Ditemukan 5402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
150 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kesimpulan PARA PEMOHON, PERDA Kota Depok Nomor 1 Tahun2015 Tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2012 2032 Pasal 68 ayat 2,ayat 3, dan ayat 4 keseluruhannya dari ayat tersebut terdapat pada huruf dangka 4 dan turunannya yaitu PERDA No 13 Tahun 2013 Pasal 97 huruf b,yang mengandung pembatasan luasan kavling perumahan minimal 120meter persegi, telah menimbulkan polemik, dan telah menjadi permasalahanbaru dimasyarakat dan menggangu penyediaan rumah untuk MasyarakatBerpenghasilan Rendah, serta menghambat
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 02-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 593/Pid.B/2020/PN Cbi
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.HARIS MAHARDIKA, SH.
2.AGA WIRANATA, SH.
Terdakwa:
GUSTIAWAN BIN BOHARIA
131 — 64
  • akhirnya negoisasi harga danputuslah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Bahwa luas tanah tersebut 7 Ha sekian namun Saksi tidak pahamharga tanah permeternya;Bahwa saat itu Saksi membawa berkas SPPH kemudian untukmengurusnya Saksi binggung dengan siapa dan kata Terdakwa lewatpak Ujang;Bahwa benar pada saat itu masih menjabat kepala desa itu ada tanahyang dijual otomatis syaratsyarat kepengurusan ada salah satu suratketerangan tidak sengketa;Bahwa nilai tanah tersebut dituangkan dalam akta turunannya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-10-2012 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN AMBON Nomor 41/PID.TIPIKOR/2012/PN AB
Tanggal 3 Februari 2015 — SELVIANA MAYAUT, S Sos
131 — 71
  • Tipikor/2012/PN.AB, Bahwa untuk harga Kartu Pemilih per lembar saksi cetak adalah sebesarRp.3.925, (tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sudah termasukdidalamnya ongkos laminating atau press ;Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendahara KPU Kota Ambondengan cara di cicil sebanyak empat kali, setelah saksi menandatanganikwitansi lalu kwitansi tersebut di minta oleh Bendahara KPU Kota Ambondan saksi tidak diberi turunannya ;Bahwa terhadap hal ini saksi sendiri merasa tertipu oleh KPU
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 22 Juni 2016 — FERRI DWI ADRIANSAH, SE Bin CHAIDIR HAKAM
376 — 116
  • Putusan Nomor : 04/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmbtidak tahu turunannya kepada kepala cabang, tetapi yang pernah Ahlibaca kepala cabang mendapat kuasa direksi, kuasa direksi, yang Ahlibaca dalam pasal 1792 sampai dengan 1812 KUHPerdata, tetap yangbertanggungjawab pemberi kuasa, penerima kuasa akan melaporkankuasanya atau sebaliknya pemberi kuasa akan menanggih kepadapenerima kuasa, kalau terjadi melampaui atau diluar kekuasaannya tadi,pemberi kuasa akan meminta ganti kerugian kepada bawahannya tadi,yang telah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 19-12-2011 — Putus : 09-01-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 666/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel
Tanggal 9 Januari 2012 —
301 — 221
  • untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihakbertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakekatnya berisikanperbuatan hukum pemindahan hak (vide bukti P9) seperti pendapatPenggugat, karena larangan dimaksud adalah menyangkut penggunaan SuratKuasa Mutlak pemindahan hak atas tanah sebagai perjanjian pokoknya,sedangkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 6 Oktober 2009 tersebut adalahperjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pokoknya dan Surat KuasaMutlaknya adalah perjanjian turunannya
Pengadilan PN Paringin Perdata
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN Paringin Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Prn
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
SARMAH
Tergugat:
1.PT. RAHMAH MANDIRI MULIA
2.HARRY NATA, S.T
3.HENRY NATA
4.ADI SARTONO, KU., S.H.,M.H.,MKn
509 — 3157
  • ,M.Kn, beserta semua akta turunannya batal dantidak mempunyai kekuatan hukum;Menetapkan kembali Susunan pengurus perseroan PT. RAHMAH MANDIRIMULIA, sesuai dengan Akta Berita Acara RUPSLB NO.274 Tanggal 7 Mei2018 yang dibuat oleh NOTARIS ADI SARTONO, SH, M.H.,M.Kn, sebagaiberikut :No. NAMA JABATAN1. SARMAH DIREKTUR UTAMA2. HARRY NATA DIREKTUR3.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 15-02-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 138/Pid.B/2016/PN Pbr
Tanggal 26 Mei 2016 — MARDIANA BINTI ALI UMAR (Alm)
189 — 38
  • keperluan membuat akte dankhusus untuk AJB No. 68/2012 juga tidak ada daftar hadir serta tidak jugadibuatkan cap jempol di dalam akte tersebut;Bahwa tidak ada bukti pendukung lainnya kecuali keterangan saksisaksiyang dapat menjelaskan tentang kehadiran dan adanyapenandatanganan oleh saksi pelapor di dalam AJB No. 68/2012 tersebut;Bahwa terhadap pembuatan tiga jenis akte tersebut, yang menjadi saksiadalah saksi selaku pegawai notaris bersama Rina Mismarfita dan ketigaakte tersebut tidak pernah diberikan turunannya
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 04-03-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
JEAM MAPALIYE
Tergugat:
1.SELVIA LIM
2.TIMOTIUS DJOKO OENTORO
3.MARSELLO OENTORO
4.HARI NJOTOWIDJOJO
5.MELISSA alias MELISSA ONG
6.PT. KISOJI TEI JAKARTA
7.RITA BUSTAM, SH
387 — 222
  • Putusan No. 412/PDT.G/2013/PN.JKT.UT, tanggal 5 Juni 2014;Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah disesuaikan denganaslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan turunannya kecuali tertanda bukti :T.4, T.9, T. 11,7.13, 7.14, T.15, 7.16, 7.17, 7.19, 1.21,T7.22, 7.23, 1.25, T.27,T.28,7T.29, 17.30, 1.31, 1.33, T.36, T.38, T.43, T.44,T.47, T.48,T.49, T.50, T.51,T.52,T.53, T.54, 7.55, 7.56, 7.57, T.58, T.59, T.60,T.61, T.62,T.63,T.64, hanyaberupa copy dari copy dan Print Out;Menimbang, bahwa Tergugat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 07-04-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Smr
Tanggal 11 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD S.MAE,SH
Terdakwa:
BAHARUDDIN ANTO Bin NUSU
107 — 13
  • menjual, menerima tukar, menerima titipandan/atau memiliki hasil hutan;Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan yang disebutkan dalam unsur ini (seperti menerima, membeli, menjual, menerima tukar, mMenerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan) bersifat alternatif sehingga satu saja dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 13 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan hasil hutan adalah bendabendahayati, nonhayati dan turunannya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
170 — 64
  • Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuanperundangundangan maupun ketentuan turunannya terkait denganpengelolaan Keuangan Negara.Bahwa terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan saya,sebagaimana tercantum dalam jawaban pertanyaan no. 8, 9, dan 10,keahlian saya adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara.Hal. 127 dari 236 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY.Bahwa pengalaman saya dimintai keterangan sebagai ahli yangberkaitan dengan Keuangan Negara yakni
    Bahwa menurut Pendapat ahli, dengan lahirnya paket UndangUndangbidang keuangan Negara yang terdiri dari UndangUndang No.17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dan UndangUndang No.15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruhketentuan perundangundangan dan turunannya yang mengatur pengelolaankeuangan di Indonesia harus disesuaikan.
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 15-05-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 49/PDT.G/2013/PN.MKL
Tanggal 5 Mei 2014 — LINCE TALLO' ARRANG, ANTON BAREDU, MARTHEN BASSANG, DKK (Penggugat) VS NE' BADO, LAI' SUKA', LAI' SULE', DKK (Tergugat)
159 — 141
  • Padahal, tidak mau turunannya Ne Tallang kasihkawin kalau turunan budak. Tanggapan Saksi terhadap tuduhan tersebut,bagaimana mungkin dikatakan budak, sementara ibunya Lai Sukabersaudara dengan ibunya Saksi;~bahwa, kalau sepengetahuan Saksi, bagaimana dibilang budak, tidakmungkin nenek Saksi mau dikasih kawin kalau Lai Suka itu budak.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 76/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
MOHAMMAD ARIEF HAKIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK
318 — 438
  • (fotokopi sesuaidengan turunannya);Surat Nomor: AHUAH.01.030018876 Perihal:Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT. Maju Jaya Sakti Sejahtera, dikeluarkan olehKementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, tertanggal24 Maret 2015 (fotokopi sesuai dengan turunan/salinan);Surat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI,Nomor: AHUAH.01.030018875, Perihal: PenerimaanPemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Khusus Arbitrase
Register : 22-06-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Oktober 2021 — PT PLN (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Reggie Tentero, SH.MH, Rinaldi Ansori, S.H, Rinaldi Ansori, S.H., Kristoforus Jimmy Yans, S.H, Adhesa Pramudya Abiyanto, S.H., M.H, M.H. Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H.dan Elio Christian Ginting, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES – REGGIE TENTERO & PARTNERS berkantor di Royal Palace Blok C 11 Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai .…………..………..………... PEMOHON ; M E L A W A N : 1. PT SUMSEL ENERGI GEMILANG, BERALAMAT DI JL. KAPTEN A. RIVAI No. 56 Lt. 2-3 – KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, , untuk selanjutnya disebut sebagai ………………………....…. TERMOHON ; 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, 12760, untuk selanjutnya disebut sebagai …………………...TURUT TERMOHON ;
953 — 672
  • Ahli bekerja di BPH Migas khususnya di Direktorat gas bumi mulaiapril 2004 sampai dengan September 2009 Direktorat gas bumi badanpengatur Hilir Migas atau BPH Migas ini mempunyai tugas pokok danfungsi tiga hal ke1 mengatur dan menetapkan kegiatan usaha gas bumimelalui pipa yang ke2 menetapkan dan mengawasi tarif pengangkutangas bumi melalui pipa yang ke3 menetapkan dan mengawasi harga gasbumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil hal tersebut diatur diUndangundang Migas No 22 tahun 2001 kemudian turunannya
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 15 Juni 2016 — ANTARIKSA, ST BIN MURNI BADRI
103 — 50
  • Direktur Penanganan Permasalahan Hukum.Bahwa peraturan dan ketentuan yang dijadikan dasar adalah PeraturanPresiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahpada Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 130 ayat (2).Bahwa prosedur/ketentuan apabila Dinas/Instansi meminta bantuantenaga kepada pegawai pada Instansi lain untuk menjabat sebagai PanitiaPengadaan / ULP tidak diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun2012 beserta aturan turunannya
    Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);Bahwa apabila PPK tidak ada membuat surat permohonan untukpelaksanaan proses lelang dan menyerahkan dokumen HPS, dokumenSpesifikasi Teknis, dan dokumen Gambar Rencana kepada PanitiaPengadaan, maka PPK tidak ada melasanakan tugas dan bertentangandengan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres 70 tahun 2012 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah.Bahwa ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 beserta aturan turunannya
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 21-10-2019 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA BOGOR Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Bgr
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
MUHAMAD ISMET BIN R.H. NASRUDIN LUKNAN TANUDJIWA
Tergugat:
1.RADEN IWAN NASRUDDIN TANUDJIWA ATAU R.H. IWAN MULYAWAN N.RO.SH BIN R.H. NASRUDIN LUKNAN TANUDJIWA
2.RADEN LUKNAN ATAU LUKNAN A.B NASRUDIN BIN R.H. NASRUDIN LUKNAN TANUDJIWA
3.RADEN GUNADI NASRUDIN ATAU R. IKHSAN GUNADI NASRUDIN BIN R.H. NASRUDIN LUKNAN TANUDJIWA
4.RADEN AHSAN NASRUDIN TANUDJIWA ATAU ANDI AHSAN NASRUDIN BIN R.H. NASRUDIN LUKNAN TANUDJIWA
5.INAYATI DAMAYANTI BINTI R.H. NASRUDIN LUKNAN TANUDJIWA
Turut Tergugat:
PT.WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG
251 — 53
  • Serta turunannya adalah merupakan objek waris yangtelah sesual dengan apa yang menjadi salah satu objek gugatan warisPenggugat Aquo, dan oleh karenanya merupakan bagian yang terintegrasidon tidak terpisahkan dan harta waris sesual keterangan dalam positabutir 8.3.2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 28-09-2011 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 393/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2012 — DANA PENSIUN PERKEBUNAN >< PT. GARUDA TRADATAMA,Cs
508 — 180
  • Dimasukkannyapihakpihak lain oleh PENGGUGAT adalah sematamatainginmemaksakan formalitas gugatan perbuatan melawan hukum, padahalperselisihan yang ada adalah sehubungan dengan Akta PerjanjianPenerbitan PN Garuda dengan segala turunannya atau perubahannya.6.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 138/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : ENDANG RUKMINI Diwakili Oleh : IRPANDU, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. BIOTIS PRIMA AGRISINDO
Terbanding/Tergugat II : PETER UTOMO
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat : PPAT MAKBUL SUHADA, SH.
234 — 96
  • Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT.BDG.20.21.6 Oktober 2016 tersebut tidak memiliki Kekuatan hukum yang mengikat,begitu pula terhadap seluruh turunannya tidak memiliki Kekuatan hukum;Akibat dari Turut Tergugat yang telah membuatkan AJB No. 3329 tanggal6 Oktober 2016 atas tanah SHM No. 353/Curug GS No. 10299/1981seluas 20.000 m2 tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besarbagi Penggugat, yakni hilangnya hak Penggugat atas tanah miliknya incasu.
Pengadilan PA Sukadana Perdata Agama
Register : 13-04-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Sdn
Tanggal 27 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 29
  • PA.Sdnsengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebutmengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya,maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.Dengan demikian gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi pada objek a quo tidak terbukti dan harus dinyatakan tidakdapat diterima;Pertimbangan tentang NafkahMenimbang bahwa dalam jawaban konvensi, dalil rekonvensi dan dalampetitum rekonvensi serta duplik dalam rekonvensinya beserta turunannya
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 13-07-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 54/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 12 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penggugat I : MARFUAH Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : HENI LESTARI Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : HJ. ELINA MIRZA Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : RIZA JUNAEDI Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : RATNA DEWI Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat VI : RINI PUSPASARI Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat VII : SARJONO Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat VIII : ROSITA Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Pembanding/Terbanding/Penggugat IX : ROSIANA Diwakili Oleh : H. M. ROLIANSYAH, S.H., M.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : H. TUKIRIN SURYO ADINAGORO, S.E Diwakili Oleh : FAHRIZAL SIREGAR, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN PANCA BHAKTI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
109 — 76
  • yangdilakukan terhadap tanah hak milik PARA PENGGUGAT terhitung sejakgugatan didaftarkan sampai putusan dalam perkara ini mempunyaikekuatan hukum yang tetap;Menyatakan seluruh buktibukti hak orang lain yang ada diatas tanah milikPARA PENGGUGAT selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonanTERGUGAT dan TERGUGAT II dan/atau PIHAK KETIGA yang mendapathak daripadanya, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II, atau PihakLainnya adalah tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat, berikut seluruh turunannya
Pengadilan PTA BANDUNG Perdata Agama
Register : 05-11-2024 — Putus : 31-12-2024 — Upload : 31-12-2024
Putusan PTA BANDUNG Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA.Bdg
Tanggal 31 Desember 2024 — Pembanding/Penggugat : H. SATMAJA BIN MADRUHI Diwakili Oleh : bayu kresnha adhiyaksa
Terbanding/Tergugat : HJ. HETY SUHARYATI BINTI KAREL SISWANTO
Terbanding/Turut Tergugat : HJ. UUN UNAENAH BINTI H. SIDIK
77 — 64
  • ., M.M selaku Camat Bantarujeg, yang diperoleh pada 18 Oktober 2011;

    • Sebagai harta bersama Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

    1. Menetapkan bahwa harta-harta yang tercantum pada diktum amar putusan angka 2 beserta turunannya tersebut 1/3 (sepertiga ) bagian adalah hak Penggugat Konvensi, 1/3 (sepertiga) bagian adalah hak Tergugat Konvensi dan 1/3 (sepertiga) bagian adalah hak Turut Tergugat Konvensi;
    2. Menghukum Penggugat Konvensi