Ditemukan 30 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : siahaan simpan silaban satuan siaman sppbk sp.ba sepus sp.b.s spkpbk penjagalan penguatan penjual sihaan siatan sitana sitian sitwan sp.bs sp.bm sppbj sppls sppbb sppbe
Penelusuran terkait : Surat perintah penjualan barang sitaan Surat perintah penjualan barang sitaan (sppbs) Sengketa surat paksa perintah penjualan barang sitaan Hutang Surat keputusan tergugat i tentang surat perintah penjualan barang sitaan Barang sitaan Surat perintah Surat perintah penjualan barang sitaan (sppbs) no.sppbs-193/ pupnc.20/2000 tanggal 18 september 2000 Menjual barang sitaan Mengambil barang sitaan
Pengadilan PN KENDARI
Putus : 28-11-2012 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 18_/Pdt.G/2012PN.Kendari
Tanggal 28 Nopember 2012 —
58 — 24
  • Bahwa meskipun telah diberi kesempatan debitur (tergugat II In casu tetaptidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan hutangnya, sehinggatergugat V melaksanakan penjualan lelang terhadap obyek sengketa a quoberdasarkan surat perintah penjualan barang sitaan (SPPBS) Nomor :SPPBS28/PUPNC/VIII.15/1998 tanggal 23 April 1998 ;. Bahwa tindakan penjualan secara lelang obyek sengketa berupa sebidangtanah selua 771 m2, SHGB No. 406 An. PT.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 06-09-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 580/PDT/2019/PT SBY
Tanggal 9 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : Altin Sugiartha Chandra Diwakili Oleh : Norbertus Simon, SH., MH
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Kusuma Bangsa Surabaya
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya
Terbanding/Tergugat III : Hayun Muhammad
73 — 29
  • PutusanPengadilan Tata Usaha Negara yang dikuatkan dalam tingkat banding dankasasi, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar putusansebagai berikut: Dalam Tingkat Pertama, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.103/G.TUN/2000/PTUN.SBY, tanggal 5 April 2001 memutuskan:MENGADILIDalam Provisi : Menolak Eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat II tersebut;Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal keputusan yang dikeluarkan oleh para Tergugat berupa :Surat
    Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-03-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 12/PDT.G/2016/PN.SKW
Tanggal 29 September 2016 — - URAY MURYADI - URAY MURIPAN - URAY AGUS MURWIJAYA LAWAN - MARDIANA - CV. WIRATA DAYA - PT. BANK KALBAR CABANG SINGKAWANG - DALIMONTE, SH - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGKAWANG
87 — 22
  • mengindahkan adanyaSurat Paksa tersebut, untuk kepentingan Pengamanan KekayaanNegara, Penggugat menerbitkan Surat Perintah Penyitaan guna menyitabarang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik penanggung hutangdan atau penjamin hutang yang bersangkutan;bahwa Tergugat Il tidak memenuhi kewajibannya sebagaimanadimaksud dalam Surat Paksa, walaupun telah dilakukan penyitaansebagaimana surat perintah penyitaan atas barang jaminan.Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan hukum, PUPNmenerbitkan Surat
    Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) untukmelaksanakan penjualan melalui lelang barang jaminan dan atau hartaHalaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.SKW.kekayaan lain milik Penanggung hutang dan atau penjamin hutang yangtelah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan;f. bahwa demi melakukan penyelamatan uang negara berdasarkanperaturan perundangundangan dan mengingat tidak adanya itikad baikdari Tergugat Il dalam menyelesaikan kewajibannya, maka TurutTergugat Ill sesuai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2749 K/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KANTOR PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR CABANG UTAMA KUPAN, DKK VS ONISIMUS HEO, DKK
99 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, didalam SKPT tidak terdpat catatan banwa objek sengketa sedangdijaminkan kepada Tergugat III;5.2.Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil demikian, bahwapelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV atas objek sengketadilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) CabangNTT Nomor L SPPBS58/PUPNC.22/2005 tanggal 14 November 2005(SPPBS 58/2005), sehingga berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 17-02-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Gin
Tanggal 6 Desember 2017 — Penggugat:
Ida Bagus Nyoman Putra
Tergugat:
1.I Nyoman Agus Rossena
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
3.Pemerintah RI Cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar
4.KPKNL Denpasar
5.PT Bank Bali Jakarta
6.Notaris I Gede Ardana,SH,Mkn
7.I Made Dharma
8.Notaris I Nyoman Gunawan
86 — 33
  • S1663/WKN.14/KNL.01/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal permohonanpendaftaran sita.Bahwa sampai dikeluarkannya Surat Perintah Penyitaan, Penggugatbelum juga melunasi kewajibannya kepada Negara, maka Tergugat IVmenerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS01/PUPNC.20.01/2014 tanggal 15 Juli 2014 untukmelaksanakan penjualan melalui lelang barang jaminan milikPenanggung Hutang berupa sebidang tanah pertanian seluas 2.260m2/Bitera berikut segala turutannya, terletak di Desa Bitera
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-08-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 PK/TUN/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — PT HK REALTINDO vs PT JAYA NUR SUKSES
133 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 85 PK/TUN/2016hanyalah merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat olehPejabat Lelang sehingga tidak ada unsur beslissing (pernyataan kehendak)dari Pejabat Lelang tersebut, dengan demikian terbukti risalah lelang tidaktermasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa unsur beslissing secara formil tidak melekat pada objek sengketamelainkan pada Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) makapelaksanaan lelang atau pun risalah lelang objek sengketa tidak dapatdibatalkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2015
Tanggal 7 Juli 2015 — PT. JAYA NUR SUKSES vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV, dkk
149 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara sehinggaPengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili dan menyelesaikannya karena Risalah Lelanghanyalah merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat olehPejabat Lelang sehingga tidak ada unsur beslissing (pernyataan kehendak)dari Pejabat Lelang tersebut, dengan demikian terbukti risalah lelang tidaktermasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa unsur beslissing secara formil tidak melekat pada objek sengketamelainkan pada Surat
    Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) makapelaksanaan lelang atau pun risalah lelang obyek sengketa tidak dapatdibatalkan tanpa memeriksa dan membatalkan SPPBS;Bahwa dalam Halaman 149 Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesiadiatur secara tegas, bahwa kalaupun terjadi kKecurangan atau pelelangantelah dilaksanakan secara ceroboh dan tidak sesuai dengan peraturan yangberlaku quod non, pelelangan tersebut dapat dibatalkan melalui suatugugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-09-2016 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 24/Pdt.G/2014/PN. Sgm
Tanggal 7 Mei 2015 — PENGGUGAT : 1.Hj. St. MUTIARA ; 2. MUH. RAMLAN HARAHAP ; 3. St. ROSADA HARAHAP ; 4. MUH. AGUS SALIM HARAHAP. LAWAN TERGUGAT I : Hj. ST. HASNAH SABANG PAKA ; TERGUGAT II : PT.Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Pusat cq.PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Cabang Makassar ; TERGUGAT III : Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sulawesi Selatan ; TERGUGAT IV : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan cq. Dirjen Kekayaan Negara cq. Kanwil DJKN Sulseltrabar cq Kantor KPKNL Makassar ; TERGUGAT V : HANDRI SISWOYO ; TERGUGAT VI : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; TURUT TERGUGAT I : Notaris/PPAT HANS TANTULAR TRENGGONO, S.H., ; TURUT TERGUGAT II : Notaris/PPAT HASAN SUBU, S.H., ; TURUT TERGUGAT III : St. MURSYIDA SARI INDAH HARAHAP ; TURUT TERGUGAT IV : ANGGRAENY SARI INDAH HARAHAP ; TURUT TERGUGAT V : INDAH FITRIANI HARAHAP.
72 — 17
  • Hal tersebut tidak berdasar dan tidak benar bahwaberdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf (h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor155/PMK.06/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia UrusanPiutang Negara menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya, Panitiaberwenang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS),selanjutnya dalam hal penerbitan SPPBS Panitia Urusan Piutang Negara(selanjutnya disebut PUPN) Cabang Sulawesi Selatan telah
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 24-05-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 26-08-2022
Putusan PT KUPANG Nomor 94/PDT/2022/PT KPG
Tanggal 10 Agustus 2022 — Pembanding/Penggugat I : Rosalina Leo Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat II : Ruben Samuel, SH Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat III : Ribka Adriana Bessy Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat IV : Yublina Sara Boeky Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat V : Naomi Leitji Chiara Heo Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat VI : Ice Imelda Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Pembanding/Penggugat VII : Oci Wahyuni Diwakili Oleh : GABRIEL KOU, S.H., YOHANES BABTISTA KOU, SH, MHum
Terbanding/Tergugat I : Herry Pattipeilohy Isteri Ahli Waris Dari Ernest Pattipeilohy, Alm. Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat II : Irsan Gerson Zakarias P Anak Ahli Waris Dari Ernest Pattipeilohy, Alm. Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat III : Richard Bernhard P Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat IV : Yohanes Harsoyo Diwakili Oleh : INDRAKUSUMA YULIANTO, SH.M.Hum dkk
Terbanding/Tergugat V : Herry Pattipeilohy Direktur PT Golo Perdana Diwakili Oleh : SIPRIANUS NGGANGGU, SH, SITI ROKAYAH, S.H.,
Terbanding/Tergugat VI : Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang Labuan Bajo
Terbanding/Tergugat VII : Kementerian Keuangan Republik Indonesia d.h. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara d.h. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Bali Dan Nusa Tenggara Cq. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Nusa Tenggara Timur Diwakili Oleh : Sugeng Widodo, S.H., L.L.M, Tio Serepina Siahaan, S.H.,L.L.M., Dkk.
Terbanding/Tergugat VIII : Kementerian Keuangan Republik Indonesia d.h. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara d.h. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Bali Dan Nusa Tenggara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang d.h. Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Kupang Diwakili Oleh : Kementerian Keuangan Republik Indonesia d.h. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara d.h. Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Bali Dan Nusa Tenggara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang d.h. Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara Kupang
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Negera Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, cq. Kepala Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
191 — 36
  • Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor SPPBS-58/PUPNC.22/2005 tanggal 14 Nopember 2005;

    termasuk semua atau setiap dokumen atau surat lain yang diterbitkan oleh Terbanding VII semula Tergugat VII yang berhubungan atau terkait dengan perbuatan lelang atas Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

    8.

Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-09-2013 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN SUMEDANG Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Smd
Tanggal 14 Mei 2014 — H. JEJEN JAENUDIN, Ny. ATIH SUNARSIH sebagai penggugat dan Pimpinan PT. BANK RAKYAT INDONNESIA (Persero) Tbk, BAKTI NEFIANTO, HAJI AGUS RAHMAT, Pemerintah RI. cq. Kementrian Keuangan RI. cq. Kepala Kantor Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Pimpinan Perusahaan TOSERBA GRIYA SUMEDANG / TOSERBA, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang sebagai tergugat
75 — 18
  • Dengandemikian, penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat NV pada tanggal 20Januari 1997 secara hukum sah dan berharga;Bahwa meskipun telah diberi kesempatan, Penggugat tetap tidak mempunyaiitikad baik untuk menyelesaikan hutangnya, sehingga Tergugat IVmelaksanakan penjualan lelang terhadap objek sengketa a quoberdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor :SPPBS70/PUPN.W.IV/KP.01/1997 tanggal 31 Januari 1997;Bahwa tindakan penjualan secara lelang objek sengketa berupa sebidangtanah