nJANIM, jumlah Rp320.500.000,00 (tigaratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berita : payment fromIRAWAN HS;Request for deposit termination/compounding, tanggal 18 September2007, atas nama R HARTONO Rek Nomor 01332500115 ditujukan keRek Nomor 2761354762 atas nama ISMAIL bin JANIM jumlahRp783.150.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus limapuluh ribu rupiah) dengan berita : pembayaran dari bobk R HARTONOutk pengedaan JI.

Cempaga Wangi memang merupakan istri saksi, yangkebetulan ikut dalam pengedaan ini, hal ini saksi ketahui memang sejaktandatangan kontrak; Bahwa memang waktu itu ada 66 kegiatan di Dikas Kesehatan danKB.Kabupaten Pulang Pisau tapi yang bermasalah hanya 22 buah kontrak ini; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;25.

Cempaga Wangi memang merupakan istri dari Kadisnamanya saksi lupa, yang kebetulan ikut dalam pengedaan ini; Bahwa memang waktu itu ada 66 kegiatan di Dikas Kesehatan danKB.Kabupaten Pulang Pisau tapi yang bermasalah hanya 22 buah kontrak ini; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;26.Saksi Drs.H.

pertimbangan tersebut di atasMajelis berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara telah terpenuhi dalam rangkaian perbuatan terdakwa;Unsur Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, dari faktafakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, apakahdalam rangkaian perbuatan terdakwa Agus Siswandi sebagai Karyawan CV.RaudheaPratama sekaligus selaku rekanan dalam pengadaan meubeleir di Puskesmas Pangkohdan pengedaan

lalu di kurangkan dengan semua pengeluaran yaituPPN, PPH dan harga riil barang;Bahwa Saksi dalam melakukan tugas ini bersama dengan tim, dimanakerugian negara untuk keseluruhannya sebesar Rp. 2.058.000.000, dengancara perhitungan atau standar penilaian ; dengan mempelajari proseslelangnya, Berita acara pemeriksaan pihakpihak yang dilakukan PoldaKalimantan Tengah, Kontrak, keterangan pihak rekanan, penyedia barang,pembayaran PPN, PPH, dan semua data ini diperoleh dari Penyidik;Bahwa seingat saksi pengedaan

Dan pihak mana yanghendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifatalternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi darikehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalamkenyataan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gigih Budi SetiawanBin Matheus Sandy selaku Ketua P2BJ/Panitia Lelang, pelaksanaan lelangdalam pengedaan meubeler untuk sekolah tingkat SMA dan SMK seKabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh DinasPendidikan

Bin (Alm) MELAKmengenai rekanan yang dikenalnya untuk pengedaan perlengkapanKontingen Porprov IV tersebut, selanjutnya terdakwa JAMALUDIN, S.E.

., yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalampertirnbangannya sangat jelas keterangan dari Ahli tersebut tidakmencerrninkan jika yang bersangkutan adalah Ahli, oleh karenaketerangan saksi Ahli tersebut justru bertentangan dengan ketentuanhukum tentang pengedaan barang dan jasa;Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasannya perbuatan TerdakwaAgusalim tersebut adalah jelas merupakan tindakan dan atau perbuatanyang tidak patut dan tidak pantas mengingat Terdakwa ketika surveytelah tahu bahwa pihak distributor

I sebesar 30%, tahap II sebesar 45% dan tahap III sebesar25%, dimana semuanya masuk ke rekening sekolah kemudian saksi ditelponoleh Kepala sekolah kemudian kepala sekolah memberikan uang tersebutkepada saksi sebagai pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan olehsaksi dalam rehab kelas dan pengadaan meubeleir kelas ini di sekolah dimaksuddimana saksi ada menandatangani tanda terimanya tapi nilai kosong;Bahwa saksi tidak ada membuat laporan perkembangan pekerjaan ataspelaksanaan rehab dan pengedaan

Bahwa memang inisiatif saksi untuk menemui beberapa Kepala Sekolah begitujuga surat perjanjian penunjukan mitra kerja itu hal ini dimaksudkan agar adapegangan saksi sendiri dalam hal pembayaran nantinya;Bahwa uang yang diberikan oleh kepala sekolah ke saksi dipergunakan untukmembeli bahan dan membayar gari para pekerja;Bahwa kakak saksi memang 4 orang yang menjadi kepala Sekolah, tapi saksihanya meminta pekerjaan ini;Bahwa seingat pagu anggaran untuk masingmasing sekolah dalammelaksanakan rehab dan pengedaan

Bahwa benar pekerjaan yang harus saksi selesaikan sesuai dengan surat perjanjianpelaksanaan pekerjaan nomor : 96/SPPP/GIZIDINKES/VI/2008 tanggal 14 juni2008 adalah pengedaan barang berupa susu seberat masing masing 185 gr dengannilai kontrak Rp. 198.990.000 ( seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratussembilan puluh ribu rupiah ) atau 10.000 ( sepuluh ribu ) kotak susu.

Cempaga Wangi memang merupakan istri saksi, yangkebetulan ikut dalam pengedaan ini, hal ini saksi ketahui memang sejaktandatangan kontrak; Bahwa memang waktu itu ada 66 kegiatan di Dikas Kesehatan danKB.Kabupaten Pulang Pisau tapi yang bermasalah hanya 22 buah kontrak ini; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;25.

Cempaga Wangi memang merupakan istri dari Kadisnamanya saksi lupa, yang kebetulan ikut dalam pengedaan ini; Bahwa memang waktu itu ada 66 kegiatan di Dikas Kesehatan danKB.Kabupaten Pulang Pisau tapi yang bermasalah hanya 22 buah kontrak ini; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwamenyatakan ada keberatan yakni;1. Untuk pembayaran pajak ada yang diminta/diambil dari terdakwa;2. saksi tahu tentang kontrak yang 22 buah, tapi saksi meloloskan saja;3.

Cempaga Wangi memang merupakan istri saksi, yangkebetulan ikut dalam pengedaan ini, hal ini saksi ketahui memang sejaktandatangan kontrak; Bahwa memang waktu itu ada 66 kegiatan di Dikas Kesehatan danKB.Kabupaten Pulang Pisau tapi yang bermasalah hanya 22 buah kontrak ini; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;25.

Cempaga Wangi memang merupakan istri dari Kadisnamanya saksi lupa, yang kebetulan ikut dalam pengedaan ini; Bahwa memang waktu itu ada 66 kegiatan di Dikas Kesehatan danKB.Kabupaten Pulang Pisau tapi yang bermasalah hanya 22 buah kontrak ini; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwamenyatakan ada keberatan yakni terdakwa tidak ada menerima DPA;Atas keberatan ini, saksi mengatakan tetap pada keterangannya;26. Saksi Drs.H.

Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN Smrg. akuntabel.Bahwa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baiklangsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.Bahwa yang dimaksud menghindari dan mencegah terjadinyapemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaanbarang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf f PeraturanPresiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengedaan Barang/ JasaPemerintah dan yang dimaksud dengan menghindari

danprasarana pendidikan;b) Persiapan pelasanaan evaluasi dan pengawasan pembagunan saranadan prasarana pendidikanc) Pelaksanaan perencanaan dan penataan kebutuhan sarana danprasarana sekolahd) Pelaksanaan penetapan criteria pendirian dan pemberian jjinpemberian serta pencabutan ijin satuan pendidikane) Pelaksanaan perencanaan dan sosialisasi juknis/juklak dan bimbinganteknis pengelolaan sarana dan prasanaf) Pelaksanaan perencaan pengadaan sarana pendidikan pengadaanbuku rapat, blangko STTB dan pengedaan

tingkatPenyidikan Polres Katingan sehubungan adanya dugaan TindakPidana Korupsi pada pelaksanaan bantuan sosial untuk pengadaanfiber tahun 2013 di Kabupaten Katingan Kuala; Bahwa ahli sebagai PNS pada BPKP Perwakilan Propinsi KalimantanTengah telah pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti diklatdilatdan keahlian auditing dan akutansi; Bahwa pada tahun 2014 ahli pernah dimintai bantuan oleh PenyidikPolres Katingan untuk melakukan perhitungan kerugian keuanganNegara atas pelaksanaan bantuan sosial untuk pengedaan

ISMAIL.bin.JANIM jumlah Rp 783.150.000 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berita : pembayaran dari bpk R HARTONO utk pengedaan Jl. Martimbang JKT;216. formulir transfer tanggal 20 September 2007 dari Rek No. 8003717427 An. OETARI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin JANIM jumlah Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan berita : pembayaran renovasi JI.

JANIM jumlah Rp 783.150.000 (tujuh ratus delapan puluh tiga jutaseratus lima puluh ribu rupiah) dengan berita : pembayaran dari bpk RHARTONO utk pengedaan Jl. Martimbang JKT;formulir transfer tanggal 20 September 2007 dari Rek No. 8003717427 An.OETARI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin JANIM jumlah Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan berita : pembayaranrenovasi JI.

benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawastahun 20032010 adalah melaksanakan tugas sesuai SK dan BPN Pusat.Bahwa benar saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas tahun 20031010mengetahui tentang kerja sama pengadaan sertifikat Kimbun tahun 2007 antara Dinas PerkebunanKabupaten Musi Rawas dan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas.53Bahwa benar Dasar Perjanjian kerjasaman pengedaan

tingkatPenyidikan Polres Katingan sehubungan adanya dugaan TindakPidana Korupsi pada pelaksanaan bantuan sosial untuk pengadaanfiber tahun 2013 di Kabupaten Katingan Kuala; Bahwa ahli sebagai PNS pada BPKP Perwakilan Propinsi KalimantanTengah telah pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti diklatdilatdan keahlian auditing dan akutansi; Bahwa pada tahun 2014 ahli pernah dimintai bantuan oleh PenyidikPolres Katingan untuk melakukan perhitungan kerugian keuanganNegara atas pelaksanaan bantuan sosial untuk pengedaan

sebagaiberikut:efisien;efektif;a.bc. transparan;d. terbuka;e. bersaing;f. adil/tidak diskriminatif; dang. akuntabel.Bahwa hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baiklangsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.Bahwa yang dimaksud menghindari dan mencegah terjadinyapemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaanbarang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf f PeraturanPresiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengedaan

Rahflndo Ciptahalaman 63 dari 148 halamanEngineering dengan KPA kegiatan pengedaan Pembangunan Area TerbukaUntuk Gelar K.arya / Kreativitas Seni dan Budaya Para Pemuda(Paket:GKKSB02) Lokasana di Kabupaten Ciamis pada DinasPemukiman dan Perumahan Pemerintah Provinsi Java BaratBahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Konsultan Pengawas antaralain:Melaksanakan pekerjaan pengawasan sesuai dengan kontrak.Berkoordinasi dengan pemberi pekerjaan.Memonitor, mengevaluasi agar pekerjaan sesuai dengan ketentuanPendistribusian

SALPINUS PARDOSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa ahli di periksa di Poldasu dalam kaitan pengedaan tanah untukBalai Benih Induk di Kabupaten Nias Selatan ;Bahwa yang Ahli periksa dalam rangka memberikan keterangan tersebutlagi di pengadaan tanah Balai Benih Induk pertama adalah rencana kerjaPutusan No. 116/Pid.SusTPK/2014/PNMdn, hal. 96 dari 172 hal.anggaran keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Nias Selatan tahunanggaran 2012, kemudian BPK (badan Pengelolah Keuangan

kepada bendahara kemudianbendahara memberikan uangnya kepada saksi, selanjutnya saksimembayarkannya ke bengkel di maksud (Anzon), tapi untuk tahun 2015mobil dinas saksi tersebut, tidak pernah diservice;Bahwa jatah BBM untuk mobil operasional dan bus sekolah adalahberbeda, tapi beda jatahnya saksi tidak tahu dan juga saksi tidak tahuapakah jatah BBM untuk mobil dina operasional bisa dialihkan untuk BBMmobil bus sekolah;Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada perjanjian antara Amir dengan kantoruntuk pengedaan

ta. 2014.Bahwa saat Saksi menjabat kepala BPMDes Kab. bima, Saksi tidakpernah menandatangani dokumen yang berkaitan dengan spesifikasiteknis dalam pengadaan baju BBGRM kab. bima tahun 2014.Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menetapkan HPS, dalampengadaan baju kaos BBGRM Kab. bima Ta. 2014 saat itu, Saksi hanyamenetapkan rencana pagu anggaran yang di muatkan kedalam DPASKPD saja yaitu sebesar Rp. 729.000.000, Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani dokumen apapun yangberhubungan HPS dalam pengedaan