Ditemukan 5265 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor45 nomor.c nomor29 nomor11 nomor12 nomor10 nomor46 nomor42 nomor04
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-06-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2015 — 1.ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (“ATVJI”),2.ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA ( ATVLI );1.MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA ,2.PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (“Metro TV”), dkk
203 — 415
  • danpelaksanaannya termasuk tetapi tidak terbatas pada seleksi LPS Multipleksingsebenarnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta(PP No. 50), termasuk pula bertentangan terhadap UndangUndang Nomor 32Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dimana seleksi tersebut tidakmelibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagaimana yang telah diputusmelalui Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor40
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 18 Oktober 2017 — IRWAN PULUNGAN, S.Sos
95 — 69
  • Agung RI melalui Keputusan No.WKMA/Yud/20/VII/2006 tentang Tata Cara Penghapusan PiutangNegara/Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Piutang BUMN tidakdapat disebut sebagai Piutang Negara, sejalan dengan Putusan MahkamahKonstitusi RI No. 77/PUUIX/2011, tertanggal 25 September 2012, yang padaintinya menyatakan bahwa :Dengan telah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPerbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan UndangUndang Nomor40
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. TEGUH KARTIKA WIBOWO
448 — 187
  • (PKMKCommercial Banking) dan SONNI TRIANDALARSO(PKMKCommercial Risk);1 (satu) Bundel Asli Akta Addendum VI Perjanjian Kredit ModalKerja Nomor: RCO.BDG/103/PKKMK/2008 TentangPerpanjangan Masa Laku, Nomor 39 Tanggal 29 Mei 2012 olehNotaris EVY HYBRIDAWATI WARGAHADIBRATA, SH, MH;1 (satu) Bundel Asli Akta Addendum VI Perjanjian Kredit ModalKerja Nomor: RCO.BDG/104/PKKMK/2008 TentangPerpanjangan Masa Laku Dan Tambahan Limit Fasilitas, Nomor40 Tanggal 29 Mei 2012 oleh Notaris EVY HYBRIDAWATIWARGAHADIBRATA
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-05-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 13 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
250 — 122
  • .299 84.1 (Satu) Bundel Buku Berwarna Biru Bertuliskan PemerintahDaerah Kota Malang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah,RKPD Kota Malang Tahun 2015, Tahun 2014. 1 (Satu) Bundel Buku Berwarna Hijau Bertuliskan PeraturanWalikota Malang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2014tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015,Pemerintah Kota Malang Tahun 2015. 1 (Satu) Bundel Buku Berwarna Kuning BertuliskanPemerintah Kota Malang, Peraturan Walikota Malang Nomor40
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1223 — 876
  • Foto Copy Risalan Panitia Pemeriksaan Tanah A, Nomor40/PanA/HGB/VII/2014, Tanggal 8 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI,bermaterai diberi tanda bukti P497 ;481. Foto Copy RISALAH PENGELOLAAN DATA (RPD) PEMBERIAN HAK GUNAATAS NAMA PT. BUMI KEDAUNG LESTARI berkedudukan di Kota Depok,ATAS BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEDAUNG,KECAMATAN SAWANGAN, KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT.Tanggal 18 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VI, bermaterai diberi tandabukti P498 ;482.
    Foto Copy Risalan Panitia Pemeriksaan Tanah A, Nomor40/PanA/HGB/VII/2014, Tanggal 8 Juli 2014. Asli Ada Pada Tergugat VIbermaterai selanjutmya di beri tanda bukti P712 ;684. Foto Copy RISALAH PENGELOLAAN DATA (RPD) PEMBERIAN HAK GUNAATAS NAMA PT. BUMI KEDAUNG LESTARI berkedudukan di Kota Depok,Halaman 396 dari 531 Putusan Perdata Nomor : 284/ Pdt.G/ 2017/ PN DpkATAS BIDANG TANAH YANG TERLETAK DI KELURAHAN KEDAUNG,KECAMATAN SAWANGAN, KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT.Tanggal 18 Juli 2014.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
259 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUMD yang dibentukhukumnya berupa perusahaan daerah yang tunduk pada peraturanperundangundangan yang berlaku yang mengatur perusahaan daerah.Sedangkan BUMD yang bentuk hukumnya berupa Perseroaan terbatas.Sedangkan BUMD berbentuk perseroaan terbatas mengacu pada UU Nomor40 Tahun 2007 tentang perseroaan Terbats, di mana diatur motif profitoriented serta tanggung jawab yang jelas terhadap pemegang saham,komisaris dan direksi PT . pengurusan perusahaan suatu PT tidak menjaditanggung jawab kepala daerah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-06-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 September 2017 — PATRIALIS AKBAR
1889 — 1416
  • Ketua Mahkamah Agung RI36 dan Ketua Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang KodeEtik dan Pedoman Perilaku Hakim;1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor 63/3000/PN.00/5/2016, dengan37 tabel nomor 12 adalah nomor perkara 129/PUUXIII/2016 dan tabel nomor 50 adalah nomor perkara 129/PUUXIII/2015;1 (satu) bundel draft Pertimbangan Hukum Mahkamah Perkara8 129/PUUXIII/2015;1 (satu) bundel asli Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor :ia 280/PAN.MK/2015;1 (satu) lembar asli Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor40
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 20-03-2013 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 11-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 4/PID.TPK/2013/PT JMB
Tanggal 14 Mei 2013 — Pembanding/Terdakwa : IR.NANO KUSHARYONO ME Bin HARTONO SUKARNI
Terbanding/Jaksa Penuntut : VICTOR ANTONIUS.S .SIDA BUTAR ,SH.MH
128 — 117
  • Perwakilan Jambi dan sesuaidengan keahliannya, dan bersesuaian dengan Fakta lain dipersidangan, makakeberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tidaksependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dan dapat menerimahasilpemeriksaan ahli Sesuai dengan keahliannya;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentangPengertian Keuangan Negara : Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Pasal 1 ayat (2) UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor40
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
321 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halini bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh TurutTergugat Ill yaitu bukti T.T Ill. 1 s/d bukti T.T.IIl 1911.Terhadap pengalihnan HGB kepada pihak ketiga tersebutjuga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor40 Tahun 1996 Pasal 34 ayat (7) yang mengatur bahwaperalinan hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaanin casu harus dengan persetujuan tertulis dari pemeganghak pengelolaan;Bahwa putusan a quo tidak seksama mempertimbangkansemua bukti dan fakta yang ditemukan dalam persidangan,bahwa
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
111 — 74
  • Hak Milik Nomor40 / Desa Margakaya), luas 17.470 m2, pemegang hak MukadiBin Musadi.;: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00089 / DesaMargamulya, Kec. Telukjambe Barat, (dh. Hak Milik Nomor70 / Desa Margakaya), luas 19.190 m2, pemegang hak NgutraBin Petrus. ;: Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00090 / DesaMargamulya, Kec. Telukjambe Barat, (dh.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FITROH R.
Terbanding/Terdakwa I : RITA WIDYASARI
Terbanding/Terdakwa II : KHAIRUDIN
223 — 169
  • RT 12 No. 59A Tenggarong, RoomNo. 249, arrival date 02/08/11 departure date 04/08/11 berikutdengan 1 (satu) lembar asli STRUK PEMBAYARAN NON TUNAI BITanggal 03 Agustus 2011 atas nama RITA WIDYASARI, S.Sos(yang tulisannya sudah buram), 1 (satu) lembar asli GuestRegistration Daftar Isian Tamu atas nama KHAIRUDIN Room No.249, dan 10 (sepuluh) bundle asli Guest Registration Daftar IsianTamu atas nama KHAIRUDIN dengan dokumen pendukungnya. 297.1 (Satu) bundel copy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor40
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 3 September 2021 — Penuntut Umum:
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN
235 — 102
  • Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP;;Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Penasihat hukumTerdakwa mengajukan eksepsi/keberatan secara tertulis dan telah di tanggapi olehpenuntut umum dan selanjutnya telah diputus dalam putusan sela Nomor40/Pid.SusTPK/2021/PN.Kpg, dengan amar sebagai berikut:MENGADILI:1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Yohakim Yuvenalis B.Siola, ST. alias Juven tidak dapat di terima;2.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Oktober 2018 — KHAIRUDIN
347 — 1159
  • RT 12 No. 59 A Tenggarong,Room No. 249, arrival date 02/08/11 departure date 04/08/11berikut dengan 1 (satu) lembar asli STRUK PEMBAYARAN NONTUNAI BII Tanggal 03 Agustus 2011 atas nama RITA WIDYASARI,S.Sos (yang tulisannya sudah buram), 1 (satu) lembar asli GuestRegistration Daftar Isian Tamu atas nama KHAIRUDIN Room No.249, dan 10 (sepuluh) bundle asli Guest Registration Daftar IsianTamu atas nama KHAIRUDIN dengan dokumen pendukungnya. 297.1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor40
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 April 2016 — Pemohon Kasasi II: Ir. H. SUWONO THALIB, M.Si ; Pemohon Kasasi I: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan
96 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nip 19590910 199003 1 002 dan TIDAK ADA ASLInyaserta TIDAK MASUK DALAM DAFTAR BUKTI dan berdasarkan Nomor40/LHP/XIX.SMD/XI/2010 tanggal 25 November 2010 dimana Kita Ketahuibahwa tenggang waktu dari tanggal 25 November 2010 s/d 29 November2010 begitu sangat dekat dan perkara tersebut telah dinyatakan P21 atausudah cukup bukti oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan danSecara Senyatanya perkara aquo ini sudah berjalan dan sudah dalampemeriksaan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara karena memperoleh
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
192 — 189
  • HSS 7.500.000,001.444.250.000,0JUMLAH 0 e Bahwasampai dengan Akhir Tahun 2010 para penerima bantuan Sosialtidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban kepada GubernurKalimantan Selatan atau kepada Kepala Biro Kesra sehinggabertentangan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor40 Tahun 2009 tanggal 01 April 2009 tentang Pedoman PemberianBantuan Sosial Pasal 7 Ayat (1) Penerima bantuan membuatlaporan pelaksanaan dan Surat Pertanggungjawaban kepadaHalaman 109 dari 439 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
365 — 227
  • Sekretaris Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 180/03175 tertanggal 28 Maret 2008 disebabkankarena Penggugat selaku pemegang HGB di atas HPL atas namaPemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam pelaksanaannya,selain melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor40 Tahun 1996 (setelah PP tersebut berlaku), juga telah melanggarketentuan dan syarat sebagaimana maksud dalam pemberian HGB tersebut;Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JawaTengah cq.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

212 — 58
  • Syaratsyarat pemberian hak tersebut dipenuhidengan baik oleh pemegang hak (vide Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor40 Tahun 1996);d. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagaipemegang hak (vide Pasal 30 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 jo.Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996);e.
    Hak Guna Usaha hapus, antara lain karena:1) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalamkeputusan pemberian atau perpanjangannya;2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatusyarat tidak dipenuhi;3) Ditelantarkan;4) Tanahnya musnah (vide Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor40 Tahun 1996);HalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap640.5) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatusyarat tidak dipenuhi (vide Pasal 34 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960);Sedangkan Hak
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-04-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 14 April 2016 — JHONY HUSBAN, S.T, M.M
166 — 42
  • Pada tanggal 4 Januari 2010.1 (satu) lembar asli kontrol tahun anggaran 2010 nomor SPP911/I/002/LS/DPU/2010.2 (dua) lembar fotocopy surat dari PT Galin Medan Persada(GMP) kepada Kepala Dinas PU Kota Cilegon nomor40/UM/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 beserta denganlampiran uang muka pekerjaan pembangunan dermaga trestleyang di tandatangani oleh Direktur Utama PT Galih MedanPersada H.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 5 Juli 2017 — DR. HENRY SINGARASA, M.S.
143 — 35
  • Panitia Persiapan Pembukaan FakultasKedokteran Universitas Palangka Raya tahun 2010, yang mempunyai tugasmenyusun proposal dan menggalang komitmen dengan Pemerintah Provinsi,Kabupaten/Kota serta dunia usaha di Provinsi Kalimantan Tengah.Bahwa pada bulan Oktober 2009 persyaratan untuk pendirian PSPD UPRtelah terpenuhi yang kemudian diajukan ke Kementrian Pendidikan danKebudayaan RI. dan terhitung mulai tanggal 28 April 2010 PSPD UPR resmiberdiri berdasarkan ijin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor40
    Bank Pembangunan Kalimantan Tengahdengan tujuan untuk menampung dana pendaftaran calon mahasiswa PSPDserta Sumbangan sukarela dan sumbangan wajib.Bahwa pada bulan Oktober 2009 persyaratan untuk pendirian PSPD UPRtelah terpenuhi yang kemudian diajukan ke Kementerian Pendidikan danKebudayaan RI. dan terhitung mulai tanggal 28 April 2010 PSPD UPR resmiberdiri berdasarkan ijin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor40/010/2010 tanggal 28 April 2010, yang kemudian diresmikan oleh DirekturJenderal Pendidikan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
419 — 219
  • Toshida Indonesia sendiri adalah suatu kooporasiyang berbentuk Perseroan Terbatas (P.T.) yang tunduk pada Undangundang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;Halaman 331/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdiMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undangundang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan Direksi adalah organPerseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan