GUGATAN DOMINI1) Bahwa Gugatan diajukan Penggugat karena keberatan ataskeberadaanTergugat Il sebagai Pembina Tergugat , sedangkan dalil Gugatanyang menyatakan keberatan atas segala tindakan Tergugat Ilkarenabertentangan dengan Undang undang No.16 tahun 2001 TentangYayasan yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 Tahun 2004tentang Yayasan dan bertentangan dengan Anggaraan Dasar Tergugat sama sekali tidak benar;Hal.41 Putusan Nomor 491/PDT/2018/PT.DKI2) Bahwa Tergugat adalah Badan Hukum yang telah

Perhimpunan Hotel dan RestoranHalaman 5 dari 155 Putusan No. 237 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBYIndonesia Cabang Kota Batu Tahun Anggaran 2014, selanjutnya pada tanggal 20Oktober 2014 Walikota Batu melalui Surat Nomor : 180/325/KEP/422.012/2014tentang Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi Shining BatuInvestment Exhibition 2014 menunjuk UDDY SAIFUDDIEN sebagai pelaksana danpenanggungjawab kegiatan;e Bahwa pada tanggal 5 September 2014 terdapat perubahan sebagaimana DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaraan

ModalKota Batu Untuk Melakukan Kerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan RestoranIndonesia Cabang Kota Batu Tahun Anggaran 2014, selanjutnya pada tanggal 20Oktober 2014 Walikota Batu melalui Surat Nomor : 180/325/KEP/422.012/2014tentang Penyelenggaraan Kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi Shining BatuInvestment Exhibition 2014 menunjuk UDDY SAIFUDDIEN sebagai pelaksana danpenanggungjawab kegiatan.e Bahwa pada tanggal 5 September 2014 terdapat perubahan sebagaimana DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaraan

Nomor 237 PK/Pid.Sus/2016Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengahdan Akta Notaris Edy Sutiyana, SH tanggal 23 Desember 2003 Nomor 51tentang Perubahan Anggaraan Dasar Perusahaan Daerah Badan KreditKecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten;Modal yang disetorkan ke PD BKK Klaten Utara sebesar Rp357.159.000,00(tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)dengan perincian sebagai berikuit

VUSPATIRTA JAGATRAYA dan sebagai pelaksana dari Kontrak;Bahwa saksi tidak turun kelapangan pada saat 100% karena ada tugaslain lalu saksi memerintahkan staf untuk meninjau ;Bahwa pada saat saksi kelapangan pekerjaan sudah selesai 60% s/d10%;Bahwa setahu saksi pencairan anggaraan sebanyak 2 (dua) kali akantetapi Berita acara dibuat 3 (tiga) kali;Bahwa yang membuat berita acara pencairan adalah Kuasa PenggunaAnggaran (KPA);Bahwa Pemenang lelang sebagai konsultan pengawas adalah CVKarya Putra Borneo

WiroSumarjo terhitung sejak tahun 2006 sampaisaat ini, dimana hal tersebutbertentangan dengan Pasal 22 ayat (2)Anggaraan Dasar KUD Sari Makmuryang mengatur bahwa Pengurusdipilin untuk masa jabatan 3 (tiga ) tahun.Bahwa Pengurus KoperasiUnit Desa (KUD) Sari Makmur pada tanggal 12Juli 2016 telahmendapat Himbauan Tertulis dari Kepala Desa Rejosari Tn.Subakirmelalui Surat Nomor : 140/235/VII/RJS/2016 agar melakukanRapatAnggota Tahunan (RAT) tapi tidak dilakukan, Oleh karenaituperbuatan yang dilakukan

2015/PN.Bdg2013, banyak yang volume fisiknya belum lengkap, ada itembarang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, danitem barang yang telah rusak dan atau tidak berfungsi.Dan fakta ini juga sesuai dengan keterangan Ahli dan alat bukti surat dariBahwa Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Pengadaan PrasaranaPeningkatan Mutu Kita Bahasa Indonesia dan Alat Pendukungnya untukSekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya (Sumber BantuanDana APBD Provinsi Jawa Barat) Tahun Anggaraan

tanggal 15 Januari 2013, banyak yang volume fisiknya belumlengkap, ada item barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi teknis,dan item barang yang telah rusak dan atau tidak berfungsi.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan alat bukti suratdari Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Kegiatan Pengadaan PrasaranaPeningkatan Mutu Kit Bahasa Indonesia dan Alat Pendukungnya untukSekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya (Sumber BantuanDana APBD Provinsi Jawa Barat) Tahun Anggaraan

rekanan terhadap pembangunan gudangsocial dan rumah jaga belum selesai;Menimbang, bahwa berdasarkarkan faktafakta yangterungkap di persidangan tersebut di atas dan berdasarkanpertimbangan tersebut diatas, para Terdakwa melakukan tugasdan kewenangannya tidak sebagaimana tugas pokoknya dengansecara tidak langsung telah mengambil alih kewenangan Tim PHOatau para panitia pemeriksa barang/pekerjaan yang bekerja didalam kegiatan tersebut, dimana wewenang yang ada pada paraTerdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaraan

Foto Copi yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Jawa Timur No. 89.35 tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Penetapan Lokasi Proyek Operasi Nasional Pertanahan (Prona) dilingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanl Propinsi Jawa Timur tahun anggaraan 2009 beserta lampirannya ;20.

Pejabat PembuatKomitmen bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaraan atau KuasaPengguna Anggaran atas tugas yang diembannya, dengan demikiankerugian keuangan Negara yang dihitung oleh BPK RI sebesarRp585.400.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus riburupiah) tidak lepas dari tanggung jawab Pemohon sebagai Kuasa PenggunaAnggaran; Bahwa Pencairan Anggaran 100% yang tidak sesuai dengan keadaan fisikpengadaan barang yang baru ada +70% adalah perbuatan yang melawanhukum; Bahwa alasan peninjauan

Karya Mentari, dengan Surat Setoran Pajak( SPP ) berbedabeda sesuai dengan jumlah anggaraan dana yang diterimaoleh setiap sekolah .Bahwa Terdakwa, pembayaran dilakukan secara Administrasi oleh pihaksekolah dilakukan sekitar pada tanggal 15, 16, 17 Januari 2007, di HotelCentral Palu dan di Kanwil Depag Prop.

Raja telah mempertanggung jawabkan, akan tetapi untuktahap Il tahun 2007 Terdakwa bellum mempertanggungjawabkannnya ;Bahwa sesuai petunjuk teknis tidak dibenarkan penggunaanalokasi dana desa tahap Il tahun 2007 tanpa dipertanggungjawabkan ;Bahwa surat peryataan Penggunaan dan Pertanggung jawabandana ADD/N tahun anggaraan 2007 tahap II yang di tandatangani oleh Terdakwa dibuat oleh saksi atas perintah KepalaBagian Pemerintahan Setda Kabupaten Maluku Tengah ;Bahwa yang menyiapkan SPP, SMP untuk mengajukanpermintaan

keuangan ;Bahwa saksi mencairkan alokasi dana desa tahun anggaran 2007tahap sebanyak dua kali yaitu : pertama pada tanggal 08Nopember 2007 sesuai SP2D No. 1462/SP2D/2007 sebesar Rp.7.425.261.810,50, yang kedua pada tanggal 16 Nopember 2007sesuai SP2D No.1727/SP2D/2007 sebesar Rp.4.824.738.189,50,sedangkan tahap II saya cairkan sebanyak satu kali yaitu padatanggal 26 Desember 2007 sesuai SP2D No. 3741/SP2D/2007sebesar Rp. 12.250.000.000,Bahwa setelah saksi mencairkan aloasi dana desa tahap dan Iltahun anggaraan

depan persidangan telahmengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam nota pembelaannya yang semuanyaterlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan keteranganterdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan antara satu denganyang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perhubungan dan Infokom mengajukan anggaraan

langsung ke Sekda selaku KuasaPengguna Anggaran dan Kepala Dinas DPKAD selakuPenggunaAnggaran; 84e Bahwa yang melaksanakan SP2D adalah BendaharawanApriliyantoni ,dengan pencairannya Kepala DinasDPKAD Ir.Arief Rahman Hakim; e Bahwa SP2D diterbitkan dibidang perbendaharaan olehKepala Bidang Perbendaharaan yaitu Terdakwa NOORHADI DANI,SE,MM Bin A.D.PUES AMIN cere eeeMenimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakankeberatan bahwa laporan dari Bank ada kebidang anggaran ,dan bidang anggaraan

Kdipada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan,menyuruh melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukummenggunakan dana bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini (BOP PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Wakatobi Tahun Anggaraan 2017 tidak sesuai prosedur pengelolaan danpengadaannya yang tidak

Wakatobi Tahun Anggaraan 2017 tidak sesuaiprosedur pengelolaan dan pengadaannya yang tidak sesuai harga catalogsehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan keuangannegara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, ttansparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 4

Wakatobi Tahun Anggaraan 2017 tersebut tidak sesuai prosedurpengelolaan dan pengadaannya yang tidak sesuai harga katalog (ditinggikan) sehinggabertentangan dengan ketentuan antara lain Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan keuangan negara dikelolasecara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2018, tanggal 1September 2018 tentang PengangkatanPutusan Nomor 45/G/2018/PTUN.MTRHalaman 8949.5051.52.53.34.55.Bukti T49Bukti T50Bukti T51Bukti T52Bukti T53Bukti T54Bukti T.55Perangkat Desa Wawonduru atas namaABDUL MALIK (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Keputusan Kepala Desa Wawonduru,Nomor : 35 Tahun 2018, tanggal 1September 2018 tentang PengangkatanPerangkat Desa Wawonduru atas namaAGUSTIAWAN (fotokopi sesuai denganaslinya);Rekening BNI TAPLUS (fotokopi sesuaidengan aslinya);Rencana Anggaraan

YESAYA BUINEI, MM, selakuBupati Kabupaten Waropen terpilih;Bahwa permintaan pencairan dana hibah sebesar Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah) yang mendahului Penetapan Perubahan APBD tahun 2010,setelah dicairkan seharusnya dibahas di dalam Sidang Paripurna PenetapanPerubahan APBD Tahun Anggaran 2010, namun pada akhir tahun anggaran2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen sama sekali tidak melaksanakanSidang Paripurna Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaraan 2010,sehingga dengan demikian dana hibah

MM mengembalikan pinjaman kepadasaksi Subandi sebesar Rp. 202.500.000, menggunakan dana anggaraan rutin Biro Umum;Pada tanggal 01 Agustus 2011 untuk pinjaman sebanyak Rp. 1.700.000, untuk kepernuan sewismobil dinas telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui saksi Nasaruddin yang diserahkan kepadasaksi Rusianto Bendahara Pen geluaran Pembantu Dana Bansos PPKD Biro Umum Pemprovsu yangmenggantikan saksi Subandi sejak tanggal 27 Juni 2011 ;Menimbang, bahwa Terdakwa Aminuddin SH.

5.808 liter (9.473 liter 3.247 liter 418 liter)dan ternyata terdakwa dan Azwir selaku PPTK tidak melaksanakan pengendalianterhadap pelaksanaan ke giatan pengadaan pelumas mesin secara tertib ; Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 didalam penetapan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KotaPekanbaru tahun 2010 Nomor: 1.07.1.01.17.12.5.2, yang kemudian dirubahdengan DPA Perubahan Nomor: 1.07.1.01.17.12.5.2 tanggal 6 Oktober 2010 jugadialokasikan dana untuk mata anggaraan

5.808 liter (9.473 liter 3.247 liter 418 liter)dan ternyata terdakwa dan Azwir selaku PPTK tidak melaksanakan pengendalianterhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan pelumas mesin secara tertib ; Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 didalam penetapan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KotaPekanbaru tahun 2010 Nomor: 1.07.1.01.17.12.5.2, yang kemudian dirubahdengan DPA Perubahan Nomor: 1.07.1.01.17.12.5.2 tanggal 6 Oktober 2010 jugadialokasikan dana untuk mata anggaraan

LampungSelatan masih Saksi Thoharuddin Bin Yun Yunara dan bendaharapenegluarannya adalah Terdakwa memang ada dana anggaraan pemeliharaan60perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor DPRD Kab. Lampung Selatannamun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya karena dirahasikan oleh SaksiThoharuddin Bin Yunara dan Terdakwa.Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat DIPA pemeliharaan perlengkapan danperalatan Gedung Kantor DPRD Kab.

orang yang turut serta melakukan, bahwa diantarakeduanya harus nyatanyata terdapat suatu kerja sama secara fisik untuk melakukan suatuperbuatan/tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yan terungkap di persidangan, ternyataTerdakwa bersama dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pati, Bupati Pati, WakilBupati, Sekda, Panitia anggaran eksekutif, Bagian anggaran dan Perbendaharaan telahbersamasama melakukan suatu perbuatan menetapkan dan menyetujui dan melakukanpembayaran, membagibagi dana/anggaraan