bulan Juli 2016, dimana terjadi pertengkaran mulut danadu phisik, disebabkan karena semua barangbarang dagang pecahbelah milik Sofianti almh diambil oleh Muslimah / Tergugat tanpa seizindari pemiliknya yaitu Sofianti panggilan Ayang almh dan semua barangbarang dagang pecah belah milik Sofianti panggilan Ayang almhdipindahkan oleh Muslimah / Tergugat ke toko yang disewa olehMuslimah / Tergugat ;Bahwa akibat pertengkaran berat tersebutlah baru diketahui bahwa uangpembayaran cicilan bulanan pinjaman / pembiayan

sk bunga eff 21% pa;PK Nomor 25/GMFOTH/1109 pokok hutang Rp1.500.000.000,00 bayarbunga setiap bulan Rp26.250.000,00 jangka waktu 12 bulan (160112010 s/d 16102011) sk bunga eff 21% pa;PK Nomor 3A/GMFEXT/0310 pokok hutang Rp1.000.000.000,00 bayarbunga setiap bulan Rp17.500.000,00 jangka waktu 12 bulan (12042010 s/d 12032011) sk bunga eff 21% pa;PK Nomor 20/GMFOTH/0710 pokok hutang Rp663.000.000,00angsuran @ Rp17.457.200,00/bulan jangka waktu 72 bulan (29082010 s/d 29072016) sk bunga flat 14.93% pa;Pembiayan

Hal ini atas kebijakan RumahSakit semata bahwa :1. bahwa penulisan resep obat pasien yang dirawat inap dengansistem unit dosis;2. bahwa Depo Ill, melayani pasien di IRD, Instalasi rawat Intensif(ICU, ICCU, NICU & PICU), Depo III ini buka 24 Jam, non stop 7(tujuh) hari dalam seminggu;3. bahwa untuk pasien dengan status pembiayan umum, jika obatyang diresepkan dokter merupakan obat non generik ataubernilai lebih dari Rp. 100. 000, (seratus ribu rupiah), dan /atau obat yang diretriksi berdasarkan formularium

dalam Rekonvensi sendirilah yang mengajukanpermohonan pembiayaan melalui Aplikasi Permohonan Pembiayaanyang diisi, ditandatangani dan diajukan kepada Penggugat dalamRekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi melakukan survei terhadapTergugat dalam Rekonvensi, yang mana hasil survei tersebutdimuatkan dalam Laporan Hasil Survei Setelah dilakukan surveitersebut dilakukan pengikatan kredit antara Tergugat dalamRekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi, yang mana dalamproses penandatangan Perjanjian Pembiayan

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan antara Para Pembanding/ paraTergugat/Para Penggugat Rekonpensi dengan Termohon Banding/Penggugat/ Tergugat Rekonpensi, terdapat Pasal yang mengatur tentangAnsuransi yakni pada Pasal 4 ( empat ) Perjanjian Pembiayan tersebut;Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 204/Padt/2018/PT DPS6. Bahwa Akte Otentik tidak dapat dibatalkan dengan Surat PernyataanTidak Ansuransi ( Bukti P26 ) ;7.

CICYLIA ANDRIYANI, SE alias ECI dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa jabatan saksi sebagai Admin pada Kantor PT Mega Finance KendariBahwa saksi tahu yang dikerjakan diluar SOPBahwa yang menjabat sebagai Kepala da yang bertaggung jawab dari PTMega Finance kendari adalah Srastra Sedia DarmaBahwa PT Mega Finance bergerak dibidang pembiayan kendaraan untuksepada motpor yang dibeli baru dan pembiayaan melalui gadai BPKBBahwa saksi menyebutkan namanama karyawan dari PT Mega FinanceRastra

.; ------------------------------------sampai dengan :d) 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayan konsumen no. 131211863 antara kreditur PT.

Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.116UTAMA, CV, tertanggal 10 Julisampai dengan :b 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayan konsumen no.131211863 antara kreditur PT.

;sampai dengan :1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayan konsumen no.131211863 antara kreditur PT. MITSUI LEASING CAPITALINDONESIA dengan debitur VISI NARA UTAMA CV, yangditandatangani General Manager PT MITSUI LEASINGCAPITAL INDONESIA ( RICKY D.K) dan DIREKTUR VISINARA UTAMA CV (YUDI SETIAWAN), tertanggal 10 Juli2012, beserta 1 (satu) bundel dokumen kelengkapannya.

;sampai dengan :1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayan konsumen no.131211863 antara kreditur PT. MITSUI LEASING CAPITALINDONESIA dengan debitur VISI NARA UTAMA CV, yangditandatangani General Manager PT MITSUI LEASINGHal 147 dari 149 hal. Putusan No.14/PID/TPK/2014/PT.DKI.CAPITAL INDONESIA ( RICKY D.K) dan DIREKTUR VISINARA UTAMA CV (YUDI SETIAWAN), tertanggal 10 Juli2012, beserta 1 (satu) bundel dokumen kelengkapannya.

Turut Tergugat mendalilkan bahwa objek harta bersama yang diperjajikan didalamakta perdamaian tersebut saat ini masih menjadi jaminan pembiayan di pihak TurutTergugat sesuai dengan akta perjanjian pembiayaan secara notariil dengan polabagi hasil dan Penggugat dan Tergugat wanprestasi atas fasilitas pembiayaan dariTurut Tergugat dimana fasilitas Pembiayaan telah jatuh tempo pada tangal 30Desember 2012, oleh karena itu Turut Tergugat mengajukan permohonan eksekusidan lelang guna pelunasan hutang dan

BGBG tersebut telah diserahkan olehPENGGUGAT II pada TURUT TERGUGAT.12.Bahwa dari hasil pembiayan 2 (dua) mobil tersebut TERGUGATmemperoleh uang total sebesar kurang lebih Rp 335.000.000, (tiga ratustiga puluh lima juta rupiah) dimana menurut kesepakatan awal uangtersebut adalah untuk membayar utang PENGGUGAT II pada TERGUGAT.13.FAKTA ADANYA UTANG PENGGUGAT II PADA TERGUGAT inilah yangmembuat PENGGUGAT II mau menyerahkan total 70 (tujuh puluh) BilyetGiro dengan total nilai sebesar Rp 419.020.000,

Gorontalo.Bahwa nilai pencairan kredit pembiayan yang diperoleh oleh terdakwadengan menjaminkan BPKB mobil atas nama Sdr. MASHAR TORADA, SH.,MH, di PT. Adira Finance Cab. Gorontalo adalah sebesar Rp.115.000.000,(seratus lima bles juta rupiah).Bahwa proses pembayaran pencairan yang dilakukan oleh PT. AdiraFinance Cab. Gortontalo dengan nilai pencairan sebesar Rp.115.000.000,(seratus lima belas juta rupiah) yaitu dari pihak PT.

melakukan survei terhadap Debitur A.nNASRULLAH, yang mana hasil survei tersebut dimuatkan dalam LaporanHasil Survei Setelah dilakukan survei tersebut dilakukan pengikatan kreditantara Debitur An NASRULLAH dengan Pembanding (Dahulu Tergugat 1),yang mana dalam proses penandatangan Perjanjian Pembiayan tersebutkepada Debitur A.n NASRULLAH terlebih dahulu diberi Kesempatan untukHalaman 14 dari 48 hal. Putusan Nomor: 44/PDT/2021/PT KDImembaca dan menelaah seluruh isi dari Perjanjian Pembiayaan.

Surat No.741/Srt.CBD/MSI/082015 tertanggal 11 Agustus 2015perihal Restrukturisasi Pembiayan a.n. Turut Terbantah;d. Surat No.730/Srt.LAD/MSI/082015 tertanggal 14 Agustus 2015perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ke (Pertama);e. Surat No.792/Srt.LAD/MSI/082015 tertanggal 28 Agustus 2015perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ke II (Kedua);f. Surat No.848/Srt.LAD/MSI/092015 tertanggal 14 September 2015perihal Surat Tagihan dan Peringatan Ke III (Ketiga); dang.

Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan18 Tergugat tanggapi sebagai berikut : Bahwa memang benar Penggugat mendatangi kantor Tergugat diPadang dan Tergugat menawarkan 2 (dua) opsi atau pilihan tersebutdan mengenai biaya penarikan sebelumnya saat penandatangananperjanjian pembiayaan sudah Tergugat jelaskan dan juga disebutkandalam klausul Perjanjian Pembiayan No. 1811948853 tanggal 26November 2018 Pasal 8 Tentang Peritiwa Wanprestasi: Upayahukum angka 8.2.2.2 yang berbunyi

Dana tersebutdipergunakan untuk pembiayan kegiatan pengamanan Pemilihan BupatiTegal.Bahwa dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut tidak seluruhnyadipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pengamanan Pilbup, melainkansebagian dari dana tersebut dipotong untuk membantu kegiatan komandodan kegiatan diluar dinas Kapolres.

Putusan Nomor 90/Padt.G/2020/PN JmbTergugat dalam Rekonvensi, yang mana hasil survei tersebutdimuatkan dalam Laporan Hasil Survei Setelah dilakukan surveitersebut dilakukan pengikatan kredit antara Tergugat dalamRekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi, yang mana dalamproses penandatangan Perjanjian Pembiayan tersebut kepadaTergugat dalam Rekonvensi terlebin dahulu diberi Kesempatan untukmembaca dan menelaah seluruh isi dari Perjanjian Pembiayaan.Setelah dilakukan penandatangan Perjanjian Pembiayaan

BANK MUAMALAT INDONESIATbk, CABANG MATRAMAN untuk pembiayan pembelian kapalHARAPANKU MEKAR (KMP.

Dimana sebagian dari nasabah itu,19 dari pegawai BPR, inilah yang kemudian ternyata 19 inilah yang menjadimasalah, kalau yang lainnya saksi tidak tahu informasinya;Bahwa saksi tidak tahu informasi masalah antara pengembang denganpihak BPRS Madina Mandiri;Bahwa terkait laporan apakah ada masalah prosedur ataukah adapelanggaran yang lain, setahu saksi dalam kasus ini pada prinsipnya dalamproses pembiayaan yang disyaratkan pembiayan itu atau kredit itu memangitu harus dilakukan dengan caracara yang

Dari sini akhirnya BI menjudge bahwa pembiayan inibermasalah dan dinyatakan ini macet semua. Dari macet itu kamiharus menyadangkan PPA, PPA ini tidak bisa kami cadangkan karenatanah yang dijadikan jaminan itu belum diikat. APHT nya belum bisadiikat. Seharusnya ada ikatan. Ikatan APHT belum berjalan denganseharusnya karena ada proses yang belum selesai.

Jadi secara pembukuan jadi rugi karenaseharusnya pengurangan atas pembiayaan APHT ini menjadi nol,sehingga pembiayan ini menjadi beban bank seluruhnya. Karena inimenjadi beban bank seluruhnya seharusnya ada pengurangnya darijaminan ini. Karena jaminan dianggap tidak ada karena belum adaikatan, ketika ini tidak ada ikatan maka bank menjadi rugi.

Artinya masalah yang disampaikan olehBl justru sudah disampaikan sebelumnya;Bahwa setahu saksi Kalau untuk pembiayaan di PT.BPRS MMS ini sendiri,selama saksi sebagai Komisaris untuk pembiayan ini yang paling besarjumlahnya yaitu sekitar 11 Milyar;Bahwa setahu saksi mengenai awal kerjasama terkait pembangunan rumahdi MGS, Direksi ataupun Pak Yoyok sendiri belum pernah menyampaikanijin kepada Komisaris bahwa ingin melakukan kerjasama terkaitpembangunan rumah di MGS, saksi baru diberitahu pada saat

Bahwa oleh karena sertifikat yang menjadi obyek sengketadijadikan agunan dalam pembiayan kredit pemilikan rumah di PT. BankTabungan Negara (Persero) Tok. Kantor Cabang Syariah Tegal, dan PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tok. Kantor Cabang Syariah Tegaltidak ditarik sebagai pihak Tergugat maka dapat menjadi pertimbanganMajelis Hakim dalam perkara a quo untuk memperhatikan beberapapertimbangan sebagai berikut :1.5.1.

Nusa Surya Ciptadana tidak menyatakansolaholah Tergugat telah pernah melakukan jualbeli atas unitkendaraan mobil tersebut, tetapi dari pihak Tergugat II memiliki buktibahwa unit mobil tersebut saat pengajuan telah memenuhi syaratdari Tergugat I, sesuai syarat pengajuan Pembiayan Multiguna yangdiajukan Tergugat yaitu dengan menghadirkan unit kendaraanmobil, serta surat pernyataan kepemilikan kendaraan dan berkasberkas asli yang berkaitan dengan legalitas unit kendaraan mobil.Seperti BPKB dan STNK

PermodalanNasional Madani, yang telah mengajukan pembiayaan (pinjaman) modal usahaberdasarkan bukti Surat tertanda T.l & T.ll 4 berupa Fotokopi PerjanjianPembiayaan No. 147 tanggal 19 Februari 2018;Bahwa, fasilitas pembiayan (pinjaman) yang diberikan oleh Tergugat dan Tergugat II kepada Para Penggugat adalah sejumlah Rp. 270.000.000,00(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan agunan berupa sebidang tanah sertabangunan diatasnya 3 (tiga) pintu rumah toko (ruko) sebagai tempat tinggal danusaha Para