Ditemukan 7055 data
539 — 103
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 13 Mei 2020sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukum bernama Herman Latekay S.H,Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Masohi Jalan Geser No.1 Masohiberdasarkan Surat Penetepan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.PH/2020/PN.Masohi tanggal 20 April 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 17 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh Penetapan Ketua Pengadilan Negen Masohi Nomor 24/Pid.B/LH/2020/
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
PT. LIAN SUASA KORPORASI ARE ADRIANSYAH, S.H, Bin RUSTAM EFFENDI
1054 — 928
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebihdijelaskan lagi sebagai berikut :Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakanmanifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas, Mempergunakan kekuasaan ataupengaruh yang melekat pada seorang Pegawai Negen atau kedudukan istimewayang di punyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut ataumenguntungkan diri sendiri atau orang yang menyuap
362 — 1163
No 7 terkait dengan kerugian materiil dan kerugianimmateriil , yang tidak menjelaskan secara detail apa saja kerugian materiilnyadan apa saja kerugian immaterilnya serta bagaimana cara menghitung kerugianmateriil maupun kerugian immateriil .Bahwa hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah agung RI No 67/K/sip/1975yang menegaskan sebagai berikut : bahwa karena petitum tidak sesuai dengandalil dalil gugatan (posita) , maka permohonan kasasi tidak diterimadanputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negen
1286 — 672
Pst.terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusanarbitrase kepada Panitera Pengadilan Negen.2.
118 — 79
Pemberhentian Bupati Barru dan PengesahanPengangkatan Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal6 Agustus 2010, untuk masa jabatan periode Tahun 2010sampal 2015 dan untuk periode kedua Tahun 2015 sampaisaat ini;Maka Terdakva adalah pejabat Negara yang melaksanakanfungsi eksekutif.Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan...dst...Bahwa terhadap pertimbangan Judex factie tersebut di atas,PEMBANDING berkeberatan dengan alasan hukum bahwaUnsur setiap orang sebagai Pegavai Negen
Aaron Tigor Martahi Sihombing
Tergugat:
1.Djaja Wiharja
2.Hj. Euis Sukaesih
3.Rokayah
4.Dadja Wiharja
5.Dede Mulyana
6.Asep Mulyadi, SE
7.Empon Juriah
8.M. Djalil Hasan, SH
9.D. Warga Surwi
10.Eddy Makmunadi
11.Ining
12.Rambert Gandaputra
Turut Tergugat:
1.Achmad Kosasih
2.Idha Widiansih, SH., Sp. N
3.Iis Santika, SH
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung
5.Citra Isma Uspitasari
129 — 38
Bahwa kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR :Pengadilan Negen tidak berwenang untuk mengadili perkara yangdiajukan Penggugat, dikarenakan persoalan dasar gugatan tidak termasukwewenang Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas A, namun wewenangLingkungan Peradilan Tata Usaha Negara..
322 — 236
Panitera Muda Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang masingmasing tanggal 19 April2018 ditujukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negen Cilacapdan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJawa Tengah;.
409 — 172
Tp stlh saya info, yobs coba tekan ke2, hasilnya spt itu Pak....maunya dim bentuk negen seberang ya...merlion. namun EDDY SINDORO menyanggupinya hanya sebesarRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Tp stlh saya info, yos coba tekanke 2, hasilnya spt itu Pak....maunya dim bentuk negen seberangya... merlion, namun EDDY SINDORO menyanggupinya hanyasebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
229 — 88
2005 sudah tidak ada lagi terkaitpenambahan aktiva dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait tidak melakukan koreksi atas deposito Bank Sumitomo Singapuradengan pokok sebesar US$ 1,000,000 yang penghasilan bunganyabelum diperhitungkan oleh wajib pajak terdapat penerimaan uang muka penjualan lokal yang belum dipungutPPN tidak meneliti koreksi atas adanya jasa konsultan perusahaan asing(White Case LLP, Singapura) namun pada laporan keuangan wajibpajak tidak ada pembayaran jasa profesional keluar negen
HARTANTO, SH.
Terdakwa:
EKO STIYO SUPRIHANTORO BIN SINAREP RUSWANDI
68 — 22
Bulungan atau disuatu tempat lain yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, Pegawai negen atau orang selainPegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secaraterus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja mengelapkanuang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkanuang atau surat berharga tersebut diambil atau
118 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
rupiah) ) telah menyalahiketentuan sebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor2/ Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angkaIV Romawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi :Badan Anggaran DPRD bersamasama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atauPerubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7(tujuh) han kerja setelah hasil evaluasi Menten Dalam Negen
Rp49.200.000.000, 00) telah menyalahi ketentuansebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angka IVRomawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : "BadanAnggaran DPRD bersamasama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atauPerubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7(tujuh) han kerja setelah hasil evaluasi Menten Dalam Negen
57 — 21
Padakesempatan itu saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yangkemudian tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah saksi tandatanganisetelah terlebih dahulu membacanya, yakni BAP yang dalam persidangan ini diperihatkanpada saksi:Bahwa pada tahun 2011 saksi menjadi Kepala Sekolah SD Negen 2 Sigeblog KecBanjarmangu.
389 — 231
;a.Putusan MA RI Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1978, yangmenyatakan:Pengadilan Negen tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milikyang dikeluarkan oleh instansi lain;Putusan MA RI Nomor 361 K/Sip/1958 tertanggal 26 November 1958,yang menyatakan:Pengadilan tidak berwenang untuk meninjau kembali suatu putusandesa mengenai sawah sangganPutusan MA RI Nomor 716 K/Sip/1968 tertanggal 5 September 1973,yang menyatakan:Pengeluaran izin bangunan di atas tanah perkara yang berada dalamlingkungan
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
249 — 163
Perpanjangan pertama Ketua Pengadiian Negen Ambon sejak tanggal 18 Maret 2021sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Tahap sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Tahap Il sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli2021;Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya: Dr.
., MH& Rekan,berkedudukan di Jalan Tulukabessy, No.7B, Sirimau, Ambon, berdai Halaman 7 dari 349 halaman Putusan Nomor mesemainbs / Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negen Ambon Nomor153/2021 ,tanggal29 Februan 2021;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan NegeriAmbon Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Amb tanggal 16 Februari
233 — 148
., MH selakuKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negen Klas A Bengkulu. 20.1 (satu) lembar draft Penetapan No.75/ Pen.TPK.2015/ PN.Bgl tanpa tanggalOktober 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa EDI SANTONI, S.Sos.,M. Kes Bin H.
109 — 69
., MH selakuKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negen Klas A Bengkulu. 20.1 (Satu) lembar draft Penetapan No.75/Pen.TPK.2015/PN.Bgl tanpa tanggal Oktober2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. KesBin H.
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
195 — 101
Perpanjangan pertama Ketua Pengadiian Negen Ambon sejak tanggal 18 Maret 2021sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Tahap sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Tahap Il sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli2021;Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya: Dr.
., MH& Rekan,berkedudukan di Jalan Tulukabessy, No.7B, Sirimau, Ambon, berdai Halaman 7 dari 349 halaman Putusan Nomor mesemainbs / Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negen Ambon Nomor153/2021 ,tanggal29 Februan 2021;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan NegeriAmbon Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Amb tanggal 16 Februari
166 — 47
Menteri Dalam Negen; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Menteri Keuangan;4. Menteri Perdagangan; 5. Menteri Agrana dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;Halaman 222 dari 232 Halaman dari Putusan No.15/G/2016/PTUN. TPI6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. Sekretaris Kabinet;9. Gubernur Kepulauan Riau; 10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Kepulauan Riau;11. Walikota Batam; 2.
168 — 354
Tanjung Mas Semarang, atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang,dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerahhukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atauditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman21sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripadatempat kedudukan pengadilan negen
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
829 — 258
Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidanaHalaman 140 dari 184 Halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUSTPK/2021/PT SBYorang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan denganperkataan "setiap orang, misalnya Pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutansubjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya Pasal 5 dan 6 ;Kedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut,yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawal negen,penyelenggara negara