tersebut dalam Perkara yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang denganRegister Perkara No. 10/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Smg, dimana KSPIntidana (Penggugat ) telah dituntut oleh para anggotanya dalam perkaraPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memenuhikewajibannya mengembalian uang para anggota yang disimpan di KSPIntidana;Bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan melalui prosessebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),dimana dalamperkara No. 10/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Smg tersebut, para anggotaKSP Intidana yang berjumlah lebih kurang 120.000 (seratus dua puluh ribu)halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2017/PN.Smgorang yang diwakili melalui utusannya yang tergabung dalam PanitiaKreditur telah sepakat untuk berdamai dan telah menandatangani aktaperdamaian, dimana akta perdamaian tersebut telah dinyatakan diterimadan dihomologasi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan

Dengan adanya putusankepailitan sebagaimana tersebut, status MerekDagangPRIMAGAMA dahulumerupakan aset Tergugat Ill, menjadi aset /budel pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKepailitan).Dengan dijadikannya Merek Dagang PRIMAGAMA sebagai aset / budelpailit, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Kepailitan, setiap tuntutanmengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit (MerekDagang PRIMAGAMA) harus diajukan

2016 tertanggal 30 Agustus 2016, Nomor : W.24U.1/4434 /HK.02/8/201 tertanggal 30Agustus 2016, dan Nomor : W.24U.1/4434/HK.02/8/201 tertanggal 30 Agustus 2016 akanHal 138dari 179 halaman Perkara NO. 10 /Pid Sus PHI/2016/PN Dpstetapi Tim Kurator tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadapuntuk mewakilinya, dan tidak juga berkirim surat untuk memberitahukan tentang ketidakhadirannya;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pasal 39 UndangUndang Nomor 37tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, dan pasal165 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Majelis Hakimberpendapat Para Pengggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerjaberupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan total jumlah sejumlah Rp 4.616.051.133 (Empat milyar enam ratus

Selain itu permohonanpemburan perusahaan hanya bisa dilakukan melalui Pengadilan Niagasebagaiana diatur dalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karena itugugatan Penggugat harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim;Bahwa Tergugat , menolak dengan tegas dalil Penggugat tentangPerobuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan dalam posita 28, 29,33, dan 34 gugatan a quo.

Bahwa karena seluruh syaratsyarat permohonan pailit sebagaimanadiatur dalam UndangUndang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi,maka guna menyelesaikan sengketa di bidang perniagaan secara adil,cepat, terobuka dan efektif sangatlah beralasan apabila Pemohon mohonkepada Pengadilan Niaga agar Termohon dinyatakan pailit;BERDASARKAN HAL HAL TERSEBUT DIATAS MOHON AGAR PENGADILANNIAGA SURABAYA BERKENAN UNTUK MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT:1.

Bahwa karena seluruh syaratsyarat permohonan pailit sebagaimanadiatur dalam UndangUndang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi,maka guna menyelesaikan sengketa di bidang perniagaan secara adil,cepat, terobuka dan efektif sangatlah beralasan apabila Pemohon mohonkepada Pengadilan Niaga agar Termohon dinyatakan pailit;BERDASARKAN HAL HAL TERSEBUT DIATAS MOHON AGAR PENGADILANNIAGA SURABAYA BERKENAN UNTUK MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT:1.

setelah proses PKPU selesai, perusahaan tersebutdapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan perusahaan tersebuttetap ada (tidak bubar) ;Bahwa ahli menerangkan jika perusahaan tersebut sudahterdapatpenggantian pemegang saham atau direksi dalam perusahaan tersebut,maka pemegang saham atau direksi baru tersebut adalah pihak yangHalaman 94 dari 258 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN JKT.SELbertanggung jawab atas seluruh kewajibankewajiban utang perusahaantersebut termasuk hutangBahwa Permohonan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)bertujuan untuk mengajukan suatu rencana perdamaian yang meliputitawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepaa seluruh Kreditur.Bahwa acara perdamaian tersebut dilakukan melalui Pengadilan NiagaBahwa Pengajuan Penundaan Hutang dapat diajukan oleh Debitu maupunKrediturBahwa dalam perpanjangan permohonan PKPU di bahas dalam RapatKrediturBahwa Kreditur di PKPU ada 3 macam Kreditur Perseroan, KrediturKonkuren dan Kreditur SeparatisBahwa PKPU tidak berlaku dalam

RII) danPara Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)Perkara No. 120/ Pdt.susPKPU/2017/Pn.NiagaPst tertanggal 8 Juni2018, bukti T1 ;2. Putusan Homologasi No. 120/ Pdt.susPKPU/2017/Pn.NiagaPsttertanggal 8 Juni 2018, bukti T2 ;3. Term sheet terhadap perjanjian pengikatan jual beli serta pejanjian jual belisaham PT. RIl kepada investor yang diwakili oleh Frans Jan Van Der Werfyang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2018, bukti T3 ;4.

Daun Resourcesberdasarkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)tertanggal 8 Juni 2018 yang kemudian dinyatakan dalam Putusan pengadilanNiaga Jakarta Pusat Nomor 120/PdtSusPKPU/2017/PN.Niaga.Pst., namun haltersebut tidak menghapuskan perbuatan pidana perpajakan yang dilakukan olehTerdakwa yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak PPN yang telahdipungutnya ke Negara dalam kurun waktu SPT Masa PPN bulan Desember2015 s/d bulan April 2016 sesuai data SIDJP dan keterangan ahli BennyFernando

Kelurahan Dukuh Menanggal tercatat atas nama Teguh Santoso Soeharijanto seluas 56,55 m2 (lima puluh enam koma lima puluh lima meter persegi)

PenetapanPTUN (vide Bukti P4) dalam melakukan upaya pengalihan atas asetasetPTKLMI, akan tetapi TERGUGAT , TERGUGAT II kembali dengan sengajabersamasama dengan TERGUGAT III melakukan perjanjian jual beli untukmengalihkan asetaset PTKLMI (antara lain SHGB No. 351/Sukaresmi)dengan membuat Akta Jual Beli 16 Januari 2012 (vide Bukti P3).lronisnya, yang secara salah telah memanfaatkan pranata hukum yang berlakudi Indonesia berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang No. 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang ("UUKepailitan"), TERGUGAT dan TERGUGAT II telah melakukan jual bellibawah tangan terhadap asetaset PTKLMI (termasuk SHGB No. 351/Sukaresmi) kepada TERGUGAT Ill berdasarkan Akta Jual Beli 16 Januari2012 (vide Bukti P3).Adapun berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UU Kepailitan, sudah merupakanperbuatan hukum yang bersifat mutlak (harus), bahwa TERGUGAT danTERGUGAT II terlebih dahulu haruslah melaksanakan penjualan atas asetasetPTKLMI di muka umum, yang selengkapnya berbunyi sebagai

Putusan Nomor: 56/PdtSus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Psttertanggal 29 Agustus 2016;Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat Il Intervensi 2 yakin MajelisHakim perkara a quo sependapat dengan Tergugat II Intervensi 2 bahwaGugatan terhadap salah satu Objek Sengketa merupakan Gugatan yangberimplikasi terhadap harta pailit PT Hokindo Jaya (Dalam Pailit);Halaman 36 dari 89 halaman Putusan Nomor: 25/G/2021/PTUNSRG.9.10.Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang(selanjutnya disebut UU Kepailitan) menyatakan:Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailityang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawahpengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada butir 3 di atas, bahwa PTHokindo Jaya dan Tuan Michael telah dinyatakan pailit dengan segalaakibat hukumnya, sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 56/

Pembubaran Perseroan terjadi karena:Ts2.berdasarkan keputusan RUPS;karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasartelahberakhir;berdasarkan penetapan pengadilan;dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niagayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidakcukup untuk membayar biaya kepailitan;karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalamkeadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentangKepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang; ataukarena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkanPerseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 146 Ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007, Pengadilan Negeri dapat membubarkanPerseroan atas:1.permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggarkepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan;. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan

DAYAINDO RESOURCES INTERNATIONAL, Tbk berada dalamkeadaan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Sementarasignificant dengan permohonan yang diajukan oleh PT. BankInternational Indonesia, Tbk/PT.BIl, Tok selaku Pemohon PKPU;3441.42.43.44.45.Bahwa pada bulan dan tahun yang sama, TERGUGAT Il selaku DirekturPT. DAYA MANDIRI RESOURCES INDONESIA/PT. DMRI (d/h PT.RISNA KARYA WARDHANA MANDIRIPT. RKWM) dan Sdr. SUDIROANDIWIGUNO (Alm) selaku Direktur Utama PT.

Termohon atau Debitur dalam perkara Nomor01/Pailit/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat olehPT.Jaya Obayashi, Cs, selaku Pemohon atau Kreditur telah dimohonkanuntuk dinyatakan Pailit;Bahwa atas permohonan pailit tersebut Tergugat Ill selaku Pemohontelah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dalamPerkara Nomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 01/Pailit/1998/ PN.Niaga.Jkt.Pst;Bahwa atas permohonan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui PutusanNomor 01/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst.

dalil bantahan Tergugat yang menyatakan Penggugat sebagai penjamin kontrak4373 OK menyembunyikan informasi tentang adanya perjanjian ganti rugi surety (PGRS) pada saat menerbitkanPB 16.9463.02.08.0472 dengan adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.25/Pdt.Sus.PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memposisikan Penggugat sebagai kreditor konkuren Turut Tergugat Majelis Hakim menilaitidak beralasan oleh karena sesuai ketentuan pasal 243 Undangundang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan danPKPU bahwa penundaan

kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudahdimulai oleh pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru ;Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa penggugat sudah sepatutnyamengetahui konsekwensi sebagai penjamin secara hukum baik yang diatur dalam kekentuan undangundangmaupun kontrak yang dijamin dan sesuai ketentuan pasal 18201850 KUHPerdata penggugat sebagai jaminankontrak 4373 OK harus memenuhinya sebagai akibat kegagalan kontraktor

., tidak pernah mengajukan danmenandatangani Surat Permohonan lIzin Pengelolaan parkir, tibatiba mendapatkan Izin, sementara Penggugat yang telahmengajukan Permohonan Iizin Pengelolaan Parkir dan telahmelengkapi seluruhProsedur sebagaimana dimaksud PeraturanGubernur Nomor.102 Tahun 2013, sesuai dengan tanda terimayang diterbitkan oleh Unit Pengelola Perparkiran DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta ;Bahwa Undang Undang Nomor : 37 Tahun 2004, TentangKepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang

melalui Terdakwa.Bahwa keberadaan Saksi9 saat ini dalam penahanan danberstatus terdakwa di PN Depok dalam perkara tindak pidanapenipuan dan atau penggelapan dan atau kegiatanmengumpulkan dana dari masyarakat dengan menggunakanformulir keriasama KSP Pandawa Group.Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dalam menghadapimasalah para investor KSP Pandawa Mandiri Group adalahpada tanggal 12 Februari 2017 mendaftarkan gugatan kepadaKSP Pandawa Mandiri Group di Pengadilan Niaga atau PerdataKhusus PKPU (Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang) PNJakarta Pusat dengan nilai gugatan sebesar Rp.45.073.000.000, (empat puluh lima milyard tujuh puluh tiga jutarupiah) namun pada tanggal 16 Maret 2017 gugatan ditolak,kemudian pada tanggal 17 Maret 2017 mendaftarkan gugatankembali dan pada tanggal 12 April 2017 gugatan dikabulkanselanjutnya tanggal 31 Mei 2017 KSP Pandawa Mandiri Groupdan Sdr.

Tommy Gumilar menyatakan sanggup mengembalikanuang para saksi korban melalui jalur restrukturisasi usaha sapi perah, yangkemudian Terdakwa dalam kapasitas sebagai Pemohon/Debitor telah mengajukanpermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap dr. Tommy Gumilar, dr.Susilanawati Tjandra, dr. Hj.

nonsemestinya PENGGUGAT membuktikan terlebih dahulu apakah memangbenarbenar telah terjadi peristiwa PHK tersebut, dengan pembuktiansebagaimana ketentuan/aturan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan); Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa pada tanggal 01 Agustus2016 terjadi PHK terhadap PENGGUGAT karena TERGUGAT pailit, quadnon dalil tersebut juga semestinya harus dibuktikan PENGGUGATsebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004tentang Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan (UUKepailitan), yaitu. adanya bukti Putusan Pengadilan Niaga yangmenjatuhkan pailit terhadap TERGUGAT;Berdasarkan halhal tersebut di atas apabila PENGGUGAT dalampersidangan a quo tidak dapat membuktikan dalildalilnya tersebut makamenjadi jelas bahwa Gugatan perkara a quo harus dianggap sebagaiGugatan yang obscuur dan prematuur serta tidak berdasar hukum(onrechtgrona), sehingga seluruh dalil dan tuntutan PENGGUGAT dalamperkara ini harus ditolak, dikesampingkan

putusan tingkat kasasi tersebutsemakin menguatkan Putusan Pailit dan memiliki kekuatan hukummengikat (in kracht); (Bukti TI&IH7)d Bahwa faktafakta yang terjadi dalam pemeriksaan permohonanpailit PT.KLMI tersebut di atas berimplikasi terhadap hal sebagaiberikut:Telah terbukti bahwa PT.KLMI mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidakmembayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapatditagih sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UndangUndang RI No. 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang(selanjutnya disebut UU Kepailitan) PT.KLMI dinyatakan pailit dengansegala akibat hukumnya;(i1) Terbukti bahwa upaya kuasa hukum PT.KLMI (Kantor HHR) yangmelakukan pembayaran kepada Kreditur/Pemohon Pailit pada saat jalannyapemeriksaan perkara merupakan pembayaran yang dilakukan tidak denganitikad baik;(iii) Putusan pailit KLMI telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya PutusanMahkamah Agung RI No. 537 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 26 Juli 2010.2 KONSPIRASI JAHAT ANTARA PARA

Utr.dipastikan akan menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi dari peternakplasma binaan;14.21 Bahwa Pasal 1 Angka 1 Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Nomor 37Tahun 2004) mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semuakekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukanoleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diaturdalam UndangUndang ini;14.22 Bahwa Saksi Teguh Santoso, selaku Direktur Utama PT ProspekKaryatama