ELVA ADE KURNIAWATI, Umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam,pekerjaan pelajar, kKewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Desa Tiru Lor,Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;SUSUNAN PERSIDANGAN :GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, SH.MH........0cceceeeeeeeeeeeeees Hakim ;SUGENG HARIYANTO, SHoessitiic ss insssvcccusisswewennsswewenn sete Panitera Pengganti ;Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Satuan PolisiPamong Praja Kab.Kediri, pada tanggal : 25 Januari 2020, Nomor301.4/300.8

kepentingan Penggugat,karena Penggugat tidak bisa memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik,padahal Penggugat sebelumnya tidak mengetahui adanya SHM itu dankarenanya telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agarmenerbitkan SHM sebagaimana dimaksud Surat Permohonan tertanggal28 Oktober 2014;1 Tenggang waktuBahwa Penggugat secara faktual dan yuridis baru mengetahui dan meyadaribahwa di atas tanah Penggugat telah ada alas hak SHM bukan atas namaPenggugat berdasarkan Surat Tergugat Nomor : 1926/300.8

UndangUndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu diajukandalam tenggang waktu yaitu 90 hari terhitung sejak Penggugat mengetahuiadanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 58 Surat Ukur No. 963 Tahun1984, SHM 60 Surat Ukur No. 965 Tahun 1984 dan SHM No. 65Surat Ukur No. 970 Tahun 1984 berdasarkan Surat Tergugat Nomor1926/300.8/X11/2014 tanggal 31 Desember 2014 (terlampir) yangdiserahkan kepada Majelis Hakim dan Penggugat pada tanggal 18Maret 2015 saat persiapan perkara TUN Nomor

tentang PeradilanTata Usaha Negara, ternyata Tergugat tidak menjawab atau mengeluarkankeputusan terkait dengan permohonan Penggugatdimaksud; Bahwa oleh karena tidak ada tindak lanjut dari Tergugat, maka padatanggal 9 Maret 2015 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Medan sesuai dengan Nomor Perkara 16/G/ 2015/ PTUNMDN, akan tetapi pada tanggal 18 Maret 2015 dalam proses persiapansedang berlangsung ternyata Tergugat menyerahkan kepada MajelisHakim dan Penggugat Surat Nomor 1926 /300.8

Selesai, surat dimaksudmemberitahukan bahwa di atas tanah Penggugat sudah ada SertifikatHak Milik (SHM) No. 58 Surat Ukur No. 963 Tahun 1984, SHM 60Surat Ukur No. 965 Tahun 1984 dan SHM No. 65 Surat Ukur No. 970Tahun 1984; Bahwa terlepas dari benar tidaknya substansi alas hak SHM yangdiberitahukan melalui surat tertanggal 31 Desember 2014 tersebut, makajika diukur berdasarkan asas kepatutan dan kelajiman yang berlaku dalamadministrasi surat menyurat, sudah barang tentupengiriman Surat Nomor 1926/300.8

padahal diketahui saat tanggal penerbitan belum terjadi hubungankuasa dengan Advokat dan perkara TUN, di samping itu mengapasetelah + 79 hari ( 31 122014 s/d 18 Maret 2015) berlalu barukemudian surat tersebut di sampaikan, hal ini menunjukan sebagaisalah satu indikator bahwa Tergugat tidak tertib dan profesionaldalam mengelola administrasi serta melayani publik paling tidakterhadap Penggugat; Bahwa Tergugat juga tidak transparan dalam memberikan informasikepada Penggugat melalui Surat Nomor 1926/300.8

Putusan Nomor 327/K/TUN/2016963 Tahun 1984, SHM 60 Surat Ukur No. 965 Tahun 1984 dan SHM No.65 Surat Ukur No. 970 Tahun 1984 berdasarkan Surat Tergugat Nomor1926/300.8/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 (terlampir) yangdiserahkan kepada Majelis Hakim dan Penggugat pada tanggal 18 Maret2015 saat persiapan perkara TUN Nomor : 16 / G/2015/PTUNMDN diPTUN Medan, hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata UsahaNegara Medan pada tanggal 30 April 2015.

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ternyataTergugat tidak menjawab atau mengeluarkan keputusan terkait denganpermohonan Penggugat dimaksud;Bahwa oleh karena tidak ada tindak lanjut dari Tergugat, maka padatanggal 9 Maret 2015 Penggugat mengajukan gugatan ke PengadilanTata Usaha Negara Medan sesuai dengan Nomor Perkara 16/G/ 2015/PTUNMDN, akan tetapi pada tanggal 18 Maret 2015 dalam prosespersiapan sedang berlangsung ternyata Tergugat menyerahkan kepadaMajelis Hakim dan Penggugat Surat Nomor 1926 /300.8

Selesai, surat dimaksudmemberitahukan bahwa di atas tanah Penggugat sudah ada Sertifikat HakMilik (SHM) No. 58 Surat Ukur No. 963 Tahun 1984, SHM 60 Surat UkurNo. 965 Tahun 1984 dan SHM No. 65 Surat Ukur No. 970 Tahun 1984;Bahwaterlepas dari benar tidaknya substansi alas hak SHM yangdiberitahukan melalui surat tertanggal 31 Desember 2014 tersebut, makajika diukur berdasarkan asas kepatutan dan kelajiman yang berlakudalam administrasi surat menyurat, sudah barang tentu pengirimanSurat Nomor 1926/300.8

padahal diketahui saat tanggalpenerbitan belum terjadi hubungan kuasa dengan Advokat dan perkaraTUN, di samping itu mengapa setelah + 79 hari ( 31 122014 s/d 18Maret 2015) berlalu baru kKemudian surat tersebut di sampaikan, hal inimenunjukan sebagai salah satu indikator bahwa Tergugat tidak tertibdan profesional dalam mengelola administrasi serta melayani publik palingtidak terhadap Penggugat;Bahwa Tergugat juga tidak transparan dalam memberikan informasikepada Penggugat melalui Surat Nomor 1926/300.8

pada tanggal 18 Maret 2015yang lalu;Bahwa oleh karena itu secara faktual dan yuridis sangat beralasan hukumPenggugat mendapatkan jaminan perlindungan hukum, paling tidakterhadap itikad baik Penggugat yang menguasai secara nyata tanahsejak tahun 1964 dan perlindungan yuridis terhadap alas hakPenggugat yang ada saat sekarang ini guna ditingkatkan menjadi SHM;Bahwa oleh karena itu seandainyapun benar ada alas hak milik oranglain di atas tanah Penggugat sebagaimana dimaksud Surat TergugatNomor 1926/300.8

2010 dari kegiatan hapusnya Hak tanggunganRoya (BPN RI II 11b) tertanggal 20 April 2010, sesuai bukti P10fo (bullet PIS 6 seeesooroceeereremocenencasenBahwa benar Tergugat/Terbanding berdasarkan permohonan yangdiajukan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding yaitu suratpermohonan penerbitan sertifikat pengganti dilengkapi denganpersyaratan tertanggal 15 Juni 2010 (bukti Int.3) dan suratpermohonan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Lere(bukti T II Int.8), telah mengirim surat Nomor : 302/300.8

sengketa) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim AnggotaII setelah membaca dan meneliti dengan cermat perihal pengajuan permohonanTergugat II Intervensi/Terbanding yaitu Surat Permohonan Penerbitan SertifikatPengganti tertanggal 15 Juni 2010 (bukti T II Int3) dan Surat Permohonan BalikNama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere dari Mohan Mantomenjadi Sarlina tertanggal 17 Januari 2011 (bukti T II Int8), kemudian olehTergugat/Terbanding telah mengirim surat Nomor : 302/300.8

Pertanahan Kota Palu yaitu dengan tanda terima dokumen Nomorberkas permohonan : 4494/2010 dari kegiatan hapusnya Hak TanggunganRoya(BPN RI II.11b) tertanggal 20 April 2010 (bukti P10 jo P13), sehingga ParaPenggugat/Pembanding dalam menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor : 1274/Kelurahan Lere atas nama Mohan Manto adalah dengan cara itikad baik, selakuahli waris dari Almarhum Mohan Manto yang sepatutnya dilindungi olehundangMenimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dengan telah mengirimkan suratNomor : 302/300.8

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, Nomor 2/300.8/63.09/I/2020, Hal: Permohonan Peralihan Hak atas nama N.

Subarjo bin H Sudarji, tanggal 9 Januari 2020;

Bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat mengakibatkan tidak bisadiprosesnya balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 246 a/n Sabariah Ismail kepada nama Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1,angka 7 dan angka 8 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan untuk menjadi obyek sengketa tata usahanegara, yaitu:1) Obyek sengketa yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenTabalong Nomor 2/300.8/63.09/I/2020 , Hal: Permohonan Peralihan Hakatas nama N.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenTabalong, Nomor 2/300.8/63.09/1/2020, Hal: Permohonan Peralihan Hak atasnama N. Subarjo bin H Sudarji, tanggal 9 Januari 2020;3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tabalong, Nomor 2/300.8/63.09/I/2020, Hal: Permohonan PeralihanHak atas nama N. Subarjo bin H. Sudarji, tanggal 9 Januari 2020;4.

Sedangkan objekgugatan a quo belum bersifat Final, karena Surat Balasan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Tabalong Nomor 2/300.8/63.09/I/2020 PerihalPermohonan Peralihan Hak atas nama N. Subarjo bin H. Sudarji tanggal 9Januari 2020 adalah bersifat biasa atau surat balasan kepada Penggugat,artinya tidak bersifat Final yang akan menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;B. Daluarsa5.

P3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor:2/300.8/63.09/1/2020, Hal.: Permohonan Peralihan Hak atasnama N. Subarjo bin H. Sudarji, Tanggal 9 Januari 2020. (Sesualdengan aslinya);4. P4 : Surat Keberatan Penggugat tertanggal 24 Februari 2020, yang Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.BJM Halaman 2010.11.12.13.14.15.16.17.P5P6P7P10P11P12P13P14P15P16P17 Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.BJMditujukan kepada Kepala Kantor ATR/Badan PertanahanNasional Kabupaten Tabalong.

Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong,Nomor 2/300.8/63.09/I/2020, Hal: Permohonan Peralihan Hak atas nama N.Subarjo bin H Sudarji, tanggal 9 Januari 2020;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tabalong, Nomor 2/300.8/63.09/I/2020, Hal: Permohonan PeralihanHak atas nama N. Subarjo bin H. Sudarji, tanggal 9 Januari 2020;4.

Bahwa bulan Juli 2015, Penggugat mengajukan kembali Surat Pemblokiran, dan kaliin. ditanggapi Tergugat melalui Surat Nomor : 433/300.8/VII/2015 tanggal 19Agustus 2015 bahwa telah ada peralihan hak dari Tjong A King ke BambangIndratno Tjong.

Nomor 352/PK/Pdt/2003, tanggal 26 Oktober 2004 tentangSENGKETA KEPEMILIKAN antara PENGGUGAT melawan Tergugat II(Intervensi) bersamasama dengan keluarga Tergugat II (Intervensi) lainnya; Bahwa,gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo patut diduga hanyamenggunakan surat Nomor : 433/300.8/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 dariTergugat II untuk MENGELABUI HUKUM dalam hal penentuan "BATASWAKTU atau ">DALUARS A :2 nnn nn eeBahwa, terdapat Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : Reg.5K/TUN/1992 tanggal

menurut ketentuan Pasal 55 UUPTUN sertaYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : Reg.5 K/TUN/1992 tersebutsemestinya adalah bukan dimulai pada saat PENGGUGAT mendapatkan SuratNomor : 433/300.8/VII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015, melainkan haruslahdimulai semenjak PENGGUGAT telah mengetahui pada Tahun 1998sebagaimana pengakuan PENGGUGAT pada angka 5 posita gugatannya dalamHalaman 32 dari 112 hal Putusan Nomor :066/G/2015/PTUN.SMGperkara aquo serta mengacu kepada bukti Putusan Pengadilan Negeri

Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan : Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 harusdihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang. .merugikannya ; == = === ===Halaman 40 dari 112 hal Putusan Nomor :066/G/2015/PTUN.SMG Bahwa, dimulainya perhitungan sejak Penggugat mengetahui menurutketentuan Pasal 55 UUPTUN serta Yurisprudensi tetap MahkamahAgung RI Nomor : Reg.5 K/TUN/1992 semestinya adalah bukan dimulaipada saat PENGGUGAT ~ mendapatkan Surat Nomor433/300.8

PIlSurat Tergugat No : 433/300.8/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015,ditujukan kepada Penggugat (sesuai dengan aslinya).Sertipikat Hak Milik Nomor 150 Desa Senenan, Kecamatan Jepara,Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah atas nama Maie Ing aliasMaielani; Sertipikat Hak Milik Nomor 144 Desa Senenan, Kecamatan Jepara,Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah atas nama 1. Maie Ingalias Maielani, 2.

Windu Utama untuk hadirpada Kantor kami pada tanggal 10 Desember 2018 melalui surat KepalaKantor Wilayah BPN Propinsi KalSel Nomor 1135/300.8/XII/2018 tanggal 05Desember 2018 ;7. Bahwa menurut Diktum Keempat angka 1 SK Kepala BPN RI Nomor :7/PTTHGU/BPNRI/2012, menyatakan :Kepada bekas pemegang hak dapat mengajukan permohonan kembaliatas bagian bidang tanah yang benarbenar diusahakan, dipergunakan, danHalaman 16 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN.

BuktiP15 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1135/300.8/XII/2018,tangggal 05 Desember 2018, Perihal Undangan Klarifikasi,ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Windu Utama di Surabaya,(fotokopi Sesuai aslinya);17.

Bukti : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalT.9 Propinsi Kalimantan Selatan Nomor :1135/300.8/XII/2018,tangggal 05 Desember 2018, Perihal Undangan Klarifikasi,ditujukan kepada Yth. Direktur PT. Windu Utama di Surabaya,Halaman 31 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN. BJM.(fotokopi Sesuai aslinya) ;10. B : Kwitansi pembayaran pengiriman surat melalui TIKI denganukti T.10 Nomor Resi : 030117316748. tujuan Direktur PT. WinduUtama Komplek Andhika Plaza JIn.

Bahwa, Termohon telah membalas surat Nomor: 02/WU/X1I/18tanggal 27 November 2018 dari Pemohon dengan mengirimkan suratbalasan yaitu surat nomor: 1135/300.8/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018Halaman 38 Putusan Nomor : 1/P/FP/2019/PTUN. BJM.yang mengundang Pemohon agar hadir di kantor Wilayah BPN ProvinsiKalimantan Selatan pada tanggal 10 Desember 2018 untuk membahaspermohonan dari Pihak Pemohon (Vide Bukti P15 = T9);7.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon lainnya yang serupa dengansurat permohonan kepada Termohon nomor: 02/WU/XI/18 tanggal 27 November2018 sebagaimana bukti P10 = T5 tertanggal 12 September 2013, berdasarkanketerangan Saksi Pemohon atas nama Suryo Adi Purnomo juga tidak dilampirioleh syaratsyarat dalam mengajukan permohonan HGU;Menimbang, bahwa Termohon telah menerima dan membalas suratO2/WU/X1/18 tanggal 27 November 2018 dari Pemohon dengan mengirimkanSurat balasan yaitu dengan surat nomor: 1135/300.8

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berhargaoleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2, yang telah diajukan olehPenggugat berupa Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BadanPertanahan Nasional Kabupaten Bogor No. 2351/Ket.300.8/VII/2019 tertanggal05 Juli 2019, bukti tersebut menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 9147/ Bojong Kulur, Kecamatan

BPN memintakepada Nur Efendy untuk terlebih dahulu menyelesaikan masalahnya, yang tentunyaterkait dengan adanya sanggahan/keberatan dari pihak Penggugat.Bahwa namun pada tanggal 28 Januari 2013, Tergugat tetap menerbitkan sertipikattanah yakni berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00164/Kelurahan ElaEla, terbittertanggal 28 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 26 Desember 2012 dengan GambarSituasi Nomor: 167/ElaEla/2013, luas 10.900 m2, atas nama NUR EFENDY, DasarPendaftaran Surat Keputusan Nomor: 03/300.8

terhadap penguasaan dari Nur Efendy tidakterdapat keberatan dari pihak lain pada saat dilakukan pemeriksaan tanah sertapenggunaan tanah untuk pertanian telah sesuai dengan Rencana Tata Ruangdan Wilayah.Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan KewenanganPemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaffaran Tanah Tertentu, makaditerbitkanlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BulukumbaNomor: 03/300.8

Hj.Nurlaela menyerahkan tanah kepada Nurefendi.Foto copy sesuai asli surat penguasaan fisik bidang tanah tanggal10 Agustus 2012.Foto copy sesuai asli Surat Keterangan dari Lurah ElaEla Nomor:111.a/KLE/VII/2012, tanggal 10 Agustus 2012.Foto copy sesuai asli peta bidang tanah Nomor: 1048/2012/ tanggal21122012.Foto copy sesuai asli Risalah Panita Pemeriksaan Tanah A Nomor: 320/PPTA/XII/2012 Tanggal 27122012.Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bulukumba Nomor: 03/300.8

yanglokasinya di daerah gandul Cinere, sehingga tidak bisa membuktikan tanahaquo adalah dibeli oleh Terbanding ( Tergugat/Penggugat Rekonvensi )diperkuat bukti hukum bukti Pembanding (Penggugat/Tergugat Rekonvensi)yaitu P 2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 245/Tanah Baru, tahun 1979,atas nama Darkoni (Pembanding (Penggugat/ Tergugat Rekonvensi ) yangmembuktikanbuktiyang sempurnaSertifikattersebutmilik Pembanding(Tergugat Rekonvensi) diperkuatBukti P 5 berupa Surat dari KantorPertanahan Kota Depok, Nomor : 300.8

berdasarkanhukum dan tidak berdasarkan faktadipersidangan : Bahwa, sudahsangatjelas Pembanding (d/hPenggugat/TergugatRekonvensi membuktikan bahwatanahaguoadalah tanah miliknya dengan bukti P 2 berupa Sertifikat Hak Milik No.245/Tanah Baru, tahun 1979, atas nama Darkoni, Surat Ukur No.11/34/1979, seluas 600 M2 yang Membuktikan Darkoni adalah pemilikyang sah atas SertiffikatHak Milik No. 245/Tanah Baru tahun 1979,kemudain diperjelas dengan Bukti P 5 berupa Surat dari KantorPertanahan Kota Depok, Nomor : 300.8

di daerahgandul Cinere, sehingga tidak bisa membuktikan tanah aquo adalahdibeli oleh Terbanding ( Tergugat/Penggugat Rekonvensi ) diperkuatbukti hukum bukti Pembanding ( Penggugat/Tergugat Rekonvensi )yaitu P 2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 245/Tanah Baru, tahun1979, atas namaDarkoni (Pembandin Penggugat/ TergugatRekonvensi) yang membuktikanbukti yang sempurnaSertifikattersebut milik Pembanding ( Tergugat Rekonvensi ) diperkuat Bukti P 5 berupa Surat dari Kantor Pertanahan Kota Depok, Nomor :300.8

Bahwa sudahsangatjelas Pembandin d/hPenggugat/Tergugat Rekonvensi) membuktikan bahwatanah aquoadalah tanah miliknya dengan bukti P 2 berupa SertifikatHak MilikNo. 245/Tanah Baru, tahun 1979, atas nama Darkoni, Surat Ukur No.11/34/1979, seluas 600 M2 yang Membuktikan Darkoni adalah pemilik Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 38/PDT/2020/PT BDGyang sah atas Sertiffikat Hak Milik No. 245/Tanah Baru tahun 1979,kemudain diperjelas dengan Bukti P 5 berupa Surat dari KantorPertanahan Kota Depok, Nomor : 300.8

., (TERLAWAN V), untuk Menarik Kembali Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 510/32.09-300.8/XI/2019 yang diterbitkannya sehubungan untuk persyaratan Lelang atas Obyek dalam Perlawanan ini atau setidak-tidaknya: Menyatakan MENANGGUHKAN berlakunya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 510/32.09-300.8/XI/2019 yang diterbitkannya sehubungan untuk persyaratan Lelang atas Obyek dalam Perlawanan ini ;

pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikatatas nama Tergugat I ;Bahwa Penggugat (melalui kuasa hukumnya) juga telah membuat surat keberatanpada tanggal 15 Juni 2010 kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Tarutung untuktidak menerbitkan sertifikat tanah yang diajukan Tergugat I atas tanah terperkara(Surat Nomor 075 / LF PKN / 2010);Bahwa atas surat Penggugat ke Kantor BPN tersebut Pihak Kantor BPN Tarutungmemberikan tanggapan setelah 90 hari kemudian (tertangal 15 September 2010),dengan Surat Nomor 777/300.8

bukti tertulis berupa foto copy suratsurat yang telah diberimaterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya di persidangan, yaitu berupa :1Foto Copy Sertipikat Hak Milik No.01702, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota : Bulukumba, Kecamatan : Ujung Loe, Desa / Kelurahan : Balleanging, yang2123diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, NIB20.23.09.03.00389 Letak Tanah Balleanging, Pemberian Hak Milik, DasarPendaftaran Surat Keputusan Kakan Pertanahan Tgl. 26042011, No.55/300.8

dalil bantahannya terkait keberadaan Sappe diatas obyek sengketa;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dalam kesimpulannya menyatakanbahwa bukti surat berupa Sertipikat Hak Milik No.01702, Provinsi Sulawesi Selatan,Kabupaten/Kota : Bulukumba, Kecamatan : Ujung Loe, Desa / Kelurahan : Balleanging,yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, NIB20.23.09.03.00389 Letak Tanah Balleanging, Pemberian Hak Milik, Dasar PendaftaranSurat Keputusan Kakan Pertanahan Tgl. 26042011, No. 55/300.8

PohanTonga tetap bersikukuh meneruskan permohonan pendaftaran tanah untukmemperoleh Sertipikat atas nama Ruthy Tampubolon;Bahwa Penggugat juga telah membuat surat keberatan pada tanggal 15 Juni2010 kepada Kepala Kantor Pertanahan Tarutung untuk tidak menerbitkanSertipikat tanah yang diajukan Ruthy Tampubolon ; (Surat Nomor : 075/LFPK/V/2010);Bahwa atas surat Penggugat Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional tersebutPihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Tarutung memberikan tanggapandengan Surat Nomor : 777/300.8

peraturan perundangundangan,kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanpemerintahan;Bahwa sesuai peraturan perundangundangan tentang pertanahan,permohonan Sertipikat atas sebidang tanah harus berdasarkan alas hak yangsah (data yuridis) dan tanah yang dimohon tidak dalam sengketa;Bahwa Tergugat telah mengetahui adanya sengketa sejak tahun 2010, dimanaTergugat pernah menyurati Penggugat tentang pendaftaran tanah yangdimohon oleh Ruthy Tampubolon yaitu Surat Nomor : 777/300.8

Tongatersebut, Penggugat telah membuat Surat Keberatan atas permohonan pendaftarantanah untuk memperoleh Sertipikat atas nama Ruthy Tampubolon. dan selain ituPenggugat juga telah membuat surat keberatan pada tanggal 15 Juni 2010 kepadaKepala Kantor Pertanahan Tarutung untuk tidak menerbitkan Sertipikat tanah yangdiajukan Ruthy Tampubolon ; (Surat Nomor : 075/LFPK/V/2010), atas suratPenggugat Ke Kantor Pertanahan tersebut Pihak Kantor Pertanahan Tarutungmemberikan tanggapan dengan Surat Nomor : 777/300.8

DARI 56Nomor: 950.A/600.1363.01/IX/2021 yang diterima Para Penggugattertanggal 13 September 2021.Kemudian Para Penggugat melakukan upaya lagi berupa:> Menyampaikan banding administratif kepada pihak atasanTergugat yaitu Kepala Kantor Wilayan Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kalimantan Selatan tertanggal 14 September 2021, danjawaban dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiKalimantan Selatan tertanggalO 30 September 2021 yang diterimapada tanggal 03 Oktober 2021 sesuai Nomor: 1197/300.8

Bukti P6 : Surat Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan SelatanNomor: 1197/300.8/IX/2021, tanggal 30 September 2021,Hal Keberatan Administrasi atas Penerbitan Hak Milik748/Bingkulu atas nama Sundariati dan ditujukan kepadaSdr. Hanura Ampriyadi, dkk, (fotokopi Sesuai dengan asli);7. Bukti P 7 : Buku Tanah Hak Milik No. 38 Desa Pulau Sari, tanggal 12Juli 1978, Gambar Situasi 47/1978 Luas 40.000 M?

Tergugat melalui surat Nomor950.A/600.1363.01/IX/2021 tanggal 03 September 2021 (vide bukti P4); ooPUTUSAN PERKARA NO. 11/G/2021/PTUN.BJM HALAMAN 46 DARI 56Menimbang, bahwa kemudian atas jawaban dari Tergugat tersebut Parapenggugat mengajukan banding administratif kepada Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat tanggal14 September 2021 dan dijawab oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor :1197/300.8

Tertanggal Maros, 04November 2013, diberi tanda bukti TI.17;18. fotocopy sesuai Asli berupa surat Daftar Tanda TerimaPembayaran Pengadaan Tanah Seluas 7,4 HA DI DUSUN BADDOBADDO DESA BAJI MANGAI (Sesuai Surat Ketua PelaksanaanPengadaan Tanah Nomor : 542/300.8/73.09/X/2013, tanggal 10Oktober 2013 Perihal Validasi Pemberian Ganti Kerugian), diberitanda bukti TI.18;19. fotocopy sesuai Asli berupa surat Dokumentasi PenyerahanGanti Rugi Kepada Masyarakat Yang Berhak, diberi tanda bukti T1.19;20.

Fotocopy sesuai Asli berupa surat Validasi Pemberian GantiKerugian Dalam Bentuk Uang, Tertanggal Maros, 10 Oktober 2013Nomor: 542/300.8/73.09/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013, diberitanda bukti TI.20;21. Fotocopy sesuai Asli Peta Bidang No PBT: 384/2013, Desa BajiMangai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Pemohon PT.ANGKASA PURA (Persero), diberi tanda bukti T1.21;Halaman 50 dari 96 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2018/PN Mrs22.

Fotocopy dan fotocopy (berdasarkan stempel basah BPNMaros) Daftar Checklist Verifikasi Pengadaan Tanah BandaraInternasional Sultan Hasanuddin Makassar Sesuai Surat Ketua P2TNo: 542/300.8/73.09 a.n. Saharia YaBa, diberi tanda bukti T1.268;269. Fotocopy dan fotocopy Tanda Terima Ganti Kerugian tanggal18 Oktober 2013, diberi tanda bukti T!.269;270. Fotocopy dan fotocopy Resi Cek No. CF 521400, diberi tandabukti T1.270;271. Fotocopy dan fotocopy KTP a.n. Hj. Sohria, diberi tanda buktiT1.271;272.

HP. 300.8/11761.72/VIII/2020 yang dikeluarkanoleh Badan Pertanahan Kota Singkawang pada tanggal 31 Agustus 2020, diberitanda P4;.

Tim.16.17.Penggugat sangat mengejutkan Penggugat, belakangan dikemudian hari,Penggugat mendapat kabar dari Turut Tergugat Il, kalau SHMNo.79/Cilangkap atas nama TJIOE GIEN SIE sudah dibalik nama kenama SOFYAN GINTING (Tergugat III), mendengar kabar tersebut,Penggugat merasa sangat kecewa dan dirugikan secara materiil olehTergugat dan Tergugat II, apalagi Penggugat menemukan copy surat dariTurut Tergugat Il dengan Nomor 300.8/40032.76/V1I/2019 tanggal 11 Juni2019, yang isinya menjelaskan;Sehubungan

Putusan Nomor 276 K/TUN/20177.10.Bahwa bulan Juli 2015, Penggugat mengajukan kembali Surat Pemblokiran,dan kali ini ditanggapi Tergugat melalui Surat Nomor : 433/300.8/VIII/2015tanggal 19 Agustus 2015 bahwa telah ada peralihan hak dari Tjong A Kingke Bambang Indratno Tjong.

Putusan Nomor 276 K/TUN/2017Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara a quo patut diduga hanyamenggunakan Surat Nomor : 433/300.8/VIII/2015 tanggal 19 Agustus2015 dari Tergugat Il untuk mengelabui hukum dalam hal penentuan*batas waktu atau daluarsa;Bahwa, terdapat Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor :Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan:Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5/1986 harusdihitung sejak Penggugat harus dihitung sejak Penggugatmengetahui adanya keputusan

yang merugikannya;Bahwa, berdasarkan hal tersebut maka dimulainya perhitungan waktu"sejak Penggugat mengetahui menurut ketentuan Pasal 55 UUPTUNserta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : Reg.5K/TUN/1992 tersebut semestinya adalah bukan dimulai pada saatPenggugat mendapatkan Surat Nomor : 433/300.8/VII/2015 tertanggal19 Agustus 2015, melainkan haruslah dimulai semenjak Penggugattelah mengetahui pada Tahun 1998 sebagaimana pengakuanPenggugat pada angka 5 posita gugatannya dalam perkara a

Pernyataan atas namaYUSNIANSYAH Bin SYAHRANI tertanggal 06 Nopember 2013,selanjutnya diberi tanda P.7; Fotocopy dari Surat Keterangan dari Kepaniteraan PengadilanNegeri Marabahan tentang pemberian salinan putusan verstektertanggal 03 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P.8; Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan PutusanPengadilan Negeri Marabahan No. 01 / Pdt.G / 2016 / PN Mrh,selanjutnya diberi tanda P.9; Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Badan Pertanahan NasionalKabupaten Barito Kuala No. 207/300.8