Ditemukan 690 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapitan kapima kapital karita kasiat kapisa kalpita kapitra
Penelusuran terkait : 64/pdt/2013/ptk Tanah Waingapu Paulus loba geli Umbu manara kapita Rambu ana caley – kapita Umbu lunggi kapita Umbu hanganji kapita Umbu ningung geding Umbu kudu kapita S.pt. Umbu manang kapita Camat kota waingapu (dahulu camat kopeta Pt. gaharu kapita indonesia vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri;
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 29-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 1400/PID.B /2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 — terdakwa KOMARUDIN alias MAYOR alias SI DIN Bin AMIN
214 — 109
  • Menurut Didik Sunaryo,dalam bukunya Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, tindak pidana formil adalahmenegaskan suatu perbuatan yang menjadi perbuatan yang dapat dipidana adalahharus secara tegas ditentukan dalam rumusan pasal undangundang sebagai tindakpidana.Melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Prof. Van Hamel dikelompokkansebagai berikut: kelompok pertama adalah paham positif yanga mengartikanwederrechtelijk itu sebagai in strijd met het recht atau bertentangan denganhukum.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
1.IRWAN HARTONO alias IRWAN
2.Sdri. WMING UNTUNG HARTONO alias WMING UNTUNG
Tergugat:
Nyonya VELLISIA FRISKA
Turut Tergugat:
1.Nyonya HJ. TITIEK FEBRIYANTI UTAMI MARWAN
2.Nyonya MERRY SUSANTI SIARIL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
3.kementerian Agraria
4.PT. AGUNG PODOMORO LAND Tbk
411 — 144
  • (Dikutip dari Diktat Kuliah Kapita Selekta Hukum Perdata di FHUI, oleh alm.Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., mantan Ketua Muda Mahkamah R.I.Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tertulis).Bandingkan pula dengan pembagian unsur perbuatan melawan hukum olehR. Setiawan yang berpendapat sama dengan alm. Prof. Z. Asikin KusumahAtmadja, S.H..
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 07-09-2015 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 218/G/2015/PTUN.SBY
Tanggal 24 Maret 2016 — A.M WENNY TRIASTUTI, dkk., vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO, 2. PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 9 JEMBER
174 — 83
  • perundangundangan; atauPutusan Perkara Nomor : 218/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 54 dari 138 Halamanb.(2)badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik berdasarkannorma, standar, prosedur, dan kriteria atau berdasarkan izin sesuai bidangpelayanan bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam peraturanperundangundangan.Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapatdikategorikan sebagai Penyelenggara apabila memiliki:. besaran nilai aktiva paling sedikit 50 (lima puluh) kali besaran pendapatanper kapita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 P/HUM/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — IR. SAID IQBAL, M.E., DKK VS PRESIDEN RI;
110 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Upah minimum terdiri dari UMR Tingkat 1, UMRTingkat II, UMSR Tingkat dan UMSR tingkat II;UMR Tk.1 dan UMR Tk.II ditetapkan dengan mempertimbangkan :1) kebutuhan hidup minimum;2) indeks harga konsumen (IHkK);3) kemampuan,perkembangan dan kelangsungan perusahaan;4) upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah ;5) kondisi pasar kerja;6) tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita;Sedang UMSR Tk.1 dan UMSR Tk.Il ditetapbkan berdasarkan faktorpertimbangan diatas tadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 09-04-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1400/PID.B /2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 — KOMARUDIN alias MAYOR alias SI DIN Bin AMIN
327 — 130
  • Menurut Didik Sunaryo,dalam bukunya Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, tindak pidana formil adalahmenegaskan suatu perbuatan yang menjadi perbuatan yang dapat dipidana adalahharus secara tegas ditentukan dalam rumusan pasal undangundang sebagai tindakpidana.Melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Prof. Van Hamel dikelompokkansebagai berikut: kelompok pertama adalah paham positif yanga mengartikanwederrechtelijk itu sebagai in strijd met het recht atau bertentangan denganhukum.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 12-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RAIS B, M.Si.
173 — 110
  • Marwan Effendi, SH dalam bukunya yangberjudul Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan, Isulsu Aktual dalamKejahatan Finansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian melawan hukum sering dirancukan dengan pengertian Penyalahgunaan Wewenang* padahal duahal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebutadalah juga melawan hukum.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-05-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 6 Agustus 2015 — MARTINI NAZIF, Lawan 1. RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI), 2. SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE, 3. dr. TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, SpOG, (Spesialis Obstetri dan Ginekologi) , berpraktik di RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI) 4. dr. KEUMALA PRINGGARDINI, SpA (Spesialis Anak) berpraktik di RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI) 5. PT. RASHAL SIAR CAKRA MEDIKA, 6. PT. SAMMARIE PURNAFIAT
940 — 1263
  • ;Buku Kapita Selekta Hukum Kedokteran olehDrs. Fred Ameln, SH sambutan Ali Said, SH,Dr. Adyatama, MPH penerbit Grafika Jaya .;surat No. 191/IntketUM/IX/2012 tanggal 18September 2012 perihal surat edaran dariPerkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia(POG) .;Hal 106 dari 141 Hal Putusan No. 312/Pdt.G/2014PN.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
815 — 1711
  • JKI adalah sebagai investor dari PTNarada Kapital Indonesia yang pencatatannya di custody operationdengan dasar kerjasamanya dalam bentuk KPD (Kontrak Pengelolaanhal 237 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.PstDana) dan PT Narada Kapital Indonesia menunjuk custody operationsebagai pencatat transaksi portofolio dari PT JKI.Bahwa hubungan antara PT Bank Danamon Indonesia Tok dengan PTNarada Kapital Indonesia dan PT Jaya Kapita Indonesia tertuang dalamPerjanjian Pemberian Jasa Pengelolaan Aset Investasi
    nomor:084/NKI/MKT/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani olehSahad Siallagan (Direktur Utama PT Jaya Kapita Indonesia selakunasabah, Yenny (Direktur Utama PT Narada Kapital Indonesia selakuManager Investasi; dan Juniko Syukri Rauuf Djais serta Kartika Sari(Senior Assistant Vice President PT Bank Danamon Indonesia Tbk)selaku Bank Kustodian;Bahwa berdasarkan data yang ada pada kami, kontrak pengelolaan danaPT.
    Jaya Kapita Indonesia melakukan Fit andProper Test dinyatakan gagal dan harus menjual kembali di PT. NaradaKapital Indonesia;hal 264 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.PstBahwa Saksi tidak ingat PT. Jaya Kapital Indonesia menerima alirandana sebesar 11 Milyar;Bahwa Saksi menandatangani kontrak KPD.
    Jaya Kapita Indonesia sebagai ijin usaha yangdimiliki oleh PT. Narada Kapital Indonesia;Bahwa benar PT. Jaya Kapital Indonesia setelah melakukan pembayaranmengikuti Fit and Proper test yang diadakan oleh OJK namun dinyatakangagal oleh OJk;Bahwa Saksi tidak mengatahui setelah PT. Jaya Kapital Indonesiadinyatakan gagal maka selanjutnya yang membeli PT.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 11-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
1.HASRUDDIN, S.H.
2.MAKMUN, S.Pd.
190 — 295
  • Marwan Effendi, SH dalam bukunya yangberjudul Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan, Isulsu Aktual dalamKejahatan Finansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian melawan hukum sering dirancukan dengan pengertian Penyalahgunaan Wewenang* padahal duahal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebutadalah juga melawan hukum.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-05-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 98/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Makassar.
Tanggal 4 Mei 2015 — - MUH. NAWIR, SP. BIN PATTA IMAN Vs. _ JPU
102 — 10
  • Marwan Efendi dalambukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan IsuisuActual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi, mengatakan bahwa pengertiMelawan Hukum sering dirancukan dengan Penyalahgunaan Wewenang,padahal dua hal tersebut berbeda, meskipun pada hakekatnya PenyalahgunaanWewenang tersebut adalah juga Melawan Hukum.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-04-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 2 Juni 2016 — Penuntut Umum:
1.R. JOHARCA DWIPUTRA, S.H.
2.ALEXANDER KRISTIAN SILAEN, S.H, M.H.
3.M. YOGEN PANGKEY, S.H.
4.HERU APRIANTO, S.H.
5.MELATI WARNA DEWI, S.H.
6.AMIR GIRI MURYAWAN, S.H.
Terdakwa:
ARMIN EFENDY Bin Alm BANGSIR
126 — 21
  • Dalam bukunyayang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan isuisu ActualHalaman 122 dari 147 halaman Putusan Nomor:14/Pid.SusTPK/2016/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-06-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12PK/PIDSUS/2009
Tanggal 11 Juni 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ; JOKO SOEGIARTO TJANDRA
2063 — 1674 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sesuai dengan Model yangtertumpu pada konsep "daaddaderstrarecht " yang oleh Muladi disebutModel Keseimbangan Kepentingan, yaitu model yang realistis yangmemperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidanayaitu. kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu,kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan(Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang1995, hlm.5) dan selaras pula dengan
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 112
Tanggal 19 Januari 2011 — Lettu Inf Sukimin
62 — 32
  • Muladi, S.H. dalambukunya :Kapita Selekta Hukum Pidana,halaman 4 maka Crime Control Model tidak cocokkarena model ini berpandangan tindakanbersifat represif sebagai terpenting dalampelaksanaan proses peradilan pidana, dueprocess model tidak sepenuhnya menguntungkankarena bersifat anti authoritarianvelus*, sedangkan Model Family atau FamilyModel dari Griffiths kurang memadai karenaterlalu) offender oriented sehingga relatifkurang diperhatikan secara serius.
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 547/PID.B/2010/PN.DUM
Tanggal 2 Mei 2011 — H. Mustar Effendy, BA
139 — 35
  • Dengan kata laintujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa ( Vide: RomliAtmasasmita, kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, Mandar Maju, Bandung,1985,hlm.90);Menimbang, bahwa Prof.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-07-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 25 Oktober 2016 — Ir. H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI; Ir. FITRAH KAMARUDDIN, M.M.; Drs. A. GANI LASA, M.M.; Melawan MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, sebagai KETUA MERANGKAP ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI DALAM NEGERI, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI KEUANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI PERDAGANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; SEKRETARIS KABINET, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; WALIKOTA BATAM, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM;
175 — 55
  • Data tahun 2008menyebutkan bahwa PDRB Shenchen saat ini sudah sekitarUS$ 1145 miliar (sekitar 75% PDB tersebut dari SEZShenzhen) dan pendapatan per kapita penduduknya sekitarUS$ 13,200. Data tahun 2014 menyebutkan total akumulasi diBatam hanya berkisar di angka US$17,7 Miliar per tahun, jauhtertinggal dengan Shenzen di angka US$ 5.470 Miliar pertahun, dan Iskandar dengan US$ 47,3 Miliar per tahun;d.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 25 Januari 2017 — MOCH.YUSUF ASHARI Kejaksaann Negeri Magetan
95 — 17
  • Jumlah tersebut signifikan untuk membuat orangmenjadi kaya atau bertambahnya harta benda secara banyak, sesuaipenghitungan pendapatan per kapita perseorang dalam satu tahun sesuaiPeraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional 20152019.
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 28-02-2023 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 14-03-2023
Putusan PTA JAKARTA Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.JK
Tanggal 14 Maret 2023 — Pembanding/Tergugat : RINA SUKMA BINTI RUDY SUKMA SYAFIE Diwakili Oleh : Muhammad Shobirin, S.H
Terbanding/Penggugat : DRG TAFRIZAL BIN LUKMAN HAKIM
95 — 9
  • Gaharu Kapita Indonesia, atas nama Drg.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-11-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 8 Maret 2021 — JPU ADI WIRATMOKO TDW KHILMI FAHRUDIN
214 — 61
  • Dalam bukunya yangberjudul Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan isuisu Actual dalamkejahatan Finansial dan Korupsi menyatakan, bahwa pengertian melawan hukumsering dirancukan dengan pengertian penyalahgunaan wewenang, padahal dua haltersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalahjuga melawan hukum.
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 06-09-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 14-02-2017
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 159/Pid.B/2016/PN Gst
Tanggal 31 Januari 2017 — AGUSMAN LAHAGU ALIAS AMA TETI
350 — 197
  • MULADI, S.H. dalam bukunya :KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA, halaman 4 maka CRIME CONTROLMODEL tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan bersifat repre sifsebagai terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana, DUEPROCESS MODEL tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat antiauthoritarian values, sedangkan MODEL FAMILY atau FAMILY MODEL dariGRIFFITHS kurang memadai karena terlalu offender oriented sehinggakorban relatif Kurang diperhatikan secara serius.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAMRULLAH, SH.
Terdakwa:
LA RAHIMU Bin LA UNA
162 — 111
  • Marwan Effendi, SH dalam bukunya yangberjudul Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan, Isulsu Aktual dalam KejahatanFinansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian melawan hukum* seringdirancukan dengan pengertian Penyalahgunaan Wewenang* padahal dua hal tersebutberbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah jugamelawan hukum.