Ditemukan 355 data
163 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;b. Putusan melanggar ketentuan undangundang;Halaman 32 dari 63 hal. Put. Nomor 2962 K/Pdt/20178.c. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan ataukontradiktif, yang terdiri dari:i. Putusan yang mengandung saling pertentangan antarapertimbangan yang satu dengan yang lain;ii. Putusan mengandung kontradiksi antara pertimbangandengan berita acara persidangan;iii.
142 — 117
Biaya proses banding Rp 212.000,Jumlah Rp 250.000,(Dua ratus lima puluh ribu).CATATAN:e Salinan Putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuanPasal 51 ayat (2) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara.Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuanputusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungkepada para pihak.
Melawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, DKK.
52 — 118
.: 19600107 198103 1003Biayanya :Meterai : Rp. 6.000,00Leges: Rp. 6.300,00Jumlah: Rp.12.300,00Dicatat disini, bahwa penetapan ini belum berkekuatan hukum tetapkarena masih dalam tenggang waktu upaya hukum sebagaimana dalamundangundang.Panitera Muda PerdataSOHARNO, S.H.
25 — 11
.: 19600107 198103 1 003Biaya Biayanya :Meterai : Rp. 6.000,00Leges : Rp.13.800,00Jumlah : Rp. 19.800,00Dicatat disini, bahwa penetapan ini belum berkekuatan hukum tetap karenamasih dalam tenggang waktu upaya hukum sebagaimana dalam undangundang.Panitera Muda PerdataSOHARNO, S.H. M.H.
67 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
TUN) Jakarta Nomor : 223/B/2014/PT.TUN.JKT, tertanggal 23Oktober 2014 pada halaman 11 (Sebelas) dengan tegas menyatakan :Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak;4. Bahwa Para Pemohon Kasasi menerima Surat Pemberitahuan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.
150 — 73
gugatan tersebut;Bahwa sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek tersebut, tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum adalah 14(empat belas) hari setelah tanggal putusan apabila para pihak hadir pada saat putusandiucapkan atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan langsung kepadapihak yang tidak hadir pada saat putusan diucapkan;Menimbang bahwa oleh karena Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 tentangMerek (peraturan khusus) tidak mengatur tentang tenggang
waktu upaya hukum dalamhal pemberitahuan putusan tidak langsung kepada yang bersangkutan, maka peraturanyang dipergunakan adalah kembali kepada peraturan umum yaitu HIR;Menimbang bahwa pasal 129 ayat (2) HIR mengatur bahwa jika putusan itudiberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterimadalam tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu.
melawan
Pemerintah Kota Kediri
61 — 27
eee eee ee eee cena ee Rp. 6.000,002 Pendaftaran ..cceeeececccccccceeeeseseeees Rp. 30.000,0040BB PBUIB os creer 1 0 mene 229 5 armenememens Rp 10.000.00A PANS GUAM. srs sssnsnsce sacxannanwasensa sneaens Rp.130.000,005 RedakSin.... eee eeeeeeeseeeeeseeeeeneeeeeaes Rp. 5.000.006 ATK oo. c ccc eee e nena eaes Rp. 50.000,00 JUAN, s. comemnere ss simeranevesiadlpr2o.1.000,00(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)Dicatat ...41Dicatat disini, bahwa Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetapkarena tenggang
waktu upaya hukum banding belum habis.Panitera pengganti,YULI MARSONO,SH.
188 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon kasasi dapat menunjukkandan membuktikan putusan tersebut tidak berlandaskan undangundang atauhukum karena melanggar atau bertentangan dengan undangundang atau hukumyang berlaku;5 Yahya Harahap (Pemeriksaan Kasasi, Sinar Grafika, 2008, hlm. 331347) telahabCcefgmencoba memberikan kualifkasi mengenai ruang lingkup penegakan alasankasasi penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang digariskan Pasal 30 ayat(1) huruf b UU MA, yakni :Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;Putusan melanggar ketentuan
87 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;b. Putusan melanggar ketentuan UndangUndang;c. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan ataukontradiktif;d. Salah menerapkan hukum pembuktian;e. Salah menerapkan hukum kadaluarsa;f. Pertimbangan putusan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd,insufficient judgment);g. Menerapkan ketentuan peraturan perundangundangan secara sempit;8.
Nyonya Julia Hartono
Tergugat:
1.ADEH SUCIANA
2.Ahli Waris Suwardi SITI NURBAYA
3.Ahli Waris H. Ardani SUPRIADI
Turut Tergugat:
Walikota Balikpapan di Kota Balikpapan c.q. Camat Balikpapan Utara
232 — 44
Bahwa akibat telah berkekuatan hukum tetap Perkara Nomor48/Pdt.G/2019/PN.Bpp dan menunggu tenggang waktu upaya hukum yangtelah berjalan tidak disampaikan Upaya Hukum apapun oleh PENGGUGATmaka TURUT TERGUGAT sebagaimana diatur didalam UNDANGUNDANGREPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANGADMINISTRASI PEMERINTAHAN wajib menerbitkan Produk Izin MembukaTanah Negara karena secara prosedural sebagaimana diatur didalamPERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2014TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA
143 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam bukunya yang berjudul"Kekuasaan Mahkamah Agung Agung Pemeriksaan Kasasi dan PeninjauanKembali Perkara Perdata" pada halaman 331351 pada pokoknya menyatakanbahwa ruang lingkup penerapan alasan kasasi salah/melanggar hukum ada 7tujuh) klasifikasi, yakni:Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;Putusan melanggar ketentuan undangundang;Perimbangan putusan mengandung saling bertentangan atau kontradiktif;Salah menerapkan hukum pembuktian;Salah menerapkan hukum kadaluarsa;og es ON >Pertimbangan
148 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;b. Putusan melanggar ketentuan undangundang;c. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan ataukontradiktif;d. Salah dalam menerapkan hukum pembuktian;e. Salah menerapkan hukum daluarsa;f. Pertimbangan putusan tidak sesakma (onvoldoende gemotiveerd,insufficient juddment);g. Menerapkan ketentuan peraturan perundangundangan secarasempit;16.
192 — 377 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;b.2. Putusan melanggar ketentuan undangundang;b.3. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan ataukontradiktif;b.4. Salah menerapkan hukum pembuktian;b.5. Salah menerapkan hukum kadaluarsa;b.6. Pertimbangan putusan tidak saksama;c.
117 — 58
.* Pengajuan tenggang waktu) upaya hukum dihitung sejak tanggalpemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan TataUsaha Negara pengaju kepada para pihak.Hal 13 dari 13 hal Put No.262/B/2012/PT.TUN.JKTPUTUSANNOMOR: 37/G/2012/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama,dengan Acara Biasa, telah menjatunkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan
258 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal18 September 2013, dapat dilihat dari pertimbanganpertimbangan hukum yangdiberikan, sebagai berikut:a Judex Facti telah salah menerapkan tenggang waktu upayahokum.Sesuai dengan doktrin, batas tenggang waktu upaya hukum disebut bersifattardief (tardy) atau fatal termijn (firm date). Apabila tenggang waktu itudilampaui, pengajuan upaya hukum itu, demi hukum (van rechtswege, ipso jure)Hal. 39 dari 117 hal Put. Nomor 25 K/Pdt.SusHKI/2014telah terlambat.