Ditemukan 10629 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-07-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Lbp
Tanggal 26 Juni 2018 — RAGAT SITANGGANG, Umur 69 Tahun, Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Mesjid No. 99, Desa Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANSEN SIMANIHURUK, SH. MH., JENNI SIBORO, SH., GUNTUR PERANGIN ANGIN, SH., dan JEKSON HUTASOIT, SH., Masing - masing Advokad – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “JO. SIMANIHURUK & REKAN“ berkantor di Jl. Letda Sujono No. 18, Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/387/HKM.01.10/VII/2017, tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. KEUSKUPAN AGUNG MEDAN, yang berkedudukan di Jl. Iman Bonjol No. 39 Kota Medan, Kode Pos 20152 Tlp. (061) 4516647, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. SUNDARI dan SUKIRMAN, masing-masing suami istri, Alamat Dusun IX, Gang Belagud, Desa Tanjung Sari, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. NIDA HUSNA, SH Notaris dan PPAT, di Deli Serdang, berkantor di Komp. Ruko Nabila 3 No.03 Jl. Medan-Batang Kuis, Desa Sei Rotan, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Telp/Fax (061)7380067, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;
23422
  • akibat(causal);Selanjutnya perbuatan dari TERGUGAT (DR) terang benderang telah menimbulkankerugian nyata dan langsung pada diri PENGGUGAT (DR) baik Materil maupunImmateril, sehingga telah memenuhi semua unsur unsur sebagaimana di dalamPasal 1866 KUHPerdata, yaitu : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untukkerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkankelalaian atau kurang hati hati ;Bahwa selanjutnya Perbuatan Melawan Hukum menurut Hoge Raad sebelum Tahun:1919
Register : 10-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 18/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
1.Ir. ADYA MAHATMAN
2.INDRA PRADITIA
3.MYRA RAHMAYANTI S.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
ENO BOWO SUSILO, S.H.
13865
  • Bahwa, berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum Tahun 1919,sebuah Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yangmelanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengankewajiban hukum dengan si pembuat sendiri ;20.
Putus : 10-07-2014 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/Pdt/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — RIDUWAN, dkk vs Hj. AROFAH, dkk
6537 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketelitian dan kehatihatian, yang seharusnya diperhatikandalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakatataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggaradalah kaidah tidak tertulis);Sejarah perkembangan PMH sejak tahun 1830 s/d 1983 menunjukkanbahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebutpandangan legalistis, onrechmatig adalah melanggar undangundang.Sementara itu, pandangan lebih luas dapat dilihat dalam kasus LindenbaumGohen pada tanggal 31 Januari 1919
Register : 18-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 39-K/PM.III-12/AD/II/2019
Tanggal 2 Juli 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
MIDIANTO
10240
  • Dalam hal ini yang dimaksud denganhukum adalah hukum positip (yang berlaku).Inti dari arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentangpasal 1365 BW, mengenai pengertian dari tindakanyang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatige daad)yaitu: merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban (hukum) pelaku menurut undangundang;melakukan sesuatu. yang bertentangan dengankesusilaan; atau melakukan sesuatu yang bertentangandengan kepatutan dalam masyarakat.Pompe
Register : 08-03-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 179/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 12 April 2016 — YAYASAN PONDOK PESANTREN AL - KAMAL JAKARTA >< YODDY TRI APRIANTO
121218
  • jelas dannyata bahwa TERGUGAT REKONPENSI secara bersamasama atausendirisendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai denganPasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewejibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebutOleh karenanya PARA PENGGUGAT REKONPENSI berhak untukmenuntut ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil kepada TERGUGATREKONPENSI; Bahwa menurut Arrest 1919
Register : 09-11-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 161-K/PM.II-09/AD/XI/2020
Tanggal 13 Januari 2021 — Oditur:
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Budiman
14864
  • Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentangUU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertianpengertiantindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember1919 tentang pasal penertianpenertian.2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban(hukum/ si Pelaku/Petindak menurut UU.3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutanmasyarakat.
Register : 01-04-2014 — Putus : 09-06-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 71-K/PM.III-12/AD/IV/2014
Tanggal 9 Juni 2014 — - DIDIK AFANDI, Serka NRP 21010150510681
2811
  • guna tersebut MajelisHakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakanNarkotika tanpa hak atau melawan hukum.Yang dimaksud dengan Melawan hukum sama juga dengan, pengertianDengan sengaja tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHPkarena itu pengertian melawan hukum (Wederecheijk) seperti jugapegertian Dengan sengaja (Dolus) diperoleh dari pendapatpendapat daripara pakar hukum pidana dan yuresprudensi ,Menurut Arrest HR 31Desember 1919
Register : 25-01-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 50/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 17 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Citra Wira Ruta
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN PEDESTRIAN St PONDOK CINA
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEKERJAAN PEDESTRIAN FAKULTAS TEKNIK UI
8156
  • 1365 KUHPerdata menyebut: Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian, kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut Halaman 20 dari 82 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT.BDG.Semula Pasal 1365 KUHPerdata hanya memuat 4 unsur yaitu: ada perbuatan melanggar hukum, ada kesalahan, adakerugianyang timbul, ada hubungan causal antara perbuatan dankerugian ;Bahwa perbuatan melanggar hokum menurut perkembangannyasetelah Arrest HR 1919
Putus : 04-12-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.Bjm.
Tanggal 4 Desember 2012 —
6919
  • ;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdata sebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
Register : 30-04-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Kln
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.MUH. DIMAS YULIAN SAPUTRA BIN SLAMET ANWAR WIYONO, DK
14049
  • mentransmisikan informasielektronik atau dokumen elektronik yang dalam hal ini berupa facebook dalam grupBEM Stikes Muhammadiyah yang dirasa oleh saksi Mawardi berisi muatan penghinaanatau pencemaran nama baik;Menimbang, bahwa penulisan unsur dengan sengaja dan tanpa hak yang ditulisdengan kata sambung dan dapat diartikan atau dibaca sebagai satu kesatuan sehinggamaksud unsur ini adalah kesengajaan yang melawan hukum sedangkan yang dimaksuddengan melawan hukum berdasarkan arrest HR tanggal 31 Desember 1919
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad Mifta Hussuad
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mayora
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Cq Kepala KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat : Anton Hartono
10657
  • Melawan hukumBahwa sejak tahun 1919 setelah adanya putusan ada kasus Cohenv. Lindenbaum pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak lagihanya mengacu pada melanggar hukum saja, tetapi berkembangmeliputi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasandalam pergaulan hidup masyarakat.
Register : 22-08-2014 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor Nomor : 48/Pdt.G/2014/PN.Pgp.
Tanggal 11 Maret 2015 — PT RASA PRIMA SELARAS sebagai PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI Lawan 1. PT Buana Perkasa (Prima Transport) sebagai TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI, 2. Tuan LEONARDO MANIK sebagai TURUT TERGUGAT
13645
  • Pgpmewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut:Menimbang, bahwa sejak putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalamperkara LindenbaumCohen, konsep perbuatan melawan hukum telahberkembang. Sejak itu terdapat 4 kriteria perobuatan melawan hukum :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tata susila;4.
Register : 09-07-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 135/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Nopember 2015 — JUANDA bin ENGKAN (alm)
4113
  • untuk bertindak secara patut, teliti dan hatihati(patina) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnyamaupun pada haknya dari niat jahat diri sendiri atau orang lain (PutusanMahkamah Agung Nomor : 71 K/Pid/1993, halaman 429 jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004halaman 574);Menimbang, bahwa dengan demikian ajaran melawan hukum diartikansecara luas hingga melawan hukum materiil seperti terkenal dalam Arrest CohenLindenbaum 1919
Register : 30-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 40-K/PM.III-14/AD/XII/2020
Tanggal 4 Februari 2021 — Oditur:
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Agung Rahcmat Hidayat
19458
  • Unsur Kedua Yang tanpa hak atau melawanhukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbell, menukar atau = menyerahkan NarkotikaGolongan .Bahwa pengertian Tanpa hak pada asasnya samadengan pengertian istilah Melawan hukum, yang artinyatidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum.Menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 MelawanHukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum(Onrechmatigedad) yaitu. melakukan sesuatu yangbertentangan atau dilarang oleh
Register : 16-07-2014 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 241/Pid.B/2014/PN.Siak
Tanggal 28 Mei 2015 — PIDANA: ANDRE Als HERI
109115
  • Raka;- Bukti Tdw-50 : Foto Zulham sedang menandatangani (cap jempol) surat pernyataan jual beli tanah;- Bukti Tdw-51 : Surat Pernyataan Zulhamtanggal 08 Juli 2005;- Bukti Tdw-52 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham pada tanggal 03 Desember 2004;- Bukti Tdw-53 : Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham pada tanggal 27 Oktober 2004;- Bukti Tdw-54 : Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1919/SKGR-KM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT.
    Raka;Foto Zulham sedang menandatangani (cap jempol)surat pernyataan jual beli tanah;: Surat Pernyataan Zulhamtanggal 08 Juli 2005;Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham padatanggal 03 Desember 2004;Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham padatanggal 27 Oktober 2004;: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1919/SKGRKM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. Raka: Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1895/SKGRKM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT.
    Raka;Foto Zulham sedang menandatangani (cap jempol)surat pernyataan jual beli tanah;Surat Pernyataan Zulham tanggal 08 Juli 2005;Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham padatanggal 03 Desember 2004;Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham padatanggal 27 Oktober 2004;Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1919/SKGRKM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/ PT.RakaSurat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1895/SKGRKM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an.
    Raka;Foto Zulham sedang menandatangani (cap jempol)surat pernyataan jual beli tanah;Surat Pernyataan Zulhamtanggal 08 Juli 2005;Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham padatanggal 03 Desember 2004;Kwitansi Pembayaran yang diterima Zulham padatanggal 27 Oktober 2004;Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1919/SKGRKM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT. RakaSurat Keterangan Ganti Rugi Nomor 1895/SKGRKM/XII/05 tanggal 29 Desember 2005 an. Andre/PT.
Register : 27-04-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
31092
  • Bahwa berdasarkan Arrest Hogeraad tahun 1919 dalam perkara antaraLindenbaum Vs Cohen, dimana putusan tersebut dianggap sebagaitonggak perkkembangan pemahaman mengenai perbuatan melawanhukum, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi salahsatu syarat yaitu ; Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat; Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain; Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan Perbuatan tersebut bertentangan dengan tata pergaulan
    Konvensi pada angka 2 yaitu. menyatakanTergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sah sebagai berikut:Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalamPasal 1365 KUHPerdata dikatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggarhukummewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karenakesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu;Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum tersebutdikembangkan dalam Arrest Hoge Raad tahun 1919
    (Arrest Linde BaumCohen, tanggal 31 Januari 1919) yang kini menjadi doktrin Ilmu Hukum diIndonesia meliputi 4 (empat) kreteria yaitu:1.
    Bandung Internasional Aviation dan juga Tergugat dalamRekonvenso/Penggugat dalam Konvensi telah menjual sebagian sahamnyakepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, jika dihubungkandengan kriteriakriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksuddalam Arrest Hoge Raad tahun 1919 (Arrest Linde Baum Cohen, tanggal 31Januari 1919) tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakanTergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang
Register : 13-04-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN SORONG Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 27 Februari 2019 — Perdata : ABNER SAWAT SAMANAS, dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq Bupati Kabupaten Sorong, dk
232195
  • arti sebenarnya secara tepathanya mungkin didapatkan dari tujuan Pasal 1365 KUHPerdata (Lihat Rachmathalaman 62 dari 70 hal Putusan Nomor 42/PdtG/2018/PN SonSetiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Binacipta, Jakarta,Hal.5) ;Menimbang, bahwa dalam memahami Pasal 1365 KUHPerdata tersebut,sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam menafsirkan perbuatanmelawan hukum dalam hubungan keperdataan, Mahkamah Agung telah menganutpengertian luas yaitu sejak Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919
Register : 25-04-2011 — Putus : 05-01-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 13/ Pdt.G/2011/PN.Sungg.
Tanggal 5 Januari 2012 — 1. H. ANDI MAPPABANGKA 2. H. ANDI MUCHTAR LUTFI LAWAN 1. KEPALA DESA BONTOALA 2. HANONG BIN BUNDU 3. HAMANSIA BINTI BUNDU 4. SUDDING BIN DAKO 5. SATTU BIN DAKO 6. MUDDIN BIN DAKO 7. BACCE BINTI DAKO 8. BATE BIN DAKO 9. MULIATI BINTI DAKO 10. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN BANTAENG dahulu KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI BANGUNAN MAKASSAR, 11. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
9124
  • Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus perdata, Lindenbaum danCohen berpendapat :Onrechtmatige tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak oranglain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan jugaapa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalammasyarakat.b. Prof. Dr. R.
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 12-K/PMT-II /AU/I/2019
Tanggal 14 Mei 2019 — Herry Syam Sectio, A.Md. Mayor Tek
341163
  • Tanpa hak jugamengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yangdiberikan.Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919, inti dari tindakan yangtidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang menurutUndangundang ataupun melakukan suatu tindakan tercela, melakukansesuatu. yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yangbertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.Menyebarkan informasi.
Putus : 21-11-2013 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 5/PDT.G/2013/PN.TTN
Tanggal 21 Nopember 2013 — Ny. CUT NUR KAMARIAH BINTI T. AKBAR, sebagai Pembanding / Semula Penggugat ; Lawan RAMANI Binti T. RAMLI, DKK, sebagai Terbanding / Semula Para Tergugat ;
1268
  • Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian;Menimbang, bahwa dalam dalam BW, tidak diuraikan secara rincimengenai unsurunsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 tersebut,namun berdasarkan Yurisprudensi Putusan dalam perkara Lindenbaum Cohendi negeri Belanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 ( empat ) macam kriteriaperbuatan melawan hukum yakni:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tata susila;4.