Ditemukan 5966 data
81 — 14
IRWANKA tidak lulus dalam evaluasitekhnis dengan alasan pembebanan Subkontrak seharusnya dilantai dua sedangkan dalam Subkontrak dalam penawarannyadi bebankan di lantai I, menurut saksi alasan Seketaris dananggota panitia lelang tidak subtansi artinya kalaupun PT.IRWANKA ditunjuk sebagai pemenang toh ia akanmengeluarkan biaya sebesar nilai dalam Subkontrak. Olehkarena hanya pendapat saksi yang berbeda yaitu menyatakanPT.
142 — 127
ISHARYANTO,SH,M.Hum ;Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungankeluarga;Bahwa relevansinya Hukum Tata Negara dalam perkara tindak Pidana Korupsiyaitu salah satu obyek kajian Hukum Tata Negara adalah menyangkut jabatan,lingkungan jabatan, tata cara penggunaan jabatan, jabatan bias digantidengan instansi pemerintah, penyelenggara Negara yang diatur dalam hukumpublik;Bahwa subtansi Perpres Ni.54 Tahun 2010 tentang pengadaan baranbg danjasa ditinjau dari IImu Hukum Tata Negara
90 — 36
antara pelaku tidak mengerakan halyang sama;Bahwa Noodweer boleh dikatakan daya paksa contoh seorang kasir bank di todong untuk145menyerahkan uang itu termasuk pembelaan terpaksa;Bahwa perintah jabatan dalam hukum pidana dapat dijadikan alasan pembenar terdapat 3 syaratpertama bahwa memerintah dan diperintah adanya hubungan Sub ordinat yang kedua yang diperintah dan yang memerintah tunduk terhadap satu undangundang apakah UU ketenagakerjaanataupun Kepegawaian dan lain lain dan yang ketiga adalah subtansi
224 — 123
Didalam APBD hanyadisebutkan besaran, uraiannya di penjabaran APBD ; Bahwa Subtansi dalam peraturan kepala daerah kalau Kita bicara teori bataskewenangan, artinya perbuatan hukum suatu lembaga sangat tergantung kepadakewenangan yang dimiliki. Kewenangan DPRD hanya membuat Perda, ini disebutproduk legislasi, pembuatan keputusan kepala daerah menjadi hak otonom darikepala daerah.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Karena undangundang ini dibentuk untuk melaksanakan amanatKonstitusi, maka kekuatan mengikat subtansi dari undangundang ini adalahsetengah konstitusi apabila dilinat dari perspektif Konstitusi (dari atas) dan lebihtinggi daripada undangundang lain yang mengatur di bidang kekuasaankehakiman apabila dilihat dari undangundang yang sederajat (dari samping ataudari bawah).
52 — 117
Dengandemikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi sama artinya dengan mendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi.Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lainartinya orang selain pribadinya, sementara pengertian koorporasi sesungguhnya juga bukan pribadinyaseperti orang lain, tetapi subtansi pengertian koorporasi yang berbeda dengan pengertian orang yangdijelaskan dalam Pasal
212 — 66
dan prioritasdampak besar dan penting ; v Menyusun RE ;Bahwa kepada Ahli dikemukakan temuan oleh Ahli Amdal dari ITS sehingga AbhliAmdal berpendapat bahwa dokumen Amdal tidak layak lingkungan, terhadap hal tersebut Ahli berpendapat bahwa :Dalam konsep Hukum Administrasi setiap tindakan pemerintah harus memenuhiunsur legalitas (keabsahan) yang meliputi legalitas formal dan legalitas subtansial,dimana legalitas formal terdiri atas wewenang dan prosedur, sedangkan legalitassusbtansial terdiri atas subtansi
326 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebutbersesuaian dengan doktrin Hukum Administrasi Negara yangpada pokoknya menyatakan bahwa untuk menyatakanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara tidak mempunyaikekuatan hukum, maka harus terlebin dahulu diuji prosedur,subtansi dan kewenangan penerbitan Keputusan Tata UsahaNegara melalui Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara;Selanjutnya Pasal 25 ayat (5) Undang Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telahdirubah dengan Undang undang Nomor 48 Tahun 2009menyebutkan:Sengketa
142 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, seringkali apa yang untuk seorang bersifat memberikeuntungan, member beban bagi orang lain, dengan demikian yangingin Pemohon Kasasi VI tegaskan di sini adalah bahwa sudahmerupakan suatu kewajaran dalam isi/subtansi suatu Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yangakan memberikan keuntungankeuntungan atau hak istimewatertentu bagi penerima keputusan terkait sesuai/sebanding denganbeban kewajiban yang harus dilakukannya dalam rangka untukmemperoleh
Di samping itu, seringkali apa yang untuk seorang bersifatmemberi keuntungan, memberi beban bagi orang lain, dengandemikian yang ingin Pemohon Kasasi VII tegaskan di sini adalahbahwa sudah merupakan suatu kewajaran dalam isi/subtansi suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat TataUsaha Negara yang akan memberikan keuntungankeuntungan atauhak istimewa tertentu. bagi penerima keputusan terkaitsesuai/sebanding dengan beban kewajiban yang harus dilakukannyadalam rangka untuk memperoleh
419 — 614
tercampur mengenaidimanakah peranan Terlapor Il dan dimanakahperanan Terlapor dalam dugaan yangdituduhkan Investigator, bahkan dengansistematika LDP yang disampaikan kepadaTERLAPOR Il, amat kasat mata terlihatInvestigator seolaholah ingin pula menjadikanseluruh tuduhan terhadap Terlapor , jugamerupakan tuduhan terhadap Terlapor Il.Padahal kedudukan Terlapor Il adalah adalahterbatas sebagai Peserta Tender;Bahwa Terlapor Il tidak mengetahui olehkarenanya tidak dapat menjelaskan seluruh halterkait dengan subtansi
192 — 290
,dengan wewenang :Sebagai anggota KK dapat mengusulkan keputusan kredit.Bahwa untuk tanggung jawab dan wewenang saksi sebagaiManager Komersial sebagaimana diatur dalam Buku PedomanKebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku Ill Bab Ill Sub Bab D,Sub sub Bab 3 dan Sub Sub Bab 7 tentang Tanggung Jawabdan Wewenang Persetujuan Kredit adalah :a.Mereview usulan persetujuan yang diusulkan oleh analiskredit, dengan wewenang : memberikan persetujuanPaket Analisa Kredit (PAK).Bahwa persetujuan tersebut untuk subtansi
AGUSTIAN SH MH
Terdakwa:
1.HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS
2.YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI Alm
122 — 82
boleh dirubah olehpanitias lelang dan itu Ssudah menjadi resiko dari penyedia; Bahwa saksi ada menerima uang dari saksi HAMSAPARI yaitu uangsisa dari penggandaan dokumen untuk proyek DAK tahun 2010 masingmasing panitia menerima sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah); Bahwa SK yang dikeluarkan untuk panitia lelang merupakan SK danaDAK tahun 2010 untuk 5 (lima) kegiatan; Bahwa panitia lelang sudah melakukan lelang sesuai dengan aturanyang berlaku;Atas keterangan saksi menyatakan keberatan pada Subtansi
YULI HERAWATI SH MH
Terdakwa:
Drs. H. EDY PANCA WARMAN M.Pd Alias EDY Bin Alm MACHMUD A KARIM
120 — 62
Yulian (Alm) untukpengawasan pembangunan USB SMK IT Arsitek Berbasis EnterpreneurKota Bengkulu;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Bimtek untuk pembangunan USBSMK IT Arsitek Berbasis Enterpreneur Kota Bengkulu;Bahwa saksi tidak mengetahul proses serah terima bangunan USBSMK IT Arsitek Berbasis Enterpreneur Kota Bengkulu;Bahwa terhadap keterangan saksi diatas terdakwamenyatakan keberatan, yaitu pada subtansi tidak ada pengawasyang ditunjuk dari Dinas Pendidikan Kota untuk mengawasipekerjaan pembangunan
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
MASDAR HELMI, S.Sos., M.M. Bin RUSLI JERIAN
152 — 98
tahun 2019 selain Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) pada Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah masih tidak adakegiatan lain lagi; Bahwa Hanya sebagian Desa di Bengkulu Tengah memasukan proposalKegiatan Padat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan KegiatanPembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri (TKM) pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah;Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatanpada subtansi
277 — 135
Subtansi yang dipertanyakan adalahmengenai alasan penundaan waktu penyampaian dan pembukaandokumen penawaranHasil Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul (Data AdministrasiDan Teknis). Substansi yang ditanyakan adalah bagaimana prosesevaluasi penawaran (terutama evaluasi penawaran sampul tentang data administrasi dan teknis) sehingga pihak PT.
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
MASDAR HELMI, S.Sos., M.M. Bin RUSLI JERIAN
159 — 84
tahun 2019 selain Kegiatan Padat Karya Infrastruktur JalanLingkungan Desa dan Kegiatan Pembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri(TKM) pada Disnakertrans Kabupaten Bengkulu Tengah masih tidak adakegiatan lain lagi; Bahwa Hanya sebagian Desa di Bengkulu Tengah memasukan proposalKegiatan Padat Karya Infrastruktur Jalan Lingkungan Desa dan KegiatanPembekalan Tenaga Kerja Muda Mandiri (TKM) pada DisnakertransKabupaten Bengkulu Tengah;Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatanpada subtansi
441 — 571
Azzam Rizal, M.Eng ahli berpendapat bahwa ahlitidak bisa menilai secara subtansi terhadap tindak pidana asalkepada perbuatan terdakwa tetapi dari perspektif tindak pidanapencucian uang bahwa apabila ada perbuatan dari seseorangdalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan misalnyamembeli kendaraan motor ataupun mobil kemudian STNK nyaatas nama orang lain sudah dapat dikategorikan tindak pidanakorupsi atau uang hasil tindak pidana dibeli asset benda bergerakmaupun tidak bergerak seperti rumah atau
70 — 12
2013 jam 15.00 wib.Terhadap pengumuman untuk memasukan penawaran tersebut, ada 12perusahaan yang memasukan penawaran.Tahapan Evaluasi penawaran tanggal 18 Juni 2013 s/d 26 Juni 2013(sesuai dengan jadwal LPSE)Terhadap penawaran yang masuk dilakukan penelitan evaluasi penawaranoleh POKJA dengan cara :Membuat peringkat aritmatika dari penawaran yang terendah sampai yangtertinggi, Kemudian dilakukan pengecekan pesrsyaratan administrasi sepertimelihat surat penawaran, jamnan pemeliharaan, dan syrat subtansi
50 — 2
Bahwa sebelum Para Penggugat menjawab subtansi dalil jawabanTergugat pada angka 17,18 dan 21, berikut ini akan kami kemukakanterlebih dahulu halhal sebagai berikut :Hal. 119 dari 495 hal Put.
5222 — 9350
bidang keahlian ahli, sehinggaapa yang ahli sampaikan dalam proses penyelidikkan itu ahli tuangkandalam proses penyidikan setelah mempertimbangkan ada bukti buktiyang lain dalam perkembangan proses penyidikan yang disodorkankepada ahli, sehingga dengan demikian ahli memberikan keterangan,khususnya keterangan yang terkait dengan proses penyidikan yangkemudian menjadi berkas perkara;Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan pada BAP, Abhlisudah baca terlebih dahulu dan BAP tersebut secara subtansi