Bahwa atas dasar penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi KepalaPemerintah Negeri Titawaai tertanggal 29 November 2009, Tergugat ll dalamjabatannya sebelumnya sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Titawaai,kemudian menetapkannya dalam Peraturan Negeri (PERNEG) Titawaai Nomor:01 Tahun 2009, tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadiKepala Pemerintah Negeri Titawaai yaitu Matarumah/Keturunan Hehanussa dariSoa Paleria dan Matarumah/Keturunan Hitijahubessy dari Soa Paleria

Menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor : 01 Tahun 2009 Sahsecara Hukum;. Menyatakan Sah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Adat PenggugatRekonvensi / Tergugat Konvensi IV dan Penggugat Rekonvensi Il / Tergugatkonvensi V kepada Penggugat Rekonvensi Ill / Tergugat Konvensi V! sebagaicalon Raja Negeri Titawaai;Hal 84 dari 123 Hal Put. No. 41/PDT/2014/PT.AMB5.

DALAM REKONVENSI1Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dan PenggugatRekonvensi Ill Tergugat konvensi VI seluruhnya;Menyatakan Sah dan berhaga secara Hukum, Hukum Adat, PenggugatRekonvensi / Tergugat Konvensi IV dan Penggugat Rekonvensi lllTergugat konvensi V adalah Ketunman Mata Rumah Parentah;Menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor: 01 Tahun 2009 Sahsecara Hukum;Menyatakan Sah rekomendasi yang dikeluarkan oleh PeaggugatRekonvensi / Tergugat Konvensi IV dan Penggugat Rekonvensi Il /Tergugat

2011tanggal 5 November 2011 Tentang Pengesahan Kepala PemerintahNegeri Porto Kecamatan Saparua.60.Copy 1 (Satu) Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141558tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri danPengangkatan Pejabat Kepala dan Pemerintahan Negeri PortoKecematan Saparua61.Copy 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Maluku TengahNomor: 141 223 Tahun 2018 Tentang Pengesahan KepalaPemerintah Negeri Porto Kecamatan Saparua62.Copy 1 (satu) Infografis APB Desa Porto Tahun 2017 Perneg

Copy 1 (Satu) Infografis APB Desa Porto Tahun 2017 Perneg O01 Tahun201763.Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri PortoKecamatan Saparua Tahun Anggaran 2016 (Bulan JanuariJuli)64.Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri PortoKecamatan Saparua Tahun Anggaran 2016 (Bulan AgustusDesember)65.Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri PortoKecamatan Saparua Tahun Anggaran 2017 (Bulan JanuariJuli)66.Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri PortoKecamatan

Memerintahkan Tergugat Ill dan Tergugat Il untuk menetapkan MatarumahKailola sebagai Matarumah Parentah di Negeri Seilale KecamatanNusaniwe Kota Ambon dalam Peraturn Negeri (PERNEG) Negeri Seilale ;6.

yaituMembantu pelaksanaan tugas sekertaris Negri Hatalai, dimana tugas sekretaris negrihatalai antara lain melaksanakan tugas pemerintahan bersama dengan Raja negeriHatalai (Perencaan APBNeg, membantu menyiapkan dokumen untuk pembuatan LPJ(laporan pertanggungjawaban).Bahwa selama menjabat sebagai Kaur pemerintahan sudah melaksanakan tugas saksisesuai dengan tugas dan kewajiban;Bahwa terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Hatalai tahun 2016telah di atur dalam peraturan negri yakni Perneg

2016 tentang AnggaranPendapatan Dan Belanja Negri Tahun 2016;Bahwa Jumlah Pendapatan Transfer Dana Desa yang diterima oleh pemerintah NegeriHatalai sebesar Rp. 653.056.000 (enam ratus lima puluh tiga juta lima puluh enam riburupiah), untuk Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp. 203.480.000 (dua ratus tiga jutaempat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga Totalnya yaitu Rp. 856.536.000(delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Bahwa jenis Belanja yang diatur dalam Perneg

tahun 2016diatur dalam Peraturan Negeri Nomor 03 Tahun 2016;Bahwa Jumlah Pendapatan Transfer Dana Desa yang diterima oleh pemerintah NegeriHatalai sebesar Rp. 653.056.000 (enam ratus lima puluh tiga juta lima pulun enam riburupiah), untuk Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp. 203.480.000 (dua ratus tiga jutaempat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga Totalnya yaitu Rp.856.536.000(delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Bahwa belanjabelanja yang diatur dalam Perneg

tugasnya seharihari bertanggung jawab kepada KetuaSaniri yang mana pada Tahun 2016 Raja Negeri Hatalai sekaligus bertindak selakuKetua Saniri Negeri;Bahwa ada Peraturan Daerah saksi sudah lupa tentang peraturan yang mengaturtentang penetapan Raja bertindak sekaligus sebagai Ketua Saniri tersebut;Bahwa sesuai dengan Tugas, Fungsi, kewajiban dan kewenangan saksi selakuanggota Saniri Negeri ada terlibat dalam pengelolaan Anggaran Negeri Hatalai T.A.2016, diantaranya dalam pembahasan serta penetapan PERNEG

pada Tahun 2016 Raja Negeri Hatalai sekaligus bertindak selakuKetua Saniri Negeri;Bahwa ada Peraturan Daerah namun saksi sudah lupa tentang peraturan yangmengatur tentang penetapan Raja bertindak sekaligus sebagai Ketua Saniri tersebut;Bahwa sesuai dengan Tugas, Fungsi, kewajiban dan kewenangan saksi selakuanggota Saniri Negeri ada terlibat dalam pengelolaan Anggaran Negeri Hatalai T.A.Halaman 115 dari 371 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Amb2016, diantaranya dalam pembahasan serta penetapan PERNEG

Bupati Maluku Tengah melaluipemerintahan ; Bahwa setahu saksi pernah diadakan rapat evaluasi untuk negeri Nolloth ; Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada kantor Sekda Maluku Tengah bagianPemerintahan dari tahun 1995 sampai sekarang ; Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Sub Daerah dan Perangkat Daerah, dimanamemiliki tugas untuk mengawasi kepalakepala seksi di kecamatan dan kemudian mengawasijalannya proses pemberhentian dan pengangkatan saniri negeri ; Bahwa setahu saksi dalam Perneg

Camat Saparua Timur,dan hal itu dilakukan di Kantor Kecamatan Saparua Timur;Bahwa karena Penggugat mendaftarkan diri sebagai calon, seperti yangdikatakan di atas, selain suratsurat yang diutegaskan dalam Pasal 15 ayat(2) Peraturan Daerah Nomor: 03 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negari,Penggugat juga melengkapi' diri dengan Surat Mandat dariMatarumah/keturunan dari Marga Lilipaly dari Keturunan Anthoni LilipalyLatupesy, sesuai Peraturan Negeri (PERNEG

Untuk kemudiandisepakati dan ditetapbkan sebagai Peraturan Negeri Oma TentangPenetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak Menjadi KepalaPemerintah di Negeri Oma dan diundangkan dalam lembaranNegeri Oma Tahun 2020 dengan nomor 01, tanggal 17 April 2020.Bahwa setelah ditetapbkan bersamasama dengan Saniri Negerimaka Perneg tersebut disampaikan kepada Pemerintah DaerahKabupaten Maluku Tengah, untuk mendapatkan klarifikasi baikmengenai prosedur, mekansime maupan mengenai subtansiperaturan tersebut. hasilnya

, dan atau adakah regulasi berupa PeraturanNegeri (Perneg) yang mengatur tentang Aset danPendapatan maupun Pungutan Pemerintah Negeri Tawiriyang dapat di kategorikan sebagai Pendapatan Negeri/DesaTawiri ?.

3. Dokumen APBNegeri Administratif Gale-Gale Tahun 2016;

4. Laporan Realisasi Penggunaan Pelaksanaan APBNegeri TA 2016;

5. Surat Pengantar Penyampaian Dokumen ADD/DD Negeri Gale-Gale;

6. Peraturan Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 03/PNAG-PERNEG/2016;

7. Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Gale-Gale;

8. Rencana

Surat Pengantar Penyampaian Dokumen ADD/DD Negeri Gale-Gale;

6.Peraturan Negeri Administratif Gale-Gale Nomor 03/PNAG-PERNEG/2016;

7.Keputusan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif Gale-Gale;

8.Rencana Anggaran Biaya TA 2016 (12 Kegiatan);

9.

Copy 1 (satu) Infografis APB Desa Porto Tahun 2017 Perneg 01Tahun 201763. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri PortoKecamatan Saparua Tahun Anggaran 2016 (Bulan JanuariJuli)64. Copy 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Negeri PortoKecamatan Saparua Tahun Anggaran 2016 (Bulan AgustusDesember)Halaman 174 dari 175 Putusan Nomor 18 / Pid.SusTPK/2020/PN Amb65.

Akhir daripenyusunan RKP dimasukan dalam Perdes/Perneg tentang penetapanRKP. Setelah RKP ditetapkan masuk lagi ke proses penyusunanAPBDesa/Negeri. Dalam proses ini Semua kegiatan yang sudahditetapbkan dalam RKP yang telah dituangkan dalam APBDesa/Negeriyang harus dikerjakan. Namun semua program/kegiatan yang adadalam RPJM mencakup ketika dalam pembahasan di RKP tidak semuaprogram dalam RPJM yang akan dikerjakan namun dilihat dan dinilaiprogram prioritas utama.

Dan hasil dari musyawarah Negeritersebut kemudian kami mengeluarkan Peraturan Negeri atau Perneg No.01 Tahun2015 tentang Dana Desa dan ADD Negeri Oma TA 2015 yang dokumennya adapada Sekretaris Negeri Oma dan akan Terdakwa perintahkan agar dokumentersebut disampaikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Ambon pada kesempatanpertama;Bahwa setelah dilantik pada bulan Mei 2015 dan sesudah itu pada bulan Juni 2015Terdakwa mengangkat dan melantik Sekretaris Negeri Oma, Bendahara dan 3 (tiga)Kaur, dimana setelah