Ditemukan 3274 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pt.tte pn.tkn pn.tul pt.tunas pa.thn pt.sun pt.tan pt.tum p.tun pttun pt.tn pa.tbn
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
448 — 313
  • ., M.H.Kewarganegaraan: Indonesia.Tempat, Tgl.Lahir : Porsea, 06 Juni 1942.Agama : Kristen.Pekerjaan : Pensiunan / Mantan Hakim Tinggi PT.TUN Medan.Alamat : Komplek Perumahan Vila Delima Blok.A/1.Jalan Karang Tengah Raya, Kelurahan lebak Bulus,Kecamatan Cilandak.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
188 — 138
  • Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNo.08/G/1998/PTUNBDG tanggal 13 Agustus 1998, hanya berlaku untukbidang tanah yang telah terbit sertipikat Hak MilikNo.1257/Pagerwangi,tercatat atas nama ROY AVIANT, yaitu Penggugat dalam perkaraNo.08/G/1998/PTUNBDG dan tidak bisa digeneralisasikan berlaku untukseluruh Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 19VIII1997tanggal 04 September 1997.Untuk lebih jelasnya sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta No.51/B/1999/PT.TUN
    BadanPertanahan Nasional nomor 19VIII1997.dan Keputusan Pengadilan tataUsaha Negara yang melarang di daerah itu diterbitkan S.H.M / H.G.B, karenaakan menyebabkan banjir ;Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat H.G.B tersebut karenapermohonannya tidak sesuai prosedur maka sertifikat yang diterbitkan olehTergugat V di daerah tersebut tidak dibolehkan oleh Surat Keputusan BadanPertanahan Nasional nomor 19VIII1997 jo. putusan Pengadilan Tata UsahaNegara nomor 08/G/1998/TUN.BDG tanggal,13 Agustus 1998 jo Putusan PT.TUN
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, dkk ; GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
824 — 549
  • (Fotokopi dariwebsite);Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 103/B/2013/PT.TUN/MKS.,tanggal 24 September 2013. (Fotokopi dariwebsite);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 12/G/2009/PTUNJKT., tanggal 30 April2009. (Fotokopi dari website);Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151K/TUN/2014. (Fotokopi dari website);Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 183/B/2013/PT.TUN.SBY.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

212 — 58
  • tidak ada aktivitas atau penguasaan tanah oleh PT.Belunkut;Sejak tahun 2003 sampai saat ini tidak ada gangguan atau pun hambatan daripihak mana pun terhadap Tergugat IX,X dan XI dalam menguasai danmengusahai lahan milik nya di lapangan, dan baru kemudian pada tahun 2013Tergugat XI, X dan XI menjadi pihak intervenien dalam Perkara Tata UsahaNegara No.37 G/2013/PTUN.MDN Perihal : gugatan Penggugat terhadap BPNLabuhan Batu yang kemudian berproses hingga tingkat Banding sebagaimanaPutusan No.15 B/2014/PT.TUN
    pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Peninjauan KembaliNo. 108 PK/TUN/2015 yang diajukan oleh Penggugat pada inti nya adalahMenolak Peninjauan Kembali dan menyatakan bukti yang diajukan olehPenggugat tidak berkualitas sebagai Novum (bukti baru);HalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap12.13.14.136.Berdasarkan proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara yang begitupanjang dan telah melalui 4 (empat) tahapan filtrasi mulai dari proses di PTUNMedan, kemudian berlanjut ke tingkat Banding di PT.TUN
    kepadaPenggugat dengan tembusan kepada Tergugat XV setentang tindak pidanaHalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap243.244.245.246.247.248.249.250.535.korupsi pada penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas lahan HGU Penggugattidak mengandung kebenaran, selanjutnya diberi tanda bukti T.IX.X.X1242;Fotocopy Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 253 K/TUN/2014yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 37 G /2013/PTUN.MDN dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor :15 B/2014/PT.TUN
    Belunkut;Sejak tahun 2003 sampai saat ini tidak ada gangguan atau pun hambatandari pihak mana pun terhadap Tergugat IX,X dan XI dalam menguasai danmengusahai lahan milik nya di lapangan, dan baru kemudian pada tahun2013 Tergugat XI, X dan XI menjadi pihak intervenien dalam Perkara TataUsaha Negara No.37 G/2013/PTUN.MDN Perihal : gugatan Penggugatterhadap BPN Labuhan Batu yang kemudian berproses hingga tingkatBanding sebagaimana Putusan No.15 B/2014/PT.TUN, pada tingkat Kasasisebagaimana Putusan No
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa : Rohadi
597 — 1559
  • TUN 2 / 1077/Hk.06 /IX/2015 kepada PanitraMahkamah Agung RI Cq Direktur Pranata dan Tata LaksanaPerkara TUN tanggal 7 September 2015 perihal PengirimanBerkas Perkara Peninjauan Kembali Perkara Nomor 80/G/2012/ PTUN Bdg jonomor : 177/B/2013/PT.TUN Jkt joNomor 122K/TUN/2014. 63.1 (Satu) lembar surat Pengadilan Tipikor pada PN klas IAJayapura Nomor : W30U1/ 1177/Hk.07 /VII/2015 kepada KetuaMA RI Up.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
724 — 801
  • .: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 103/B/2013/PT.TUN/MKS tanggal 24 September 2013(fotokopi sesuai dengan print out).: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor12/G/2009/PTUNJKT tanggal 30 April 2009 (fotokopi sesuaidengan print out).: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/TUN/2014(fotokopi sesuai dengan print out).: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 183/B/2013/PT.TUN.SBY (fotokopi sesuai dengan printOut).: Reklamasi Pantai Jakarta, Seskab
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 26-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 22/PDT/2017/PT DPS
Tanggal 26 April 2017 — 1. HARIJANTO KARJADI disebut Pembanding I; 2. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk; M E L A W A N : 1. PT. SAKA UTAMA DEWATA (dalam pailit) disebut Terbanding I; 2. TONI LIONO disebut Terbanding II; 3. GODLIP PASARIBU disebut Terbanding III ; 4. GUNAWAN COKRO SANTOSO disebut Terbanding IV; 5. I MADE ARYA HARTONO disebut Terbanding V 6. HARI BOEDIHARTONO disebut Terbanding VI 7. DJAJADI LIONO disebut Terbanding VII 8. TAN HWA ING disebut Terbanding VIII 9. MANOJ VASDEV DARJANANI disebut Terbanding IX 10. HAJI HASAN BASRI disebut Terbanding X 11. HAJI TAHERA disebut Terbanding XI 12. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR disebut Terbanding XII 13. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG disebut Terbanding XIII
100 — 113
  • Dps jis No.Halaman. 108 dari 256 Putusan Nomor 22/ PDT/2017/PT DPS1718.1923/B/TUN/1999/PT.TUN. Sby dan No. 310 K/TUN/1999 serta No. 29PK/TUN/2002.. Bahwa selain mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ,Penggugat melalui Perseroan Terbatasnya dengan nama PT. Geria WijayaPrastige, mengajukan gugatan diantaranya adalah PT. Bank PDFCI, sebagaiTergugat yang terdaftar dalam register perkara pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dengan No. 490/Pdt.G/1998/PN.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2720 — 3565
  • Putusan PTTUN Makassar No.10/B/2015/PT.TUN Mks (Bukti P8) jis. Putusan Kasasi MA No. 492 K/TUN/2015(Bukti P7) antara Muhammad Irfan Setitit melawan KPU Provinsi Papua. Dalamperkara tersebut, MA memperkuat putusan banding PTTUN Makassar yangHalaman 249 dari 269 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUNJKTmembatalkan putusan PTUN Jayapura menyangkut pemberhentian MuhammadIrfan Setitit oleh Ketua KPU Provinsi Papua sebagai anggota KPUD Tolikaraberdasarkan putusan DKPP.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum
Register : 16-03-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 169/Pid.B/2022/PN Ptk
Tanggal 2 Juni 2022 — Penuntut Umum:
1.Noor Maria Ulfa, S.H.
2.SUCIPTO S.H., M.H.
3.HANGRENGGA BERLIAN,S.H.,M.H
4.ANDREAS TARIGAN, SH.MH
5.Abram Marojahan, SH.,MH
Terdakwa:
1.HABIB ALWI ALMUTHOHAR
2.H. SALIM ACHMAD,DRS.,M.M
142 — 48
  • Nomor 49 atas nama SJARIF TAHER ALMOUTAHAR tanggal 19 Agustus 1963;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/2018/PTUN-PTK dalam perkara gugatan TUN antara HABIB ALWI ALMUTHOHAR sebagai penggugat, lawan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai tergugat, Putus pada hari Kamis tanggal 22 November 2018;
  • 1 (satu) bundel fotokopi legalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 105/B/2019/PT.TUN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 20-05-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 111/G/2020/PTUN-JKT
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat : PT AMOSYS INDONESIA diwakili oleh: Kawiro Susilo (Direktur Utama) ; Tergugat : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA ; Tergugat II Intervensi : PT. DWI MITRA ARTHA
1524 — 1113
  • ., tempat dan tanggallahir Porsea, Tapanuli, Sumatra Utara, 6 Juni 1942, jenis kelaminlakilaki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaanMantan Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara(PT.TUN) Medan, bertempat tinggal di Komplek Perumahan VilaDelima, Blok A/1, Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus,Cilandak, Jakarta Selatan 12440, yang pada pokoknya memberikanpendapat sebagai berikut: Bahwa pihak ketiga yang masuk ke dalam suatu sengketa TUNsebagai Tergugat Il intervensi tidak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
547 — 209
  • TUN 2 / 1077/Hk.06 /IX/2015 kepada PanitraMahkamah Agung RI Cq Direktur Pranata dan Tata LaksanaPerkara TUN tanggal 7 September 2015 perihal PengirimanBerkas Perkara Peninjauan Kembali Perkara Nomor 80/G/2012/ PTUN Bdg jonomor : 177/B/2013/PT.TUN Jkt joNomor 122K/TUN/2014. 63.1 (Satu) lembar surat Pengadilan Tipikor pada PN klas IAJayapura Nomor : W30U1/ 1177/Hk.07 /VII/2015 kepada KetuaMA RI Up.
    TUN 2 /107 7/Hk.06 /IX/2015 kepada PanitraMahkamah Agung RI Cq Direktur Pranata danTata Laksana Perkara TUN tanggal 7September 2015 perihal Pengiriman BerkasPerkara Peninjauan Kembali Perkara Nomor80/ G/2012/ PTUN Bdg jonomor :177/B/2013/PT.TUN Jkt jo Nomor122K/TUN/2014.Mengetahu 631 (Satu) lembar surat Pengadilan Tipikor padaPN klas IA Jayapura Nomor : W30U1/1177/Hk.07 /VII/2015 kepada Ketua MA RI Up.Direktur Pranata dan Tata Laksana PerkaraPidana Dirjen Badilum tanggal 3 Juli 2015perihal Pemeriksaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
1.PT. SALVE VERITATE. Diwakili oleh Marthawaty(Direktur)
2.PT. SALVE VERITATE
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
Tn. Abdul Halim
796 — 989
  • Nomor: 190/B/2019/PT.TUN jo. Nomor: 238/G/2018/PTUN.JKT. telah diputus olehMahkamah Agung RI dengan amar putusan menyatakan gugatanyang diajukan oleh pihak Abdul Halim kabur dan menyatakan 38 (tigapuluh delapan) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT SalveVeritate tetap sah.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
142 — 278
  • Belunkut;Sejak tahun 2003 sampai saat ini tidak ada gangguan atau pun hambatandari pihak mana pun terhadap Tergugat IX,X dan XI dalam menguasaidan mengusahai lahan milik nya di lapangan, dan baru kemudian padatahun 2013 Tergugat XI, X dan XI menjadi pihak intervenien dalamPerkara Tata Usaha Negara No.37 G/2013/PTUN.MDN Perihal : gugatanPenggugat terhadap BPN Labuhan Batu yang kemudian berproseshingga tingkat Banding sebagaimana Putusan No.15 B/2014/PT.TUN,pada tingkat Kasasi sebagaimana Putusan No
    tanah dan tidak dapat menunjukkan batas batas nya;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan PeninjauanKembali No. 108 PK/TUN/2015 yang diajukan oleh Penggugat pada intinya adalah Menolak Peninjauan Kembali dan menyatakan bukti yangdiajukan oleh Penggugat tidak berkualitas sebagai Novum (bukti baru);Berdasarkan proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara yang begitupanjang dan telah melalui 4 (empat) tahapan filtrasi mulai dari proses diPTUN Medan, kemudian berlanjut ke tingkat Banding di PT.TUN
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
223 — 111
  • ., MPA atasputusan PT TUN Jakarta No.25/G/2013/PT.TUN atas permintaan Perkumpulanuntuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Kolisi LSM.25. Narasumber mengenai Konsepsi Hukum Perijinan dalam Workshop yangdiselenggarakan oleh Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) di Hotellbys Style Yogyakarta tanggal 4 April 2013.26.