Ditemukan 96 data
Anjasra Karya, SH
Terdakwa:
Ruslan Bin Anang Enggok
22 — 13
miliknya, menyimpan,menyembunyikan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna stanlisbergagang kayu warna coklat dengan panjang kesleuruhan 20 (dua puluh)cm yang dibalut dengan kertas dan plastic warna putih perbuatan tersebutdilakukan dengan caracara sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermuladari laporanmasyarakat ke Kepolisian Sektor Sanga Desa yang menginformasikan seringterjadi tindakan punggutan
29 — 14
memilikihubungan darah antara penggugat dengan Tergugat dan sebagaiwarganegara yang baik dan taat akan kewajiban membayar pajak hinggatahun 2007 secara rutin Penggugat masih tetap melakukan kewajibanuntuk membayar pajak, akan tetapi setelah tahun 2007 Penggugat tidaklagi menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas tanah tersebut;Bahwa setelah Penggugat menelusuri di Kantor Pelayanan Pajak PratamaGianyar termasuk yang mewilayahi Kabupaten Karangasem pada saat itu,ternyata yang membidangi masalah punggutan
SPPT PBB telah bubardan sekarang sepenuhnya telah diserahkan kepada Turut Tergugatsebagai instansi yang menangani masalah punggutan SPPT PBB.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BASTIAN M SINAGA, ST bin M.E SINAGA
107 — 131
MTP) dan Bendahara Pengeluaran(YONISMAN, S.Sos).Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani olehDirektur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST)dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNomor 855/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL.
MTP) dan BendaharaPengeluaran (YONISMAN, S.Sos).Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani olehDirektur Utama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST)dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNomor 856/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL.
MTP).Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KonsultanPengawas (lr. RASYIDIN. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran(YONISMAN, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNomor 893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL.
Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KonsultanPengawas (lr. RASYIDIN. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran(YONISMAN, S.Sos).g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNomor 893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan BedaharaPengeluaran (YONISMAN, S.Sos).h.
99 — 42
Bahwa selain Terdakwa = melakukanpemerasan dan punggutan liar,Terdakwa juga melakukan penghinaandan perbuatan tidak menyenanganterhadap diri Saksi 1, bentukpenghinaan dan perbuatan tidakmenyenangkan yang dimaksud adalahpada akhir Juni 2010 #=Terdakwamelakukan penggerebekan danmendapatkan = Saksi sedang berduandengan Lettu9 Inf.Wayan Sudiana dikamar dan masih diakhir Juni 2010,Terdakwa datang menemui Saksi 1dirumah dan meminta Saksi 1 untukmenandatangani Berita AcaraPemeriksaan (BAP) dari Korem 161
Bahwa setelah menyerahkan surat PEB Saksibiasanya memberi uang secara ikhlas sebagai uangrokok dan tidak ada punggutan dilakukan oleh pihakintel Kodim 1618/TTU.12Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidanganmeskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secarasah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tugaskhusus dan atas persetujuan Terdakwa dan Oditurmaka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakandari BAP penyidik yang
91 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
MTP) dan BendaharaPengeluaran (YONISMAN, S.Sos):Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatandan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (BASTIAN MSINAGA.
Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tanganioleh Konsultan Pengawas (Ir. RASYIDIN. M.Eng) dan BedaharaPengeluaran (YONISMAN, S.Sos);g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Nomor 893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL.ST) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos);h.
Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tanganioleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin. M.Eng) dan BedaharaPengeluaran (Yonisman, S.Sos);g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Nomor 893/SPPLS/PrasjalTarkim/XII2012 tanggal 28Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST)dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos):h.
Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani olehHal. 150 dari 163 hal. Put. Nomor 293 K/Pid.Sus/2017Direktur Utama PT Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) danBendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos):Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Nomor 856/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal.
Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani olehKonsultan Pengawas (lr. Rasyidin M.Eng) dan BedaharaPengeluaran (Yonisman, S.Sos);g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa Nomor 893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal ST)dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);h.
ESTHER HUTAURUK, SH
Terdakwa:
AGUS
66 — 14
Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap M.Ali besertabarang bukti berupa Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakanuang hasil pemerasan (uang punggutan liar);" Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa,Terdakwa melarikan diri sehingga saksi hanya dapat menangkap M.Aliterlebih dahulu;.
116 — 32
Tahap kedua saksi tidak tahu karena saksi tidak menerima dananya; Bahwaa saksi tidak mengetahui termasuk salah seorang penerima bantuankemudian saksi diberitahu oleh suami saksi (RUSTAM) bahwa saksidipanggil ke Bank BRI Unit Tambu untuk menerima dana bantuan bedahrumah tersebut oleh Bapak HARUN SUPU; Bahwa dalam penyaluran dana bantuan bedah rumah di Desa Tambu T.A.2012, ada dilakukan pemotongan / punggutan dana oleh terdakwa ABD.AJIS A. LARESSA bersama saksi KASMAN Hi.
Unit Tambu; Bahwa JINDA (isteri Kepala Desa Tambu) meminta KTP saksi dan isterisaksi, namun saksi tidak menanyakan digunakan untuk apa KTP tersebut; Bahwa dalam penyaluran dana bantuan bedah rumah di Desa Tambu T.A.2012, ada dilakukan pemotongan / punggutan dana oleh Terdakwa ABD.AJIS A. LARESSA bersama saksi KASMAN Hi.
Menerima dan mengkompilasi laporan dari KPB untuk kemudiandisampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui adanya pemotongan danabantuan bedah rumah di Desa Tambu dari dana APBN T.A. 2012 dan barumengetahuinya setelah pencairan tahap kedua dana bantuan bedah rumahdari masyarakat penerima bantuan bedah rumah bahwa ada dilakukanpemotongan / punggutan dalam penyaluran dana bantuan bedah rumah diDesa Tambu sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah
Donggala T.A.2012 dan baru mengetahuinya setelah pencairan tahap kedua danabantuan bedah rumah dari masyarakat penerima bantuan bedah rumahbahwa ada dilakukan pemotongan / punggutan dalam penyaluran danabantuan bedah rumah di Desa Tambu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratusribu Rupiah) pada saat pencairan dana tahap pertama, dan yang melakukanpemotongan adalah Ketua UPK terdakwa ABD. AJIS A. LARESSA bersamasaksi KASMAN H.
KetuaKelompok Dua : Saudara AMIR.Bahwajumlah orang perkelompoknya antara 10 s/d 12 orang;Bahwa tidak ada dilakukan pemotongan / punggutan dalam penyalurandana bantuan bedah rumah di Desa Tambu dari dana APBN dan APBDKab. Donggala TA 2012;Bahwa terdakwa yang memasukkan uang bedah rumah tersebut ke dalamamplop putih dan pada setiap amplop putih tersebut berisi uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) setelah itu terdakwa menyegel kemudianmeneyrahkan kepada Hj.
931 — 595 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
Nomor 302 K/Pid.Sus/2017Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatandan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian MSinaga.
MTP) dan Bendahara Pengeluaran(Yonisman, S.Sos);Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatandan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian MHal. 100 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017Sinaga.
MTP) danBendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatandan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian MSinaga.
MTP);Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tanganioleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. RASYIDIN. M. Eng Bin ZAINUL ABIDIN
77 — 24
MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman,S.Sos).Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh DirekturUtama PT. Adiguna Mandir (Bastian M Sinaga. ST) dan BendaharaPengeluaran (Yonisman, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor856/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember 2012 yangditanda tangani oleh PPTK (Emrizal.
MTP).Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani olen Konsultan Pengawas(Ir. Rasyidin. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor893/SPPLS/PrasjalTarkim/XIl2012 tanggal 28 Desember 2012 yangditanda tangani oleh PPTK (Emrizal.
Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani olehDirektur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) danBendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNomor 855/SPPLS/Prasjaltarkim/XII2012 tanggal 28 Desember 2012yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal.
MTP).Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KonsultanPengawas (Ir. Rasyidin. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman,S.S0s).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNomor 893/SPPLS/PrasjalTarkim/XII2012 tanggal 28 Desember 2012yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Ir. FIRMAN DALIL, MTP
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : EMRIZAL, ST
91 — 44
MTP) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN,S.Sos).Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh DirekturUtama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan BendaharaPengeluaran (YONISMAN, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor855/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember 2012 yangditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL.
MTP) dan Bendahara Pengeluaran(YONISMAN, S.Sos).Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh DirekturUtama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan BendaharaPengeluaran (YONISMAN, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor856/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember 2012 yangditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL.
MTP).Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas(Ir. RASYIDIN. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember 2012 yangditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL.
MTP).Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KonsultanPengawas (Ir. RASYIDIN. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran(YONISMAN, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNomor 893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL.
31 — 5
warung milik terdakwa tersebut adalahtempat umum yang biasa dikunjungi oteh orang yang akanminum kopi dan pada saat sesama orang yang datang untukminum kopi tersebut sering melakukan perjudian jenis' remidengan taruhan sejumlah uangMenimbang, bahwa Terdakwa selaku permilik warung tidakpernah melarang warung miliknya digunakan untuk bermainjudi karena warung terdakwa menjadi ramai dandagangannya berupa kopi serta makanan kecil menjadi lakuterjual nmamun terdakwa tidak menerima uang cuk atau14uang punggutan
PRAYITNO, SH., MH
Tergugat:
1.BUPATI SIDOARJO
2.KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SIDOARJO
3.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO
75 — 15
Perludiketahui oleh Penggugat, justru adanya pelaksanaan parkir secaraberlangganan yang diterapkan pada pemanfaatan tepi jalan umum maupunditempat khusus parkir angka kebocoran punggutan retribusi parkir Sudahditekan dan hasil dari penerimaan retribusi parkir secara berlangganansecara jelas masuk dalam pendapatan asli daerah yang tercantum dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, hal inisangatlah berbeda apabila pungutan retribusi parkir secara langsung (tidakberlangganan)
Perlu diketahui oleh Penggugat, pelaksanaan parkirsecara berlangganan ditujukan pada setiap kendaraan yang memanfaatkantepi jalan umum ataupun parkir khusus hal ini secara jelas juga terurai dalamPeraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentangpenyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo sehingga punggutan parkiryang dilakukan di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dimaksudselanjutnya dialinkan menjadi secara berlangganan agar tidak terjadikebocoran pendapatan dari sektor parkir
Parkir melakukan pungutan ditempatdimaksud maka tindakan Juru Parkir secara hukum yang masuk kategoriadanya perbuatan melawan hukum atau dalam arti melanggar PeraturanDaerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 ;Pandangan Penggugat terkait penggunaan karcis sebagai pengantipelaksanaan parkir secara berlangganan yang selanjutnya karcis dimaksudditunjukkan kepada Juru Parkir, apakah hal tersebut bisa memberikanjaminan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh JuruParkir untuk melakukan punggutan
107 — 50
Perda Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007 pada Pasal 12 Ayat (1)Rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan dan belanjaDesa, punggutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersamaBadan Pemusyawaratan Desa (BPD), sebelum ditetapkan oleh KepalaDesa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh kepala desakepada Bupati dengan diketahui camat untuk dievalusi;Bahwa Peraturan Desa Air Seruk Nomor : 02 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang
Perda Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007 pada Pasal 12 Ayat (1)Rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan dan belanjaDesa, punggutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersamaBadan Pemusyawaratan Desa (BPD), sebelum ditetapkan oleh Kepaladesa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh kepala desa kepadaBupati dengan diketahui camat untuk dievalusi; Bahwa Peraturan Desa Air Seruk Nomor : 02 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012 tentang
Nomor: 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukandan mekanisme penyusunan peraturan desa Pasal 10 ayat (1) RencanaPeraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES),pungutan dan penataan ruang yang disetujui bersama dengan BPDsebelum ditetapbkan oleh Kepala Desa paling lama 3 hari disampaikanoleh Kepala Desa Kepada Bupati / Walikota untuk dievalusi;Perda Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2007 pada Pasal 12 Ayat (1)Rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan dan belanjaDesa, punggutan
119 — 53
Bahwa sebagaiamana gugatan aquo yang diajukan Penggugat terhadapTergugat awal hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalahhanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yakniPerjanjian Kerja Sama Punggutan Hasil Hutan Nomor : 176/89 tanggal 16Juni 1989 yang dibuat dihadapan Soebagio Ronoatmodjo.
SH NotarisdiJakarta, yang berdasarkan pasal 7 Perjanjian Kerja Sama Punggutan HasilHutan Nomor : 176/89, tersebut dengan tegas menyebutkan PihakPihaktelah memilih tempat yang umum dan tetap tentang segala akibat yang timbuldari Perjanjian; Kerja Sama ini di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri diJakarta Pusat ( Bukti T1 );2.
96 — 53
Menyalahgunakan barangbarang, uang atau suratsurat berharga milik UPK;> Bahwa setelah berakhirnya program PNPMMP pada bulan Desember 2014 tidakada alokasi dana untuk Program sehingga tidak ada punggutan 2% dari Alokasidana PNPMMP dan tidak dilakukan lagi penagihan terhadap kelompok simpanpinjam perempuan yang masih menunggak, sehingga tidak ada lagi punggutan75% dari jasa pengembalian pinjaman sehingga terdakwa mengambil dari saldoyang terdapat pada rekening operasional UPK sejak tahun 2015 sampai
Menyalahgunakan barangbarang, uang atau suratsurat berharga milik UPK;Bahwa setelah berakhirnya program PNPMMP pada bulan Desember 2014 tidakada alokasi dana untuk Program sehingga tidak ada punggutan 2% dari Alokasidana PNPMMP dan tidak dilakukan lagi penagihan terhadap kelompok simpanpinjam perempuan yang masih menunggak, sehingga tidak ada lagi punggutan75% dari jasa pengembalian pinjaman sehingga terdakwa mengambil dari saldoyang terdapat pada rekening operasional UPK sejak tahun 2015 sampai
88 — 15
Desember 2012 terdapat 38 (tigapuluh delapan) guru penerima bantuan yang seharusnya menerima senilai Rp.972.992.500, (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilanpuluh dua ribu lima ratus Rupiah) tetapi diterima sebesar Rp. 742.782.455,(tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empatratus lima puluh lima Rupiah) karena dilakukan pemotongan sebesar Rp.230.210.045, (dua ratus tiga puluh juta dua ratus sepuluh ribu empat puluhlima Rupiah);Bahwa dalam melakukan punggutan
Tojo UnaUna pada Tahun 2009 s/dTahun 2012 yang telah melakukan punggutan atau pemotongan dana tunjangankhusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011 dan tahun2012 sebesar Rp. 486.613.284, (empat ratus delapan puluh enam juta enamratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah), sebagaimanadinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR26/PW19/5/2013tanggal 12 Desember 2013 tentang Laporan Hasil Audit
Tojo UnaUna pada Tahun 2009 s/dTahun 2012 yang telah melakukan punggutan atau pemotongan dana tunjangankhusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011 dan tahun2012 sebesar Rp. 486.613.284, (empat ratus delapan puluh enam juta enamratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah), sebagaimanadinyatakan dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR26/PW19/5/2013tanggal 12 Desember 2013 tentang lLaporan Hasil Audit
Tojo UnaUna padaTahun 2009 s/d Tahun 2012 telah melakukan punggutan atau pemotongan danatunjangan khusus daerah terpencil (Gudacil) anggaran tahun 2009, 2010, 2011dan tahun 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,terdakwa selaku Sekretaris Pengelola Tunjangan Pendidikan dan TenagaKependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.
35 — 5
Rp.40.000.000, sehingga uang kontrak tersebutdiperhitungkan sebesar = 3 (Tahun) x 40.000.000, x 3 (Ruko) =360.000.000, (Tiga ratus enam puluh juta rupiah).. 1 (satu) unit rumah tinggal yang terletak di Jalan Batu KucingTanjungpinang yang disewakan/dikontrakkan sejak tahun 1998 s/d2010 yang menurut perhitungan Punggutan seluruhnya berjumlahRp.80.000.000, (Delapan puluh juta rupiah), dan keseluruhan uangsewa tersebut dikuasai oleh Tergugat dengan perincian sebagaiberikut:Tahun 1998 s/d 2000 dikontrakkan
78 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan Surat Edaran tersebut, Terdakwa selaku BendaharaPenerima memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :Bendahara Penerima setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatansebagai bendahara harus mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)pada kantor pelayanan pajak setempat serta membuka rekening atasjabatan pada Bank Presepsi untuk menampung dan menyetorkan PNBPkepada rekening kas Negara ;Pembukaan rekening tersebut diaporkan kepada KPPN setempat untukmendapatkan persetujuan ;Menerima penyetoran punggutan
berdasarkan Surat Edaran tersebut, Terdakwa selaku BendaharaPenerima memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : Bendahara Penerima setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatansebagai bendahara harus mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)pada kantor pelayanan pajak setempat serta membuka rekening atasjabatan pada Bank Presepsi untuk menampung dan menyetorkan PNBPkepada rekening kas Negara ; Pembukaan rekening tersebut diaporkan kepada KPPN setempat untukmendapatkan persetujuan ; Menerima penyetoran punggutan
No. 1312 K/PID.SUS/2016Menerima penyetoran punggutan PNBP dan Pembantu BendaharaPenerimaan STNK, BPKP, TNKB, Mutasi Keluar dan Simulator ;Menyetorkan pungutan PNBP dan pembantu bendahara penerimaan kekas Negara melalui Bank Presepsi dengan Surat Setoran Bukan Pajak ;Bendahara penenimaan wajib menyetorkan PNBP diterima paling lambat1 (satu) hari kerja benikutnya ke rekening kas Negara, apabila hariberikutnya adalah hari libur maka akan disetorkan pada hari selanjutnya ;Setiap akhir bulan apabila terdapat
204 — 80
MTP) dan Bendahara Pengeluaran (YONISMAN,S.S0s).Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dansebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh DirekturUtama PT. ADIGUNA MANDIRI (BASTIAN M SINAGA. ST) dan BendaharaPengeluaran (YONISMAN, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor855/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember 2012 yangditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL.
MTP).Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas(Ir. RASYIDIN. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (YONISMAN, S.Sos).Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember 2012 yangditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL.
ST) dan Bedahara Pengeluaran (sayasendiri).Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KonsultanPerencana (lr. MARTIOS ALIUS) dan Bedahara Pengeluaran (sayasendiri).Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK,Konsultan Perencana, KPA (lr. FIRMAN DALIL.
ST) dan Bedahara Pengeluaran (saya sendiri).Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KonsultanPengawas (lr. RASYIDIN. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (sayasendiri).Kwitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK,Konsultan Pengawas, KPA (lr. FIRMAN DALIL.
Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainyatanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KonsultanPengawas (Ir. RASYIDIN. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran(YONISMAN, S.Sos).g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan JasaNomor 893/SPPLS/PRASJALTARKIM/XII2012 tanggal 28 Desember2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan BedaharaPengeluaran (YONISMAN, S.Sos).h.
80 — 46
berdasarkan Surat Edaran tersebut, terdakwaselaku Bendahara Penerima memiliki tugas dan fungsisebagai berikut :e Bendahara Penerima setelah menerima Surat KeputusanPengangkatan sebagai bendahara harus mengurusNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor pelayananpajak setempat serta membuka rekening atas jabatanpada Bank Presepsi untuk menampung dan menyetorkanPNBP kepada rekening kas Negara.Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPNsetempat untuk mendapatkan persetujuan.Menerima penyetoran punggutan
berdasarkan Surat Edaran tersebut, terdakwaselaku Bendahara Penerima memiliki tugas dan fungsisebagai berikut :e Bendahara Penerima setelah menerima Surat KeputusanPengangkatan sebagai bendahara harus mengurusNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor pelayananpajak setempat serta membuka rekening atas jabatanpada Bank Presepsi untuk menampung dan menyetorkanPNBP kepada rekening kas Negara.e Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPNsetempat untuk mendapatkan persetujuan.e Menerima penyetoran punggutan
LingkunganPOLRI, tanggal 13 Juli 2010, terdakwa selakubendahara penerimaan mempunyai tugas danfungsi sebagai berikut :Bendahara Penerima setelah menerima Surat KeputusanPengangkatan sebagai bendahara harus mengurus NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor pelayanan pajaksetempat serta membuka rekening atas jabatan pada BankPresepsi untuk menampung dan menyetorkan PNBP kepadarekening kas Negara ;Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPNsetempat untuk mendapatkan persetujuan ;Menerima penyetoran punggutan
tanggal 13 Juli 2010, terdakwa selaku bendaharapenerimaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :1) Bendahara Penerima setelah menerima Surat KeputusanPengangkatan sebagai bendahara harus mengurus NomorPokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor pelayanan pajaksetempat serta membuka rekening atas jabatan pada BankPresepsi untuk menampung dan menyetorkan PNBP kepadarekening kas Negara ;2) Pembukaan rekening tersebut dilaporkan kepada KPPNsetempat untuk mendapatkan persetujuan ;3) Menerima penyetoran punggutan