Ditemukan 577 data
61 — 19
PJOK; q Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;r Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikanlaporan perkembangan kegiatan;90s Menjunjung tinggi kode etik Fasilitator dan konsultan serta siapdiberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etiktersebut; t Memastikan pengelolaan dana di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) sesuaiprosedur dan ketentuan dan secara berkala melakukan pemeriksaanterhadap pengelolaan kas dan rekening; u Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan
Terbanding/Terdakwa : SALMON GAINAU
197 — 0
LAINNYA KEPULAUAN ARU, Tanda Pengenal: 05/PJOK/KEC.ATT/V/2014/02, No.Seri: 50225144;
- 1 (satu) bundel Trans Description Period 201512, KCP PULAU ARU, MP3KI;
- 1 (satu) bundel Trans Description Period 201612, KCP PULAU ARU, MP3KI;
- 1 (satu) bundel Trans Description Period 201712, KCP PULAU ARU, MP3KI;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Bukti Penarikan, Tgl 12 Maret 2015, No.rek 1059-01 004939-50-6, Nama Dedy Moneay, Jumlah Rp.238.021.000,-;
- 1 (satu) buah Buku
73 — 32
Naskah Kesepahaman Nomor : MOU.52 / BNPB / XII / 2011 dan Nomor : 197.1 / 66 / HUK-ORG / SWL / 2011, tanggal 16 Desember 2011 berupa : Petunjuk Operasional (PO) Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2011 (Kota Sawahlunto) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2011 (Administrasi Pengelolaan PJOK)7) Photo Copy Keputusan
Revisi Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2011, Administrasi Pengelolaan PJOK tanggal 17 September 2012. 15) Photo Copy Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011.16) Photo Copy NPWP : 00.884.603.2.203.000, BPP Dana Rehab/Rekon BKPPBD Sawahlunto 17) 13 (tiga belas) lembar photo
68 — 16
Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009dengan perincian sebagai berikut : Alokasi fisik sebesar Rp.83.691 .300, QOperasional desa sebesar Rp.35.867.700,Dana tersebut diterima oleh Desa Harjowinangun melalui rekeningsaksi Sutono alias Miftahudin bin (alm) Mustari qq BendaharaDesa pada PD BKK Dempet dalam 2 (dua) tahap yaitu : Tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp.59.779.500, Tanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp.59.779.500,Terhadap pengelolaan dana ADD ttersebut dibentukPenanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK
1.SESCA TABERIMA, SH
2.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
3.Yusran Ali Baadilla.SH
4.KADEK ASPRILA ADI SURYA,SH
5.Wira Afrianda Damanik,SH
Terdakwa:
DAUD ANTHON UBWARIN
77 — 40
LAINNYA KEPULAUAN ARU, Tanda Pengenal : 05/PJOK/KEC.ATT/V/2014/02, No.Seri : 50225144;
- 1 (satu) bundel Trans Description Period 201512, KCP PULAU ARU, MP3KI;
- 1 (satu) bundel Trans Description Period 201612, KCP PULAU ARU, MP3KI;
- 1 (satu) bundel Trans Description Period 201712, KCP PULAU ARU, MP3KI;;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Bukti Penarikan, Tgl 12 Maret 2015, No.rek 1059-01 004939-50-6, Nama Dedy Moneay, Jumlah Rp. 238.021.000,-;
- 1 (satu) buah
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
ENY ERAWATY Binti NARJI alm
87 — 0
Sardi Rp. 10.000.000,-
- Asli Slip kuning bukti pembayaran angsuran SPP Rp. 15.000.000,-
- Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 23 2 2012 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2012.
- Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor : 123 Tahun 2013 tanggal 27 2 2013 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2013.
IRAWAN SOEHENDRA, SH
Terdakwa:
RINI SUTIYANINGSIH Binti Alm. TUPON
99 — 18
Edwin Candra Koko (fotokopi) ;
- 1 (satu) buah Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor : 008/PJOK-BELHIL/BLM/PNPM-Mpd/XI/2013 (fotokopi) ;
- 1 (satu) buah Surat Permintaan Pemberdayaan Langsung Nomor : 009/PJOK-Bel-Hil/BLM/PNPM-Mpd/XI/2013 (fotokopi) ;
- 1 (satu) bundel Buku Rekening Bank Kalbar Kantor Cabang 096 Capem Belitang Nomor Rekening 9621001393 a.n.
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
SARDI Bin HARYANTO Alm
92 — 4
Sardi Rp. 10.000.000,-
- Asli Slip kuning bukti pembayaran angsuran SPP Rp. 15.000.000,-
- Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 23 2 2012 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2012.
- Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor : 123 Tahun 2013 tanggal 27 2 2013 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2013.
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
HENI, S.P.di
95 — 28
483 M$ untuk Rp. 100.157.255 : Bahan Lokal Desa untuk beli air sebesar Rp. 12.000.000, Batu Pondasi sebesar Rp. 10.000.000, Pasir Situ /Hamparan untuk 233 M 3 sebesar Rp. 19.550.000, Alat Papan informasi dan tali benang pondasi sebesar Rp. 375.000, Upah pembantu tukang 70 HOK sebesar Rp. 50.000, total Rp. 3.500.000, Upah Tukang 70 HOK sebesar 70.000, total Rp. 4.900.000, Mandor 75 HOK sebesar Rp. 5.250.000, Upah Hamparan sirtu sebesar Rp. 9.500.000, Pembuatan Desain dan RAB sebesar Rp. 2.753.250, PJOK
IRAWAN SOEHENDRA, SH
Terdakwa:
RINI SUTIYANINGSIH Binti Alm. TUPON
99 — 22
Edwin Candra Koko (fotokopi) ;
- 1 (satu) buah Berita Acara Penggunaan Dana (BAPD) Nomor : 008/PJOK-BELHIL/BLM/PNPM-Mpd/XI/2013 (fotokopi) ;
- 1 (satu) buah Surat Permintaan Pemberdayaan Langsung Nomor : 009/PJOK-Bel-Hil/BLM/PNPM-Mpd/XI/2013 (fotokopi) ;
- 1 (satu) bundel Buku Rekening Bank Kalbar Kantor Cabang 096 Capem Belitang Nomor Rekening 9621001393 a.n.
56 — 7
1 (satu) Eks. asli Laporan PJOK Pelaksanaan Kegiatan Program Mandiri Terpadu Jenis Usaha Penggemukan Sapi;
10. 1 (satu) Eks. asli Laporan Asisten Fasilitator Pelaksanaan Kegiatan Program Mandiri Terpadu Jenis Usaha Penggemukan Sapi (otsus);
11. 1 (satu) Eks.
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Salomo Saing, S.H., M.H.
Terdakwa:
ROBBI FAJAR ISKANDAR, S. H.
186 — 116
prekreditan dan prosedur perkreditan secaratertulismengacu) pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB)sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.Dan dalam pelaksanaan dan pengelolaan kreditnya, BPR wajib mematuhiaturan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara tertulis yangmengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB); Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 1 PeraturanOtoritas Jasa Keuangan RI Nomor 33/PJOK
wanprestasi oleh BPR; BPR mempunyai hak untuk membatalkan surat perjanjiansecara sepihak; Apabila Keterlambatan penyelesaian pekerjaan telah mencapai25 hari kalender dan develover tetap tidak mampu menyelesaikanpekerjaan tersebut; Apabila kondisi/situasi perekonomian atau alasan lainnyaterpaksa membatalkan surat perjanjian, maka BPR akan membayarharga borongan sesuai prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan olehdeveloper;33) Bahwa menurut Ahli, Lampiran 1 Peraturan Otoritas JasaKeuangan RI Nomor 33/PJOK
80 — 24
Setelah dilakukan ferifikasi oleh pendamping, selanjutnya Korkot,kemudian Desa, lalu PJOK Kecamatan, selanjutnya SatkerKabupaten. Selanjutnya Satker mengajukan ke KPPN untuk pencairan;Halaman 108 dari 181 Putusan Nomor : 8/Pid.SusTPK/2017/PN. Yyk.
1.Salomo Saing, S.H., M.H.
2.Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ADI MARTIN Als ADI Bin MARTIN. Alm
132 — 571
prekreditan dan prosedur perkreditan secaratertulismengacu) pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB)sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.Dan dalam pelaksanaan dan pengelolaan kreditnya, BPR wajib mematuhiaturan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara tertulis yangmengacu pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB); Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Lampiran 1 PeraturanOtoritas Jasa Keuangan RI Nomor 33/PJOK
wanprestasi oleh BPR; BPR mempunyai hak untuk membatalkan surat perjanjiansecara sepihak; Apabila Keterlambatan penyelesaian pekerjaan telah mencapai25 hari kalender dan develover tetap tidak mampu menyelesaikanpekerjaan tersebut; Apabila kondisi/situasi perekonomian atau alasan lainnyaterpaksa membatalkan surat perjanjian, maka BPR akan membayarharga borongan sesuai prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan olehdeveloper;33) Bahwa menurut Ahli, Lampiran 1 Peraturan Otoritas JasaKeuangan RI Nomor 33/PJOK
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
BAROKAH Bin MAKSUM
107 — 0
Sardi Rp. 10.000.000,-
- Asli Slip kuning bukti pembayaran angsuran SPP Rp. 15.000.000,-
- Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 23 2 2012 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2012.
- Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor : 123 Tahun 2013 tanggal 27 2 2013 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2013.
ENGGAR DIAN RUHURI,SH
Terdakwa:
MASBUDIONO Als. PAPA TUTI
72 — 18
., tanggal 14 September 2017, sebagai berikut :
- 5 ( lima ) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 403/kpts/53/III/ 2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penunjukan dan penetapan penang- gung jawab operasional kegiatan kecamatan (pjok) program nasional pemberdayan masyarakat mandiri perdesaan dan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp /lmp) kabupatan mamasa tahun anggaran 2014
- 5 ( lima ) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 404 / kpts / 55 / III / 2014 tanggal
96 — 14
diberikanIP TW pada akhir masa pinjaman sebagai stimulant; 11Dokumen Pengajuan Usulan Kelompok harus dilampiri daftarcalon penerima manfaat dengan copy KTP atau identitas lain; 13.Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harus dilampiri dengan:a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok; b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK; c) Hasil verifikasi;d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh TimPendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dandilaporkan kepada camat/PJOK
Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harusdilampiri dengan: a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulankelompok; b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK; c) Hasil verifikasi;d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh TimPendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada camat/PJOK ;e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telahditandatangani antara kelompok dan UPK; 16.
Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harusdilampiri dengan: a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok; b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK;c) Hasil verifikasi;d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh TimPendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada camat/PJOK ;e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telahditandatangani antara kelompok dan UPK; 16.
Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harusdilampiri dengan: a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulankelompok; b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK; c) Hasil verifikasi; d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh TimPendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada camat/PJOK ;e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telahditandatangani antara kelompok dan UPK;; 16.
diberikanIP TW pada akhir masa pinjaman sebagai stimulant; 11Dokumen Pengajuan Usulan Kelompok harus dilampiri daftarcalon penerima manfaat dengan copy KTP atau identitas lain; 13Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harusdilampiri dengan: a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok;b)c) Hasil verifikasi;d)Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK; Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh TimPendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dan dilaporkan kepada camat/PJOK
49 — 12
PedomanAlokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sumedang ;Keputusan Bupati Peraturan Bupati sumedang No.900/Kep.126BPMPD/2009 Tentang penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun2009;Keputusan Bupati sumedang No.147.261/Kep.124BPMPD/2010tentang besaran alokasi dana desa tahun 2010;e Bahwa benar untuk melaksanakan ADD dibuatkan terlebih dahuluPedoman Alokasi Dana Desa lalu disosialisasikan keseluruh desa diKabupaten Sumedang.e Bahwa benar yang mengelola dana ADD adalah pihak Desa secaraoperasional adalah (PJOK
ENGGAR DIAN RUHURI,SH
Terdakwa:
MENDENG Als. PAPA SINDI.
70 — 20
., tanggal 14 September 2017, sebagai berikut :
- 5 ( lima ) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 403 / kpts / 53 / III / 2014 tanggal 08 maret 2014 tentang penunjukan dan penetapan penanggung jawab operasional kegiatan kecamatan (pjok) program nasional pemberdayan masyarakat mandiri perdesaan dan masyarakat mandiri perdesaan (pnpm-mp /lmp) kabupatan mamasa tahun anggaran 2014
- 5 ( lima ) lembar asli keputusan bupati mamasa nomor : 404 / kpts / 55 / III / 2014
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH.
Terdakwa:
ARRON RIWONG alias AKIANG
179 — 0
Perintah Pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112, tanggal 15-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 331108W/041/112, tanggal 15-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00278/DOK PERENC/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;
- 1 (satu) buah buku kumpulan materi pelatihan pelaku PNPM (lanjutan) tingkat kabupaten Sumba Timur bagi PJOK