Ditemukan 5038 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teus teos teko tes tek teki teka teke
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. H. HERDIANSYAH,M.Si Bin DARHAMSYAH
93 — 26
  • RIDWAN sudah duduk dalam pengelolaGSKGJ mulai dibukanya program PSKGJ tersebut.Bahwa yang dimaksud bahan ajar adalah bahan atau materi ajaryang disampaikan kepada mahasiswa oleh dosen pada saat kegiatanperkuliahan di PSKGJ, yang disusun berdasarkan silabus dan satuanacara perkuliahan serta bentuknya adalah berupa Diktat, Modul,Buku teks dan slide power point yang dicetak.Bahwa Bahan ajar dibuat oleh dosen sebelum mengajar berdasarkanSilabus (garis besar perkuliahan) dan SAP (Satuan AcaraPerkuliahan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 20-05-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 625/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
IWAN MEX NAMARA, SH
Terdakwa:
LEE HYOUNWOO ALS HYOUNWOO LEE
136 — 52
  • Utr Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperlihnatkan fotofotopemeriksaan/pembongkaran barang dan fotofoto teks Handphone yangkesemua terlampir dalam Berkas Perkara; Bahwa Handphone milik Terdakwa tidak ada disita oleh Petugas BeaCukai; Bahwa ada dokumendokumen PT. INKO SKY CABLE yang disitapihak Bea Cukal; Bahwa barang yang diimpor senilai sekitar empat miliar rupiah; Bahwa yang mentrasfer uang kepada KIM BOKYUN adalahkaryawan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 56/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - IDA BAGUS MADE JAYA MARTHA
104 — 21
  • Jika ada yang inginmerapikan itu adalah kKewenangan panitia.Bahwa Herry Zakaria memberikan masukan kepada terdakwamengenai spesifikasi dokumen fitur, lalu terdakwa memformat karenaitu akan diajukan kepada Dirjen untuk di SKkan.Bahwa spesifikasi teknis alat laboratorium yang diserahkan HerryZakaria hanya berupa teks saja tetapi pada brosur ada logo CV.Pudak.Bahwa Terdakwa tidak memperbaiki isi dari spesifikasi, hanyamenyeragamkan format dokumen spesifikasi teknis yang berasal dariHerry Zakaria.Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-05-2011 — Upload : 20-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 704 K/PID.SUS/2011
Tanggal 10 Mei 2011 — PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ; YUSAK YALUWO, SH., M.Si. ;
232 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan kalau sudah terjadi maka untuk mengatasi haltersebut tentunya Pemda Kabupaten Boven Digoel dan masyarakatakan menanggung lebih berat ongkos sosialnya dan ongkosfinansialnya, yang justru merugikan keuangan dan perekonomianDaerah/Negara ;Hal tersebut inilah yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim a quodan hanya fokus pada teks/redaksi ketentuan perundangundanganHal. 161 dari 203 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 6 Maret 2017 — Dr. QODARIAH ARIANTO, SE, MM Binti M. JAHIDIN
183 — 36
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 6 Maret 2017 — Drs. MAULANA SYACHRUL KOSWARA, MM Bin ME. SUKARDI SURIADJI
130 — 31
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1060 — 882
  • Padahal seharusnya ketika menafsirkan hukum, harusmelihat tujuan hukum, baik pada saat UndangUndang itu disusun,maupun pada saat UndangUndang itu ditegakkan denganmemperhatikan teks, konteks dan kontekstualitasnya.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 31-08-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
284 — 376
  • kajian dengan Surat Memorandum nomor 303.Bahwa Didalam Surat Memorandum nomor 303 tidak disebutkan JalanRaya Darmo No. 51.Bahwa Saksi yang membuat draft Surat Memorandum 303.Bahwa Tanggal yang tertera pada Surat Memorandum itu sama dengantanggal saksi membuat draft surat itu.Bahwa Saksi bisa membuktikannya dengan buku ekspedisi.Bahwa Terhadap laporan dari BPKP perihal tanggaltanggal yang tidakbersesuaian dengan tanggal dibuatnya draft Surat Memorandum yangsaksi buat, menurut saksi terhadap draft teks
    yang kita buka kembalisetelah pertama kali teks tersebut dibuat, maka yang tersimpan adalahtanggal terakhir teks tersebut dibuka.Bahwa Saksi tahu ada penawaran dari Sunarko pada tanggal 26September 2016.Bahwa Saksi tahu ada penawaran dari Sunarko setelah SuratMemorandum nomor 303 kembali dari Saudara Petro dan saudara IdrisRolobessy.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut “PEMOHON”,
554 — 290
  • Dengan demikian membaca UUseyogyanya tidak saja terhadap teks gramatikalsemata, namun juga perlu difahami orisinil(original intent) dari pembuat UU tersebut. Putusan PerkaraNo.119/Pid.Prap/2015/PN.Jkt Sel. A.n. RJ. Lino(halaman 218219) a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuanpasal 43 ayat (1) UU RI No. 30 tentang KPKmenyatakan Penyelidik adalah Penyelidikpada KPK yang diangkat dan diberhentikanoleh KPK.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
55 — 55
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teks atauredaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankanlagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berartipenghancuran hukum (Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (VariaPeradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 13-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/PDT.SUS/2011
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ) REPUBLIK INDONESIA; PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA, DKK.
135 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., HukumPersaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Jakarta, Oktober,2009 hal. 149);3.21. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut JudexFacti telah jelas melakukan kesalahan dalam mendefinisikanpersekongkolan dalam Perkara a quo, karena Judex Factimengabaikan buktibukti dan faktafakta bahwa telah terjadipersekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha yangtidak sehat, sehingga Putusan Judex Facti haruslahdibatalkan;4.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AJI SUSANTO, SH, MH
Terdakwa:
NASIRIN PANCA KURNIA bin SUDIR MUHADI
126 — 30
  • dari norma (addressat norm) suatu delik/ tindak pidana, sehinggasecara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyatabukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PA PELAIHARI Perdata Agama
Register : 10-05-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PA PELAIHARI Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh
Tanggal 31 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
178 — 609
  • selain harus memuat alasan dandasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dariperaturan perundangundangan yang bersangkutan atausumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untukmengadili;Halaman 208 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih+ Bahwa dengan memperhatikan Pasal 25 ayat (1) diataspendapat lan McLeod (2012) adalah sangat relevan untukmemeriksa dan memutuskan suatu persoalan hukum. lanMcLeod (2012) berpendapat sumber utama hukum tidak hanyakasus (yurisprudensi), teks
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-03-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2483 K/PID.SUS/2017
Tanggal 5 Maret 2018 — DR. HENRY SINGARASA, M.S
215 — 1005 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., (tanpa tanggal); 28.8.5.1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Pengadaan CD dan Buku Teks PelatihanCurriculum Evaluator Resource Developer danStudent Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22Januari 2011, sebesar Rp850.000, (delapan ratuslima puluh ribu' rupiah), yang diterima danditandatangani oleh MUSLIMIN, (tanpa tanggal); 28.8.6.1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Fotocopy Pelaporan dan Penjilidan PelatinanCurriculum Evaluator Resource Developer danStudent
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 07-06-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 30/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.
Tanggal 7 Juni 2012 —
39 — 12
  • memerlukan untuk peningkatan mutu dan kwalitasnya;Putusan Nomor 30/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 62 dari 252 Bahwa Tim Tehnis Kegiatan dalam melakukan survey guna menentukansekolah sekolah mana yang pantas mendapat bantuan buku perpustakaanini berpedoman pada Permendiknas No.18 Tahun 2010 tanggal 25Agustus 2010 tentang Petunjuk Tehnis penggunaan DAK BidangPendidikan, yang mana sekolah yang akan mendapat bantuan diutamakansekolah sekolah yang belum punya gedung perpustakaan serta belumpunya buku teks
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 19-07-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
RADEN PRABOWO AJISASMITO, SH.MH.
Terdakwa:
ST YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO
132 — 38
  • dituju dari norma (addressatnorm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatudelik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik(addresat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 14 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Himawan Setianto, SH MH
Terdakwa:
SUNARYO Alias MOCH BUSRO KARIM Bin BAHRUN
116 — 34
  • sehingga secara hukumtidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukanyang dituju oleh norma delik(addresat norm) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Hal 152 dari 236 halaman, Putusan Nomor 69/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2709 — 3556
  • secara melawan hukum yang dilakukanoleh pejabat TUN selalu dibilang ke DKPP tapi DKPP juga tidak berhasilmengindentifikasi suatu pedoman yang baik karena yang dia buatbuatkode etik dalam pengertian berbasiskan berlandaskan kepada etika yangrasional tetapi dicemari oleh semangat ajudikatif sehingga isinya adalahsemuanya normanorma hukum;Bahwa Interpretasi ini adalah pemahaman, yang jadi soalnya adalahterjadi Sesuatu yang harus dia pahami, celakanya di dalam tradisi hukumini yang dipahami adalah teks
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
136 — 35
  • ., (tanpa tanggal);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Pengadaan CD dan Buku Teks PelatihanCurriculum Evaluator Resource Developer dan StudentHalaman 106 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pik28.8.6.28.9:128.8.8.28.8.9.28.8.10.28.8.11.Assesor PSPD UNPAR tanggal 21 s/d 22 Januari 2011,sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh riburupiah), yang diterima dan ditandatangani olehMUSLIMIN, (tanpa tanggal);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Fotocopy
    Koten No. 74 B Palangka Raya), (tanpa tanggal);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Pengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan ClinicalTeacher dan Role Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25Januari 2011, sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus limapuluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani olehMUSLIMIN (tanpa tanggal);1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaranBiaya Komunikasi Panitia Pelatinan Clinical Teacher danHalaman 111 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN
    ,(tanpa tanggal);28.8.5. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaPengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan Curriculum EvaluatorResource Developer dan Student Assesor PSPD UNPAR tanggal21 s/d 22 Januari 2011, sebesar Rp. 850.000, (delapan ratuslima puluh ribu rupiah), yang diterima dan ditandatangani olehMUSLIMIN, (tanpa tanggal);28.8.6. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaFotocopy Pelaporan dan Penjilidan Pelatihnan CurriculumEvaluator Resource Developer dan Student
    B.Koten No. 74 B Palangka Raya), (tanpa tanggal);28.9.3. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaPengadaan CD dan Buku Teks Pelatihan Clinical Teacher danRole Model PSPD UNPAR tanggal 24 s/d 25 Januari 2011,sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIMIN (tanpatanggal);28.9.4. 1 (satu) rangkap (6 lembar) Kwitansi bukti pembayaran BiayaKomunikasi Panitia Pelatinan Clinical Teacher dan Role ModelPSPD UNPAR tanggal 24 s/d
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 11-03-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1594 — 2217
  • kiri saksimenggunakan softlensa, dan saksi pastikan Bahwa mata kiri saksibukan softlense; Bahwa terkait apakah saksi masih bertugas di KomisiPemberantasan Korupsi, Saksi menyatakan hal tersebut bukan tempatuntuk saksi menyampaikannya, yang jelas saksi dalam melaksanakantugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi tentunyasaksi sangat terhalangi karena tidak bisa melihat dengan jelas, saksiketika membaca harus menggunakan kaca pembesar dengan jarakdekat, saksi hampir tidak bisa membaca teks