Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur dalamPeraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan KementerianPemuda dan Olahraga Nomor 300.8 Tahun 2011 tentang PetunjukTeknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapanganolahraga Tingkat Kecamatan), yang mengakibatkan kondisi lapanganolahraga/sepakbola Desa Wiladeg tersebut tidak dapat difungsikandengan baik sebab apabila lapangan olahraga tersebut digunakan makaakan membuat cidera bagi para pemain/pengguna serta adanyakerugian

lapangan dan tidak bisa digunakan atau dialihkanuntuk kepentingan lain Dana bantuan hanya diperuntukkan membiayaisegala pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasaseperti: pembelian material, pembayaran tukang, pembayaran dalampenggunaan sewa alatberat sebagaimana prinsip pengelolaan swakelolasehingga tidak dibenarkan penggunaan dana tersebut untuk membiayaihonor atau dibagibagikan kepada Komite atau pihak lainnya (sebagaimanaperaturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Nomor 300.8

Rusmaidi (dalam perkara a quo adalah PENGGUGAT) padatanggal 20 Februari 2019 pada daftar bukti No.42, PENGGUGAT membuktikantelah mengetahui adanya proses Balik Nama atas objek Gugatan a quo denganPENGGUGAT mendapatkan balasan Surat dari BPN Kabupaten Bogor, ProvinsiJawa Barat dengan Surat No. 4093 / KET 300.8 / IX / 2017 Tanggal30 November 2017;PENGGUGAT menguraikan tujuan Daftar Bukti Gugatan Nomor 198 / Pdt.G / 2018/ PN.

adanya balik nama pada tanggal12 Oktober 2020 dan tanggal 26 November 2020 adalah tidak benar dan rekayasahukum dan berupaya untuk memanipulasi fakta karena fakta hukumnya bahwaPENGGUGAT telah mengetahui adanya Keputusan TERGUGAT terhadap upayaadministrasi yang sudah dilakukan PENGGUGAT terhadap Obyek Sengketa yaituSurat Permohonan Pemblokiran Atas Sertifikat Hak Milik No. 4992, 4993, 5004dan 5155 Desa Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Tertanggal3 Oktober 2017 dan Surat No. 4093 / KET 300.8

X/2018/BJM pada tahun 2018;Berita Acara Konsiliasi antara) Ombusdman RepubikIndonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dengan KantorPertanahan Kabupaten Banjar tanggal 3 Desember 2019;Surat Kantor Pertanahnan Kabupaten Banjar tentangSanggahan terhadap terbitnya SHM 4981 di Desa SungaiParing atas nama Rossy Fiorentina;Halaman 18 dari 50 Nomor 4/Pat.G/2021/PN MtpBuktiP.13 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Kalimantan Selatan tentang Permohonan InformasiDan Data Nomor 613/300.8

2006 dan diserahkan sebagai agunandengan dibebani Sertipikat Hak Tanggungan No. 1800/2006 yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon tanggal 18November 2006, sehingga tindakan Pelawan yang tidak memberitahuanterkait adanya perluasan wilayah administrasi pemerintahan dimana lokasitanah berada nyatanyata adanya itikad tidak baik dari Pelawan yang inginmenghindari dari Kewajiban pembayaran Kredit kepada Terlawan.Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No:526/32.09 300.8

POS) (fotocopy darifotOCODpy) ;Laporan Polisi Nomor : LP/2492/K/IX/2018/PMJ/RestaDepok, tangggal 18 September 2018 (fotocopy dariFOLOCOPY) j nnn nn nn nn nn nn nn nn nn nn enn nn cere n renee ee nnn ene enn neeSurat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan Nomor :STPLP/2492/KK/IX/2018/Resta Depok, tanggal 18September 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Surat dari Kantor Pertanahan Kota Depok Provinsi JawaBarat Nomor : 300.8/118832.76/XII/2018, Perihal :Permohonan Blokir SHGB 1852/Tapos (fotocopy sesuaildenganASIiINYa

Fotocopy dari Berita Acara Pengngkatan Sumpah Jabatan PPAT/Pengykuhan Sumpah Nomor 767/300.8/2012, ditandai dengan TT.3;4. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Pembuatan Aktan Hibah yaitu BeritaAcara Pemeriksaan Tanah Nomor 593.21/41/140/SI/2008 dan Pernyataan TuaTua Kampung, serta KTP Pemohon atas nama Ali Imron, Halimah dan Adnan,Sps., ditandai dengan TT.4;5.

Mohan Manto, diberi tanda T.II2 ;Foto kopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu Nomor302/300.8/72.71/VII/2010, tanggal O08 Juli 2010, TentangPengembalian SHM No.1274/Lere an.

Tobe Indah senilai Rp. 1.848.000.000, dengan nama danjenis barang 12 unit marine lantern type bdl 300.8. 1 lembar foto copy yang sudah dilegalisir pihak Bank Mandiri Cabangrumah sakit Jakarta aplikasi setoran/ transfer/ kliring/inkaso (rtgs)Bank Mandiri tanggal 2 Nopember 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,dengan penerima PT. pandu bahtera bakti di BRI dengan nomorrekening 035901000588300 pengirim PT. budi indah.MAP 8 terdiri dari9. 1 lembar (berikut 3 lembar tindasannya) asli purchase order dari PT.Tobe

yang kala itumasih hidup yang dimana Tergugat haruslah tunduk pada pemberian keduaorang tuanya tersebut;Bahwa Para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas sepanjangmengenai dalil Penggugat pada Point 2 ( dua ) atas tanah objek sengketaadalah: ber Sertifikat Hak Milik Nomor : 626 tanggal 23 Agustus 2012 an.OZARAGO DACHI;Dengan alasan hukum sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Surat dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan Nomor345/300.8

Foto copy surat Nomor 570/300.8)VII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015Perihal Pendaftaran Pencatatan Pemblokiran oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Wonosobo, bukti diberi tanda (TII7);8. Foto copy surat Cek Plot Bidang Tanah tertanggal 03/09/2015, buktidiberi tanda (TII8);9.

Permohonan Rekomendasi UntukPerpanjangan ET Batubara, Nomor:0820/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017.300.6. 6 (enam) lembar copy Permohonan Perpanjangan IzinTangki Penimbunan Bahan Bakar Cair Atas Nama PTAsmin Koalindo Tuhup (PT AKT), No.Ref:0823/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017. 300.7. 2 (dua) lembar copy Permohonan Rekomendasi AtasKlarifikasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Eksplorasi PTAsmin Koalindo Tuhup (PT AKT),No.Ref.0825/DIRAKTJKT/XII/2017, tanggal 15 Desember2017. 300.8

PATIMAH, tertanggal 24 Mei 2012 (bukti P.11Fotocopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenSintang Nomor : 140/61/05/300.8/V/2012 perihal : Mohon mempelajari berkasperalihan hak milik dari atas nama KWET SANG menjadi atas nama HIU KONGNAM dan akta jual belinya, asal usul tanah hak milik atas nama KWET SANGtersebut dari pecahan sertifikat hak milik BO 1875 tahun 2011 a.n. BAHTIARkepada YASWIN, SH~= dan~ rekan = (advokat) (bukti P.12(1)) ;Fotocopi Surat Pernyataan H.

KabupatenSimalungun, yang pada pokoknya berisi saran untuk86Mengikut sertakan Pengurus KOREKER selaku wakildari masyarakat dalam menyelasaikan masalahtersebut secara tuntas dan objektif sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku;Melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam NegrarioBuktiBuktiCq.Direktur Jenderal Pemerintahan umum dalamwaktu) yang tidak terlalu lama, agar dapatdiperoleh imformasi akurat tentang perkembanganpenyelasaiannya 3; T.22. yaitu 1 (satu) Jlembar Foto Copy SuratNomor: 633 300.8

Deli Serdang Sumatera Utara selaku Lurah Bandar Selamat Kota Medan;

;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Nomor: 365/300.8/16.06/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal permohonan surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) a.n. PT. Sentosa Kurnia Bahagia kepada Kepala Wilayah BPN Prov. Sumsel;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama PT. SKB Nomor : 05/SKB/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 perihal Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab.

;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Nomor: 365/300.8/16.06/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal permohonan surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) a.n. PT. Sentosa Kurnia Bahagia kepada Kepala Wilayah BPN Prov. Sumsel;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama PT. SKB Nomor : 05/SKB/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 perihal Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab.

;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Nomor: 365/300.8/16.06/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal permohonan surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) a.n. PT. Sentosa Kurnia Bahagia kepada Kepala Wilayah BPN Prov. Sumsel;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Direktur Utama PT. SKB Nomor : 05/SKB/II/2022 tanggal 04 Februari 2022 perihal Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab.