Ditemukan 6225 data
392 — 430
olehterdakwa tersebut, bahwa menurut terdakwa nantilah setelah proyek yangdijanikan La Ode Rafiun kepada terdakwa dengan nilaiRp1.400.000.000,00. diberikan, barulah terdakwa akan mengembalikandana sebesar Rp280.000.000,00 tsb;Bahwa yang menyusun namanama pada SK Pengurus YayasanYAPENTIM tersebut adalah saksi sendiri;Bahwa sebelum saksi menerima dana dari Anggaran Pembangunan UnitSekolah Baru (USB), saksi dan terdakwa lbu Sharifa mengikuti BimbinganTekhnis di Jakarta yakni bimbingan mengenai Petunjuk Tekhnis
64 — 17
Tapin.Bahwa Saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan diberi tugas untukmelakukan evaluasi administrasi, tehnis dan harga bersamasama denganKetua Panitia (sdr MUHAMMAD ISKANDAR) dan anggota (sdriMAGDALENA) namun Saksi tidak terlibat dalam pembuktian kualifikasikarena Saksi ada pekerjaan lain, yang melakukan pembuktian kualifikasiadalah Ketua Panitia.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, 3 perusahaan (PT. Praditha SejahteraJaya, PT. Beesix Pratama dan PT.
112 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
tetapMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296 K/Sip/1970, tanggal 9Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:"Menurut Pasal 123 HIR, pihakpihak yang berperkara, kalau dikehendaki bolehdibantu atau diwakili oleh seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dikuasakandengan surat kuasa khusus/istimewa";Bahwa suatu surat kuasa khusus harus memenuhi syaratsyarat khusus.Syaratsyarat khusus bagi suatu surat kuasa khusus menurut Mahkamah Agungdalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tekhnis
117 — 35
Melva Silalahi;Bahwa terdakwa hanya menerima hasil pelaporan pelaksanaan karena untukpemantauan di lapangan di laksanakan oleh sub teknis yang terkait;Bahwa terdakwa pernah melakukan peninjauan ke Puskesmas Cengkareng,terdakwa melihat terdapat genangan air pada lokasi pekerjaan Pengadaan InstalasiPengolahan Air Limbah (IPAL);Bahwa terdakwa tidak ingat kapan menerima laporan pekerjaan kegiatan IPAL,namun sebelum dilakukan penagihan pekerjaan oleh kontraktor, saksi menerimalaporan dari Suku Dinas Tekhnis
160 — 0
HARYANI HATTA.54. 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto No : 2/DPU/BM/IV/2016, Tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Kab.
ENDANG PUJIASTUTI sh
Terdakwa:
AMRINUDIN, SH Bin M. YASIN
122 — 99
JUNAIDI, S.Sos Bahwa jabatan saksi di Sekretariat DPRD Rejang Lebong pada tahun 2010adalah sebagai Kasubbag,Saksi ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati yangnomornya Saksi tidak ingat lagi pada tangal 6 mei 2010 selain itu Saksiditunjuk sebagai PPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan) berdasarkan suratkeputusan Sekretaris Dewan Nomor Saksi tidak ingat lagi dengan jenis kegiatanadalah Pemeliharaan dan Perawatan pengadaan suku cadang kendaran dinas sukucadang kendaraan dinas ,selanjutnya pengadaan
CILWAN Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengansaksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegitan (PPTK) di Sekretariat DewanRejang Lebong sejak 1 April 2010 sampai dengan 31 Desember 2010; Bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegitan (PPTK) adalah:Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;Melaporkan Pekembangan pelaksanaan kegiatan;Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Penguna Anggaran
HALIMAH, SH
Terdakwa:
Hj. ST. RABIAH, S.Pd.M.Pd
131 — 41
- Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal
47 — 15
PelayananPerizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalKabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Bupati SerdangBedagai, sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan tahun 2012.Bahwa Tupoksi terdakwa selaku Kasi Pelayanan Perizinan diatur didalam pasal76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 5 tahun2010, tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 10tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada OrganisasiLembaga Tekhnis
MUHAMMAD FAIZAL AKBAR ILATO, SH
Terdakwa:
DONI LAKADJO Alias DONI
83 — 32
Bahwa untuk Jalan Penghubung Desa Dolom dan UhaUhangon yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)adalah pak Edy yang merupakan pendamping tekhnis diKec. Bunta.b. Bahwa untuk Pembangunan Jalan Dalam Desa yangmembuatkan RAB adalah pak Agus Basuki yakni tenagatekhnis.c.
220 — 194
Kabupaten Agam sejak Tahun 2009 sampai dengan 2013, menjalankan tugasberdasarkan penunjukan lisan Ketua BAZNAS Kabupaten Agam Yandril, S.Soskemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Nomor 120/SK/BAZBAS/Ag/XxIV/2012tanggal 28 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat danLapangan BAZNAS Kabupaten Agam;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku relawan BAZNAS Kabupaten Agammempunyai tugas pokok melakukan pemungutan zakat dari seluruh Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD), Camat dan Kepala Unit Pelaksana Tekhnis
478 — 407 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mandailing Natal nomor: 090/089/Hutbun/2002 tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 an. PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel danditandatangani oleh Sucipto L. Tobing selaku Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Mandailing Natal;7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal nomor:522.11/238/Dishut/2002 tanggal 3 Desember 2002 perihalPertimbangan Teknis URKT tahun 2003 an. PT.
129 — 25
Juli 2011dan Nomor 1589/SHS01/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.Bahwa Tim GP3K pusat dalam menurunkan dana ke kelompok tani tidakmengurangkan sedikitpun dari jumlah proosal yang diajukan oleh kelompoktaniBahwa Pembinaan yang dilakukan oleh Pusat hanya sebatasmelakukan pelatihan kepada Ketua Kelompok yang ditunjuk oleh cabang danyang lebih mengetahuinya adalah penanggung jawab wilayah barat yaitu PakNana dan pada saat itu juga dilakukan pelatihan teknologi budidaya padi.Selanjutnya untuk pengawalan tekhnis
Selanjutnya untukpengawalan tekhnis budidaya dan penagihan dilakukan oleh kantor cabang;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabag Operasional PKB samadengan tugas dan tanggung jawab Manager PKBL hanya namanya saja yangberubahBahwa PT.
103 — 44
/Pid.SusTPK/2015/PN Gto. tanggal 15 Maret 2016 atas nama Para Terdakwatersebut di atas;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Surat Dakwaan yang isiselengkapnya adalah sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa mereka Terdakwa FAHRUL KASIM, S.Kom. selaku Kepala SeksiKesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selaku Kepala SeksiPengelola Data Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan(KPDEP) Kota Gorontalo dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis
Danny
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Intervensi:
WILIAM TJAKRADIPURA
400 — 320
Keadilan hukum administrasi tidaksekedar hadir melalui deretan catatan tekhnis dan tulisan administratif hitam diatas putin namun keadilan hukum administrasi harus mampu menghadirkan nilaihukum yang substantif yakni selain mengandung Kepastian Hukum (legalcertainty), Kemanfaatan Hukum (purposiveness), juga memastikan KeadilanHukum (Justice) , sehingga sebuah pengujian administrasi harus juga mampumenemukan dan mengangkat nilainilai yang berkembang di Masyarakat termasukkonteks yang berkembang dalam
1.SAMBAS SADIKIN
2.BUDI RAHAYU
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
819 — 348
Sarana prasarana pengolahan dan pembuangan limbah;sistem tanggap darurat; dan;. ketersediaan sarana dan prasarana tekhnis lainnya sesuai dengan peraturanperundangundangahn) ===Halaman 87 Dari 106 halaman Putusan Nomor : 80/G/LH/2019/PTUN.BDGPasal 84 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur;(1) Izin lingkungan wajib diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejakpersyaratan dokumen dinyatakan lengkap;(2
340 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya,Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;Dikembalikan kepada Burhanudin;BB Nomor 163: 1 (satu) bundel dokumen Laporan RencanaKerja Tahunan Teknisdan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015 oleh PT.Anugrah Harisma Barakah;BB Nomor 164: 1 (satu) bundel dokumen Laporan RencanaKerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015 oleh PT.Anugrah Harisma Barakah;Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;BB Nomor 165: 1 (satu) bundel asli Laporan Rencana KerjaTahunan Tekhnis
RIDWAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG
174 — 36
Takalar tidak terlibat secara tekhnis kecualidalam hal kepala Bapelitbang yang bertindak selaku penggunaanggaran telah mempertanggung jawabkan atas penggunaan anggarantersebut yang disampaikan kepada Kepala Daerah atau Bupati Takalarmelalui Sekretaris Daerah;Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran pada BapelitabangKab. Takalar pada tahun anggaran 2017 adalah Drs. H.
Takalar mempunyai tugas pokokmembantu kepala bidang dalam hal melakukan penyiapan koordinasi,pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,Hal. 118 Putusan Nomor. 98/Pid.Sus.TP K/2019/PN.Mksserta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidangpenelitian dan pengembangan;Bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi bertanggung jawabkepada Kepala bidang selaku penanggung jawab tekhnis atasanggaran program dan kegiatan yang di kelola oleh bidangperencanaan, evaluasi pembangunan
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN.
156 — 41
Saleha, SKMselaku PPTK penyediaan operasional rapatrapat kantor ( belanja makanminum pasien dan petugas jaga sore) dan bendahara yang mencairkanterlebin dahulu memeriksa kelengkapan bukti pembelanjaan berupa notaHal 84 dari 201 Putusan Nomor 87/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mksataupun faktur pembelanjaan, yang melakukan pengurusan pencairan adalahbendahara pengeluaran RSUD lanto Dg Pasewang yaitu MuhammadSyamsil, MS,SKM dan setahu saksi berdasarkan SPP dan SPM bahwa PPTK(pejabat pelaksana Tekhnis kegiatan)
(Delapan ratus enam puluh jutaseratus tiga puluh lima ribu rupiah);Bahwa yang bertanggung jawab dalam proses pengurusan pencairan adalahsecara tekhnis adalah saksi sebagai bendahara pengeluaran tetapi yangmenjalankan pengurusan dan membawa dokumen pencairan adalahKaharuddin (satf keuangan) atas' perintah dari H. Saharuddin,S.K.M.,.M.M.,.M.Kes. selaku Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang di manawaktu itu H.
99 — 72
Mirda Ida, SH, Alfian, ST,Trani Idris, SKM, dan Dedy Nopanji, SKM masingmasing selaku Anggota;= Bahwa benar terhadap pengadaan alatalat kesehatan yang akan diadakantersebut, panitia pengadaan telah mengumumkannya melalui surat kabarHarian Serambi Indonesia;= Bahwa benar sebelum mengumumkan pelelangan tersebut, Panitia telahmenerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun dan ditetapkanoleh Terdakwa tanpa melalui survey baik oleh Panitia Pengadaan maupunPPK untuk mengetahui spesifikasi tekhnis
No. 15/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNAMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, sebelummengumumkan pelelangan, Terdakwa dalam kapasitas selaku Pengguna Anggarantelah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukansurvey untuk mengetahui spesifikasi tekhnis dan harga alat kesehatan sebagaidasar atau patokan untuk pembuatan HPS, yang selanjutnya diserahkan kepadapanitia pelelangan untuk dijadikan sebagai dasar
89 — 8
SABAR MANURUNGe Bahwa saksi pernah diperiksa Polres Tebing Tinggi sebagai saksidalam perkara pemalsuan dan penggelapan yang disangkakan telahdilakukan terdakwa ;Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidiksebagaimana terurai dalam Berita acara Pemeriksaan tersebutadalah benar ;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih 3 (tiga) tahun yanglalu dalam urusan bisnis ;Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Tekhnis dan Pengolahan PTPN IVUnit usaha kebun Tinjauan ;Bahwa saksi bekerja di PTPN IV
Putusan No.245/Pid.B/2013/PN.TIDitu. juga dibuat dan ditandatanganilah kontrak kerjasamapenggunaan alat berat Whell Loader ;Bahwa kontrak tersebut ditandatangani oleh Manager kebunTinjauan dengan saksi Waris sebagai Direktur UD KARTIKA ;Bahwa saksi Riza Pahlevi dan saksi Sabar Manurung yang merupakanKepala Dinas Tekhnis dan Pengolahan PTPN IV Unit usaha kebunTinjauan, menerangkan bahwa adapun sewa alat berat Whell Loadertersebut adalah sebesar Rp.43.511.760, (empat puluh tiga juta limaratus sebelas