Nomor 20 Kel.Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 015/LAWAP/SKU/IX/2020 tanggal 31 Agustus 2020,yang telah pula didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Kelas IAKhusus ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 28/PIDTPK/2021/PTMKS tanggal 05 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara tersebut;Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 28/PIDTPK/

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 9.300.000,(Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 28/PIDTPK/2021/PT MKS3. Penggadaan dan jilid Laporan Rp.6.750.000. (Enam juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah)Bahwa kemudian, saksi Drs.

ALAMSYAHHalaman 6 dari 68 Putusan Nomor 28/PIDTPK/2021/PT MKStidak menandatangani draf kontrak tersebut melainkan Terdakwa menandatanganisendiri kontrak tersebut di atas nama saksi IR.

TRI PUTRAHalaman 47 dari 68 Putusan Nomor 28/PIDTPK/2021/PT MKSJAYA CONSULTANT) dengan nomor rekening 130003000029556 BankSulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembanganSarana dan Prasarana bidang Perdagangan, pekerjaan Jasa PengawasanPasar Lasang Lasang oleh CV.

,Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 28/PIDTPK/2021/PT MKSHalaman 69 dari 68 Putusan Nomor 28/PIDTPK/2021/PT MKS

Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;Halaman 44 dari 106 Putusan Nomor 43/PIDTPK/2020/PT MKSMenyatakan Terdakwa Rustan,S.Pd Bin H.Zain dan Terdakwa Il Drs.Andi Muh.

Pasal 55 ayat (1)ke1 karena apabiladikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara iniperbuatan Terdakwa adalah bukan merupakan perubuatan pidana hanyakarena kesalahan administrasi ;Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 43/PIDTPK/2020/PT MKSE.

Bulukumba yang mengalami keterlambatanpembayaran tidak pernah dilaporkan kepada Dinas PendidikanHalaman 86 dari 106 Putusan Nomor 43/PIDTPK/2020/PT MKSProvinsi Sulawesi Selatan baik secara lisan maupun dalambentuk laporan singkat;Bahwa Bendahara BOS SMAN 5.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 43/PIDTPK/2020/PT MKS4.

KADIR G, S.H.Salinan putusan sesuai dengan aslinyaPANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARHalaman 106 dari 106 Putusan Nomor 43/PIDTPK/2020/PT MKSDrs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.,M.Hum.NIP. 19630222 198303 1 003 Halaman 107 dari 106 Putusan Nomor 43/PIDTPK/2020/PT MKS

PUTUSANNomor 9/PIDTPK/2021/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yangmengadili perkara pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkaraTerdakwa:Nama lengkap > Ir. H.

RAHBIN R.Halaman 14 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PIDTPK/2021/PT MKSsudah terlanjur kamu datang kesini, selanjutnya sudah tidak ada urusan kamudengan mereka.Bahwa Terdakwa selaku PPK sudah mengetahui sebagai pelaksana kegiatanadalah PT.

SPA dengan Direktur PETRUSHalaman 21 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PIDTPK/2021/PT MKSSAMPE TODING, hal tersebut untuk mempermudah H. RAHBIN R mencantumkanrekening PT.

SPA di Palopodengan Direktur PETRUS SAMPE TODING sebagai Pihak Terjamin melainkanHalaman 27 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PIDTPK/2021/PT MKSke rekening PT. SPA Cabang Polman dengan Direktur H. RAHBIN R. yangbukan Pihak Terjamin, maka hal tersebut telah memperkaya H.

S.H., M.Hum.NIP.19630222198303 1 003Halaman 62 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PIDTPK/2021/PT MKSHalaman 63 dari 61 hal Putusan Nomor 9/PIDTPK/2021/PT MKS

JakartaBlok BQ No.6 Rt.67 Loa Bakung Kota Samarinda berdasarkan SuratPenetapan Penunjukan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN.Smr tanggal 12 Mei2020;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca berturutturut:Halaman 1 dari 71 halaman Putusan No.14/PIDTPK/2019/PT.SMR1.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukandengan caracara sebagai berikut:Halaman 2 dari 71 halaman Putusan No.9/PIDTPK/2020/PT.SMRBahwa pada tanggal 14 Juli 2010 terdakwa mendirikan LembagaPendidikan dan Kursus LPK Sempoa corporations Bontang yang beralamatdi Kantor LPK Sempoa Corporations Bontang, HOP Jin. Mahoni no 80RT.3 Kel. Satimpo Kec.

DEWANTAARISANDY, No.Rek : 06705054995, Priode Tanggal 04 November2013 sampai dengan 12 Desember 2014.Halaman 55 dari 71 halaman Putusan No.9/PIDTPK/2020/PT.SMR10.a.12.13.14.2 (dua) Lembar Rekening Koran BPD Kaltim A.N.

Kaltim No849/349/VII/2013 Tgl 12 Feb 2013 Ttg Rekomendasi pemberiandana Hibah 2013;Halaman 67 dari 71 halaman Putusan No.9/PIDTPK/2020/PT.SMR17.2 (dua) Surat Gubernur Kaltim tentang mekanisme dan prosedurbantuan hibah dan sosial ta. 2013 nomor 421.6/682/b.sos/2012tanggal 25 januari 2012;18.1 (satu) Jlembar surat Sekretariat Prov.

GUSTI TAUFIK, S,H.Halaman 71 dari 71 halaman Putusan No.9/PIDTPK/2020/PT.SMR

Api 11.00 16.500.000.000,0 DinasAutiS api 0 0 Pendidikan Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan Nomor 21/PIDTPK/2019/PT.SMR. 2. Rumah Seni Kel. Api 6.200 6.820.000.000,0 Dinasapi 0 Pariwisata3. Lapangan Kanaan 10.00 3.050.000.000,0 Kel.

DAUD PADANGHalaman 15 dari 58 halaman, Putusan Nomor 21/PIDTPK/2019/PT.SMR.sebesar Rp. 162.000.000,00, membayar Appraisal Rp. 35.000.000,00 sertasebesar Rp. 406.137.500,00 menjadi kKeuntungan sdr. DARIUS SIMA;Bahwa perbuatan Dra.

SUPU;Halaman 37 dari 58 halaman, Putusan Nomor 21/PIDTPK/2019/PT.SMR. a/nH.M.

Bontang Utara;Laporan penilayan properti untuk Gedung Autes dari SIH WARYADI:;28.Dokumen Asli Pengadaan Lahan Untuk Gedung Seni terdiri dari:Halaman 46 dari 58 halaman, Putusan Nomor 21/PIDTPK/2019/PT.SMR. Surat kuasa H.M.NURDIN kepada Sdri.

Mochamad Ilyas, S.H., M.H.Panitera Pengganti,H.Sakrani , S.H.Halaman 58 dari 58 halaman, Putusan Nomor 21/PIDTPK/2019/PT.SMR.

ASTANI, MM Bin (Alm) ABDUL MANAPsebagaiSekretaris DKPP dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)(penuntutan secara terpisah/splitzing), saksi SHOLAHUDDIN MALIK, ST BinHalaman 43 dari 66 Putusan Nomor 15/PIDTPK/2021/PT SMRH.

Akan tetapi, Hakim Anggota Majelis2berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan hasil musyawarah MajelisHalaman 52 dari 66 Putusan Nomor 15/PIDTPK/2021/PT SMRHakim Tingkat Banding yang menguatkan amar putusan Pengadilan TingkatPertama. Hakim Anggota Majelis2 berpendapat bahwa tidak cukup buktiTerdakwa melakukan perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaankewenangan yang merugikan Negara, karena:1.

Bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupaketerangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keteranganterdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 15/PIDTPK/2021/PT SMRBahwa berdasarkan keterangan saksi Didik Bangun Restu Aji, SH., MH.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor 26/Pid.SusTPK/2021/PN.Smr tanggal 15Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut;Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 15/PIDTPK/2021/PT SMR3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

S.H.DEDI RUSWANDI, SH., M.H.Panitera Pengganti,LILIK SETIAWATI, S.H.Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 15/PIDTPK/2021/PT SMR

Jumlah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana GBIB di Lapangansebesar Rp 588.530.000,00 ( lima ratus delapan puluh delapan juta limaratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisin sebesar Rp128.730.000,00 ( seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluhribu rupiah);Halaman 6 Putusan Nomor 24/PIDTPK/2020/PT MKS3.

Musyawar Achmadbersama terdakwa dan disetujui oleh petugas lapangan yangbersangkutan kemudian dibuatkanlah data rekap kegiatan yangHalaman 55 Putusan Nomor 24/PIDTPK/2020/PT MKSmana rekap tersebut di tanda tangani lagi oleh petugas yangbersangkutan dan oleh verifikator/penanggung jawab.Bahwa dalam proses pembayaran operasional kegiatan,dana operasional kegiatan GBIB Kab.

A. lallongi) IB. = Jumlah 1 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim.1 padaLembar 20)Halaman 59 Putusan Nomor 24/PIDTPK/2020/PT MKS IB. Il = Jumlah 3 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim.1 padaLembar 18 dan 24 an. A. lallongi) PKB = Jumlah 1 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim.1 pdLembar 18 an.

KeuntunganHalaman 66 Putusan Nomor 24/PIDTPK/2020/PT MKSnegara yang didapatkan dalam Program GBIB Tahun 2015 diKabupaten Maros.Faktanya, Tujuan GBIB adalah kebuntingan, Kebuntinganyang telah dilaporkan pada Tahun 2015 belum termasuk yangbunting di tahun 2016 sebanyak 1.761 ekor. Bahwa kemudian sap!

Sebagai Panitera tanpa dihadiri Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya;Hakim Anggota I, Hakim Ketua,T.T.D T.T.DHalaman 69 Putusan Nomor 24/PIDTPK/2020/PT MKSH. AHMAD GAFFAR,SH,.MH MAKKASAU,SH,.MH.Hakim Anggota IIT.T.DM. IMRAN ARIEF,SH,.MHPanitera,T.T.DDARN O,SH.,MH.Halaman 70 Putusan Nomor 24/PIDTPK/2020/PT MKS

./2017/PT.SMR, terhitung sejaktanggal 5 Januari 2018 s/dtanggal 5 Maret 2018 ;Halaman 17 dari 54 Halaman Putusan No.2/PIDTPK/2018/PT.SMRTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :1. ATY KARNILA, S.H.dan 2. SAHRIAH, S.H., keduanya adalahAdvokat pada Kantor Advokat Konsultan Hukum ATY KARNILA &REKAN,beralamat di JI.

ABICOENGINEERING dengan Direktur Utamanya adalah Saksi ARMIN EFENDYBin Alm BANGSIR selaku Konsultan Pengawas untuk Pembangunan JalanTeluk Kadere Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan TahunHalaman 16 dari 54 Halaman Putusan No.2/PIDTPK/2018/PT.SMRAnggaran 2012 dan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang PengadaanLangsung oleh Sdr.

Bontang Lestari dinyatakan 100% olehHalaman 24 dari 54 Halaman Putusan No.2/PIDTPK/2018/PT.SMRSaksi Ir. TAVIP NUGROHO, MT selaku PPK maka pekerjaan pembangunanJalan Teluk Kadere Kel.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun;Halaman 39 dari 54 Halaman Putusan No.2/PIDTPK/2018/PT.SMR5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;7.

MAHFUD SAIFULLAH,SH.MOCHAMAD ILYAS., SH.MH.PANITERA PENGGANTI,Drs.GUSTI TAUFIK, SH.Halaman 54 dari 54 Halaman Putusan No.2/PIDTPK/2018/PT.SMR

Api 11.000 16.500.000.00 Dinasapi 0, Pendidikan Halaman 3 dari60 halaman, Putusan Nomor 22/PIDTPK/2019/PT.SMR. 2. Rumah Seni Kel. Api 6.200 6.820.000.00 Dinasapi 0, Pariwisata3. Lapangan Olah Kanaan 10.000 3.050.000.00 Kel.

Darius Sima;Halaman 23 dari60 halaman, Putusan Nomor 22/PIDTPK/2019/PT.SMR.Biaya untuk lembaga Apraissal dibayar oleh H.

SEHalaman 25 dari60 halaman, Putusan Nomor 22/PIDTPK/2019/PT.SMR.selaku Lembaga Penilai harga Tanah memberitahukan bahwa akan adapembebasan tanah oleh Pemkot Bontang dengan biaya dari pemilik tanah,selanjutnya sdr.

Asmudin Hamzah,MM);Halaman 29 dari60 halaman, Putusan Nomor 22/PIDTPK/2019/PT.SMR. Asisten Administrasi Pemerintahan (Ir.Hj.SARIFAH NURULHIDAYATI,MM); Kabag Pemerintahan (Dra Hj.

Mochamad Ilyas, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Hotma Situngkir, S.H.Halaman 60 dari60 halaman, Putusan Nomor 22/PIDTPK/2019/PT.SMR.

Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2019, NomorPRINT 01/Q.4.12/Ft.1/05/2019, terhitung sejak tanggal 6 Mei 2019 sampaidengan 25 Mei 2019;Halaman 1 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PIDTPK/2020/PT.SMR.10.11.12..

/2020/PT.SMR. de MELe1.1.31.2A 2 ode1.2.21.2.31.2.412.51.2.61.31.3.11.3.22.22.32.43.13.1.13.1.23.1.33.23.2.13.2.2Halaman 5 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PIDTPK/2020/PT.SMR.

Penjilidan 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Halaman 10 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PIDTPK/2020/PT.SMR. Bayar Tunjangan5. Pengelolaan 23.000.000,00 22.020.000,00 980.000,00Keuangan desa6.

Belanja ATK RT 9.600.000,00 9.600.000,00Honorarium Petugas12. 10.800.000,00 10.800.000,00Kebersihan45.838.828,00 45.838.828,00 Halaman 11 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PIDTPK/2020/PT.SMR.

Mochamad Ilyas, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Lilik Setiawati, S.H.Halaman 53 dari 53 halaman, Putusan Nomor 1/PIDTPK/2020/PT.SMR.

Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2016sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;Halaman 1 dari 144 halaman Putusan No.13/PIDTPK/2016/PT.SMR8.

PIDTPK/ 2016/ PT. SMR. terhitung sejak tanggal 24 Oktober2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 ;12.Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 15Nopember 2016, Nomor 111/ PEN. PIDTPK./ 2016/ PT.

S.It binENDRI CIPTONO.Halaman 15 dari 144 halaman Putusan No.13/PIDTPK/2016/PT.SMR>Pembayaran Tahap Keempat (Payment Certificate/ PC004) ;Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Ir.

Bennatin Surya CiptaHalaman 75 dari 144 halaman Putusan No.13/PIDTPK/2016/PT.SMRNomor: 553/ 04/ MK.BBSU/ DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Mei2012.3.

Bennatin Surya CiptaHalaman 97 dari 144 halaman Putusan No.13/PIDTPK/2016/PT.SMRNomor: 553/ 04/ MK.BBSU/ DISHUBKOMINFO, tanggal 21 Mei2012.3.

ZONNY MANGITUNG datang adalah untukHalaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PIDTPK/2020/PT.MKSmemberitahu bahwa telah ditetapbkan 11 kelompok tani penerima bantuanupah kerja land clearing lalu oleh saksi INTJE NAJAMUDDIN menyampaikankepada saksi Ir.

Petunjuk Tekhnis Bab III yaitu :Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PIDTPK/2020/PT.MKS1) Nomor 3.3.1 mengenai kriteria lokasi point ke8 yaitu memiliki statusyang Jelas dan tidak dalam sengketa2) Nomor 3.3.2 mengenai kriteria Petani pada point kedua yaitukepemilikan lahan usaha tani maksimal 5 Haf.

Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari paraHalaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PIDTPK/2020/PT.MKSkelompok Tani kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Baratyaitu Ir. SUPRIYATNO,MM sebagaimana tertuang dalam masingmasingBerita Acara Serah Terima tertanggal 18 Desember 2013.4.

,Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PIDTPK/2020/PT.MKS7.

Panitera Pengganti,T.T.DHalaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PIDTPK/2020/PT.MKSFirman, S.H.,M.H..UNTUK SALINAN YANG SAHPANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSARPLH. PANITERA MUDA PERDATAH. JABAL NUR AS., S.Sos., M.H.NIP. 1961 0207 199003 1 001Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PIDTPK/2020/PT.MKS

PUTUSANNomor 14/PidTPK/2021/PT SMRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkaraperkara banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:1.fo fF #Nama lengkap : Dr. Ir. WAN RATMAN, MSc. PE Bin MANSYURYUSUF, S.H.

MGRM.2 (dua) lembar dokumen Sriyadi Elly SUgeng & Rekan.Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 14/PIDTPK/2021/PT SMR13.14.15.16.Af18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.Bukti Transfer ATM BCA No.

PETRO TNCINTERNATIONAL5. 1 (Satu) bendel Foto Copy Foto buku tanah hak milik nomor 158Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 14/PIDTPK/2021/PT SMR106. 1 (satu) bendel Foto Copy Perjanjian Kerjasama Nomor 457,107.Perjanjian Kesepakatan Kerjasama(Poin 104 s/d 106 disita dari Sdr.

Petro TNC International kepada Direktur PT.MGRM;Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 14/PIDTPK/2021/PT SMRaa.bb.CC.Foto Copy Surat Komitmen dan Rencana Pembayaran Bunga AtasJaminan Tangki Timbun, No. 037.2/DIRPTCI/VIII/20 tanggal 18Agustus 2020 dari PT.

GUSTI TAUFIK, S.H.Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 14/PIDTPK/2021/PT SMR

PUTUSANNomor 39/PIDTPK/2021/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yangmengadili perkara pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Ir. AKING DJIDETempat lahir : SidrapUmur/tanggal lahir : 62 Tahun / 09 Januari 1959Jenis kelamin : laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jin.

Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMakassar sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober2021;Halaman 1 dari 158 Putusan Nomor 39/PIDTPK/2021/PT MKS9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUSADDA,SH, pada Musadda &Partners beralamat di Ruko New Zamrud, Kav C6, Jalan A.P.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 39/PIDTPK/2021/PT MKS tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan MajelisHakim untuk mengadili perkara tersebut;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMakassar Nomor 39/PID.TPK/2021/PT.MKS tanggal 21 Oktober 2021tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalammemeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;3.

DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020tanggal 12 Januari 2020 dan BUSRA EDI, S.Ip selaku staf pada Bidang PSMA danjuga selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 018/ I/ 2020 tanggal 12Januari 2020, pada kurun waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020Halaman 2 dari 158 Putusan Nomor 39/PIDTPK

per proyek/ kegiatan tersebut sebagai biayapembuatan gambar teknis, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalamrangka pelaksanaan DAK Fisik SMA tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah danPeraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah dan keterangan Ahli dari BPKP Provinsi SulawesiBarat atas nama MUHAMAD DENNY MURAPPAL yang menjelaskan terhadapHalaman 3 dari 158 Putusan Nomor 39/PIDTPK

Silahuddin;Putusan Nomor 20/PidTPK/2014/PN.TK halaman 37 dari 152 halamanBahwa konstruksi kapal pesanan sdr. Toni dan sdr.

Saksi juga tidak mengetahuiPutusan Nomor 20/PidTPK/2014/PN.TK halaman 49 dari 152 halamanapakah kayu kandis dan kayu bayur mempunyai klasifikasi sebagaibahan baku pembuatan kapal.

Puyangan Groupdan sudah selesai dilaksanakan berdasarkan dokumen yang saksiterima dari PPK pekerjaan tersebut sudah selesai 100 5 dan sudahdibayarkan;Putusan Nomor 20/PidTPK/2014/PN.TK halaman 75 dari 152 halamanBahwa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, CV.

Bin ABDUL ROHIM selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK)Bahwa rincian pekerjaan sebagai berikut:Putusan Nomor 20/PidTPK/2014/PN.TK halaman 111 dari 152 halaman No Uraian Pekerjaan Vol Sat Harga Satuan Jumlah Harga(Rp) (Rp)I.

Bin ABDUL ROHIM selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) dengan TONI SAFARI Bin SIRAJUDDIN selakuPutusan Nomor 20/PidTPK/2014/PN.TK halaman 123 dari 152 halamanDirektur CV.

PUTUSANNomor 38/PIDTPK/2021/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yangmengadili perkara pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : BUSRA EDI, S.IP.Tempat lahir : PambusuangUmur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Mei 1977Jenis kelamin : laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Saban Subi Kec. Balannipa Kab.

Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMakassar sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober2021;Halaman 1 dari 159 Putusan Nomor 38/PIDTPK/2021/PT MKS9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Oktober 2021sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;Terdakwa didampingi oleh Penasihnat Hukum MUH. YUSUF, SH. MH dan ABDULWAHAB, SH pada Kantor HUKUM MUH.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/PIDTPK/2021/PTMKS tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untukmengadili perkara tersebut;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMakassar Nomor 38/PID.TPK/2021/PT.MKS tanggal 21 Oktober 2021 tentangpenunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksadan mengadili perkara ini di tingkat banding;3.

AKING DJIDE selaku Tim Fasilitator Dana AlokasiKhusus (DAK) Fisik Bidang PSMA tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala DinasHalaman 2 dari 159 Putusan Nomor 38/PIDTPK/2021/PT MKSPendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor 002.01.01/ 016/ I/ 2020tanggal 10 Januari 2020, pada kurun waktu Bulan Januari 2020 sampai dengan bulanJuli 2020 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat diKantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat atau setidaktidaknya pada

HARYANTO, CA. yang menjelaskan Pelaksanaan ataspembayaran sebesar 3% dari nilai per proyek/ kegiatan tersebut sebagai biayapembuatan gambar teknis, RAB, RKS, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalamrangka pelaksanaan DAK Fisik SMA tidak sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah danPeraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang PedomanHalaman 3 dari 159 Putusan Nomor 38/PIDTPK/2021/PT MKSPengelolaan Keuangan Daerah dan keterangan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banjarmasin Nomor : 14/PIDTPK/2011/PT.BJM. tanggal 17 November2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut ;2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin tanggal 12 September2011 Nomor : O1/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan Bandingtersebut ;3 Menetapkan

No. 2159 K/Pid.Sus/201218 Nomor : 14/PIDTPK/2011/PTBjm Tanggal 17 Nopember 2011, hal ini menurutPendapat Kuasa Hukum Terdakwa adalah termasuk adanya suatu peraturan hukum tidakditerapkan oleh Majelis Hakim atau Majelis Hakim menerapkan suatu peraturan hukumtidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum AcaralPidana), sehingga Putusan Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PIDTPK/2011/PTBjm Tanggal 17 Nopember 2011, harus dibatalkan ;Bahwa untuk memahami secara substansial

/2011/PTBjm Tanggal 17 November 2011, dengan dasar alasanbahwa Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin Tidak Menerapkan Peraturan Hukum AtauMenerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya ;Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut UndangUndang Bahwa Putusan Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PIDTPK/2011/PTBjmTanggal 17 Nopember 2011 adalah putusan yang cacat hukum karena Majelis HakimPengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya, telah mengambil alihPertimbangan Hukum Majelis

Syafruddin Bin Ahmad telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya menurutketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidanadidalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PIDTPK/2011/PT.Bjm tanggal 17 November 2011, diuraikan juga pertimbangan hukumterbukti atau tidak terbuktinya melanggar Pasal 65 ayat (1) Kitab UndangUndang HukumPidana, tetapi nyatanya pertimbangan hukum mengenai Pasal 65 ayat (

1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana sama sekali tidak dicantumkan dalam Putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut ;Menurut Pendapat Kuasa Hukum Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2)Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, mengakibatkan Putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PIDTPK/2011/PT.Bjm tanggal 17November 2011 Batal Demi Hukum ; Ad.2 Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak

Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan Kota Agung.Putusan Nomor 19/PidTPK/2014/PNTK halaman 7 dari 144 halaman26Zl28293031BD,33Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/1/KPL.KTA10.

Talia Adi Yaksa Jaya, di gugurkan.Putusan Nomor 19/PidTPK/2014/PNTK halaman 31 dari 144 halamanBahwa Hasil Evaluasi dan klarifikasi yang dilaksanakan Panitia,mengusulkan CV.

Purwanto, SP (saksi), Tobing Sutomo, A.Pi, Sulasno;Putusan Nomor 19/PidTPK/2014/PNTK halaman 53 dari 144 halamanBahwa tim pemeriksa barang dan jasa melakukan pemeriksaan terhadapkegiatan pengadaan kapal atas perintah PPK (Affandi) yangmemberitahukan bahwa rekanan (CV.

Puyangan Group dan sudah selesaidilaksanakan berdasarkan dokumen yang saksi terima dari PPK pekerjaantersebut sudah selesai 100 5 dan sudah dibayarkan;Putusan Nomor 19/PidTPK/2014/PNTK halaman 71 dari 144 halamanBahwa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut, CV.

Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan Kota Agung.Putusan Nomor 19/PidTPK/2014/PNTK halaman 141 dari 144 halaman343536373839404142434445464748Sertifikat Kesempurnaan nomor:PK.650/1/3/KPL.KTA10.

Anak dari Samuel Ngampun(alm) membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 9/PIDTPK/2019/PT.SMR. tanggal24 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum danTerdakwa/Penasihat Hukum:;2.

Terdakwa tersebut secara formal dapatditerima;:Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, oleh karena judex facti/Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor9/PIDTPK

penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan adalah wewenang judex facti dan tidak tunduk padapemeriksaan tingkat kasasi;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judexfacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor9/PIDTPK

Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa TINUS, SEanak dari SAMUEL NGAMPUN Alm tersebut: Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 9/PIDTPK

DUL AZIS MM bin MATRAWI berupa :nomor 1 sampai dengan nomor 16;Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PIDTPK/2017/PT SMRtanggal 10 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri

Putusan Nomor 2796 kK/Pid.Sus/2017dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbuktibersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PIDTPK/2017/PT SMRtanggal 10 Agustus 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor

Putusan Nomor 2796 K/Pid.Sus/2017Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PIDTPK/2017/PT SMRtanggal 10 Agustus 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PN Smr tanggal 30 Mei 2017 tersebut;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan Terdakwa WAHYUNI binti MISRADI terbukti

Dul Azis MM bin Matrawi berupabarang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 16;selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 15/PIDTPK/2017/PT SMR tanggal 10 Agustus 2017;Tetap terlampir dalam berkas perkara;7.