Ditemukan 5038 data
53 — 77
tindakpidana , sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yangdiperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Hal 194 dari 248 hal No. 01/ Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk.tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
DIDIK MULYO NUGROHO, SH, MH
Terdakwa:
MARSUDI bin SISWO MIHARJO
280 — 134
dari norma (addressat norm) suatu delik/ tindakpidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika Subyek yangdiperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
DIDIK MULYO NUGROHO, SH, MH
Terdakwa:
SISWADI bin SABARNO alm
386 — 230
secara hukum tidakterpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju olehnorma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalahorang perseorangan atau termasuk korporasi.Hal 110 dari 211 halaman, Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
70 — 17
dituju dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1594 — 2217
kiri saksimenggunakan softlensa, dan saksi pastikan Bahwa mata kiri saksibukan softlense; Bahwa terkait apakah saksi masih bertugas di KomisiPemberantasan Korupsi, Saksi menyatakan hal tersebut bukan tempatuntuk saksi menyampaikannya, yang jelas saksi dalam melaksanakantugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi tentunyasaksi sangat terhalangi karena tidak bisa melihat dengan jelas, saksiketika membaca harus menggunakan kaca pembesar dengan jarakdekat, saksi hampir tidak bisa membaca teks
103 — 38
Dengan mendasarkan pada teks pasal 2 UUno.31 tahun 1999 tersebut, serta kaidah hukum sebagaimana dalam Putusan MA.RI197no. 868 .K/PID.SUS /2008 tanggal 28 Juli 2008 ,maka Majelis berpendapat bahwayang dituju oleh norma ( addressat norm) dari unsur setiap orang dalam delik pasal2 UU no.31 tahun 1999 adalah subyek hukum berupa orang perseorangan ataukorporasi dimana orang persorangan meliputi orang dalam predikat sebagaipegawai negeri / penyelenggara negara maupun orang dalam predikat bukan sebagaipegawai
1266 — 3914
Selanjutnya, berdasarkan Buku Teks Hukum PersainganUsaha yang diterbitkan oleh Termohon Keberatan sendiri,dimana pada halaman 62 paragraf kedua menyatakan padapokoknya Proses pembuktian pasar bersangkutan yangumum dilakukan adalah dengan menggunakan asumsihypothetical monopolist test.
74 — 63
Metodologi Penafsiran Teks Abu Yasid Erlangga 286. Metodologi Penelitian Pendidikan Sukardi Bumi Aksara 287. Mikrobiologi Farmasi Silvia T. Pratiwi Erlangga 688. Modern English Conversation Djalinus S Bumi Aksara 289. Morfologi Tumbuhan Dewi Rosanti, M.Si Erlangga 290. Operation Research Jl.1 Siswanto, Msc (Fe Atmajaya Yg) Erlangga 491. Operation Research Jl.2 Siswanto, Msc (Fe Atmajaya Yg) Bumi Aksara 392. Otonomi & Pemb. Daerah Mudrajat Kuncoro Bumi Aksara 293.
Metodologi Penafsiran Teks Abu Yasid Erlangga pi86. Metodologi Penelitian Sukardi Bumi Aksara 2Pendidikan87. Mikrobiologi Farmasi Silvia T. Pratiwi Erlangga 688. Modern English Djalinus S Bumi Aksara 2Conversation89. Morfologi Tumbuhan Dewi Rosanti, M.Si Erlangga pi90. Operation Research Jl.1 Siswanto, Msc (Fe Erlangga 4Atmajaya Yg)91. Operation Research Jl.2 Siswanto, Msc (Fe Bumi Aksara 3Atmajaya Yg)92. Otonomi & Pemb. Daerah Mudrajat Kuncoro Bumi Aksara 293.
288 — 199
Transkrip iniadalah salinan pengalihan tuturan dalam bentuk suara/ bunyi menjaditulisan/ teks yang halhal disampaikan dalam persidangan, baik olehMajelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Sakisaksi, Ahli danTerdakwa. Transkrip Persidangan dan Rekaman (recording) Persidanganmerupakan fakta hukum..
100 — 15
Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundang telahjelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya,karena penafsiran terhadap katakata yang jelas, berarti penghancuran hukum(Interpretatio cessat in claris, interpretation est perversio) (Varia Peradilan, Nomor335 Oktober 2013, halaman 197).
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
AMBYAH PANGGUNG SUTANTO bin SISWO MARTOYO
152 — 74
dari norma (addressat norm) suatu delik/ tindakpidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yangdiperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
150 — 72
Hardaya Inti Plantations dengan golongan StafJabatan Direktur Operasional (Agronomis).235. 1 (satu) buah CD dengan logo KPK dan memiliki serial nomor:B3120NH01144471LH, yang berisi file suara format wav dan file teks SMSformat PDF236. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sesuai dengan aslinya keputusan MenteriDalam Negeri Nomor:131.72415 Tahun 2007 tertanggal 20 september2007 perihal pemberhentian pejabat Bupati dan PengesahanPengangkatan Bupati Buol Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditandatangani oleh
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD DUILA alias MEMET
174 — 91
Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau PenasihatHukum Terdakwatertanggal, 15 Nopember 2019 yang pada pokoknyamemohon agar Mejalis Hakim yang memutus perkara ini demi keadilanberdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan selalu mengedepankan hatinurani yang luhur, tidak memandang hukum dari segi teks dan undangundang saja melainkan menjadikan hukum untuk memanusiakan danPembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon
Tetapi, keadilan seharusnya melihatlebih dalam, lebih jauh dari sekedar bunyi teks formal UndangUndang.
73 — 18
dituju darinorma (addressat norm) suatu delik/ tindak pidana , sehingga secara hukum tidakterpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju olehnorma delik ( addresat norm ) tersebut ;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi ;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
77 — 17
dituju dari norma (addressat norm)suatu delik/ tindak pidana sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatudelik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik(addresat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
38 — 20
Metodologi Penafsiran Teks Abu Yasid Erlangga 286. Metodologi Penelitian Pendidikan Sukardi Bumi Aksara 287. Mikrobiologi Farmasi Silvia T. Pratiwi Erlangga 688. Modern English Conversation Djalinus S Bumi Aksara 289. Morfologi Tumbuhan Dewi Rosanti, M.Si Erlangga 290. Operation Research Jl.1 Siswanto, Msc (Fe Atmajaya Yg) Erlangga 491. Operation Research Jl.2 Siswanto, Msc (Fe Atmajaya Yg) Bumi Aksara 392. Otonomi & Pemb. Daerah Mudrajat Kuncoro Bumi Aksara 293.
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
KARTOIB Bin TOHA alm
115 — 40
dari norma (addressat norm) suatu delik/ tindak pidana, sehinggasecara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyatabukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
DWI NURHADI SETIAWAN Bin ASNAWI
142 — 54
dari norma (addressat norm) suatu delik/ tindak pidana,sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksaternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lihat: Konsideran menimbang point b UU KPkK)Jadi, membaca UU KPK harus diletakkan dalam konteks upaya luar biasapemberantasan korupsi bukan hanya melihat bunyi teks pasal per pasal undangundang tersebut. UU KPK harus dibaca secara utuh sebagai satu kesatuansemangat pemberantasan korupsi..
HARIS FADILLAH HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
IWAN SETIANTO Bin ASRORI
151 — 43
yang dituju dari norma(addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidakterpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju olehnorma delik (addresat norm) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orangadalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks