Ditemukan 487 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-11-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 32/PID.SUS-TPK/2015/PT PBR Tanggal 7 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ROY MODINO, SH
Pembanding/Terdakwa : MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Als VETI Binti H.MAZLAN MAJID Diwakili Oleh : Wismar Harianto, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Als VETI Binti H.MAZLAN MAJID Diwakili Oleh : Wismar Harianto, SH.MH
96 — 40
Pembanding/Terdakwa : MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Als VETI Binti H.MAZLAN MAJID Diwakili Oleh : Wismar Harianto, SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Als VETI Binti H.MAZLAN MAJID Diwakili Oleh : Wismar Harianto, SH.MH
96 — 40
Bahwa saksi Zaimar mengusulkan bantuan biaya tugas belajar S2kepada terdakwa dimana saksi Zaimar menjelaskan kepada terdakwabahwa telah menyelesaikan program pasca Sarjana prodi Pendidikan IlmuPengetahuan Sosial di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengannomor ijazah :07058093 tanggal 23 Agustus 2011 namun terdakwamengatakan kepada saksi .Zaimar ,"Saya akan mencoba mengusahakankarena masih ada dana sisipan untuk bantuan tugas belajar kemudiansaksi Zaimar mengusulkan bantuan biaya pendidikan
Upload : 10-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/PID.SUS/2010 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; DR. Siti Nuraini Arief, SP.Kj binti Munadji
92 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agenda sisipan tangal 02 Pebruari 2005 sampai dengan 19 April2007.6. Agenda kartu sehat tanggal 01 Juni 2002 sampai dengan 26Nopember 2002. 1. Surat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik DepartemenKesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.03.03.1.1.4060tanggal 16 September 2005 perihal Permintaan lsian FormVerifikasi RS / BP4 / BKMM Defisit.2.
Register : 15-04-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 03-09-2021
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 38-K/PM.I-02/AL/IV/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 — Lirik Biyanto, Koptu Mar NRP 83553.
326 — 247
326 — 247
Pasal 40 Angka 5 Pasal23A UndangUndang Cipta Kerja yang berbunyi sebagaiberikut:Ayat 1), Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilirtanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentianusaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaanPemerintah Pusat.Ayat 2), Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksiadministratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.Berdasarkan penggantian, perubahan dan sisipan
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
99 — 23
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
99 — 23
Bahwa berkaitan dalil dalil pemohon pasal 110A dan Pasal 110 BUndang undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja yangmerupakan pasal sisipan dari pasal 110 di dalam ketentuanPeralinan BAB XI Undang undang Nomor 18 tahun 2013 TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan. Pasal 110A dan Pasal110B di Undang undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerjamengatur Ketentuan Kehutanan.
Putus : 13-01-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 103/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 13 Januari 2014 — HENY NURCAHYANTI Binti SAMIN ;
53 — 19
53 — 19
Yasinan sejumlah Rp476.500.000,00.e Selisih dana SPP yang berasal dari tambahan/ sisipan namanama baru pada6 (enam) proposal, yaitu : Kel. Kenanga , Kel. Kenanga Il, Kel. Katering, Kel.Yasinan RT. 3/4, Kel. Arisan RT. 3/3, Kel.
Register : 17-03-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb Tanggal 12 Agustus 2016 — AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE
95 — 39
95 — 39
sebesar Rp.1.034.000.000,(satu milyar tiga puluh empat ribu rupiah) yang didalamnya ada Rp.9.000.000, (sembilan juta rupiah) sebagai sisipan harga tanah milik Sdr.MICHAEL YESAYAS dengan luas 20m X 20m atau 400 m? (empat ratusmeter persegi) serta Rp. 1.650.000, (satu juta enam ratus lima puluh riburupiah) yang diterima sebagai penjualan tanah dari MICHAEL YESAYASpada tanggal 18 Juni 2001, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribaditerdakwa bersama Almh.
Register : 01-02-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 37/Pid.Sus-LH/2018/PN Sak Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum:
TIYAN ANDESTA, SH., MH.
Terdakwa:
SUPENDI BIN ALM SUMITO
371 — 173
TIYAN ANDESTA, SH., MH.
Terdakwa:
SUPENDI BIN ALM SUMITO
371 — 173
Informasi yang kami peroleh disini tanaman sawitnyaberumur 3 tahun dan ada juga sisipan. Yang terbakar pada area iniberupa bekas rumbukan sementara kondisi tanaman sawitnya kurangbaik.
Putus : 25-07-2011 — Upload : 23-04-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 57/Pid.Sus/2011/PT.Smg Tanggal 25 Juli 2011 — ADI BUNTARAN,SH. Bin KASDI, dkk
73 — 26
73 — 26
------------------------Per tanggal 1 Juni 2004 s/d 31 Januari 2005; -------------------------------- Agenda masuk (umum) tahun 2005 mulai tanggal 1 Januari 2005 s/d 18 September 2006;---------------------------------------------------------------------- Agenda keluar tanggal 3 Januari 2005 s/d 31 Agustus 2005; ------------------ Agenda keluar tanggal 1 September 2005 s/d 4 Juli 2006; --------------------- Agenda keringanan tanggal 24 Juni 2002 s/d 24 Mei 2005; -------------------- Agenda sisipan
Register : 23-12-2009 — Putus : 13-12-2010 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN Tanggal 13 Desember 2010 — H. Rakiman dkk Lawan H. Sulaiman Harahap dkk
101 — 57
101 — 57
SwakelolaSewakelola dapat dilaksanakan apabila PT dapat menyelesaikan pekerjaandilapangan antara lain :a) Sisipan agar segera dilaksanakan dan sudah harus selesai selambatlambatnya akhir tahun 2005;b) Peningkatan mutu (pengerasan) jalan produksi/koleksi harus selesaiselambatlambatnya akhir tahun 2005;c) Pencucian parit diblokblok yang banjir;d) Pemasangan titi panen dimasingmasing blok yang ada;e) Angkutan TBS tetap dikelola oleh PT;f) Pembuatan jembatan dan goronggorong;g) Pengamanan produksi supaya
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Lawan
PT NATIONAL SAGO PRIMA
754 — 988
754 — 988
Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.Perbedaan replanting dengan sisipan adalah sebagai berikut:replanting merupakan kegiatan penanaman kembali padasuatu. petak atau blok dengan tujuan untuk menggantikeseluruhan tanaman yang telah tumbuh di petak/blok tersebut(dengan alasan rusak, sakit/kena hama penyakit atau tidakproduktif), sedangkan sisipan adalah kegiatan penanamanyang ditujukan hanya untuk mengganti beberapa tanaman saja;Bahwa merujuk kepada penjelasan diatas diatas, maka jelassekali bahwa
Putus : 09-02-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pdt.Sus/2011 Tanggal 9 Februari 2012 — ESPN STAR SPORTS (âÂÂESSâÂÂ), dk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
589 — 1256 — Berkekuatan Hukum Tetap
589 — 1256 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sebagaimana terlihat dalamhalaman 172 putusan Judex Facti, yang menyatakan:"Bahwa apabila diamati dengan adanya sisipan frasa "dapat" pada ayat(2) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa "dapat" berartiKomisi dapat memberikan selain sanksi yang tersebut dalam ayat (2),dapat pula memberikan sanksi lain di luar ketentuan tersebut, akan tetapimasih dalam ruang lingkup sanksi administrasi, dan tentunya tetaprelevan dalam kasusnya."
Register : 31-08-2009 — Putus : 02-09-2010 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 383/Pid.B/2009/PN.PL.R Tanggal 2 September 2010 — H. JATNO SOESILARTO
116 — 74
116 — 74
Bank Pembangunan KalimantanTengah, saksi melakukan kegiatan tersebut selama 1 17% tahun dan menemukanfakta bahwa tidak ada lagi kegiatan penanaman kelapa sawit di areal yang baru,yang ada hanya kegiatan penanaman sisipan diselasela yang bolong sertapembersihan, pemeliharaan kebun yang sudah ada, tanaman kelapa sawit diareal perkebunan dari depan tampak ada tanaman, tetapi dibelakang tidak adatanaman ;Bahwa keterangan saksi Batarong, S.Hut. bersesuaian pula denganketerangan saksi Herry S.
Register : 23-05-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.LEUNARD TUANAKOTTA,SH
2.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
SALMON NOYA
77 — 74
1.LEUNARD TUANAKOTTA,SH
2.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
SALMON NOYA
77 — 74
satuan dari barangbarang tersebrut,adapun barangbarang yang Saksi tambahkan volume maupun naikanharga satuannya antara lain : Semen Saksi sudah lupa volumenya yangSaksi inggat harga satuanya yakni dari harga Rp.77.500, Saksi naikanmenjadi Rp.90.000,, Besi 12 Saksi naikan volumenya dimana yangseharusnya di butuhkan 42 staf Saksi naikan menjadi 50 staf sedangkanuntuk harga satuan Saksi tidak naikan.Bahwa Saksi menerangkan Selain nota yang di salin dan volume barangyang dinaikan tidak ada barangbarang sisipan
Putus : 02-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MALILI Nomor 34/Pdt.G/2017/PN Mll Tanggal 2 Agustus 2018 — IBRAHIM dkk lawan antara PTPN XIV dk
146 — 65
146 — 65
saksi tidak tahu apakah perjanjianya tertulis atau tidak;Bahwa saksi tidak tahu jaminan dalam perjanjian;Bahwa saksi pernah mendengar pernah ada koperasi, tetapi saksi tidak tahukeberadaannya sekarang;Halaman 250 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2017/PN MIl Bahwa pada tahun 1980an, tanah milik warga tersebut sudah dikerjakan; Bahwa sertifikat yang dikumpulkan oleh warga ada yang dikembalikan dan adayang lebih dari separuh belum dikembalikan; Bahwa wakiu itu ada juga transmigrasi sisipan
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby Tanggal 28 Mei 2015 — Bambang Setyo Budiono, S.Pd. M.Pd ;
KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
74 — 26
74 — 26
Perpus bln Des 1.3.6 420.00033 2011 Pemb Penktan Mt Akademik bln Des 1.3.6 1.700.00033 2011 Kelebihan Jam bln Des 1.3.6 670.00053 2011 Insentif Remidi Jan s.d Peb 2011 1.3.6 150.00023 2011 Pembina Mulok Jepang,Jawa Elektro 137 1.080.00033 2011 Tim PMA & Litbang bln Des 1.3.8 325.000 Hal. 79 dari 263 Putusan Nomor : 181 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby 80 28 4 2011 Transport B Dwiwati Penataran 1.1.2 1.000.00028 4 2011 IB Kelas XII 1.2.1 12.293.00014 2011 UTS kelas X , XI 1.2.11 11.985.00028 4 2011 Raport Sisipan
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
179 — 38
179 — 38
Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2012 masih ada kegiatanpenanaman di atas lahan yang sudah terbuka dan tinggal dibersihkan(tanaman sisipan). Karena mengalami krisis, sejak akhir 2008 PTArchipelago Timur Abadi tidak pernah lagi melakukan pembukaanlahan di tahuntahun berikutnya.
ArchipelagoTimur Abadi; Bahwa yang dimaksud dengan penanaman sisipan adalah misalnya dalamsatu blok seluas 30 hektar sudah tertanam 60% (sekitar 18 Ha). Jikadilakukan penanaman lagi di atas blok tersebut, maka kegiatan tersebutdikategorikan sebagai tanam sisip (melengkapi areal blok yang belumtertanam).
Putus : 06-04-2009 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SLEMAN Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn Tanggal 6 April 2009 — MOCH MARWOTO
330 — 46
330 — 46
semua orang ;1 DR.CHAIRUL HUDA ,SH.MH ;e bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; bahwa S 1 dan S 2 ahli selesaikan di Universitas Muhammadiyah Jakartabidang hukum pidana, sedang S 3 nya diselesaikan di Universitas IndonesiaJakarta ;e bahwa pekerjaan ahli Dosen tetap Fakultas Hukum di UniversitasMuhammadiyah Jakarta dan Dosen tidak tetap di Universitas NasionalJakarta dan Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Jakarta ;e bahwa Bab 29 A KUHP adalah bab sisipan
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (âÂÂKLHKâÂÂ) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:
1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada;
(1) ROROGO ZEGA, SH., MH.;
(2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.;
(3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.;
(4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.;
(5) RYAN PALASI, SH., MH.;
(6) ROBERT RASMI, SH., MH.;
(7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.;
(8) JEMMY SANDRA, SH., MH.;
(9) HARYONO, SH., MH;
kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.;
3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.;
4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H;
Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam;
8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;
9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;
Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. â¦â¦.â¦PENGGUGAT;
Lawan:
- PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦TERGUGAT;
1339 — 2233
1339 — 2233
bahwa TERGUGAT, telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerusakanlingkungan sehingga TERGUGAT, harus membayar ganti rugi.26.2 Bahwa sebagaiaman telah TERGUGAT, uraikan di muka bahwaTERGUGAT, tidak pernah melakukan kegiatan membukadan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sehinggamenimbulkan kerusakan lingkungan karena senyatanya terhitungsejak tahun 2013 TERGUGAT, sudah tidak lagi melakukankegiatan pembukaan lahan untuk penanaman melainkan hanyamelakukan kegiatan perawatan dan sisipan
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
948 — 721
948 — 721
Swarna Baja Pasific dan PT.VLM juga mendapat pekerjaan subkon.Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Nindya Sejati JO adalahpengecoran, pembelian material, pekerjaan beton yang termasukpekerjaan pokok.Bahwa untuk pekerjaan tahun 2010 untuk pemancangandantransportasi ada juga biaya sisipan yang dititipnkan dikontraksubkon.Bahwa saksi pernah menerima uang yang ditransfer ke rekening BRImilik saksi Rp. 171.000.000..Bahwa selain uang yang masuk ke rekening saksi, saksi juga pernahmenerima cek sejumlah Rp
tahun 2008 ada dua perjanjian pokok dan adenddum,untuk perjanjian yang pertama pekerjaan pemancangan dengan nilaikontraknya sebesar Rp. 8.426.132.000 kemudian diandenddummenjadi sebesar Rp.8.481.869.550.Bahwa dari nilai kontrak yang telah diadenddum nilai sisipannyasebesar Rp. 789.632.957.Bahwa perjanjian yang kedua pekerjaan brecing atau mobilisasidengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 5.070.151.500 kemudian dilakukanadenddum menjadi Rp. 5.172.655.800.Bahwa dari nilai tersebut juga didalamnya ada sisipan
BPA saksi tetap mengetahui persis kegitan proyek Sabang ditahun2007 dan 2008;Bahwa pada tahun 2009 saksi sebagai direktur utama yangmenadatangani kontrak ada pun pekerjaannya adalah pemancangan,pemasangan berecing dan transportasi dari pabrik di Jakarta keSabang;Bahwa item pekerjaan besarnya ada tiga item dan dari tiga perjanjiantersebut semuanya ada sisipan nilai penggelembungan harga.Bahwa untuk pekerjaan pemancangan nilai penggelembungannyasaksi detailnya lupa tapi ada ditahun 2009 sedangkan item
BPA dengan Nindya Sejati JOberdasrkan keterangan Pratomo Satyoningtyas ada yang disisipkan untukkeperluan terdakwa, dapat terdakwa jelaskan tidak ada, jadi pada tahun2007 terdakwa beli pipa baja dari SBP dan pemancangannya dilakukan olehBPA dan tidak ada sisipan dari Pratomo untuk pemancangan.Bahwa dapat terdakwa jelaskan istilahnya bukan titipan, jadi prosedurbagaimana proses pengadaan ini, jadi setelah menang kontrak, projekmanager itu menyusun namanya Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP),didalam
Putus : 03-01-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2134 K/PID.SUS/2016 Tanggal 3 Januari 2017 — AMRU, S.Sos, Msi
120 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal sisipan kata atau dalam perumusan delikmenyangkut unsur menguntungkan dalam perbuatan korupsi berartimengandung alternatif yaitu. menguntungkan diri sendiri ataumenguntungkan orang lain, dengan demikian siapa menguntungkansiapa dalam kaitan ini juga tentunya harus dibuktikan secara pastidan konkret;Bahwa Kesimpulan dan pertimbangan judex factie bahwaPemohon kasasi/ Terdakwa terbukti menguntungkan diri sendiri atauorang lain adalah sama sekali tidak benar mengingat dalam faktanyaselain Terdakwa