memutus perkara Terpidana :Nama : RUSDY:Tempat lahir : Rasabou Sila, Bima;Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 15 April 1971;Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : RT.O6/RW.03, Desa Rasabou, KecamatanBolo, Kabupaten Bima;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Guru SD);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut :Dakwaan Kesatu : Primair Subsidair: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP;: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas

Menyatakan Terdakwa RUSDY terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) junctoPasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair

Bahwa Judex Juns telah melakukan suatu kekeliruan nyata ataukekhilafan Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, sebab Terpidana berperanbukan sebagai pengelola dana Program Nasional Rehabilitasi RuangKelas Rusak Berat Sekolah Dasar atau sebagai pihak pembangunanrehabilitasi ruang kelas yang rusak, melainkan sebagai makelar proyekyang meminta jasa/mendapat pemberian/suap dari para KepalaSekolah Dasar sebagai penerima dana bantuan tersebut;b.

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan

Sinar Buana Lestari;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa denganDakwaan sebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDAIR :: Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP;Pasal 3 Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor

No. 304 PK/PID.SUS/2018Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSiak Sri Indrapura tanggal 10 September 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa Terdakwa Wayan Subadi terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi,sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 ayat (1)Juncto Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor

2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa namun demikian terlepas dari alasan Peninjauan Kembali,Mahkamah Agung berpendapat permohonan dari Pemohon PeninjauanHal. 16 dari 19 hal.

Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 266ayat (2) huruf b angka (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untukmembatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 K/PID.SUS/2016tanggal 29 Agustus 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadilikembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;Mengingat Pasal

2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganHal. 17 dari 19 hal.

., telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutmelakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun

permohonan peninjauan kembali sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, dan dengandemikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yangdimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah

No. 390 K/PID.SUS/2017Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan BambaKecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PinrangTahun Anggaran 2011, Nomor: SR238/PW.21/5/2013 tanggal 25 April2013;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo.

HUSAIN ZAIN bin ZAIN tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TindakPidana Korupsi secara bersamasama" sebagaimana diatur dan diancampidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 ayat(1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, maka Terdakwa harusdinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanHal. 53 dari 59 hal.

besar; Hakhak sosial dan ekonomi masyarakat setempat dan sekitarnya ikutterganggu dengan robohnya jembatan tersebut;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi II/Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Permohonan KasasiI/Penuntut Umum dikabulkan, dan kemudian Terdakwa dipidana, makakepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) Jo.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001,maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 Ayat (1)tersebut tidak terbukti, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair,(Putusan hal 186, 187) pertimbangan mana disetujui oleh Pengadilan Tinggidengan mengubah putusan a quo mengenai pemidanaan;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru karena judex factisalah memahami konsep perbedaan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) denganPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan

pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsurmemperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur besar kecilnyakerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugiannegara itu relatif besar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, namun jika kerugian negara yangditimbulkan tindak pidana korupsi relatif kecil, maka masuk kualifikasi

2 ayat(1) bukan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001, sehingga terhadapTerdakwa perlu dijatuhkan pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) jo.

2 Ayat (1) jo.

Hatta Lrg Duku,Kelurahan Kemalaraja, KecamatanBaturaja Timur, Kabupaten OKU;Islam;Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak

2 Ayat (1) tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

tersebut jelas keliru karena judex factisalah memahami konsep perbedaan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) denganPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai unsurunsur Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undangundang tindak pidana korupsi;Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan Kamar PidanaMahkamah Agung RI yang menentukan bahwa perbedaan Pasal 2 Ayat(1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang

Nomor 20 Tahun 2001 tidakterletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawanhukum, tetapi pada unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain ataukorporasi dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi,dan unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakpidana korupsi; Jika kerugian negara itu relatif besar, maka masukkualifikasi pelanggaran Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Hal. 22 dari 27 hal.

2 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

2 ayat (1)dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenaiunsurunsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam undangundangtindak pidana korupsi;Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan KamarPidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan bahwaperbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tidak terletak pada unsur subyek

pelaku tindak pidanadan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri,orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri, oranglain atau korporasi serta unsur besar kecilnya kerugian negara yangditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugian negara itu relatifbesar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, namun jika kerugian negarayang ditimbulkan tindak

2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana dubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair yangterdiri dari unsur setiap orang, dengan sengaja memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, sehingga Para Terdakwa dinyatakanterbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;Bahwa karena Para Terdakwa adalah subyek hukum yangmampu bertanggung jawab

2 ayat (1) jo.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telahmelakukan tindak pidana sebagai berikut : Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951.Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, terdakwa dituntut oleh PenuntutUmum melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki atau menyimpan senjata penikamsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun1951.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan mana dariPenuntut Umum yang terbukti sesuai dengan perbuatan

yang dilakukan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimanadalam dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951, dengan unsurunsursebagai berikut :1 Unsur Barang siapa.2 Unsur Tanpa Hak.3.

perbuatanterdakwa tersebut tiak memiliki izin dari pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur keduaMenyimpan Senjata Penikam telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur yang tersebut didalamdakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak memiliki atau menyimpan senjatapenikam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) UU RI No. 12Tahun 1951, dan oleh karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengankesalahannya tersebut.Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya halhal yangmengecualikan ataupun yang mengahapuskan kesalahan terdakwa atas perbuatan pidanayang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan

2 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951 serta PasalPasallainnya dari UndangUndang yang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI 1 Menyatakan terdakwa ERIANTO MADUWU ALS ERIK, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPAHAK MEMILIKI ATAU MENYIMPAN SENJATA PENIKAM .2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIANTO MADUWU ALSERIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan inimempunyai kekuatan hukum

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatpendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Hakim Ad HocTipikor pada Mahkamah Agung Prof. Dr.

tanggal 12 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SURABAYA, tanggal 27 Mei 2016 harus diperbaiki mengenai pasalyang terbukti, pidana penjara, pidana denda dan pidana pengganti denda yangdijatunkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPjuncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor

Menyatakan Terdakwa HARI KURNIAWAN, Spt, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) JunctoPasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat(1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.3.

dijatuhi pidana yang lebih ringanmelanggar pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dibenarkansehingga dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke (1) Kitab UndangUndang HukumPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana

;Umur/tanggal : 41 tahun / 3 September 1976;lahirJenis kelamin > Lakilakti;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Kembang RT.006/RW.003,Desa Masaran, Kecamatan Bluto,Kabupaten Sumenep;Agama > Islam;Pekerjaan > Petani;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenepkarena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun1951;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumenep tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa AHMAD bin RATUP terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawasenjata penikam atau senjata penusuk yaitu sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan;Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 572 K/Pid.Sus/20182.

Putusan Nomor 572 K/Pid.Sus/2018memiliki dan atau membawa pisau sejenis pisau dapur ke suatu tempat,sama sekali tidak ada kaitannya dengan keperluan dapur atau keperluanrumah tangga lainnya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana didakwakandalam dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbuktibersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian

2 Ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun1951, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004Halaman 5 dari 7 hal.

2 Ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;SUBSIDIAIR :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHal. 1 dari 13 hal.

Tanggal 24 Mei 2017, adalah tidakdapat dibenarkan menurut hukum oleh karena ternyata Majelis JudexFacti a quo telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskanTerdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;Bahwa Terdakwa dibebaskan dari Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangTindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair Penuntut Umum denganHal. 8 dari 13 hal.

Putusan Nomor 2604 K/PID.SUS/2017pertimbangan majelis hakim Judex Facti bahwa unsur "setiap orang"dalam Pasal 2 (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa, maka unsur setiaporang yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang TindakPidana Korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri dinyatakan tidak dapat diterapbkan pada diriterdakwa dan oleh karenanya terhadap dakwaan primair tersebutharuslah dinyatakan tidak terpenuhi atau tidak terbukti (Vide, putusanPN. hal.204) ;Bahwa pertimbangan

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsurunsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 dakwaan primair dan unsur lainnya yang telah dibuktikanoleh majelis Judex Facti telah cukup terpenuhi, oleh karena ituTerdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi hukuman pemidanaan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanjudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang

2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

ANALMURTADHA)Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Primair: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) junctoPasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor

berpendapat sebagai berikut: Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat dapat dibenarkan karena JudexFacti salah dalam menerapkan hukum yaitu sesuai fakta hukum dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsurdelik sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangannegara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalamdakwaan primair sebagimana Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1)huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dengan pertimbangan sebagai berikut: Terdakwa selaku Direktur PT.

2 Ayat (1)juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat tersebut dan membatalkanputusan

Putusan Nomor 74 K/Pid/2019dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri diPainan tanggal 26 April 2016 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ABDUL KANI, SKM, MPH panggilanKANI bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersamasamaMelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaanPrimair melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang HukumPidana:Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KANI, SKM, MPHpanggilan KANI berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun Penjaradikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah TerdakwaHal

No. 2423 K/PID.SUS/2016melawan hukum secara khusus, yaitu menyalahngunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan, sedangkan sifat melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 adalah sifat melawan hukum secara umum sebagai intideliknya.

Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang yang dalam Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 pada konsep bestandeel delict (inti delik) mengandung cacatyuridis sejak lahir Karena orang yang menjadi subyek hukum Pasal 3 yangmempunyail wewenang, kedudukan, atau jabatan yang notabene digaji olehnegara yang melakukan korupsi yang merugikan keuangan justeru dipidanalebih ringan dari orang lain yang melakukan korupsi, misalnyaorang/wiraswasta yang dalam melakukan aktivitas

2 Ayat (1) Jo.

Barat 1/14 RT. 002 RW. 071,Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan,Kabupaten Pamekasan;Agama : Islam;Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Camat Pasean);Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni2015;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut :Primer : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangundangRI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana;Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 299 K/PID.SUS/2019Subsider : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangundangRl Nomor 20 Tahun

Aminoddin bersalah melakukan tindakpidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primairkami;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Moh.

01, DesaGunawan, Kecamatan Sesayap, KabupatenTana Tidung;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Staf pada Kantor Kecamatan SesayapKabupaten Tana Tidung);Terdakwa tersebut ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember2019;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut: Kesatu Primair: Perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) yuncto Pasal 18 Ayat (1),(2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Hal. 1 dari 10 hal.

2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1), (2) dan Ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa PenuntutUmum;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HAIRULLAH, SE.

Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat Judex Factidalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) JunctoPasal 18 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Terdakwaberpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;2.

2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) (2), (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang

Dakwaan Kesatu : Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat(1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHal. 1 dari 14 hal. Put.

No. 2760 K/PID.SUS/2018S.E., dalam perkara lain telah dijatuhi pidana tambahan berupa uangpengganti sebesar Rp20.090.243.660,007 (dua puluh miliar sembilanpuluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluhrupiah nol nol tujuh sen).Perbuatan Terdakwa bersamasama saksi Albert Rombe, S.E., tersebuttelah memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan

Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PTJAP, tanggal 25 Mei 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor15/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mnk, tanggal 22 Februari 2018 tersebut harusdiperbaiki mengenai dasar hukum pemidanaan, pidana penjara dan denda,serta pidana pengganti uang pengganti ;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

besar;Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut termasuk dalam salahsatu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak danMahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tetap berlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal

2 ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1), huruf b (2), (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) kKe1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang

2 Ayat (1) jo.Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Nobertus Dus tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi SecaraBersamaSama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Nobertus Dus dari dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menyatakan Terdakwa Drs.

Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan primair tersebut;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut jelas keliru, karena judexfacti salah memahami konsep perbedaan ketentuan Pasal 2 ayat (1)dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 mengenaiunsurunsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam undangundangtindak

2 ayat (1) jo.