Ditemukan 355 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 22-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2962 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — PT SAMINDO UTAMA KALTIM VS PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. dan 1. ABDULAH MANNA, dkk.
163160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;b. Putusan melanggar ketentuan undangundang;Halaman 32 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/20178.c. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan ataukontradiktif, yang terdiri dari:i. Putusan yang mengandung saling pertentangan antarapertimbangan yang satu dengan yang lain;ii. Putusan mengandung kontradiksi antara pertimbangandengan berita acara persidangan;iii.
Register : 05-12-2011 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 30-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 256/B/2011/PT.TUN.JKT
Tanggal 11 April 2012 — ASEP SAEPUDIN, DKK VS I. BUPATI SUKABUMI, II. PT. TUTU KEKAL PERKEBUNAN MIRAMONTANA
142117
  • Biaya proses banding Rp 212.000,Jumlah Rp 250.000,(Dua ratus lima puluh ribu).CATATAN:e Salinan Putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuanPasal 51 ayat (2) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungkepada para pihak.
Putus : 06-06-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Kdr.
Tanggal 6 Juni 2012 — SRI KUSTIYAH
Melawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, DKK.
52118
  • .: 19600107 198103 1003Biayanya :Meterai : Rp. 6.000,00Leges: Rp. 6.300,00Jumlah: Rp.12.300,00Dicatat disini, bahwa penetapan ini belum berkekuatan hukum tetapkarena masih dalam tenggang waktu upaya hukum sebagaimana dalamundangundang.Panitera Muda PerdataSOHARNO, S.H.
Putus : 03-05-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 36/Pdt.G/2011/PN.Kdr.
Tanggal 3 Mei 2012 —
2511
  • .: 19600107 198103 1 003Biaya Biayanya :Meterai : Rp. 6.000,00Leges : Rp.13.800,00Jumlah : Rp. 19.800,00Dicatat disini, bahwa penetapan ini belum berkekuatan hukum tetap karenamasih dalam tenggang waktu upaya hukum sebagaimana dalam undangundang.Panitera Muda PerdataSOHARNO, S.H. M.H.
Register : 02-04-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — 1. H. ANDI HARAHAP, S.Sos., 2. DRS. H. SUTIMAN, M.M VS I. MENTERI DALAM NEGERI RI., II. 1. DRS. YUSRAN ASPAR, M.Si., 2. DRS. H. MUSTAQIM MZ., M.M;
6731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUN) Jakarta Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT, tertanggal 23Oktober 2014 pada halaman 11 (Sebelas) dengan tegas menyatakan :Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak;4. Bahwa Para Pemohon Kasasi menerima Surat Pemberitahuan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.
Register : 13-06-2013 — Putus : 14-02-2014 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/PDT.SUS-PLW.MEREK/2013/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 14 Februari 2014 — TOMMY SULISTYO (d/h TJONG KWET KHIONG) >< TEGUH HANDOJO
15073
  • gugatan tersebut;Bahwa sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek tersebut, tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum adalah 14(empat belas) hari setelah tanggal putusan apabila para pihak hadir pada saat putusandiucapkan atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan langsung kepadapihak yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan;Menimbang bahwa oleh karena Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek (peraturan khusus) tidak mengatur tentang tenggang
    waktu upaya hukum dalamhal pemberitahuan putusan tidak langsung kepada yang bersangkutan, maka peraturanyang dipergunakan adalah kembali kepada peraturan umum yaitu HIR;Menimbang bahwa pasal 129 ayat (2) HIR mengatur bahwa jika putusan itudiberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterimadalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu.
Putus : 09-04-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Kdr
Tanggal 9 April 2014 — SAELENY ERAWATI
melawan
Pemerintah Kota Kediri
6127
  • eee eee ee eee cena ee Rp. 6.000,002 Pendaftaran ..cceeeececccccccceeeeseseeees Rp. 30.000,0040BB PBUIB os creer 1 0 mene 229 5 armenememens Rp 10.000.00A PANS GUAM. srs sssnsnsce sacxannanwasensa sneaens Rp.130.000,005 RedakSin.... eee eeeeeeeseeeeeseeeeeneeeeeaes Rp. 5.000.006 ATK oo. c ccc eee e nena eaes Rp. 50.000,00 JUAN, s. comemnere ss simeranevesiadlpr2o.1.000,00(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)Dicatat ...41Dicatat disini, bahwa Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetapkarena tenggang
    waktu upaya hukum banding belum habis.Panitera pengganti,YULI MARSONO,SH.
Putus : 26-02-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, vs PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL
188177 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon kasasi dapat menunjukkandan membuktikan putusan tersebut tidak berlandaskan undangundang atauhukum karena melanggar atau bertentangan dengan undangundang atau hukumyang berlaku;5 Yahya Harahap (Pemeriksaan Kasasi, Sinar Grafika, 2008, hlm. 331347) telahabCcefgmencoba memberikan kualifkasi mengenai ruang lingkup penegakan alasankasasi penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang digariskan Pasal 30 ayat(1) huruf b UU MA, yakni :Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;Putusan melanggar ketentuan
Putus : 31-03-2015 — Upload : 23-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — MUHAMMAD SYAHRI VS PT. NUSANTARA MEDIKA HUSADA (RS. TOELOENGREDJO)
8736 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;b. Putusan melanggar ketentuan UndangUndang;c. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan ataukontradiktif;d. Salah menerapkan hukum pembuktian;e. Salah menerapkan hukum kadaluarsa;f. Pertimbangan putusan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd,insufficient judgment);g. Menerapkan ketentuan peraturan perundangundangan secara sempit;8.
Register : 12-12-2019 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 235/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penggugat:
Nyonya Julia Hartono
Tergugat:
1.ADEH SUCIANA
2.Ahli Waris Suwardi SITI NURBAYA
3.Ahli Waris H. Ardani SUPRIADI
Turut Tergugat:
Walikota Balikpapan di Kota Balikpapan c.q. Camat Balikpapan Utara
23244
  • Bahwa akibat telah berkekuatan hukum tetap Perkara Nomor48/Pdt.G/2019/PN.Bpp dan menunggu tenggang waktu upaya hukum yangtelah berjalan tidak disampaikan Upaya Hukum apapun oleh PENGGUGATmaka TURUT TERGUGAT sebagaimana diatur didalam UNDANGUNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANGADMINISTRASI PEMERINTAHAN wajib menerbitkan Produk Izin MembukaTanah Negara karena secara prosedural sebagaimana diatur didalamPERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2014TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA
Putus : 30-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2382 K/Pdt/2014
Tanggal 30 April 2015 — PT KARTIKA SELA BUMI MINING VS PT SINAR INTIJAYA PUTRA PERKASA
14381 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya yang berjudul"Kekuasaan Mahkamah Agung Agung Pemeriksaan Kasasi dan PeninjauanKembali Perkara Perdata" pada halaman 331351 pada pokoknya menyatakanbahwa ruang lingkup penerapan alasan kasasi salah/melanggar hukum ada 7tujuh) klasifikasi, yakni:Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;Putusan melanggar ketentuan undangundang;Perimbangan putusan mengandung saling bertentangan atau kontradiktif;Salah menerapkan hukum pembuktian;Salah menerapkan hukum kadaluarsa;og es ON >Pertimbangan
Putus : 13-12-2016 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK VS HARTATI NASUTION
148118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;b. Putusan melanggar ketentuan undangundang;c. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan ataukontradiktif;d. Salah dalam menerapkan hukum pembuktian;e. Salah menerapkan hukum daluarsa;f. Pertimbangan putusan tidak sesakma (onvoldoende gemotiveerd,insufficient juddment);g. Menerapkan ketentuan peraturan perundangundangan secarasempit;16.
Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 K/Pdt/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, dk vs. ANI SETIAWAN, dk
192377 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;b.2. Putusan melanggar ketentuan undangundang;b.3. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan ataukontradiktif;b.4. Salah menerapkan hukum pembuktian;b.5. Salah menerapkan hukum kadaluarsa;b.6. Pertimbangan putusan tidak saksama;c.
Register : 27-11-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 262/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Mei 2013 — 1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA; 2.TIM TRANSISI UNIVERSITAS INDONESIA; 3.REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA; 1.SENAT UNIVERSITAS INDONESIA; 2. PAGUYUBAN PEKERJA UNIVERSITAS INDONEESIA (PPUI);
11758
  • .* Pengajuan tenggang waktu) upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara pengaju kepada para pihak.Hal 13 dari 13 hal Put No.262/B/2012/PT.TUN.JKTPUTUSANNOMOR: 37/G/2012/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama,dengan Acara Biasa, telah menjatunkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan
Putus : 02-07-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 2 Juli 2014 — I. TEGUH HANDOYO, DK VS KAWAN KUSUMA SALIM
258285 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal18 September 2013, dapat dilihat dari pertimbanganpertimbangan hukum yangdiberikan, sebagai berikut:a Judex Facti telah salah menerapkan tenggang waktu upayahokum.Sesuai dengan doktrin, batas tenggang waktu upaya hukum disebut bersifattardief (tardy) atau fatal termijn (firm date). Apabila tenggang waktu itudilampaui, pengajuan upaya hukum itu, demi hukum (van rechtswege, ipso jure)Hal. 39 dari 117 hal Put. Nomor 25 K/Pdt.SusHKI/2014telah terlambat.