Ditemukan 5732 data
1156 — 2181
PTP, harus disetujui terlebihdahulu oleh pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);Bahwa dokumen bukti perjanjian Sewa Menyewa kantor di lantai 16 dan17 pada bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018 tersebutberdasarkan:a. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Juli 2018 antara PT. GEC danPT. PTP untuk selama 3 bulan di lantai 16;b. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 01 Oktober 2018 antara PT. GECdan PT. PTP untuk selama 3 bulan di lantai 16;c.
PTP sedangdalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yangsetahu Saksi perusahaan sedang dalam proses PKPU, makaHal. 196 dari 380 hal. Putusan No. 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel.kepengurusan perusahaan dilakukan bersama dengan pengurus PKPUyang telah ditunjuk oleh Pengadilan dan karena hal tersebut maka setiappengeluaran dalam operasional perusahaan harus sepersetujuanpengurus PKPU;Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Deposito milik PT.
750 — 94926 — Berkekuatan Hukum Tetap
SusPailit/2019harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kembaii;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DONI YURGANDONO bin JULY USMAN
1203 — 250
Saksi Korban Andri Wilman mengakui di muka persidangan bahwa sedang mengajukan Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT.Microsel Indonesia dengan No. 332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat.
Terbanding/Terdakwa : TUMPAK JOHNI PURBA
362 — 228
- 1 (Satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas nomor : ND-250 / PJ.034 / 2010, tangal 9 Februari 2010 perihal Pemberitahuan Pengumuman Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dan Pencabutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT. Netway Utama (dalam PKPU).
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MARDANI H. MAMING Diwakili Oleh : YUSUF RAMADAHAN, S.H., M.H.
1526 — 439
bundel dokumen didalam map plastik berwarna kuning yang didalamnya bertuliskan Bunati Desa di Kalimantan Selatan;
Dikembalikan kepada WAWAN SURYA
28. 1 (satu) buah map berwarna biru yang bertuliskan Data PKPU Dari PT PAR pada bagian depan, yang berisikan:
a. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 021/PCN-PKPU/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Putusan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) atas PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) dan Panggilan/Undangan Rapat;
b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021 dari PT PERMATA ABADI RAYA selaku Pemberi Kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat TITAH LAW FIRM selaku Penerima Kuasa;
c. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Kreditor Pertama, tempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan
MUH ASRI IRWAN
Terdakwa:
MARDANI H. MAMING
782 — 54
(satu) bundel dokumen didalam map plastik berwarna kuning yang didalamnya bertuliskan Bunati Desa di Kalimantan Selatan;
Dikembalikan kepada WAWAN SURYA28. 1 (satu) buah map berwarna biru yang bertuliskan Data PKPU Dari PT PAR pada bagian depan, yang berisikan:
a. 1 (satu) bundel fotocopy surat dari Tim Pengurus PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) nomor: 021/PCN-PKPU/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Putusan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) atas PT PROLINDO CIPTA NUSANTARA (Dalam PKPU) dan Panggilan/Undangan Rapat;
b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021 dari PT PERMATA ABADI RAYA selaku Pemberi Kuasa kepada Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat TITAH LAW FIRM selaku Penerima Kuasa;
c. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Hadir Rapat Kreditor Pertama, tempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
673 — 92
BukitInn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana (Dalam Pailit);1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Piutang yang diajukan setelahlewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan sesuai denganpasal 133 UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 25.1 (satu) lembar print out Trade Confirmation tanggal 13 Mei 2015dari PT. Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT.
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1325 — 2941
Halaman 271 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST; Bukit Inn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana (Dalam Pailit);1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Piutang yang diajukan setelahlewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan sesuai denganpasal 133 UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 25.1 (satu) lembar print out Trade Confirmation tanggal 13 Mei 2015dari PT. Anugerah Sekuritas Indonesia kepada PT.
429 — 350 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;b. Berada di bawah pengampuan;c. Melakukan perbuatan tercela; ataud.
NANANG P., SH.
Terdakwa:
Danny Boestami, SE
759 — 208
Bukit Inn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana (Dalam Pailit);
1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan sesuai dengan pasal 133 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Telah dilakukan penyitaan dari ERIES JONIFIANTO, SH.,MH. pada tanggal 25 Juli 2018
25.
1 (satu) lembar print out Trade Confirmation tanggal 13 Mei 2015 dari PT.
- Tentang : Cipta Kerja
jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalampernyataan pendirian telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusanpengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukupuntuk membayar biaya kepailitan;e. harta...SK No 052118A(1)(2) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA615 e. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailitberada dalam keadaan insolvensi sebagaimanadiatur dalam UndangUndang tentang Kepailitandan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang;atauf. dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehinggamewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 153HDalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecilsudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroanharus mengubah statusnya menjadi Perseroansebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Ketentuan lebih lanjut mengenai pengubahan statusPerseroan
503 — 396
., notaris di Jakarta Selatan, kepada PT.Bank Muamalat, bank diberi kuasa untuk memotonng dan/atau memindahbukukan secara langsung dari rekening yang terbukukan atas nama PT.Abyakta Alam Resources; 26. 1 (satu) bundel surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus Nomor: W10.U1.4689.HT. 03.X.2022.03.MH. tanggal 04 Oktober 2022 perihal panggilann sidang menghadap dalam perkara Gugatan Lain-lain Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 32/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2022

