tanggal 27 Oktober 2021 yang diajukan oleh PenasihatHukum Para Terdakwa diterima di Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal2/7 Oktober 2021 telah diserahkan Salinan resminya kepada TerbandingRian Mardani pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021;e Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 27 Oktober 2021kepada Para Pembanding dan Terbanding telah diberi kKesempatan untukmempelajari berkas perkara;Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal

233 ayat ( 2 ) KUHAP bahwapermintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelahputusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Para Terdakwayang tidak hadir;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang dalamperkara ini diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh ParaTerdakwa dan Penyidik pada Polres Bengkayang sedangkan permintaan baningyang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2021oleh karenanya permintaan banding

KepaniteraanPengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan olehundangundang sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan UntukMempelajari Berkas Pekara (Inzage), masingmasing pada tanggal 23November 2020 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingbaik oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu danCaracara serta syaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karena itupermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal

233 ayat (2)KUHAP) ;Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PT.BTNMenimbang, bahwa guna menanggapi permintaan Banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan TinggiBanten setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 562/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal17 November 2020, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telahmempertimbangkan unsurunsur dari pasal yang didakwakan Jaksa PenuntutUmum beserta halhal

tersebut menyatakanmenerima putusan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menurutnya menyatakanbanding secara lisan pada tanggal 28 Agustus 2013, sedangkan tertulis tanggal 2September 2013 dan dinyatakanterlambat ; Menimbang, bahwa dalam berkas perkara pernyataan banding tersebutternyata diajukan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2September 2013, sehingga Wakil Panitera menolak permintaan banding tersebutdengan mencatatkannya pada akta terlambat mengajukan permintaan bandingberdasarkan Pasal

233 Ayat (2) KUHAP Jo Pasal 234 Ayat (2)KUHAP ; oe Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Jaksa PenuntutUmum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat dengan berdasarkan pada Pasal233 ayat (2) KUHAP permintaan banding yang dapat diterima oleh PaniteraPengadilan Negeri adalah dalam waktu 7(tujuh)...

B/2017 /Wmn selama 7 (tujuh) hari kerja ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaanbanding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusandijatunkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena dalam perkara inidijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 25 Juli 2017 dengan dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umumpada tanggal 27 Juli

., yang dimintakan banding tersebutdiputus pada tanggal 06 April 2016, dan Terdakwa mengajukan permintaanbanding pada tanggal 13 April 2016, dan Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding pada tanggal 13 April 2016, dengandemikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu selama 7 (tujuh) harisejak putusan diucapkan, sebagaimana ditentukan Pasal 233 ayat (2)KUHAP, dengan demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umumtersebut

., SH tanggal 10 Januari 2020 NomorW30.U1/155/HK.01/1/2020, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa SIGITPURWANTO telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bertempatdi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitungmulai tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 sebelumberkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, permintaanbanding boleh diterma dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari

Sus/2018 / Pn.Mrk. sehingga dengandemikian Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa PemohonanBanding terhadap perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2)KUHAP yang berbunyi : hanya permintaan banding sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusandiberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksuddalam Pasal 196 ayat (2) telah lewat waktu dan karenanya PermohonanBanding

., PaniteraPengadilan Negeri Garut Terdakwa tidak menggunakanhaknya untuk mempelajari Berkas Perkara (Inzage)tersebut ;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan olehPenuntut Umum diajukan pada tanggal 26 Pebruari 2018 sehinggamasih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2)KUHAP dan telah pula melalui caracara serta syaratsyarat yangditentukan dalam Undangundang, oleh karena itu) permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan

HORIZON DISTRIBUSINDO MAKMUR;Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum, diajukan pada tanggal 22 Januari 2020 sehingga masih dalamtenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, dan telah pulaHalaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 49/PID/2020/PT BDGmelalui syaratsyarat yang ditentukan dalam UndangUndang, oleh karena itupermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

Nomor 1/Pid.S/2020/PN Ckr, tanggal 27 Januari 2020, dan telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2020, secara patutdan seksama ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidakmengajukan kontra memori banding ;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh PenuntutUmum, diajukan pada tanggal 22 Januari 2020, sehingga masih dalamtenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, dan telah pulamelalui caracara, serta syaratsyarat yang ditentukan dalam Undangundang

Nomor 49/PID/2019/PT JAPMenimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telahmemberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Supriyanto untukmempelajari berkas perkara Nomor 507/Pid.B/2018/PN Jap, selama 7 (tujuh)hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20Januari 2019, sebagaimana surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari BerkasPerkara Nomor W30.U1/1398/ HK.01/1/2019, tertanggal 14 Januari 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaanbanding

/157/Pid.002/04/2017 tanggal 17 April 2017 sebelumberkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa perkara Nomor 10/Pid.Sus/2017/PN Pwt. atasnama terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan NegeriPurwokerto pada 12 April 2017, kKemudian pada tanggal 12 April 2017Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai permintaan bandingtersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelah ditentukan pasal

233 ayat (2) KUHAP, sehingga secara formalpermintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya, Penuntut Umumtelah menyampaikan keberatankeberatan dan alasan keberatannyaterhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, sebagaimanadalam Memori bandingnya, pada pokoknya berisi sebagai berikut :1.

terhitung sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6Agustus 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan pada tanggal 5 Juli 2017 sedangkan putusan dibacakan dalampersidangan yang dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya danJaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2017, sehingga pemintaan bandingtersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyaratyang ditentukan dalam pasal

233 ayat (2) KUHAP, maka permintaan bandingtersebut secara yuridis formal dapat diterima;Menimbang bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum mengajukanpermintaan pemeriksaan ditingkat banding akan tetapi tidak mengajukanMemori Banding,dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding tidakmengetahui apa yang mendasari atau alasan memohon permintaan bandingtersebut ;Halaman 5 Putusan Nomor 525/PID.SUS/2017/PT MDNMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara

perkara banding di KepaniteraanHal. 4 dari 7 Putusan No. 104/PID/2017/PT BTNPengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukansebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 12 Desember 2017(pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan caracara serta syaratsyarat yang ditentukan UndangUndang oleh karena itupermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal

233 ayat (2)KUHAP) ;Menimbang, bahwa menanggapi permohonan banding JaksaPenuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, walaupun Jaksa PenuntutUmum tidak memngajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tinggiakan tetap mempertimbangkan permintaan banding tersebut sebagai berikut dibawah ini ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkaraserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :1774/Pid.Sus/2017/PN.Tng,tanggal 21 Nopember 2017, maka Majelis HakimPengadilan

banding pada tanggal 28 Januari 2021 berdasarkan akta Nomor93/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Tim dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal29 Januari 2021;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing berdasarkansurat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal O9 Februari 2021,dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 28 Januari 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

233 ayat (2) KUHAP permintaanbanding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari sesudah putusandijatunkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidakhadir;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, maka permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor:13/PID.SUS/2021/P TJAPMenimbang, bahwa

kesempatan untuk mempelajari berkas perkarabanding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dalam tenggang waktuyang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuanmasingmasing tanggal O3September 2012 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktudan caracara serta syaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, olehkarena itu. permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima(pasal

233 ayat (2) KUHAP) ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memoribandingnya telah mengemukakan yang pada pokoknya :a.

SH tanggal 10 Januari 2020 NomorW30.U1/155/HK.01/1/2020, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa SIGITPURWANTO telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkarabertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, selama 7 (tujuh) harikerja terhitung mulai tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16Januari 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP,permintaan banding boleh diterma dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari

Penasihat Hukum terdakwa, sedangkan Akta Permintaan Banding dari PenuntutUmum Nomor 10/BandingII/Akta Pid.B/2021/PN Pin tanggal 24 Pebruari 2021menyatakan bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2021, Penuntut Umum telah menyatakanbanding atas putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkanoleh Penuntut Umum telah dilaksanakan sesuai dan dengan tatacara serta masih dalamtenggang waktu yang ditentukan oleh Undangundang (belum melampaui batas waktu 7hari setelah putusan a quo diucapkan, vide Pasal

233 ayat 2 KUHAP), sehingga menuruthukum permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor193/PID/2021/PT MKSMenimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umumtersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggitidak mengetahui alasanalasan sehingga Penuntut Umum mengajukan permintaanbanding dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memoribanding

JakartaUtara telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkarabanding selama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat pemberitahuan ini ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yangdimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 6 Juni 2016, danPenuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Juni2016, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesuai dengan tata cara sertasyaratsyarat sebagaimana ditentukan Pasal

233 ayat (2) KUHAP, dengandemikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yangpada pokoknya menyatakan keberatan atas amar Putusan Pengadilan NegeriJakarta Utara Nomor 569/Pid.B/2016/PN.

NegeriKaranganyar masingmasing tanggal 9 September 2016 yang isinyamenerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwatelah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara diPengadilan Negeri Karanganyar sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Jawa Tengah;Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaandalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhisyaratsyarat yang ditentukan oleh Pasal

233 ayat (2) KUHAP, olehkarenaitu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh PengadilanTinggi Jawa Tengah, Terdakwa maupunan Jaksa Penuntut Umumsebagai pembanding, tidak mengajukan memori banding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 87/Pid.Sus/2016/PNKrg tanggal 1 September 2016 yang dimintakan banding tersebut

sebagaimana PemberitahuanMempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan NegeriLimboto Nomor: 97/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 25 Agustus 2021.Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Mustafa Muhinualias Mus. dan permintaan banding oleh Penuntut Umum Victor RaymondYusuf, SH terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto , tanggal09 Agustus 2021, Nomor 97/Pid.B/2021/PN Lbo, diajukan masing masingtanggal 16 Agustus 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu yangditentukan Pasal

233 ayat (2) KUHAP dan telah melalui caracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukanbanding meskipun tidak mengajukan memori banding.