Apabila dalam jangka waktu 3(tiga) hari kerja setelah tanggalpenerbitan NPBL Importir tidakmenyerahkan dokumen yangdipersyaratkan maka SKPmenerbitkan responspenolakan;1.1.12 Bahwa dari ketentuan Lampiran Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008sebagaimana diuraikan pada angka 3.12 di atas dapatdiketahui bahwa untuk mendaftarkan PIB, importir harussudah melunasi Bea Masuk, cukai, PDRI, dan PNBP (angkaRomawi angka 3 Lampiran Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai Nomor P42/BC/2008

Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor:3901/K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang menyatakanorangorang yang memberi pernyataan tanpa diperiksadipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apaapa.1.1.12.

Solihin, atas obyek pajak Nomor:35.10.181.005.029.0030.0, luas 5.630, terletak di dusun Krajan XXXXXXXXXXXX Banyuwangi, telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkandengan aslinya, (1.1.12);13.Fotokopi SPPT tahun 2016 atas nama H. Solihin, atas obyek pajak Nomor:35.10.181.005.029.0031.0, luas 2.864, terletak di dusun Krajan XXXXXXXXXXXX Banyuwangi, telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkandengan aslinya, (T.1.13);14.Fotokopi SPPT tahun 2016 atas nama H.

Nomor 1389 K/Pdt/2016Dari bukti 1.1.8 dan 1.1.9, 7.1.10, 7.1.11 dan 1.1.12, Tergugat membuktikan bahwa Tergugat memperoleh tanah objek sengketa dariproses pembebasan dari Pemilik asal tanah tersebut yaitu Haji Anwar, NiMade Jati, WaK Saleh, Haji Usman, selanjutnya berdasarkan bukti T.1.14berupa Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah tanggal 1 Agustus 2002,Tergugat membuktikan bahwa tanahtanah milik Tergugat tersebut telahdiserahkan oleh Tergugat kepada Tergugat II;Menimbang, Bahwa dari bukti

Penggugat dalamperkara 41/Pdt.G/2011/PN.Bna, Tanggal 03 September 2012, Putusan BandingPengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 05/PDT/2013/PTBNA tanggal 18 April2013, Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor : 2391 K/PDT/2013,Tanggal 05 Juni 2014, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.Nomor : 227 PK/Pdt/2016, Tanggal 29 November 2016, setelah Majelis Hakimmencermati dan membandingkannya dengan halhal yang digugat olehPenggugat dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/Pn.Bna (vide bukti P.1, T.121s.d 1.1.12

MedanBanda Aceh, Km.298, Meunasah Ranto, Lhoksukon, Aceh Utara, berdasarkan surat kuasakhusus diatas kertas bermeterai bertanggal 23 Juli 2019 yang telah diketahuldan didaftarkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Lhokseumawe dengannomor : 74/P/SK/2019/MS.Lsm tanggal 10 Oktober 2019Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atasnama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri LhokseumaweNomor B1548/N.1.26/L.1.1.12/Eku.02/10/2019 tanggal 03

administrasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.1.1.11 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4)menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintahberupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkankerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negaraHalaman 30 dari 53, Putusan Nomor 19/PDT/2019/PT KPGpaling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskandan diterbitkannya hasil pengawasan.1.1.12

HakimPengadilan Negeri Kutai Barat itu;Untuk lokasi tanah saya jaraknya dari lokasi tanah yang dilakukanpemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Baratsekira 10 kilometer;Bahwa tidak tahu areal tanah sengketa itu masuk areal PT.Timber Danadan pertambangan atau tidak pada tahun 2004;Bahwa saksi baru mengetahui areal lahan tersebut masuk areal tambangPT.BEK waktu saksi melihat pemeriksaan setempat obyek sengketa olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat;Bahwa bukti surat tertanda 1.1.12

Pada halaman 9 dan 10, butir 1.1.12. telah dikemukakan secara jelas, bahwaTurut Termohon XI Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana JaringanUtilitas Propinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah DKIJakarta. yang mempunyai tugas melaksanakan penataan, perencanaan,pembangunan, pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian dibidangpenerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas.

Pembahasan yuridis terhadap faktafakta dan buktibukti untuk membuktikan apakahPemohon Keberatan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 19huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999;1.Pada halaman 9 dan 10 butir 1.1.12 telah dikemukakan secara jelas, bahwaTurut Termohon XI Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana JaringanUtilitas Propinsi DKI Jakarta merupakan unsure pelaksana Pemerintah DKIJakarta) yang mempunyai tugas melaksanakan penataan, perencanaan,pembangunan, pemeliharaan, pengamanan

Pada halaman 9 dan 10, butir 1.1.12. telah dikemukakan secara jelas, bahwaTurut Termohon XI Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana JaringanUtilitas Propinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah DKIJakarta. yang mempunyai tugas melaksanakan penataan, perencanaan,pembangunan, pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian dibidangpenerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas.

Pembahasan yuridis terhadap faktafakta dan buktibukti untuk membuktikan apakahPemohon Keberatan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 19huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999;1.Pada halaman 9 dan 10 butir 1.1.12 telah dikemukakan secara jelas, bahwaTurut Termohon XI Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana JaringanUtilitas Propinsi DKI Jakarta merupakan unsure pelaksana Pemerintah DKIJakarta) yang mempunyai tugas melaksanakan penataan, perencanaan,pembangunan, pemeliharaan, pengamanan

Nomor 590 K/Pdt/2016dalam perkara ini;1.1.12:1.3.1.4.Bahwa Penggugat dan Penggugat II mempermasalahkan mengenaipelepasan hak/jual beli aset Turut Tergugat berupa sebidang tanahSertifikat HGB Nomor 690/Melawai, seluas 2880 m?

Bahwa Penggugat dalam rekonpensi menolak semua dalil jawaban Para Tergugat dalamrekonpensi karena tidak benar, yang benar sebagai berikut:1.1.12:Bahwa berdasarkan Pasal 833 ayat 1 Jo Pasal 874 KUHPdt Jo Pasal 834 BW yangpada imtinya menyebutkan bahwa seorang ahli waris berhak menuntut danmemperjuangkan hak warisnya serta berhak untuk menuntut upaya segala apa sajatermasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan kepadanya berdasarkanJhaknyasebagai ahli waris (heriditatis petito) dengan demikian

nama Zuliyanto, yang telah bermeterai cukup, telahdinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai denganaslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.8A;1.1.11 Fotokopi tanda terima pembayaran Pembelian Sepeda motor L2S sebesarRp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah kepada Zuliyanto, yangtelah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelahdicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelisdan diberi tanda bukti P.8B;1.1.12

HakimPengadilan Negeri Kutai Barat itu;Untuk lokasi tanah saya jaraknya dari lokasi tanah yang dilakukanpemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Baratsekira 10 kilometer;Bahwa tidak tahu areal tanah sengketa itu masuk areal PT.Timber Danadan pertambangan atau tidak pada tahun 2004;Bahwa saksi baru mengetahui areal lahan tersebut masuk areal tambangPT.BEK waktu saksi melihat pemeriksaan setempat obyek sengketa olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat;Bahwa bukti surat tertanda 1.1.12

Ketua Mahkamah AgungR.. juga menolak/membatalkan surat bukti Tergugat(Termohon Kasasi)kode 1.1.12 ini;12.Foto copy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic)September1999. Kode T.1.13 . Seperti saya tegaskan diatas tadi, bahwaCaracara penguasaan tisik bidang tanah tersebut melalui suratsuratPalsu BELAKA, baik melalui permohonan sertifikat tanah, begitu jugamelalui suratHibah Laleh, begitu juga melalui surat keterangan jual bellitanah yang hilang kode T. 1.4. tahun 1999.

KOMPETENSI ABSOLUTBahwa Tergugat IIIT menolak seluruh dalildalil Para Penggugat kecualiterhadap halhal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo(Atribute Competitio).1.1.12.Bahwa dalam Eksepsi ini perlu Tergugat III tegaskan bahwa dilihatdari substansi maupun dalil gugatan Para Penggugat, dimana ParaPenggugat memasukkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo terkesan dipaksakan.

dilakukan tindak lanjut dalam bentukpenyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.1.1.11 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4)menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintahberupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkankerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negarapaling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskandan diterbitkannya hasil pengawasan.1.1.12

2019/PT KPGtindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasisesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.1.1.11 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4)menyatakan Jika hasil pengawasan aparat internpemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yangmenimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembaliankerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) harikerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasilpengawasan.1.1.12

ANDARINI (Tergugat ) tersebut adalah berada diatas lokasiobjek terperkara dalam perkara a quo ;Menimbang, bahwa tentang bukti T.1.7; 1.1.8 5 7.1,9 ; 1.1.10; 1.1.12 ;semuanya adalah Surat jin mendirikan Bangunan an. H.SULAIMAN BSC.MBA,diatas tanah sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 209/Desa BaganBatu an.

Tempat tidur spring bed 1 buah;1.1.12. Lemari kaca 2 buah;1.1.13. Lemari rak piring 1 set;1.1.14. Meja dan kursi teras 1 set;1.1.15. Kayu 53 ujung ukuran 5/10;Hal. 45 dari 87 Hal. Putusan No.133/Pdt.G/2021/PA.Ktg2. Satu Unit Mobil Mitsubishi T 120 S PUI 5 FD Tahun 2007,No.Polisi DB 8398 K, No.Rangka MHMT120MP6RD10309, No.mesin4G15B01530, atas nama AKSAN GANGGAI dalam keadaan rusakringan sekitar 2 minggu;3.