bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.Bahwa SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/101.a/2012tersebut, nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 94, yang berbunyipemegang IUP dan IUPK

Pasal 138 UU No. 4/2009 mengatur:Hak atas IUP, IPR, dan IUPK bukan merupakan pemilikan hakatas tanah.Terlihat jelas bahwa walaupun Penggugat sudah memiliki berbagai macamizin pertambangan, termasuk IUPOP No. 503/2018 yang BARUDITERBITKAN pada tahun 2018, hal tersebut tidak serta merta menjadikanPenggugat sebagai penguasa atas lahanlahan yang telah ditetapbkan dalamizin tersebut.

IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Pernanyjian;d. IPR;e. SIPB;izin penugasan;PhIzin Pengangkutan dan Penjualan;IUJP; danIUP untuk Penjualani;a> 7Berdasarkan bunyi ketentuan di atas maka kKewenangan pemberian izinusaha pertambangan telah berubah yang pada mulanya berdasarkan UU23/2014 merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi denganterbitnya UU 3/2020 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

mengusahakan hasil hutanberupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidakmengurangi fungsi pokoknya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Izinpemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenangyang terdiri dari:a. izin usaha pemanfaatan Kawasan (IUPk

penebangan, permudaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidakmengurangi fungsi pokoknya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bah wa IzinHalaman 144 dari 159 Putusan Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Sdwpemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenangyang terdiri dari:a. izinusahapemanfaatan Kawasan (IUPK

ketiga.Mendapat konfirmasi HPS dari pihak ketigaMembuat dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMengundang pihak yang telah terpilih sebagai pihak yangmengadakan barang dan jasa yang telah ditetapkanMenerima dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMemeriksa administrasi (Surat penawaran, perizinan yang meliputiNPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernah masukblacklist, Surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun,IUP, IUPK

ditandangani oleh PPK= Membuat kontrak.Bahwa Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pengadaan barang danjasa yaitu antara lain : surat penawaran, surat kuasa dari pimpinanperusahaan yang dibuat oleh notaris apabila bukan pimpinan perusahaanyang melakukan penawaran pengadaan barang dan jasa, perizinan yangmeliputi NPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernahmasuk blacklist, surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun, IUP,IUPK

ketiga.Mendapat konfirmasi HPS dari pihak ketigaMembuat dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMengundang pihak yang telah terpilih sebagai pihak yangmengadakan barang dan jasa yang telah ditetapkanMenerima dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMemeriksa administrasi (Surat penawaran, perizinan yang meliputiNPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernah masukblacklist, Surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun,IUP, IUPK

ditandangani oleh PPK= Membuat kontrak.Bahwa Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pengadaan barang danjasa yaitu antara lain : surat penawaran, surat kuasa dari pimpinanperusahaan yang dibuat oleh notaris apabila bukan pimpinan perusahaanyang melakukan penawaran pengadaan barang dan jasa, perizinan yangmeliputi NPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernahmasuk blacklist, surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun, IUP,IUPK

dan mengusahakan hasil hutanberupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan,pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidakmengurangi fungsi pokoknya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Izinpemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenangyang terdiri dari:a. izinusahapemanfaatan Kawasan (IUPK

Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan Penambangan;2. Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan Penambangan kepada perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup;3.

lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan;- Bahwa dokumen studi kelayakan yang sudah mendapatkan persetujuan pemberi IUP, dokumen rencana penambangan yang telah mendapatkan persetujuan. dan IUP Operasi Produksi;- Bahwa sesuai Pasal 117 UU No.4 Tahun 2009 mengatur bahwa, Suatu IUP berakhirkarena: a. dikembalikan; b. dicabut; atau c. habis masa berlakunya;- Bahwa Pasal 120 UU No.4 Tahun 2009 mengatur bahwa, "dalam hal jangka waktu yangditentukan dalam IUP dan IUPK

telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapitidak memenuhi persyaratan, IUP dan IUPK tersebut berakhir";- Bahwa filosofi dari perizinan adalah sebagai berikut: - Pejabat administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya dilandasi oleh suatu wewenang yang sah yang diberikan oleh UU No.4 Tahun 2009 jo.

Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;Menimbang, bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian

ketiga.Mendapat konfirmasi HPS dari pihak ketigaMembuat dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMengundang pihak yang telah terpilih sebagai pihak yangmengadakan barang dan jasa yang telah ditetapkanMenerima dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMemeriksa administrasi (Surat penawaran, perizinan yang meliputiNPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernah masukblacklist, Surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun,IUP, IUPK

ditandangani oleh PPKMembuat kontrak.Bahwa Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pengadaan barang danjasa yaitu antara lain : surat penawaran, surat kuasa dari pimpinanperusahaan yang dibuat oleh notaris apabila bukan pimpinan perusahaanyang melakukan penawaran pengadaan barang dan jasa, perizinan yangmeliputi NPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernahmasuk blacklist, Surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun, IUP,IUPK

ketiga.Mendapat konfirmasi HPS dari pihak ketigaMembuat dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMengundang pihak yang telah terpilih sebagai pihak yangmengadakan barang dan jasa yang telah ditetapkanMenerima dokumen penawaran pengadaan barang dan jasaMemeriksa administrasi (Surat penawaran, perizinan yang meliputiNPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernah masukblacklist, Surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun,IUP, IUPK

ditandangani oleh PPKMembuat kontrak.Bahwa Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan pengadaan barang danjasa yaitu antara lain : surat penawaran, surat kuasa dari pimpinanperusahaan yang dibuat oleh notaris apabila bukan pimpinan perusahaanyang melakukan penawaran pengadaan barang dan jasa, perizinan yangmeliputi NPWP, pajak 3 bulan terakhir, surat pernyataan tidak pernahmasuk blacklist, Surat pernyataan kesanggupan mematuhi aturan, suratpengalaman bagi perusahaan yang sudah berdiri selama 3 tahun, IUP,IUPK

MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa Syarief Hidayat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama sama Merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan.

MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa Subandi bin Abdul Khoni, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara Bersama sama Merintangi atau Mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan.

Selain itu jasapertambangan operasi produksi dilarang melakukan kegiatan dibidangpenjualan dan dalam pasal 90 UndangUndang No.4 Tahun 2009menyatakan pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atauseluruh tahapan usaha pertambangan baik kegiatan explorasi maupunkegiatan produksi.Pertimbangan majelis arbiter mengenai Pasal 2.1 yang didefinisikansebagai jasa Penunjang yang berkaitan dengan Pertambangansehingga ketentuanketentuan yang terkait jasa pertambangan dapatdiperlakukan dalam perkara ini.

Akib Firdaus, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama sama Merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

kewajibanpenerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nolpersen).(3) Ketentuan...SK No 050722 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 222 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan tertentusebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 162Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatanusaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK