarannya telah disepakati yakniapabila sampai dengan tanggal 30 September 2010 Terdakwa selaku Kepala Desa(pihak pembel1) tidak melunasi pembayaran tanah yang telah disepakti tersebut, makauang muka atau panjar dinyatakan hilang;e Bahwa tindak lanjut dari pelaksanaan jual

berasal dariFasilitas Kredit Local Usance letter of Credit/Surat Kredit BerdokumenDalam Negeri (SKBDN) sehingga Termohon PK Il selaku PenjaminPribadi menjadi bertanggungjawab secara tanggung renteng denganTermohon PK untuk membayar hutangnya kepada Pemohon Pk;Bahwa telah terbukti sebagaimana tidak pernah dibantahkebenarannya oleh para Termohon PK, pada tanggal jatuh tempopembayaran hutangnya yaitu tanggal 20 Januari 1998 (vide Bukti T9) dan tanggal 20 Nopember 1997 (vide Bukti T 8), paraTermohon PK tidak

melunasi pembayaran hutangnya.

dengantenggang waktu yang telah disepakati bersama yaitu pelunasan tanggal 01Mei 2016, dan atas kejadian lewat waktu pembayaran pelunasan tersebutoleh Tergugat secara lisan meminta waktu kepada Penggugat untukmemberikan waktu pelunasan sampai dengan tiga bulan kedepannyaterhitung dari tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan Agustus 2016, danbahkan sampai dengan batas waktu yang dijanjikan Tergugat, tidak jugamelunasi pembayaran tanahtanah tersebut, dan sampai denganberakhirnya tahun 2017 Tergugat juga tidak

melunasi pembayaran untukpelunasan pembayaran tanahtanah yang menjadi kesepakatan jual belitersebut, maka berdasarkan Pasal 2 huruf B dalam perjanjian tersebut uangyang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah14.

924.000.000, dan belum / tidak melunasisisa pembayaran angsuran /cicilan harga pokok obyek perjanjian sebesarRp.30.000.000, dan Penggugat belum/tidak membayar bunga sebesar 3%perbulan untuk setiap keterlambatan pembayaran, sehingga pembayaran cicilan/angsuran telah melewati batas akhir pembayaran selama 36 bulan (3 tahun) yaitupada tanggal 4 April 2010, sehingga dengan demikian Penggugat selain telahmelewati batas akhir pembayaran selama 36 bulan (3 tahun) yaitu pada tanggal 4April 2010 dan belum /tidak

melunasi pembayaran sisa angsuran /cicilan hargaHal. 29 dari 37 hal.

Melakukan pelanggaran disiplin tidak melunasi pembayaran rental/sewamobil dan telah dijatuhi hukuman disiplin dengan Surat Keputusan HukumanDisiplin No.: Skep/08/VII/2011/Propam tanggal 15 Juli 2011 ( ic. Bukti T6 )dengan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis dan Penempatan dalamtempat khusus selama7 ( tujuh ) hari.4.

Para Tergugat tidak melunasi pembayaran harga pembelian yangtelah disepakati bersama.b. Ada bukti Putusan Pengadilan Pidana (yang mempunyai keekuatan hukum tetap) yang menyatakan palsu buktikepemilikan hak Penggugat atas bidang tanah aquo.c. Ada bukti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (yang meme punyaikekuatan hukum tetap) yang mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan i Sertifikat Hak MilikPenggugat.d.

ISWATI;Bahwa Saksi harus menyetorkan angsuran tiap bulannyasejumlahRp4.476.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh enam riburupiah) dalam jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) kali;Bahwa Saksi pernah melakukan pembayaran sebanyak dua kaliangsuran kreditnamun yang tercatat hanya satu kali angsuran saja;Bahwa Saksi tidak melunasi pembayaran angsuran kredit hinggalunaskarena hanya dijadikan atas nama saja oleh saksi ISWATI;Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat pertemuan di Rumah MakanAmpera

Hal initerkesan terburuburu karena kepentingan pihak tertentu (kami lampirkan).Bahwa dalam putusan Hakim tingkat pertama hal 62 Nomor 14 bahwa yangmembuat somasi untuk tidak melunasi pembayaran kepada Bank adalahterdakwa.Ini berdasarkan hasil kebenaran fakta hukum yang diperolehdipersidangan.Namun fakta yang sebenarnya berdasarkan bukti T21tentang Somasi, yang memberikan somasi adalah warga penghuni BTNMedibrata Indah III, bukan terdakwa.Disini Hakim Pengadilan NegenBaubau membuat suatu kesimpulan

Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini, memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :L.Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya :Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan tertanggalO07 Juni 2012 antara penggugat dan tergugatMenyatakan sah menurut hukum Surat Perintah KerjaNomor : 005 / Dirut / Andharu / SPK / JTC / X / 2011 tanggal03 Oktober 2011 antara tergugat II dan Tergugat I :Menyatakan Para tergugat ingkar janji/cidera janji(wanprestasi) tidak melunasi pembayaran bahanbahanbangunan

Putusan Nomor 274/G/2016/PTUNJKT.14.Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 79Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tersebut di atas diancampembatalan pengesahannya sebagai pembeli lelang berdasarkanPasal 81 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang yang secara tegas menyebutkan Dalam halPembeli tidak melunasi Pembayaran Lelang sebagaimana

rupiah); Bahwa waktu itu saksi menawarkan kepada Terdakwa dengan hargasejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun setelahditawar oleh Terdakwa kemudian terjadi kesepakatan harga sejumlahRp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnyaTerdakwa membayar pada saksi uang tanda jadi sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa membayar lagi pada saksisejumlah Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka,namun sampai sekarang Terdakwa tidak

melunasi pembayaran pembelianHalaman 24 dari 49 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Njk9.tanah tersebut yang bahkan pada bulan November 2018 Terdakwa malahmemberitahukan kalau pembelian tanah saksi tersebut dibatalkan ; Bahwa Waktu terjadi kesepakatan jual beli antara saksi denganterdakwa juga sudah dibuatkan surat kesepakatan atau perjanjian yangmana dalam perjanjian jual beli tersebut telah disepakati apabila jual bellidibatalkan oleh pihak pembeli maka uang tanda jadi dan uang mukadianggap hangus

harian Lombok Post yang terbit tanggal18 Februari 2015;Bahwa selain itu, Tergugat juga telah memberitahukan rencana pelelangan kepadaPenggugat selaku debitor dengan suratnya Nomor 002/BNISy/MMR/02/15, tanggal09 Februari 2015;1313.14.15.16.17.18.19.Bahwa oleh karena dokumen pendukung telah lengkap dan Tergugat telahmelaksanakan pengumuman serta pemberitahuan lelang, maka pada tanggal 4Maret 2015 Tergugat Il melelang barang jaminan Penggugat, namun oleh karenapemenang lelang dalam pelelangan tersebut tidak

melunasi pembayaran lelangsampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka pelelangan pada tanggal 4Maret 2015 berdasarkan Risalah Lelang No. 094/2015 dibatalkan;Bahwa selanjutnya, Tergugat kembali mengajukan permohonan lelang kepadaTergugat Il dengan suratnya Nomor 001/BNISy/MMR/03/2015, tanggal 16 Maret2015, dengan harga limit sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah);Bahwa Tergugat telah memenuhi asas publisitas dengan kembali mengumumkanpelaksanaan lelang sebanyak 2 (dua) kali yakni melalui

sebesar Rp. 500.000.000, Tahap Il tanggal 2 Februari 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000, Tahap Ill tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp. 5.500.000.000,Jadi uang harga pembelian tanah yang sudah dibayarkan olehTergugat kepada Penggugat melalui Tergugat berjumlah Rp.8.500.000.000, dari jumlah harga keseluruhan sebesar Rp.9.150.000.000,;(d) Bahwa atas kenyataan tersebut Tergugat Imemberitahukan/melaporkan kepada Tergugat dan menurutnasehat yang dikemukakan Notaris/ppat Gusti Nyoman Rupini,SH/Tergugat Il, untuk tidak

melunasi pembayaran tersebut karena tanahbermasalah, dan agar dilakukan pengukuran atas bidang tanahdimaksud supaya jelas dan tegas tentang batasbatas dan luasnya,sehingga disepakati oleh Penggugat maupun Tergugat dan jugaTergugat II mengenai pembayaran untuk Tahap tiga dilakukansebesar Rp.5.500.000.000, dan sisanya sebesar Rp.650.000.000,dilakukan nanti pada saat telah ada hasil pengukuran luas tanah dariBPN dan diketahui seberapa luas sebenarnya dan juga diketahuipasti batasbatas maupun letak