Ditemukan 5038 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teus teos teko tes tek teki teka teke
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2014/PNYyk
Tanggal 8 Januari 2015 — BAMBANG SULUR Alias BAMBANG ABDUL SULUR Bin KARSOTANI;
64 — 16
  • sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatudelik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik(addresat norm) tersebut; Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 140 dari181 =Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk.tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasl; Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — Drs. UTAY SUHERMAN, M.Si Bin H.T. SURYANA
163 — 63
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundang telahjelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya,karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berarti penghancuran hukum(interpretation cessat in Claris, interpretation est perversion) (Varia PeradilanNomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 09-02-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pdt.Sus/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — ESPN STAR SPORTS (“ESS”), dk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
586 — 1213 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ini dapat dilinat dalam pertimbangan hukum padahalaman 1148 Putusan No. 496K/Pat.Sus/2008, yang dikutip sebagaiberikut:"Bahwa Pasal 4/7 Undangundang 5 Tahun 1999 telahmenentukan secara kumulatif penjatunan sanksi yang dapatdijatuhkan oleh Komisi Persaingan Usaha kepada pelaku usaha"Agar Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali lebih yakinuntuk membatalkan putusan kasasi yang menguatkan amar ke5putusan KPPU, berikut ini dikutip pengakuan Termohon PK dalambuku "Hukum Persaingan Usaha, Antara Teks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. DWI SANTOSO
283 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BONGO NOL 9.359 Variasi (4 ) Variasi (4 6 541 95 5.057,91 1.484,04 2100.45ee BONGO SATU 7) 7) teks Es me M3AKSESPEL ASUNAN 2.015 2.792,61 2.176,20 616,41TANGGA BARITO MOLILIULO 13.475 Hal. 140 dari 179 hal. Put.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
RADEN PRABOWO AJISASMITO, SH.MH.
Terdakwa:
H.M. SYAIFUDIN BIN H. ALI SABANAH
101 — 37
  • Undangundang tentangsiapakah yang dituju dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana,sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yangdiperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik (addresat norm)tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 UU No 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-03-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 303/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NURRAHMA ALIAH TAIBIEN, SH
Terdakwa:
1.SUHENDRIK alias HENDRIK BIN SAMSULI
2.HARIS alias ARIS BIN SURMAN alm
3.MUHAMMAD NUR KARIM BIN M. RULLY SATORI
4.AMAN SOLEH alias SOLEH BIN TASIMAN alias SUHEL
5.ADE FIRMAN bin M. MAKMUR alm
297 — 671
  • yaitu:a) Putra pertama PAK KOKO yang tidaksaksi ketahui namanya;b) 2 (dua) jamaah dari tegal anak dari PAKMUKHRONI yang tidak saksi ketahui namanya;Cc) 5 (lima) jamaah dari Muara Angke yang tidaksaksi ketahui namanya;Bahwa saksi berpendapat jamaah katibah pimpinan DEDI ISKANDARSANTOSO alias WANTO alias SANTOSO alias ABI MUBAROQ BinWARSAN mengetahui apa konsekuensi Setelah berbaiat yaitu harus taatdan patuh kepada pimpinan atau amir yaitu menjalankan perintah dari ABUBAKAR AL BAGDADI karena dalam teks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
192 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;(Catatan Pemohon Peninjauan Kembali: Kutipan telah disesuaikandengan EYD, dan catatan kaki yang terdapat dalam teks asli tidakdimasukkan dalam kutipan tersebut);b. Prof. Dr. H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 144/Pid.Sus-TPK /2015/PN Smg
Tanggal 9 Februari 2016 — Terdakwa I. SOEHARSONO BIN R SOEKARSODI ;Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, M.M. BIN H. SLAMET
141 — 241
  • dituju dari norma (addressat norm)suatu delik/ tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatudelik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik(addressat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2377 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 23 Nopember 2015 — Arief Hadiansyah Trisetyo Nugroho,S.T
72 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukumtidak sebagaimana mestinya terkait Buku Mulok.Bahwa 50 judul Mulok adalah bagian dari juduldudul bukuperpustakaan DAK 2010 berdasarkan PERMENDIKNAS No. 19 Tahun2010, Lampiran II, Huruf D, Buku Perpustakaan syarat teknis, yakni :1. bukan merupakan buku teks mata pelajaran.2. telah lulus penilaian oleh Pusat PerbukuanKemendiknas/Pusat Bahasa Kemendiknas kecuali disebutkanlain dalam Petunjuk Teknis ini.3. tanda lulus penilaian dicantumkan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk
Tanggal 18 Nopember 2014 — dr. SARJOKO, M.Kes
105 — 27
  • mempunyai makna jika telah dikaitkan dengan unsurunsur delik yang lainnya, akan tetapi didasarkan pada pertimbangan bahwaunsur setiap orang dalam suatu rumusan tindak pidana/ delik, adalahmerupakan isyarat pembentuk Undangundang tentang siapakah yang ditujudari norma (addressat norm) suatu delik/ tindak pidana, sehingga secara hukumtidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
189 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Catatan Pemohon Peninjauan Kembali: Kutipan telah disesuaikandengan EYD, dan catatan kaki yang terdapat dalam teks asli tidakdimasukkan dalam kutipan tersebut).b. Prof. Dr. H.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
145 — 69
  • dibatalkan namun apabilatidak maka keputusan tersebut dapat dibatalkan ;Bahwa surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/KptsIl/1998tersebut merupakan keputusan tata usaha negara dan secarakonprehensip maka keputusan tersebut belum memenuhi kreteria unsurvaliditas tadi tetapi secara formal surat menyurat keputusan tersebuttidak bermasalah ;Bahwa apabila didalam keputusan ada sejumlah syarat yang harusdipenuhi maka persyaratan tersebut secara hukum harus dipenuhiapabila didalam keputusan tersebut ada teks
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2925 — 1946
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Para ahli menyepakati bahwa bahwa pertamatama harus selaludilakukan penafsiran gramatikal (taatkundige interpretatie), karena padahakikatnya, untuk dapat memahami teks undangundang, yang sering disebutbunyi undangundang, maka harus dimengerti lebin dahulu terhadap peristilahanatau katakata dan tata kalimat didalam suatu konteks bahasa yang digunakanpembuat undangundang dalam merumuskan peraturan perundangundangan.Apabila perlu. dapat diperdalam dengan penafsiran otentik (authentiekeinterpretatie)
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
150 — 112
  • Pembelian / Pengandaan Buku teks Pelajaran. Pembelian Alat tulis kantor untuk KegiatanpembelAnggaran.e Penggandaan Sola dan penyediaan lembarJawaban Siswa dalam kegiatan Ulangan danUjian. Pembelian bahan Habis Pakai untuk kegiatanPembelajaran.e Penyelenggaraan Penyelenggaraan pembinaanSiswa/ ektra Kulikuler. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana danprasarana Sekolah.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 16 September 2014 — HARIADI, SPd. SD Bin SARIJA
62 — 12
  • dituju dari norma (addressat norm)suatu delik/ tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatudelik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik( addresat norm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 21-02-2020 — Putus : 06-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 6 Nopember 2020 — Penggugat:
1.HAJJAH MAEMUNAH binti Haji Muslim
2.HAJJAH NURILLAH binti Haji Muslim
3.MUHAMMAD HIRFAN bin Haji Muhammad Rifai
4.ELI HARTUTI binti Haji Muhammad Rifai
5.DENI ISKANDAR bin Haji Muhammad Rifai
6.SOHAINI bin Haris
7.MANI binti Haris
8.NURMINI binti Samiin
Tergugat:
1.HAJJAH HABIBAH binti Amaq Mehram
2.ROPIAH, binti Haji Muhammad Mursyid
3.HASMUNIR bin Haji Muhammad Mursyid
4.ROSIAH binti Haji Muhammad Mursyid
5.HURIAH binti Haji Muhammad Mursyid
6.MASYHURI bin Haji Muhammad Mursyid
7.SYUKRI bin Haji Muhammad Mursyid
8.SITI ZAENAB binti Haji Muhammad Mursyid
9.NASRUL HAMDI bin Haji Muhammad Mursyid
Turut Tergugat:
1.DIAH KUSUMAWATI binti Haji Muhammad Rifai
2.SITI RAHMAH binti Haji Muhammad Rifai
3.SRI ZURIYATI binti Haji Muhammad Rifai
238 — 128
  • pengadilan yangterisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arahkediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus sematamatadengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpaklausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat danmenjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu lebit lanjut ia menyatakanHakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakania memutus kan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 04/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK
Tanggal 5 Juni 2014 — SARDJIJANA Bin (Alm) MARDIWIYONO
56 — 13
  • dituju darinorma (addressat norm) suatu delik/ tindak pidana , sehingga secara hukum tidakterpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju olehnorma delik ( addresat norm ) tersebut; Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi; Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 115/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
170 — 148
  • dibatalkan namun apabilatidak maka keputusan tersebut dapat dibatalkan ;Bahwa surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/KptsIl/1998tersebut merupakan keputusan tata usaha negara dan secarakonprehensip maka keputusan tersebut belum memenuhi kreteria unsurvaliditas tadi tetapi secara formal surat menyurat keputusan tersebuttidak bermasalah ;Bahwa apabila didalam keputusan ada sejumlah syarat yang harusdipenuhi maka persyaratan tersebut secara hukum harus dipenuhiapabila didalam keputusan tersebut ada teks
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk.
Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
124 — 28
  • barumempunyai makna jika telah dikaitkan dengan unsurunsur delik yang lainnya,akan tetapi didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur setiap orang dalamsuatu rumusan tindak pidana/ delik , adalah merupakan isyarat pembentukUndangundang tentang siapakah yang dituju dari norma (addressat norm)suatu delik/ tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatudelik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. H. HERDIANSYAH,M.Si Bin DARHAMSYAH
93 — 26
  • RIDWAN sudah duduk dalam pengelolaGSKGJ mulai dibukanya program PSKGJ tersebut.Bahwa yang dimaksud bahan ajar adalah bahan atau materi ajaryang disampaikan kepada mahasiswa oleh dosen pada saat kegiatanperkuliahan di PSKGJ, yang disusun berdasarkan silabus dan satuanacara perkuliahan serta bentuknya adalah berupa Diktat, Modul,Buku teks dan slide power point yang dicetak.Bahwa Bahan ajar dibuat oleh dosen sebelum mengajar berdasarkanSilabus (garis besar perkuliahan) dan SAP (Satuan AcaraPerkuliahan