Ditemukan 520 data
SUNARDI
Tergugat:
ANUGRAH TEKHNIK
99 — 51
M E N G A D I L I ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tidak karena karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sebesar Rp.114.016.000
ANDRI CANDRA SIMANJUNTAK
Tergugat:
PT. Kreasibeton Nusapersada KRATON
55 — 18
M E N G A D I L I :
DALAM KONVENSI;
DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan surat pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan Nomor 495/HRD-MDN/IX/2021 tanggal 01 Oktober 2021 tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah yang belum dibayarkan dengan total sebesar Rp.45.191.052 (empat puluh
Tan Lee Hwa
7 — 0
kepemilikan rekening tabungan maupun deposito milik Fadjar Safari Tjandra;
- Mengurus, menghadiri, menandatangani, memperpanjang / mengakhiri perjanjian, mengalihkan, meningkatkan nilai pinjaman, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman oleh Fadjar Safari Tjandra; dan/atau
- Melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan hukum berkaitan dengan diri pribadi maupun harta kekayaan Fadjar Safari Tjandra sesuai dengan tujuan diberikannya penetapan atau ijin pengampuan ini sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah);
32 — 0
Swasta, tempat tinggal di dusun kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut Termohon .Pengadilan Agama tersebut; Setelah mendengar keterangan PemohonMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat pernyataannya tertanggal 15 Nopember2007 telah mencabut gugatannya dengan alasan Termohon telah menyadari atas kesalahannyadan sepakat rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lagi;;Menimbang oleh karenanya Majlis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohonuntuk mencabut Permohonannya tersebut tidak bertentangan
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa perkara ini belum disidangkan, oleh karenanya pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, makapermohonan Pemohon untuk mencabut gugatanntya dapat dikabulkan dan selanjutnya harusdinyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut oleh Penggugat melalui Kuasanya;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undangundang nomor 7tahun 1989
Nur Cholis
12 — 3
dan mempelajari berkas permohonan ini ;1 dari 2 hal Pen.No 359/Pdt.P/2019/PN.Kds.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untukkepentingannya Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; Menimbang, bahwa sebelum permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya oleh karena Pemohon ingin merubah permohonan yang diajukan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya untukkepentingan Pemohon sendiri, oleh karenanya pencabutan perkarapermohonan ini tidaklah bertentangan
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua biaya yangtimbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangundanganyang bersangkutan ;1.
Suratmi
43 — 2
Pen.No 183/Pdt.P/2018/PN.Kds.Telah membaca dan mempelaiari berkas permohonan ini :Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untukkepentingannya Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; Menimbang, bahwa sebelum permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya oleh karena Pemohon ingin merubah permohonan yang diajukan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya untukkepentingan Pemohon sendiri, oleh karenanya pencabutan perkarapermohonan ini tidaklah bertentangan
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangundanganyang bersangkutan ;1.
MINAN ZUHRI
16 — 2
dan mempelajari berkas permohonan ini ; 1 dari 2 hal Pen.No 352/Pdt.P/2018/PN Kds.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ; Menimbang, bahwa sesudah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya oleh karena Pemohon inginmerubah permohonan yang diajukan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya untukkepentingan Pemohon sendiri, oleh karenanya pencabutan perkarapermohonan ini tidaklah bertentangan
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan peraturan perundangundangan yangbersangkutan ;1.
SUPRIANTO
Tergugat:
Pimpinan PT. PANGKATAN INDONESIA
52 — 10
M E N G A D I L I :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum para Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebesar Rp.55.707.107.
7 — 1
penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebutadalah sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal82 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya mendamaikanPenggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan atas upayadamai tersebut ternyata berhasil dan Penggugat menyatakan mencabutgugatannya, dengan demikian Majelis dapat mengabulkan permohonanpencabutan tersebut karena tidak bertentangan
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinansesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 dengan segalarevisinya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalildalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
1.IQBAL YA ROBBI Alias IQBAL bin EDI HARIANTO
2.AGUS NUGROHO Alias AGUS Bin PARLIN
37 — 4
dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku (hakobyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif).
undangan yang berlaku (hakobyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif).
1.Subardjo
2.Yondra Nono
3.Syafri
Tergugat:
PT Multikarya Lisun Prima
83 — 14
strong>E N G A D I L I :
DALAM POKOK PERKARA
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dengan verstek;
- Menyatakan tindakan Tergugat melakukan PHK kepada para Penggugat tanpa membayarkan hak-hak normatif para Penggugat adalah tindakan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak para Pengggugat yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.53.275.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut;
- Pengugat I
- Uang pesangon 0,5 x (5 x Rp.3.000.000,00) = Rp. 7.500.000,00
- Uang penghargaan masa kerja
2 x Rp.3000.000,00
46 — 12
Zain atau untuk keperluan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
Sapuan als Opong Bin Sirak
49 — 10
dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain(hak Subyektif).
kekerasan atauancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkanatau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untukmemungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetapmenguasai barang yang dicuri;Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi, serta keterangan Terdakwa,bahwa Terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan tindakpidana pencurian tersebut;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barangbarangtersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan
;Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalamiluka memar pada punggung dan lecet pada bibir saat mulut saksi korban di bekapdan mengalami pusing pada bagian kepala, dengan demikian unsur ini telahterbukti dan terpenuhi;Ad.6 Unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dantidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barangbarangtersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan
16 — 2
sejaklahir ;e Bahwa pemohon hendak mengganti nama anaknyayang ada tercantum dalam Akta Kelahiran yangtertulis IBRAHIM DZIKRI AL KHALIFI menjadi DZIKRYAMIRUDIN TOHA ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 93,pasal94 dari Stb. 1917 dan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menentukanbahwa Penggantian nama harus seijin dari Pengadilan Negerisetempat kediaman Pemohon ;Menimbang, bahwa latar belakang dan tujuan perubahan /penggantian nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dipandangoleh Hakim tidak bertentangan
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangantersebut diatas Pengadilan Negeri Karanganyar menganggappermohonan Pemohon telah disertai bukti bukti yang cukup, makasudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohondikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara inisepenuhnya dibebankan kepada pemohon yang besarnya sepertitersebut dalam amar penetapan ini ;Mengingat dan
56 — 2
. : Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan yang secara lisanmenyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat akan menempuh upayadamai dengan Tergugat, Majelis berpendapat pencabutan gugatan Penggugattersebut diajukan oleh Penggugat didepan persidangan Pengadilan AgamaJambi sebelum adanya jawaban Tergugat, oleh karena itu pencabutan tersebutdapat kabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
20 — 3
Desember 1996 sesuai dengan namayang ada dalam Kartu Keluarga (KK) dan ljazah ;e Bahwa pergantian nama dalam Akte Kelahiran maudigunakan untuk melamar pekerjaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 93,pasal94 dari Stb. 1917 dan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menentukanbahwa Penggantian nama harus seijin dari Pengadilan Negeriditempat kediaman Pemohon ;Menimbang, bahwa latar belakang dan tujuan perubahan /penggantian nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dipandangoleh Hakim tidak bertentangan
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangantersebut diatas Pengadilan Negeri Karanganyar menganggappermohonan Pemohon telah disertai bukti bukti yang cukup, makasudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohondikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara inisepenuhnya dibebankan kepada pemohon yang besarnya sepertitersebut dalam amar penetapan ini ;Mengingat dan
WA FIFI, S.Pd
53 — 21
disebutkan: Pencatatan perubahannama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syaratberupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan AktaCatatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ;Fotokopi KTP ;Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon,bukti bukti surat, kKeterangan saksi saksi dan keterangan Pemohon di persidangansebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebuttidak bertentangan
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, olehkarena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkanakan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makaongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini harus lahdibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan, Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2006, PP Nomor 37 Tahun2007, Peraturan
10 — 5
Putusan No 1797/Pdt.G/2019/PA.PoMenimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan mohon agar pencabutannya tersebut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakanmencabut perkaranya sedang Tergugat tidak hadir maka pencabutanperkara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271272 Rv.
Wa Ode Sitti Marnia, S.PD.SD
32 — 14
. / 2019 / PN.Rah.tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karenaitu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkanakan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makaongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini harus lahdibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan, Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2006
DERMAWAN NURHAIDA SIANIPAR
Tergugat:
PT BENUA SAMUDERA KARGO
54 — 49
M E N G A D I L I :
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayarkan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris almarhum Timbul Napitupulu bertentangan dengan peraturan perundang-undanagan yang berlaku;
- Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mendaftarakan atau mengikutsertakan Timbul Napitupu sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 08 Desember 2018 berdasarkan pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat (Ic.