Ditemukan 829 data
Drs. ALI HANAFIE PONULELE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI
195 — 113
Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telahmengajukan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 11 Agustus 2020dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik padapersidangan secara elektronik tanggal 18 Agustus 2020 dan untuk mempersingkaturaian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukupditunjuk pada Berita Acara Sidang dalam perkara ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti tertuis
42 — 7
SUDIJO B P SAJATI)tidak merasa menjual Tanah Sengketa II ;Dalam akta jual beli tersebut, tertuis Bok SAYATI bertindak untukdan atasnama Kuasa dari para ahli waris SUDIJO B P.. SAJATI Almarhum, padahalPenggugat IT pada waktu itu masih hidup dan alam kenyataanya sampai dengansekarang masih sehat walafiat .
H. M. Said, S. Sos., bin Ahmad
Tergugat:
1.H. M. Ali, S.Pd bin Ahmad
2.Hadijah binti Ahmad
3.Syamsudin bin Ahmad
4.Syahbudin, S.Sos., bin Ahmad
5.Abdollah bin Ahmad
6.Rohana binti Ahmad
99 — 55
Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasanya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang padapokoknya membantah seluruh dalil/alasanalasan Penggugat, kecuali yangsecara tegas telah diakuinya;Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugattelah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknyamembantah seluruh dalil/alasanalasan yang dikemukakan oleh paraTergugat/ Kuasanya, kecuali yang secara tegas telah diakuinya;Menimbang bahwa Tergugat/ Kuasanya telah menyampaikan dupliksecara tertuis
76 — 28
Bahwa pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun2009, berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang Halaman 5undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Bahwa objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit karena objek sengketatersebut berwujud tertuis
119 — 15
saksi Djamin Mokodompitmengalami sakit, maka sekitar tahun 1997 saksi Djamin Mokodompit dan isterisaksi Djamin Mokodompit pulang ke Kotamobagu Suawesi Utara;Bahwa benar kemudian saksi Bara Api datang di rumah saksi Djamin Mokodompitdi Kotamobagu, dan ketika saksi Bara Api akan kembali ke Desa Uso, saksi DjaminMokodompit memberikan kuasa kepada saksi Bara Api untuk meniaga, mengolahdan membayar pajak tanah kebun saksi Djamin Mokodompit di Honbolatuatersebut selanjuinya kuasa tersebut dibuat secara tertuis
27 — 17
Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilanya(ex aequo et bono)Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplikkonvensi sekaligus replik Rekonvensi secara tertuis sebagaimana berikut ini:DALAM KONPENSI1.
97 — 34
Bahwa para Penggugat sejak dikeluarkannya sertifikat No. 52 tidakpernah mengajukan keberatan secara tertuis kepada pemegangsertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja,sehingga gugatan para Penggugat bertentangan dengan pasal 32 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang isinya berbunyi :dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatsecara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperolehtanah tersebut dengan itikad baik dan seara nyata menguasainyamaka
65 — 8
Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ; Pembelaan (pledoi) secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang padaininya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa; Tanggapan secara tertuis dari Penuntut Umum atas Pembelaan (pledoi) dariPenasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannyasemula;Telah memeriksa, barang bukii yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23Desember
100 — 60
menyampaikanjawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruhdalil/alasanalasan Penggugat Konvensi, kecuali yang secara tegas telahdiakuinya;Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/ Kuasanyatersebut, Penggugat Konvensi/ Kuasanya telah menyampaikan repliknyasecara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasanalasanyang dikemukakan oleh para Tergugat Konvensi/ Kuasanya, kecuali yangsecara tegas telah diakuinya;Menimbang bahwa Tergugat Konvensi telah menyampaikan dupliksecara tertuis
53 — 23
Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat dan atau Penggugat Il telahberkali kali meminta pertanggungjawaban Para Tergugat baik secara isan maupun tertuis balk secara langsung maupun perantaraan kuasaHal 11 Put. Perk.No.167/PDT/2017/PT. DKhukum yang ditunjuk khusus untuk itu oleh Penggugat agar Para Tergugatsegera MENGEMBALIKAN dan MENYERAHKAN KEMBAL!
94 — 32
Bahwa pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun2009, berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.Bahwa objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit karena objek sengketatersebut berwujud tertuis dan tidak
108 — 50
Dalam bukti T1, redaksional penulisan angka dan huruf serta kolomuntuk pembayaran tertuis tiga juta enam ratus ribu + sembilan puluh juta rupiah90.000.000, jumlah hutang yang sudah dibayar 93.600.000, yang terima sisahutang 40.000.000, . Bahwa menurut majelis adalah hal yang tidak lazim penulisanseperti itu dalam sebuah akte pelunasan hutang berupa kwintansi.
243 — 176
., sehingga mengakibatkan PARAPENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT KONPENSI Ill /ELLEN PATRAS (di KTP tertulis ELLEN LUISA), TERGUGATKONPENSI NW / ANNA PATRAS (di KTP tertulis ANNALAURINA PATRAS), TERGUGAT KONPENSI VII / JEFRYPATRAS, secara Materiil menderita kerugian senilaiRp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), dan disampingkerugian Materiil tersebut, PARA PENGGUGAT REKONPENSI/ TERGUGAT KONPENSI Ill / ELLEN PATRAS (di KTP tertulisELLEN LUISA), TERGUGAT KONPENSI IV / ANNA PATRAS(di KTP tertuis ANNA
64 — 17
Selanjutnya suami saksimeneloon Aan Setiawan tetapi handphone Aan Setiawan sudah tidak aktif danmobil sampai sekarang tidak kembali;Bahwa saksi dan suami saksi mencari alamat Aan Setiawan yang tertulis padaKTP maupun KK tetapi ternyata KK dan KTP tersebut palsu karena di alamattersebut tidak ada orang yang bemama Aan Setiawan dan setelahdiperhatkan temyata pada KK tertuis alamat Kota Magelang tapi capstempelnya Kabupaten;Bahwa Aan Setiawan menyewa mobil di rental suami saksi sebanyak 2 (dua)kali
86 — 46
Tergugat harus dibagi dua secara Merata sesudahTergugat mengganti seluruh kerugian Penggugat selama ini.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahuluwalaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasiMenghukumTergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya (Ex Aquo Et Bono).Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat tersebut, Penggugatmengajukan replik secara tertuis
PT BALARAJA BISCO PALOMA Dalam PKPU
Termohon:
PT SURYA CAKRA SEJAHTERA
285 — 105
yangmemeriksa Perkara a quo untuk menolak Permohonan a quo untukseluruhnya;DALAM POKOK PERKARA ;9.10.Ba12.Bahwa dalildalil yang telah diuraikan oleh TERMOHON dalam bagianEksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengandalildalil yang dikemukakan oleh TERMOHON dalam Pokok Perkara,oleh karenanya mohon agar dalildalil yang diuraikan di dalam bagianEksepsi dianggap diuraikan pula dalam bagian Pokok Perkara ini;Permohonan a quo tidak sah karena Pemohon tidak mendapatkanpersetujuan tertuis
90 — 18
Bahwa oleh karenanya benar apa yang tertera dan tertuis pada isi peranjian dibawah tangan terlanggal 25 Februan 2013 maupoun Surat pemyataan HutangDan Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaraan Hutang No. 01, tanggal 05 Juli2013 serfa Akta Kuasa Menjual Tanah No. 02, tanggal 08 Jui 2013 yangkeduanya dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat adalah tidak sesuai dengankeadaan dan fakta hukum yang sebenamya terjadi dan oleh karenanya haltersebut merupakan perouatan hukum purapura yang dilakukan oleh Tergugat
25 — 11
Bahwa di dalam halaman 9 dan 10 (dalam petitum) habis nomor urut / poin 5,kemudian tertuis poin / nomor : 66,5,7,8,7,8,9,10,11,12,13,14; mohon digantinomor urutnya dengan nomor urut / poin 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, dan 18; Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, hanya pihakTergugat dan Tergugat Ill yang mengajukan Jawaban tertanggal 6 Agustus 2014yang selengkapnya adalah sebagai berikut:JAWABAN TERGUGAT dan TERGUGAT III;DALAM EKSEPSI: 1.
118 — 61
terpisahkan dari putusan ini;Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 251/ Pdt.G/ 2021/ PA DpsBahwa, Tergugat telah menyampaikan dalil duplik secara tertulistertanggal 15 September 2021 yang di dalamnya sekaligus menyampaikan dalilreplik dalam Rekonvensi, yang untuk mempersingkat uraian ditunjuk beritaacara sidang yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;Bahwa, dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi, Penggugattelah menyampaikan dalil duplik dalam rekonvensi secara tertuis
20 — 14
TUN menyatakan:Pasal 1 angka 4:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangTata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagaiakibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 3 UU Peradilan TUN menyatakan:Pasal 1 angka 3:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu peretapan tertuis