.; Bahwa Pengerukan lumpur telah dilakukan secara maksimal sampaikedasar Situ; Bahwa melakukan perbaikan saluran air yang masuk ke Situ Janggala danmembuat bak penyaringan lumpur; Bahwa pembuatan water boom tidak dapat dibangun karena lahan yangada milik Desa lain; Bahwa penggantian pengurus akibat force majeur dikarenakan DirekturCV.

penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4);Ayat (2):Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikandengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik;Ayat (3):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Nomor 1445 K/PID.SUS/2013disebabkan faktorfaktor natural yang lazim disebut force majeur, tetapikarena human error, terjadi Karena adanya kehendak jahat atau mens reasebelum atau sesudah adanya kontrak kerja.Menurut Muladi perbuatan tersebut harus mengandung elemenelemen yangbernuansa : kecurangan, manipulasi, penyesatan, penyembunyiankenyataan, pelanggaran kepercayaan, akalakalan atau pengelakanperaturan.Berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat, petunjuk, kKeterangan maupunbarang bukti, telah

Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yangmemutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa(execution force). Sedangkan yang dimaksud Eksekusi adalah hal menjalankanputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Badan Pemeriksa Keuangan RI, petunjuk pelaksanaantuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yangdisebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian dan/ataudisebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan di luar kemampuanmanusia (force majeure);Halaman 137 dari 202 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PN Tte Bahwa dalam masalah kerugian Negara pertamatama perlu ditelitidan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yangdiderita

SEL24.20.26.27.Bahwa belum dipenuhinya prestasi prestasi TERGUGAT maupun TERGUGAT IIkepada PARA PENGGUGAT adalah DILUAR FAKTOR FORCE MAJEUR, olehdan karenanya jelas dan nyata nyata TERGUGAT maupun TERGUGAT II telahdengan sengaja melakukan perouatan WANPRESTASI kepada PARAPENGGUGAT;Bahwa menurut Pasal 1838 KUHPerdata "Semua persetujuan yang dibuat sesuaidengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuainya.

Ayat(9) Perpres No 54 TAHUN 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdan sebagaimana diatur pada Pasal 95 Ayat (5) dan Ayat (6) maka retensi 5 %(lima persen) tidak boleh dibayarkan.Bahwa Retensi 5 persen itu dari nilai kontrak yang Rp.19.000.000.000,00(sembilan belas milyar rupiah);Bahwa Kalau posisinya seperti tersebut sepanjang ada dokumen buku hariandi lapangan yang diisi oleh Pengawas Lapangan atau Konsultan PengawasLapangan, membenarkan pada hari tersebut sekian hari hujan dan adalongsor (Force

Mayore), sepanjang 14 hari dari jarak kejadian Force Mayore,si Rekanan menyurati PPK bahwa telah terjadiForce Mayore artinya diluarkemampuan para pihak, diluar kemampuan PPK, diluar kemampuan penyedia,kemudian dilakukan inspeksi ke lapangan benar terjadi ada bencana alamtanah longsor dan benar ada gangguan dari masyarakat yang kelompoknyadikenal dengan huruhara, sepanjang dibuktikan oleh instansi yang berwenangkatakanlah bencana alam disamping ada bukti buku harian tadi dimintaketerangannya kepada

tersebutada atau tidak disediakan di lapangan, atau nilai fisik, kKemudian apakahdiminta saat kejadian tersebut kepada BMKG ada terjadi curah hujan yangitentitasnya bebas sekian hari atau apakah ada diminta kepada Polsek terjadihuruhara misalnya sejumlah masyarakat melarang pelaksanaan pekerjaanmereka, ketika itu tidak dilaksanakan semua artinya betul telah terjadi forcemayor tetapi tidak didukung dengan bukti yang kuat, sehingga mungkin tidakditengokan kepada PPK, PPK menganggap tidak terjadi force

dapat diselesaikan pada tenggangwaktu yang ditetapbkan dalam kontrak, maka putus kontrak dengan penyedia,yang melakukan putus kontrak dengan penyedia adalah PPK;Bahwa KPA tidak bisa memutus kontrak dengan penyedia apabila suatupekerjaan tidak dapat diselesaikan pada tenggang waktu yang ditetapkandalam kontrak;Bahwa Kalau pekerjaan itu 90 persen itu di PHO oleh PPK, yang bertanggungjawab adalah PPK, dan bukan tanggung jawab KPA maupun PA;Bahwa Tidak putus kontrak dan tidak ada sanksi apabila ada Force

sementara adaindikasi ada beberapa uang yang dianggap menjadi kerugian negara, karenaperusahaannya A jelas, berbadan hukum jelas yang tanda tangan jelas makasecara otomatis termasuk ranah hukum dan bertanggung jawab, walaupunyang melaksanakan dari A sampai Z adalah si B, karena perusahaan jelasyang mengadakan perikatan SPK jelas, direktur ada dalam akta notaris, uangnegara mengalir ke rekening dia, karena ada indikasi kerugian negara jelas iaterbawa dalam ranah hukum;Bahwa adanya kejadian bencana, force

Sani Abdul 03 April 2013 Task force 2.447.000Fatah34 Rahman Rahadian20 Maret 2013 Warehouse 2.447.00035 M.

Printing 2.447.00052 Hendi Santoso 03 Juni 2002 Dry Laminasi 2.621.00053 Yana Maryana 01 Nopember 2011 Printing 2.447.00054 = Jumadi 09 Februari 1998 Driver Fork 2.842.00055 Nurhadi Prasetyo 29 Desember 1997 Blow Film 2.593.40056 lmanSuparman 11 Oktober 2000 Printing 2.447.00057 Sutarno 01 Januari 2008 Slitting 2.448.00058 Ujang Dari 21 Agustus 2002 Dry Laminasi 2.686.00059 Yayan Supriatna 08 Maret 2013 Warehouse 2.447.00060 Tatang Suryana 01 Januari 2008 Slitting 2.673.00061 Henda 09 April 2013 Task force

Alex 01 September 1999 Quality Control 2.874.000Syafariaddin T169 Achmad Taufan 01 September 2012 jCrusher 2.447.000HendroPrihandono 47 70 Anton Sutikno 01 September 2012 Press Waste 2.447.00071 JAri Firmansyah 05 Oktober 2001 Satleman 2.793.00072 Dian Hadiansyah 26 Maret 2013 Rigid 2.447.00073 Nandang Suherlanj01 September 2012 Task force 2.447.00074 ~ Abdul Rohman 01 September 2012 O.Gudang 2.447.00075 Ujang Riandi 02 Juli 2001 Printing 3.337.00076 lsa Wiyono 01 September 2012 Produksi 2.447.00077

Ditemukan battery basah Merk G Force 65 Ah yang terpasang dilokasisampling rumah an. MUNCIK di Desa Nibung Terjun, Kecamatan PermataKecubung, Kabupaten Sukamara.b.

Controler (Battery Control Regulator) Merk Gold Parakeet Piramidategangan 12 volt arus maksimum 200 mA;Battery ada 2 (dua) jenis yaitu VRLA AGM 12 volt 65 Ah Merk Titaniumdan Thunder dan battery basah (Lead Acid) 12 volt 65 Ah Merk G Force;Lampu TL (Tube Lamp) Merk Philips daya 10 Watt tegangan 12 Vdc danKap lampu plastik ABS;Kabel jenis NYYHY ukuran 2 x 2,5 mm2 dari Modul Surya ke BCRpanjang 7 Meter (tanoa Merk) dan Kabel dari BCR ke lampu jenis NYYHYukuran 2x 1,5 mm2 panjang 21 meter (tanpa merk

notice or lapse of time or both, would constitutesuch a default in the due performance or observance of anyterm, covenant or condition contained in any otheragreement, contract or instrument to which it is a party or bywhich it is bound or to which any of its property or assets issubject, (iii) has not violated in any material respect any law,ordinance, governmental rule, regulation or court decree towhich it or its property may be subject, and (iv) has not failedto obtain and maintain in full force

peraturan perundangundangan; Bahwa penolakan izin dari dinas propinsi dengan alasan permohonantidak memenuhi syarat merupakan hal yang salah karena terdapat suratdari Kementerian yang menyatakan bahwa izin masih dapat diberikan; Bahwa persyaratan mengenai amdal harus disosialisasikan terlebihdahulu sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun2014; Bahwa Pasal 42 ayat (4) yang mengatur tentang batasan 7 tahununtuk IUP eksplorasi dapat diterapkan secara kasuistis dan apabila adakeadaan force

Amplifying attitude dibedakanmenjadi dua, yaitu force yang berkaitan dengan kekuatan kata yangberhubungan dengan naik turunnya suara dan berhubungan denganintensifiers (kekuatan kata), attitudinal lexis (kata yang mempunyai sikap),metaphor, dan swearing. Kedua adalah fokus yang berkaitan denganpenajaman dan penghalusan kata;f.

Kabupaten Tanggamus, diantaranya yaitu : masakontrak dan perpanjangan waktu kontrak yaitu selama 90( sembilan puluh) hari kalender yaitu dihitung sejak tanggalditerbitkan SPK tanggal 5 September 2006 s/d tanggal 4Desember 2006. sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat s/dayat 6 kontrak kerja, pekerjaan tambah kurang yaitudilaksanakan hanya dapat diberikan atas usulan konsultanpengawas dan tidak dapat lebih dari 10% dari nilai kontrak(vide pasal 8 kontrak kerja), resiko kenaikan harga dankeadaan Kahar (Force

diantaranya yaitu : masa kontrak dan perpanjangan waktu kontrak yaitu selama 90( sembilan puluh) hari kalender yaitu dihitung sejak tanggal diterbitkan SPK tanggal 5September 2006 sampai dengan tanggal 4 Desember 2006 sesuai dengan ketentuan pasal 6ayat sampai dengan ayat 6 Kontrak Kerja;Bahwa pekerjaan tambah kurang hanya dapat diberikan untuk dilaksanakan atasusulan konsultan pengawas dan tidak dapat lebih dari 10% dari nilai kontrak (vide pasal 8Kontrak Kerja), resiko kenaikan harga dan keadaan Kahar/(Force

Kabupaten/Kota yangbelum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dapat dilanjutkan lagipelaksanaannya pada tahun anggaran 2007 berdasarkan Surat SekretarisDaerah Nomor : O50/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 yangmerujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/476/BAKD tanggal07 Juni 2007 yang menyatakan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaanpekerjaan barang/jasa dapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa denganpertimbangan yang layak dan wajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahandesain dan force

/Kota yang belumselesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dapat dilanjutkan lagipelaksanaannya pada tahun anggaran 2007 berdasarkan Surat SekretarisDaerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 yangmerujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/476/BAKD tanggalO07 Juni 2007 yang menyatakan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaanpekerjaan barang/jasa dapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa denganpertimbangan yang layak dan wajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahandesain dan force

baik, prinsipprinsip kejujuran maka kalau terjadikerugian, dilindungi oleh doktrin BJR, artinya kerugian itu menjadiresiko bisnis yang akan ditanggung oleh perusahaan;Bahwa terkait Buyback, pihak yang dapat melakukan pembeliankembali keputusannya ada di Pengurus atau Direksi dan tidak adapembatasan, dalam teori jual beli jika seseorang atau perusahaan adajanji membeli namun pada akhirnya tidak dapat dipenuhi makanamanya ingkar janji, dan pihak yang merasa dirugikan dapatmengajukan gugutan;Bahwa force

major ada 2, absolut dan relatif kalau absolut sama sekaliitu Sudah tidak bisa di perbaiki, kalau force majornya relatif, barangkalibegitu sudah bisa recovery, saham sudah bisa dijual kemball;.

DAJK sudah dinyatakan pailit akibat musibahterbakarnya (force majeur) pabrik PT. DAJK, dan saham DAJK diBursa Efek Indonesia dalam kondisi delistingAidak diperdagangkan lagidi Bursa Efek Indonesi (BEI), sehingga saksi ANDREAS CHAIYADIKARWANDI selaku Komisaris PT.

DAJK sudah dinyatakan pailit akibat musibahterbakarnya (force majeur) pabrik PT. DAJK, dan saham DAJK di BursaEfek Indonesia dalam kondisi delistingAidak diperdagangkan lagi di BursaEfek Indonesi (BEI), sehingga saksi ANDREAS CHAIYADI KARWANDIselaku Komisaris PT.

DAJK Paillit,akibat musibah terbakarnya (force majeur) pabrik tersebut, dan saham DAJKmilik Dapen PKT saat ini berada di Kustodian Bank Mandiri;. Bahwa walaupun saham DAJK sudah delisting/idak dapat diperdagangkanlagi, akan tetapi menurut pendapat Ahli DR.H. Eko Sembodo, SE.,MM.

notice or lapse of time or both, wouldconstitute such a default in the due performance or observance of anyterm, covenant or condition contained in any other agreement, contract orinstrument to which it is a party or by which it is bound or to which any ofits property or assets is subject, (iii) has not violated in any materialrespect any law, ordinance, governmental rule, regulation or court decreeto which it or its property may be subject, and (iv) has not failed to obtainand maintain in full force

Propinsi Riau No.050/DisbunPerenc/042 tangggal 25 Januari 2007 dan hal ini berdasarkan pada SuratSekretaris Daerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember2006 yang merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :Hal. 17 dari hal.206 PUT.No.05/TIPIKOR/2013/PTR903/476/BAKD tanggal O7 Juni 2007 yang menyatakan Bahwaperpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapat diberikanoleh Pengguna Barang/Jasa dengan pertimbangan yang layak dan wajaryaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force

majeur, lalukemudian sekitar bulan Oktober 2007 Drs.H.R.MARJOHAN YUSUF selakuPlt.Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengesahkan DPAL TA.2007tersebut dengan Kode Rekening Nomor : 2.01.2.01.01.19.3400.5.2sebesar Rp. 2.437.322.611,00 ;Bahwa Proyek Pekerjaan Peremajaan/ Pengembangan Kebun KaretRakyat Propinsi Riau TA.2006 di 5 (lima) Kabupaten/Kota tidak adamelakukan perubahan kontrak baik berupa pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force majeur sebagaimana Surat Menteri DalamNegeri Nomor : 903

Apakah bila orang lain diluar Akta PendirianPerusahaan yang menandatangani Surat Penawaran, makamelanggar dan secara otomatis Penawaran Lelang dinyatakansecara Administrasi gugur dan yang bertanggung jawab adalahPanitia ;Bahwa mengenai pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu bolehdiadendum perpanjangan waktu dengan alasanalasan yang telahdiatur dalam Keppres No. 80 tahun 2004 yaitu dengan alasanalasan darurat / diluar penguasaan manusia / bencana alam /perang / force majeur /overmacht ;Bahwa alasan

cuaca buruk tidak dapat dijadikan alasan force majeur/ kondisi dalam keadaan darurat untuk alasan perpanjangan waktu,karena seharusnya sudah diperhitungkan dan masuk dalam JadwalPerencanaan ;Bahwa mengenai keuntungan yang wajar dalam Keppres No.80tahun 2003 tidak diatur, jika mengacu Perpres No.54 tahun 2010maksimum 15 % dianggap keuntungan yang wajar, selebihnyaberarti tingkat keuntungannya tidak wajar ;Bahwa Dokumen lelang merupakan dasar untuk menilai dokumenpenawaran jadi dokumen lelang harus

negara.Bahwa PTUN Jakarta juga pernah memberikan pendapatnya terkaitadanya SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tersebut yang pada pokoknyaMajelis Hakim PTUN Jakarta mengkesampingkan SEMA tersebut.Bahwa PTUN Jakarta dalam perkara Nomor 18/G/2017/PTUN.JKTdengan obyek sengketa berupa LHPKKN yang diterbitkan BPKP(bentuknya serupa dengan obyek sengketa a quo) memberikanpendapat dalam putusannya Nomor 18/G/2017/PTUN.JKT tanggal 9Mel 2017 sebagaiberikut :Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak rnenganut sistem thebinding force