Pelindotersebut, bahwa segmen yang dijalankan adalah perairan, listrik danproperti; Bahwa, proses penggunaan lahan diawali dengan permohonan ataupenawaran, pemenuhan persyaratan administrasi, negosiasi,pembuatan berita acara kesepakatan, kemudian dibuatkanperjanjian penggunaan bagian lahan HPL ; Bahwa, didalam proses negosiasi dalam rangka pembuatanPerjanjian Penyerahan Pengguaan Bagian Tanah Hak PengelolaanPelabuhan, halhal yang dinegosiasikan adalah terkait dengan tarif,jangka waktu dan peruntukan

Mulyadi selaku KetuaPokdakan Muncul Jaya tidak menyetujui dan tidak menerima tawaran tersebutHalaman 59 Putusan No. 21/Pid.SusTPK/2018/PT SMGdengan alasan alat Excavator sudah rusak dan tidak dapat dioperasikansewaktu digunakan oleh saksi Swi Soma Budi Santoso;Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwapemberian dan penentuan penerima pinjaman awalnya didasarkan padaPeraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 44/PERDJPB/2015Maret 2015 pengguaan, pengelolaan dan pemeliharaan

Sarolangun;Bahwa sebagai penanggung jawab dana ADD adalah Terdakwa selakukepala Desa kemudian yang yang memegang uang dan yang melakukanpembayaran setiap pengguaan dana ADD adalah Terdakwa ;Bahwa setahu terdakwa dana ADD tersebut digunakan untukhonor/intensif perangkat desa dan BPD Desa, Kegiatan KepemudaanHalaman 87 dari 135 hal Putusan No.03/PID/SusTPK/2015/PN.Jmbpengadaan alatalat oleh raga, Kegiatan PKK ,Kegiatan rehab rumah danPembuatan jalan setapakBahwa dalam pelaksanaan dana ADD ada dibentuk

Muhammad Yamin;Bahwa benar sebagai penanggung jawab dana ADD adalah Terdakwaselaku kepala Desa kemudian yang yang memegang uang dan yangmelakukan pembayaran setiap pengguaan dana ADD adalah Terdakwa ;Bahwa benar setahu terdakwa dana ADD tersebut digunakan untukhonor/intensif perangkat desa dan BPD Desa, Kegiatan Kepemudaanpengadaan alat alat oleh raga, Kegiatan PKK ,Kegiatan rehab rumah danPembuatan jalan setapak ;Bahwa benar dalam melaksanakan pengelolaan dana ADD Desa SungaiBaung Terdakwa Nasrul

No. 2670 K/Pid.Sus/2010 2001 Total dana kawat yang digunakan untuk pihakpihak di lus e Bahwa pengguaan hasil dari pungutan lebih berupa biaya kawatjuga digunakan untuk keperluan/kebutuhan kantor KBRI Cinadengan total pengeluaran sekitar 182.259,00 (seratus delapanpuluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan Yuan), yaitu : N TANGG PENGGUNAAN0 AL1/8 Juni Pembelian Organ Roland KS1220002 Juli 2000 Pembelian excess luggage dan pengeluaran yang tidakbuktinya/biaya excess luggage dan uang jadi pembangunan

Mulyadi selaku KetuaPokdakan Muncul Jaya tidak menyetujui dan tidak menerima tawaran tersebutdengan alasan alat Excavator sudah rusak dan tidak dapat dioperasikansewaktu digunakan oleh saksi Swi Soma Budi Santoso;Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwapemberian dan penentuan penerima pinjaman awalnya didasarkan padaPeraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: 44/PERDJPB/2015Maret 2015 pengguaan, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan Excavatorada pada Dinas Kelautan dan

Pangaribuanselanjutnya dalam buku Hukum Acara Pidana menyampaikan bahkandalam sistem hukum Eropa Kontinental, fungsi lembaga praperadilanini menyerupai fungsi Examinating Judge (Rechter Commissaries) dinegeri Belanda dan Jugde d Instruction di Perancis yakni mengawasiapakah sah atau tidak suatu upaya paksa;6) Keberadaan lembaga praperadilan tersebut secara jelas dantegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan pengawasan horizontaldalam kerangka diferensisasi fungsional KUHAP untuk mengujikeabsahan pengguaan

.; BB No. 11.2 : 4 (Empat) Lembar Asli Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Loba,Nomor 503.a1/03/BPMPT2TLB/I/2014, Tanggal : 7 Januari,Tahun : 2014, Atas Nama : PT DJAJA BUSINESS GROUPTentang Izin Peruntukan Pengguaan Tanah, yang ditandatanganian.Bupati Lombok Barat Kepala Badan Penanaman Modal danPelayanan Perizinan Terpadu Lombok Barat RUSMANHADY,SH; BB No. 11.3 : (Satu) Map berwarna coklat Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah Kota Denpasar NYOMAN MUSTIKA,SH.M.HUM

BB No. 11.2 : 4 (Empat) Lembar Asli Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Loba,Nomor 503.a1/03/BPMPT2TLB/I/2014, Tanggal : 7 Januari, Tahun :2014, Atas Nama : PT DJAJA BUSINESS GROUP Tentang IzinPeruntukan Pengguaan Tanah, yang ditandatangani an.BupatiLombok Barat Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Lombok Barat RUSMANHADY, SH.

Berkah Borneo Utamatertanggal 18 April 2019 dimana total nominal sebesar Rp. 5.808.923.000,(lima milyar delapan ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh tigarupiah) namun telah dilakukan pembayaran oleh TERGUGAT sebesar Rp1.210.000.000, (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah), jadi TotalTagihan Pengguaan Dana yang belum terbayarkan adalahRp.4.468.923.000, (empat milyar empat ratus enam puluh delapan jutasembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), mengapa hal ini berkaitandengan TERGUGAT dan

MSL; BB No. 11.2 : 4 (Empat) Lembar Asli Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Loba,Nomor 503.a1/03/BPMPT2TLB/I/2014, Tanggal : 7 Januari,Tahun : 2014, Atas Nama : PT DJAJA BUSINESS GROUPTentang Izin Peruntukan Pengguaan Tanah, yangditandatangani an.Bupati Lombok Barat Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu LombokBarat RUSMANHADY, SH; BB No. 11.3: (Satu) Map berwarna coklat Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah Kota Denpasar NYOMAN MUSTIKA,

BB No. 11.2: 4 (Empat) Lembar Asli Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Loba,Nomor 503.a1/03/BPMPT2TLB/I/2014, Tanggal : 7 Januari,Tahun : 2014, Atas Nama : PT DJUAJA BUSINESS GROUP TentangIzin Peruntukan Pengguaan Tanah, yang ditandatangani an.BupatiLombok Barat Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Lombok Barat RUSMANHADY, SH.

Berkah Borneo Utamatertanggal 18 April 2019 dimana total nominal sebesar Rp. 5.808.923.000,(lima milyar delapan ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)namun telah dilakukan pembayaran oleh TERGUGAT sebesar Rp1.210.000.000, (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah), jadi TotalTagihan Pengguaan Dana yang bellum terbayarkan adalahRp.4.468.923.000, (empat milyar empat ratus enam puluh delapan jutasembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), mengapa hal ini berkaitandengan TERGUGAT dan

Bahwa pencairan dana sebagaimana diuraikan diatas pada tahun 2016,2017 dan tahu 2018 dicairkan oleh Terdakwa VISENSIUS GIDU AWI,yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung Umanderu DistrikKimaam Kabupaten Merauke telah sesuai dengan peraturan namun,berkaitan dengan pengguaan dan pertanggugjawabannya tidak sesuaidengan ketentuan yang ada, dan tidak sesuai dengan ketentuan atauperaturan yang berlaku;Bahwa dari penarikan atau pencairan dana Tahun Aggaran 2016, 2017dan Tahun Anggaran 2018, masih terdapat

tidak benarHalaman 122 dari 163 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/Pid.Sus.TPK/2020/PNJapdan tidak didukung dengan bukti yang benar dan sah, dan terdapatpenggunaan yang tidak dapat dibuktikan, atau terdapat penggunaan danayang tidak dapat dipertanggungjawabkan;22.Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa VINSENSIUS GIDU AWI AlaisVINSESNSIUS GIDU selaku Kepala Kampung Umanderu Distrik KimaamKabupaten Merauke, dan selaku penanggungjawab dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan berkaitan dengan pengguaan

KU.910/455/2013, tanggal 25 Nopember 2013 tentangpenetapan kuasa Pengguaan Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yangmenetapkan bahwa saudara Dr. Ivandri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)mengganti Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin .Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin baharuddintelah dicabut SK No.

KU.910/455/2013, tanggal 25 Nopember 2013 tentangpenetapan kuasa Pengguaan Anggaran Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yangmenetapkan bahwa saudara Dr. Ivandri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)mengganti Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin Baharuddin .Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Drs. Ramli Bahar Bin baharuddintelah dicabut SK No.

Indramayu, Nomor C.2322, persilNo. 28, kelas S.III, seluas + 8.000 M2 sebesar Rp. 16.000.000,berdasarkan bukti akta jual beli No. 379/2006 dan untuk Rehab KantorDesa direalisasikan untuk Rehab Kantor Desa sebesar Rp. 26.000.000, ;Bahwa pengguaan uang tersebut tidak berdasarkan Keputusan Desa yangdisahkan oleh Bupati Indramayu yang ada hanya musyawarah internal padahari Minggu tanggal 2 Juli 2006 yang dilakukan ketua LPM sdr. H. AdeSutama, ketua BPD sdr. Sunarto, ketua Karang Taruna Sdr.

HARIADI, SE, $.Pd, M.Si Bin KUSNI dan Terdakwa 2.Drs.sehingga pengguaan tersebut tidak sesuai dengan peruntukkannya ;ACHMAD YASIN, M.Si digunakan untuk biaya operasional kegiatankegiatan,Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Alternatifsebagai berikut :PERTAMA : Pasal 11 Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, ATAU ;KEDUA : Pasal 12 huruf e Undang Undang

TERGUGAT IV cq.Gubernur Sumatera Utara berdasarkan kewenangannyadalam hal penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol sebagaiizin untuk pengadaan tanah tidak dilaksanakan tugas danfungsi konsultasi dan klarifikasi dengan pihak yang keberatantentang rencana pembangunan Jalan Tol (vide PERGUBSUnomor 3 tahun 2014 tentang Pedoman Persiapan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepetingan Umum);Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah melanggar hak hukumPARA PENGGUGAT dan asasasas umum pemerintahan yang baikdalam pengguaan

Olehkarena itu yang dapat menerima dan menyimpan Dana Desa yaituBandahara Desa, bukan Kepala Desa/Kepala Kampung, hal ini sesuaiketentuan Pasal 7 Ayat (2) pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa VINSENSIUS GIDU AWI AlaisVINSESNSIUS GIDU selaku Kepala Kampung Umanderu, Distrik Kimaam,Kabupaten Merauke, dan selaku penanggungjawab dan bertanggung jawabterhadap seluruh kegiatan berkaitan dengan pengguaan danadana

diperuntukkan Biro Hukum dan HumasBadan Urusan AdministrasiMahkamah AgungRI# #atau digunakan untuk pelayaran pembaj akan tanpa izin Pemerintah Indonesia,diancam dengan pidana penjara paling lima tahun.Pasal 451Seorang warga negara Indonesia yang menerima pekerjaan sebagai kelasi disebuah kapal. padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan ataudigunakan untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia,ataupun secara suka rela tetap bekerja sebagai kelasi sesudah diketahuinyatujuan atau pengguaan

Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah melanggarhak hukum PARA PENGGUGAT dan asasasas umumpemerintahan yang baik dalam pengguaan wewenang pejabatpemerintahan (vide pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014)dan bertentangan dengan ketentuan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum (in casuPembangunan Ruas Tol MedanBinjai, seksi I) dan diskresitanggal 25 Nopember 2017 dan surat Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala BPN RI Nomor:4405/XII/2017 tanggal 7Desember 2017 serta menimbulkan kerugian PARAPENGGUGAT

.; BB No. 11.2 : 4 (Empat) Lembar Asli Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Loba,Nomor 503.a1/03/BPMPT2TLB/I/2014, Tanggal : 7 Januari,Tahun : 2014, Atas Nama : PT DJAJA BUSINESS GROUPTentang Izin Peruntukan Pengguaan Tanah, = yangditandatangani an.Bupati Lombok Barat Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu LombokBarat RUSMANHADY, SH; BB No. 11.3: (Satu) Map berwarna coklat Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah Kota Denpasar NYOMAN MUSTIKA,

MSI;4 (Empat) Lembar Asli Keputusan Kepala Badan PenanamanModal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Lobar, NomorHal 318 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.10.11.12.13.503.a1/03/BPMPT2TLB/I/2014, Tanggal : 7 Januari, Tahun :2014, Atas Nama : PT DJAJA BUSINESS GROUP Tentang IzinPeruntukan Pengguaan Tanah, yang ditandatangani an.BupatiLombok Barat Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Lombok Barat RUSMANHADY, SH; (Satu) Map berwarna coklat

BB No. 11.2 : 4 (Empat) Lembar Asli Keputusan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Loba,Nomor 503.a1/03/BPMPT2TLB/I/2014, Tanggal : 7 Januari, Tahun: 2014, Atas Nama : PT DJAJA BUSINESS GROUP Tentang IzinPeruntukan Pengguaan Tanah, yang ditandatangani an.BupatiHal 372 dari 406 halaman, Putusan perkara pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN Dps.Lombok Barat Kepala Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu Lombok Barat RUSMANHADY, SH.