Ditemukan 5966 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 33/Pid.sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 3 Desember 2014 — 1.SUHARMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN
2.M. IRSYAD, ST Bin MAKASI
81 — 14
81 — 14
IRWANKA tidak lulus dalam evaluasitekhnis dengan alasan pembebanan Subkontrak seharusnya dilantai dua sedangkan dalam Subkontrak dalam penawarannyadi bebankan di lantai I, menurut saksi alasan Seketaris dananggota panitia lelang tidak subtansi artinya kalaupun PT.IRWANKA ditunjuk sebagai pemenang toh ia akanmengeluarkan biaya sebesar nilai dalam Subkontrak. Olehkarena hanya pendapat saksi yang berbeda yaitu menyatakanPT.
Register : 24-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk Tanggal 8 Desember 2015 — IRFAN SUSILO,SH. Bin Abdullah Azmy (alm);
142 — 127
142 — 127
ISHARYANTO,SH,M.Hum ;Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungankeluarga;Bahwa relevansinya Hukum Tata Negara dalam perkara tindak Pidana Korupsiyaitu salah satu obyek kajian Hukum Tata Negara adalah menyangkut jabatan,lingkungan jabatan, tata cara penggunaan jabatan, jabatan bias digantidengan instansi pemerintah, penyelenggara Negara yang diatur dalam hukumpublik;Bahwa subtansi Perpres Ni.54 Tahun 2010 tentang pengadaan baranbg danjasa ditinjau dari IImu Hukum Tata Negara
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 26 Nopember 2013 — BAMBANG SUPRIYANTO, BE
90 — 36
90 — 36
antara pelaku tidak mengerakan halyang sama;Bahwa Noodweer boleh dikatakan daya paksa contoh seorang kasir bank di todong untuk145menyerahkan uang itu termasuk pembelaan terpaksa;Bahwa perintah jabatan dalam hukum pidana dapat dijadikan alasan pembenar terdapat 3 syaratpertama bahwa memerintah dan diperintah adanya hubungan Sub ordinat yang kedua yang diperintah dan yang memerintah tunduk terhadap satu undangundang apakah UU ketenagakerjaanataupun Kepegawaian dan lain lain dan yang ketiga adalah subtansi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
224 — 123
224 — 123
Didalam APBD hanyadisebutkan besaran, uraiannya di penjabaran APBD ; Bahwa Subtansi dalam peraturan kepala daerah kalau Kita bicara teori bataskewenangan, artinya perbuatan hukum suatu lembaga sangat tergantung kepadakewenangan yang dimiliki. Kewenangan DPRD hanya membuat Perda, ini disebutproduk legislasi, pembuatan keputusan kepala daerah menjadi hak otonom darikepala daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006 2351 — 679
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Karena undangundang ini dibentuk untuk melaksanakan amanatKonstitusi, maka kekuatan mengikat subtansi dari undangundang ini adalahsetengah konstitusi apabila dilinat dari perspektif Konstitusi (dari atas) dan lebihtinggi daripada undangundang lain yang mengatur di bidang kekuasaankehakiman apabila dilihat dari undangundang yang sederajat (dari samping ataudari bawah).
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA
KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
52 — 117
52 — 117
Dengandemikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi sama artinya dengan mendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi.Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lainartinya orang selain pribadinya, sementara pengertian koorporasi sesungguhnya juga bukan pribadinyaseperti orang lain, tetapi subtansi pengertian koorporasi yang berbeda dengan pengertian orang yangdijelaskan dalam Pasal
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ;
KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
212 — 66
212 — 66
dan prioritasdampak besar dan penting ; v Menyusun RE ;Bahwa kepada Ahli dikemukakan temuan oleh Ahli Amdal dari ITS sehingga AbhliAmdal berpendapat bahwa dokumen Amdal tidak layak lingkungan, terhadap hal tersebut Ahli berpendapat bahwa :Dalam konsep Hukum Administrasi setiap tindakan pemerintah harus memenuhiunsur legalitas (keabsahan) yang meliputi legalitas formal dan legalitas subtansial,dimana legalitas formal terdiri atas wewenang dan prosedur, sedangkan legalitassusbtansial terdiri atas subtansi
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
326 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
326 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebutbersesuaian dengan doktrin Hukum Administrasi Negara yangpada pokoknya menyatakan bahwa untuk menyatakanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara tidak mempunyaikekuatan hukum, maka harus terlebin dahulu diuji prosedur,subtansi dan kewenangan penerbitan Keputusan Tata UsahaNegara melalui Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara;Selanjutnya Pasal 25 ayat (5) Undang Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telahdirubah dengan Undang undang Nomor 48 Tahun 2009menyebutkan:Sengketa
Register : 07-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — I. PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV), DKK., II. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI ("ANTV")., III. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI., IV. PT. SURYA CITRA TELEVISI., DKK., V. PT. INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, DKK., VI. PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, DKK., VII. PT. TRANS MEDAN DAN PT. TRANS7 PALEMBANG, DKK VS I. ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI")., II. ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI) DAN I. PT. RCTI SATU., II. PT. RCTI SEPULUH., III. PT. RCTI LIMA BELAS ACEH., IV. PT. GTV DUA., V. PT. GTV TUJUH., VI. PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU;
142 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
142 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, seringkali apa yang untuk seorang bersifat memberikeuntungan, member beban bagi orang lain, dengan demikian yangingin Pemohon Kasasi VI tegaskan di sini adalah bahwa sudahmerupakan suatu kewajaran dalam isi/subtansi suatu Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yangakan memberikan keuntungankeuntungan atau hak istimewatertentu bagi penerima keputusan terkait sesuai/sebanding denganbeban kewajiban yang harus dilakukannya dalam rangka untukmemperoleh
Di samping itu, seringkali apa yang untuk seorang bersifatmemberi keuntungan, memberi beban bagi orang lain, dengandemikian yang ingin Pemohon Kasasi VII tegaskan di sini adalahbahwa sudah merupakan suatu kewajaran dalam isi/subtansi suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat TataUsaha Negara yang akan memberikan keuntungankeuntungan atauhak istimewa tertentu. bagi penerima keputusan terkaitsesuai/sebanding dengan beban kewajiban yang harus dilakukannyadalam rangka untuk memperoleh
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO
- PT. HUSKY â CNOOC Madura Limited
Lawan
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
419 — 614
419 — 614
tercampur mengenaidimanakah peranan Terlapor Il dan dimanakahperanan Terlapor dalam dugaan yangdituduhkan Investigator, bahkan dengansistematika LDP yang disampaikan kepadaTERLAPOR Il, amat kasat mata terlihatInvestigator seolaholah ingin pula menjadikanseluruh tuduhan terhadap Terlapor , jugamerupakan tuduhan terhadap Terlapor Il.Padahal kedudukan Terlapor Il adalah adalahterbatas sebagai Peserta Tender;Bahwa Terlapor Il tidak mengetahui olehkarenanya tidak dapat menjelaskan seluruh halterkait dengan subtansi
Putus : 20-01-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 20 Januari 2015 — HADY MULYAWAN, SE, MM
192 — 290
192 — 290
,dengan wewenang :Sebagai anggota KK dapat mengusulkan keputusan kredit.Bahwa untuk tanggung jawab dan wewenang saksi sebagaiManager Komersial sebagaimana diatur dalam Buku PedomanKebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku Ill Bab Ill Sub Bab D,Sub sub Bab 3 dan Sub Sub Bab 7 tentang Tanggung Jawabdan Wewenang Persetujuan Kredit adalah :a.Mereview usulan persetujuan yang diusulkan oleh analiskredit, dengan wewenang : memberikan persetujuanPaket Analisa Kredit (PAK).Bahwa persetujuan tersebut untuk subtansi
Register : 27-05-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 1 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS
2.YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI Alm
122 — 82
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS
2.YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI Alm
122 — 82
boleh dirubah olehpanitias lelang dan itu Ssudah menjadi resiko dari penyedia; Bahwa saksi ada menerima uang dari saksi HAMSAPARI yaitu uangsisa dari penggandaan dokumen untuk proyek DAK tahun 2010 masingmasing panitia menerima sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah); Bahwa SK yang dikeluarkan untuk panitia lelang merupakan SK danaDAK tahun 2010 untuk 5 (lima) kegiatan; Bahwa panitia lelang sudah melakukan lelang sesuai dengan aturanyang berlaku;Atas keterangan saksi menyatakan keberatan pada Subtansi
Register : 27-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
120 — 62
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
120 — 62
Yulian (Alm) untukpengawasan pembangunan USB SMK IT Arsitek Berbasis EnterpreneurKota Bengkulu;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Bimtek untuk pembangunan USBSMK IT Arsitek Berbasis Enterpreneur Kota Bengkulu;Bahwa saksi tidak mengetahul proses serah terima bangunan USBSMK IT Arsitek Berbasis Enterpreneur Kota Bengkulu;Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwamenyatakan keberatan, yaitu pada subtansi tidak ada pengawasyang ditunjuk dari Dinas Pendidikan Kota untuk mengawasipekerjaan pembangunan
Register : 25-11-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 17 Februari 2022 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
MASDAR HELMI, S.Sos., M.M. Bin RUSLI JERIAN
152 — 98
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
MASDAR HELMI, S.Sos., M.M. Bin RUSLI JERIAN
152 — 98
tahun 2019 selain Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) pada Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah masih tidak adakegiatan lain lagi; Bahwa Hanya sebagian Desa di Bengkulu Tengah memasukan proposalKegiatan Padat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan KegiatanPembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri (TKM) pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah;Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatanpada subtansi
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 121/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi
- MADE MEREGAWA
277 — 135
277 — 135
Subtansi yang dipertanyakan adalahmengenai alasan penundaan waktu penyampaian dan pembukaandokumen penawaranHasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul (Data AdministrasiDan Teknis). Substansi yang ditanyakan adalah bagaimana prosesevaluasi penawaran (terutama evaluasi penawaran sampul tentang data administrasi dan teknis) sehingga pihak PT.
Register : 25-11-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl Tanggal 17 Februari 2022 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
MASDAR HELMI, S.Sos., M.M. Bin RUSLI JERIAN
159 — 84
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
MASDAR HELMI, S.Sos., M.M. Bin RUSLI JERIAN
159 — 84
tahun 2019 selain Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) pada Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah masih tidak adakegiatan lain lagi; Bahwa Hanya sebagian Desa di Bengkulu Tengah memasukan proposalKegiatan Padat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan KegiatanPembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri (TKM) pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah;Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatanpada subtansi
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
441 — 571
441 — 571
Azzam Rizal, M.Eng ahli berpendapat bahwa ahlitidak bisa menilai secara subtansi terhadap tindak pidana asalkepada perbuatan terdakwa tetapi dari perspektif tindak pidanapencucian uang bahwa apabila ada perbuatan dari seseorangdalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan misalnyamembeli kendaraan motor ataupun mobil kemudian STNK nyaatas nama orang lain sudah dapat dikategorikan tindak pidanakorupsi atau uang hasil tindak pidana dibeli asset benda bergerakmaupun tidak bergerak seperti rumah atau
Register : 25-06-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 9 Nopember 2015 — Raden Nurma Sapta Gumbira Bin Muhammad Wasmin (Alm)
70 — 12
70 — 12
2013 jam 15.00 wib.Terhadap pengumuman untuk memasukan penawaran tersebut, ada 12perusahaan yang memasukan penawaran.Tahapan Evaluasi penawaran tanggal 18 Juni 2013 s/d 26 Juni 2013(sesuai dengan jadwal LPSE)Terhadap penawaran yang masuk dilakukan penelitan evaluasi penawaranoleh POKJA dengan cara :Membuat peringkat aritmatika dari penawaran yang terendah sampai yangtertinggi, Kemudian dilakukan pengecekan pesrsyaratan administrasi sepertimelihat surat penawaran, jamnan pemeliharaan, dan syrat subtansi
Register : 08-10-2015 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan PA MUARA ENIM Nomor 786/Pdt.G/2015/PA.ME. Tanggal 15 Nopember 2017 — Perdata
50 — 2
50 — 2
Bahwa sebelum Para Penggugat menjawab subtansi dalil jawabanTergugat pada angka 17,18 dan 21, berikut ini akan kami kemukakanterlebih dahulu halhal sebagai berikut :Hal. 119 dari 495 hal Put.
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5222 — 9350
5222 — 9350
bidang keahlian ahli, sehinggaapa yang ahli sampaikan dalam proses penyelidikkan itu ahli tuangkandalam proses penyidikan setelah mempertimbangkan ada bukti buktiyang lain dalam perkembangan proses penyidikan yang disodorkankepada ahli, sehingga dengan demikian ahli memberikan keterangan,khususnya keterangan yang terkait dengan proses penyidikan yangkemudian menjadi berkas perkara;Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan pada BAP, Abhlisudah baca terlebih dahulu dan BAP tersebut secara subtansi