Ditemukan 8757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses moruk model modis mondus morus madus modul
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
1.RABE A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA
2.SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT
86 — 16
  • Hum, yangantara lain memberikan pendapatnya bahwa banyak modus operanditerhadap pemalsuan atau memalsu surat, antara lain dapat pemalsuan itumerupakan pemalsuan tandatangan dan dapat pula merupakan pemalsuandengan pemakaian Cap Stempel Dinas yang sudah tidak berlaku lagi,namun tetap dipergunakan seolaholah masih berlaku, maka jika itu dapatdibuktikan ; surat yang dihasilkan menggunakan cap stempel yang tidakberlaku lagi itu, merupakan SURAT PALSU;Bahwa Alm HASAN REHALAT yang merupakan suami dari
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 24-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pemohon:
EDDY RUMPOKO
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
143 — 293
  • Sel.50.51.52.53.dan KEHANCURAN buat PROSES PENAHKKAN HUKUMDAN KEADILAN;Bahwa bukankah hal menyuap bisa dilakukan seseorang tanpaharus menarik pihak Pejabat negara/daerah menmiilikiperanan/kehendak untuk menerima janji/nadiah, hal itu bisadilakukan sendiri untuk membangun/menciptakan image dilingkungan sosial/pengusaha yang bersangkutan sebagai orangyang dekat dengan Pejabat, sehingga dengan modus seperti itudapat menarik pihak ketiga/pengusaha untuk melakukan suapmelalui yang bersangkutan sebagai
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2017 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 05-07-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Desember 2016 — PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos Als TAMBUNAN Bin BANGUN TAMBUNAN
75 — 15
  • Terdakwa adalahHalaman 182 dari 225 halaman Putusan Nomor : 35/Pid.SusTpk/2016/PN.Pbrbenar bernama PARUNTUNGAN TAMBUNAN dengan identitas samadengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dansebagai subjek hukum yang akan dimintakan pertanggungjawaban atassegala perbuatannya, dengan demikian maka unsur setiap orang telahLEP SII 5 mmm mmm nnn rnc nnn eneAd.2.Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 10 Maret 2011 — INDRA IRIANSYAH, SH
90 — 35
  • Ajaran tersebut diikuti dengan maksud agar Undang undangNo. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubahdengan Undangundang No.20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara yang semakincanggih dan rumit.
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 08/Pid.B/2009/PN.Bwi
Drs. H. SUDJIHARTO, MM;
188 — 172
  • Unsur secara melawan hukum;Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 adalah dalam pengertian formil maupun materiil.Dalam penjelasan umum undangundang tersebut dijelaskan sebagai berikut: agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diaturdalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2015 — SUEL, S.Ag, M.Sc Bin IBER DASAK
52 — 27
  • Hal mana jelas dinyatakan dalampenjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut :Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdi atur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 12 April 2016 — ADE ROSALINA Binti MUHAMMAD YACOB
115 — 24
  • Unsur Secara Melawan Hukum.Halaman 181 dari 217 halaman Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2015/PN.PbrMenimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam Pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi(strafmodus), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atauuntuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 28-08-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
H. SARIANSYAH, S.Sos Bin SAPAWI AHMAD
129 — 23
  • Terdakwa) dan Saksi diminta untukmembujuk Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dan sempatdikembalikan dengan cara di angsurr dengan total nilai Rp.5.633.609.000,00 Saksi sempat beberapa kali membujuk Terdakwauntuk mengembalikan semua namun menurut Terdakwa uangnyasudah tidak ada lagi selain uang yang sudah di kembalikansebelumnya.Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bagaimana cara Terdakwamelakukan mark up TPP tersebut, sewaktu Saksi di panggil Diknas punSaksi juga tidak di beri tahu bagaimana modus
    Dengandemikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukumharus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapaltujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasitersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, danketerangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukandipersidangan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
307 — 253
  • BankNegara Indonesia (Persero) Tok Cabang Ambon;Bahwa saksi mengetahui tentang modus tersebut pada tanggal 8 Oktober 2019setelah saksi melakukan pengecekan terhadap rekening saksi di Kantor CabangUtama PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Ambon ternyata uang yang saksi telahmelakukan penyetoran sebesar Rp. 9.000.000.000 ke 2 (buah) rekening saksidengan Nomor rekening 0803972984 atas nama Bpk. JOHNY WIJAYA denganpenyetoran sebesar Rp. 4.000.000.000, dan Rekening 0800776062 atas namaBpk.
    BankNegara Indonesia Cabang Utama Ambon.Pada tahun 2012 pada saat terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF, SH, MHmenjabat selaku Cotsumer service di KCP Waihaong melakukankejahatan dengan modus yang mana sebelumnya terhadap nasabahdimaksud ditawarkan untuk mengikuti program suku bunga tinggi,cashback dan hadiah diluar ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bankdimana nasabah para nasabah diminta untuk membuka rekeningtabungan baru, dengan saldo minimal Rp. 300.000.000 selanjutnyadilakukan pemblokiran terhadap rekening
    terdakwa SORAYAPELU melakukan penarikan tunai yang mana transaksi penarikantersebut dilakukan oleh terdakwa SORAYA PELU pada hari yang samadi Kantor Kas Mardika dan selanjuntnya uang tersebut diserahkansecara tunai kepada terdakwa FARRAHDHIBA JUSUF yang manapenarikan tunai atas transaksi tersebut diatas adalah merupakan bagiandari penarikan tunai yang dilakukan oleh terdakwa SORAYA PELU yangdilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019 di Kantor Kas Mardika sebesarRp.5.200.000.000.Ahli berpendapat Bahwa modus
    Berikutnya bekerja sama dengan TerdakwaIl sebagai Pimpinan KCP Masohi.Hal tersebut berlangsung terus menerus denganmemakai modus transaksitransaki fiktif sehingga dana kas menjadi kosong atau tdkseimbang dengan sistim Icons namun beberapa saat kemudian ditutup lagi sehinggakembali balance/seimbang antara uang di dalam Kas dengan Pembukuan/Icons.Hingga pada akhirnya modus sedemikian terbongkar pada tanggal 7 Oktober 2019setelah terjadi pergantian Pimpinan KCP Aru dari Terdakwa IV kepada Saksi Stevenyang
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
JANSEN ALDRIN SAHENTUMBAGE, S.E.
152 — 97
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasanumum undangundang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
299 — 162
  • tidak tertulis, sebaliknyaajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangandengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dariPerbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;Menimbang, bahwa UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 juga menganutperngertian melawan hukum formil dan materili, hal ini dijelaskan di dalampenjelasan umum UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang menjelaskan : Agar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-10-2014 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk
Tanggal 16 Oktober 2014 — - LUQMAN Bin ABDUL RAHMAN
79 — 78
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umumundangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yangsemakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil., Kemudian penjelasan pasal
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
RICHI RAHMAN Bin ARDIN
67 — 28
  • sosial dan ekonomi masyarakatsecara luas, sehingga digolongkan sebagai extra ordinary crime yangpemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa; Kedua: dampak dari tindak pidana korupsi, selain merugikan kKeuangandan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan sertakelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; Ketiga: sebagai upaya merespon perkembangan kebutuhan hukumdi masyarakat, agar dapat lebin mudah dalam pembuktian, sehingga dapatmenjangkau. berbagai modus
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2012 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 10 September 2012 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE
57 — 22
  • dilakukan perjalanan dinas di duatempat sekaligus, masalah ada SPPD bisa tumpangtindih hal itu pertama tidakterlepas dari peranan Sekwan karena pihak Sekwan yang membikinkan SPPD,seharusnya juga ada kontrol dari Sekwan, dan kedua juga peranan Bapak SEWAYAHALI, STh yang mengatur perjalanan dinas anggota DPRD Kota Bontang mestinyadia tahu itu.Bahwa banyaknya SPPD tumpang tindih / yang ternyata fiktif atau menyimpang,saksi menjelaskan penyimpangan SPPD yang dilakukan anggota DPRD KotaBontang itu ada 2 modus
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 22/PIDSUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 1 Agustus 2017 — MUANA DEDU
103 — 58
  • Bahwa modus penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang dilakukanTerdakwa MUANA DEDU berupa:a.Membayarkan honor kepada penerima tidak sepenuhnya berdasarkankuitansi;b.Memark up biaya misal untuk biaya rapat, ATK dan biaya perjalanan dinas;c.Membelanjakan biaya bantuan pupuk dan bibit ternak namun tidakseluruhnya diberikan dan ada yang mencatut nama warga desa tanpamenyampaikan bantuan dimaksud;d.Membeli bahan bangunan untuk gedung desa namun diberikan kepadakerabatnya misal pasir;e.Membayar yang tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-11-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2140 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si., alias SUKIMAN bin SURATMAN PAGALA
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.Si Nomor 209 Tahun 2012, dan tugasTerdakwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana yangdikelolanya;Bahwa unsur melawan hukum tersebut haruslah dilihat dari hukum materiildan hukum formiil, apabila dikaitkan dengan peran dan perbuatan Terdakwaselaku Ketua KPUD maka dapat terlihat modus operandi penyimpangankeuangan Negara dan perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa.Berpedoman pada asas hukum das sein das sollen Terdakwasebagaimana
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2014 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 4 Agustus 2015 — NIRWATI, SKM. alias NIR
123 — 69
  • penyedia barang/jasa, namun batasan keuntungan tersebut hanya untukmenyusun HPS ; Kewenangan membatalkan lelang ada pada Pokja ULP atau panitia pengadaan, PAatau KPA menteri/kepala lembaga/Kepala Institusi (psl 83 Perpres 54 tahun 2010 ) Bahwa dalam struktur pasar, jelas bahwa masingmasing tingkatan menjual dengannilai yang berbeda, contohnya suplaier menjual barang pasti lebih mahal daridistributor, karena memperhitungkan keuntungan dan itulah hukum pasar ; Bahwa yang biasa ahli temui dalam praktek, modus
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 April 2019 — Alam Rahadian Muharam
81 — 35
  • Dealdeal tersebut merupakan sesuatu yang tidak wajar danmerupakan modus/indikasi perobuatan melawan hukum.Bahwa apabila rangkaian pelaksanaan pemberian hibah tidak sesuai denganaturan, maka ada kerugian negara, termasuk orangorang yang mendapat danahibah tersebut.Bahwa menurut Ahli para pihak yang mendapat dana tersebut pasti mengetahuibahwa uang yang diterima melalui rekening tersebut berasal dari dana hibah.Bahwa auditor harus berdasarkan fakta dan informasi awal kerugian negara bisasaja sudah
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2016 — Putus : 26-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 26 Agustus 2016 — MUHAMMAD WALDI ( Terdakwa)
99 — 22
  • yangdiajukan oleh Terdakwa selaku pihak penyedia jasa.Menimbang, bahwa mencermati rangkaian kegiatan yang telahdilakukan oleh Saksi USMAN TAUFIQ selaku PPK dan TerdakwaMUHAMMAD WALDI selaku Kontraktor Pelaksana dalam kegiatanpengadaan seragam Linmas lapangan lengkap Kabupaten/Kota di ProvinsiKepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Majelis mendapati bahwa telahterjadi adanya persamaan kehendak yang saling mendukung antarakeduanya untuk memperoleh keuntungan dari keuangan Negara yangdikelolanya dengan modus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 27-02-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 280/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.DIDIT A, SH
2.FAROUK FAHROZI, SH
3.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
ADE KURNIADI
192 — 99
  • dengankegiatan usaha.b) Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yangtidak ada transaksinya (fiktif).c) Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif SPT Masa PPNtanpa dilengkapi Faktur Pajak.2) Memperkecil Pajak Keluaran yaitu, antara lain :a) Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitunganPajak Keluaran.b) Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak ataumenerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam SPTMasa PPN.c) Melaporkan penjualan dalam negeri sebagai ekspor.Bahwa Modus