Ditemukan 1389 data
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Manipulasi Pekerjaan Yang TidakSesuai dengan Spesifikasi Tehnis dalam Pekerjaan Pembangunan LumbungPangan/ Padi dan Silo dan Pembangunan Lantai Jemur di lokasi Desa HarapanJaya, Tasuk, Harapan Maju dan Tembudan Kabupaten Berau Tahun 20062007pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau Kalimantan Timurmerupakan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuanketentuansebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalagunakan
DOMINGGUS WATTILETE
Tergugat:
1.Ketua Saniri Negeri Nusaniwe
2.Ketua Tim Penyusun Peraturan Negeri Nusaniwe
3.Kepala Pemerintahan Negeri Nusaniwe duluhnya Penjabat
4.Walikota Ambon
Turut Tergugat:
Kepala Mata Rumah de Soysa
121 — 93
Menyalagunakan tugas, wewenang hak dan/atau kewajibannyasebagaimana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33dan pasal 34.d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu, dane.
364 — 299
MohammadRamdhan Pomanto sebagai Walikota Makassar atauPetahana telah merugikan Penggugat, sebab Penggugatharus bersaing pada ajang Pemilihan Walikota dan WakilWalikota yang tidak mencerminkan asas keadilansebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang,karena salah satu peserta Pemilihan yang berstatus sebagaipetahana telah menyalagunakan atau memanfaatkankewenangan, program dan kegiatan pemerintah kotaMakassar untuk kepentingan politiknya sebagai calonWalikota Makassar Tahun 2018;Bahwa oleh karena
62 — 7
ahli yangdihadirkan Terdakwa dan Penasehat hukumnya) karena tindakanadministratif tersebut telah berdampak kepada public, yaitu hilangnyauang kas desa sebesar Rp 565.000.000, ;Bahwa tindakan adaministratif yang berdampak public, menurut majelisHakim tidaklah hanya dikategorikan administrative belaka, akan tetapidapat dikatagorikan tindakan atau perbuatan pidana ;58 Bahwa dengan demikian, jelas berbuatan terdakwa yang melakukanpembiaran dalam menjalankan kewenangan jelas merupakan perbuatanyang menyalagunakan
145 — 64
golongan danrahasia negara ; Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkanobjek sengketa aquo telah memenuhi alasanalasan Penggugatuntuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut diterbitkan denganalasan yang tidak berdasarkan pada ketentuan dan PeraturanPerundang Undangan, maka perbuatan Tergugat merupakanperbuatan yang sewenangwenang menyalagunakan
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah Rp.4.950.000.Sehingga dengan Terdakwa menyalagunakan kewenangan, kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menggunakanuanguang tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka dariuang DAUD/K Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.40.040.000, Terdakwa hanyadapat mempertanggungjawabkan uang DAUD/K sebesar Rp.32.390.000,sedang uang yang sebesar Rp.7.650.000, tidak Terdakwa gunakansebagaimana ketentuan tersebut diatas kepentingan masyarakat umum tidaktercapai
160 — 27
karena jabatanatau. kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat ataudiduduki oleh pelaku tindak pidana korupisi untuk tujuan lain darimaksud diberikannnya kewenangan, kesempatan, atau saranatersebut; Bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korpasi' tersebut, dalamPasal 3 telah ditentukan cara yang harus' ditempuh oleh pelakutindak pidana korupsiyaitu: ++ ee ee ee ee ee eee eee~ Dengan menyalagunakan
Yangdimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapatdimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluangmana tercantum di dalam ketentuan ketentuan tata kerjayang berkaitan dengan jabatan atau. kedudukan yangdijabat atau diduduki oleh pelaku tindan pidana korupsi.Pada umumnya kesempatan ini diperoleh sebagai akibatadanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuanketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaanmenafsirkan secara salah terhadap' ketentuan ketentuantersebut; ~ Dengan menyalagunakan
ABDULLAH JIBRAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai
175 — 159
bataskewenangan yang sudah ditentukan dalam PeraturanPerundangUndangan yang berlaku.Bahwa jelas dalam hal ini terbuktisudah melampaui batas kewenangan yangdiberikan oleh Peraturandan/ atau PerundangUndangan karena mengabaikan persyaratanadministrasi yang telah diatur pada Peraturan dan/atau PerundangUndangan berlaku yang telah dipenuhi oleh TERGUGAT dalampengurusan hak kepemilikan status atas tanah dari PENGGUGAT.Bahwa terhadap hal tersebut, maka sangat NYATA dan JELASTERGUGAT melanggarAsas Tidak Menyalagunakan
96 — 31
dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambonpadahal sesungguhnya pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut adalahsangat keliru karena putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebutmengandung kesalahan dan atau kekeliruan hal mana terlihat dalampertimbangan hukumnya halaman 154 samapi dengan halaman 177 daripertimbangan hukum tersebut mengandung kontradiksi dan atau bertolakbelakang antara satu dengan yang lain karena dalam pertimbangantersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pada halaman 154 mengenaiunsur MENYALAGUNAKAN
161 — 59
Putusan Nomor 79K/PM.102/AD/1X/2021MenimbangDengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keduaNarkotika Golongan I telah terpenuhi.Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwasendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkomsumsinarkotika untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaiannarkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukanpada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwaberpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan
115 — 68
Pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) huruf c UndangUndangnomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; Pasal 17 ayat (1): Badan atau pejabat Pemerintahan dilarang menyalagunakan wewenang; Pasal 18 ayat (1) hurufc:Badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampauiwewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) hurufaapabila keputusannya dan/atau tindakannya yang dilakukan; (c). Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan:;Halaman 20 dari 95 Hal.
DR.HI. MOH ANWAR MUTHAHER S.Sos
Tergugat:
1.YURYANTO
2.RIFO ANDRIADI
3.BUDIRMANSYAH. L
4.FERA WATI
5.INDRA ADHI PUTRA
Turut Tergugat:
1.TASMIN S.Sos
2.RAHMATRIYADI, SH.MH
96 — 68
.> Gugatan Poin 16 bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 (Satu)dan Turut tergugat 2 (dua) tersebut telah melanggar AzasAzas Umum PemerintahanYang Baik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 421 KUHP yang berbunyi seorangPejabat yang dengan menyalagunakan kekuasaannya memaksakan seseorang untukmelakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam Pidana Penjara palinglama Dua Tahun Delapan Bulan sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagiPenggugat sebagai pemilik atas tanah
78 — 34
dilakukannya perbuatandalam dakwaan Ssubsidair, yang dipertimbangkan lebih dulu adalahperbuatannya, yaitu) apakah Terdakwa terbukti melakukanperbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,; jikaperbuatan tersebut telah terbukti baru kemudian dipertimbangkantentang apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atauSuatu KOrPOraSi; 9 2 222 nnn nnnnnn nn nnneeee neeMenimbang, bahwa unsur menyalagunakan
169 — 108
Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 Ayat (1) AUPB Jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53Ayat (2) Sub B yang dimaksud undangundang ini yang meliputi Asas: Kepastian Hukum; Kemanfaatan; Ketidakberpihakan; Kecermatan; Tidak menyalagunakan kewenangan; Keterbukaan; Kepentingan umum; Pelayanan yang baik;Ayat (2) AsasAsas Umum lainnya diluar AUPB sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat
243 — 245
tanggal 23Desember 2003, dalam perkara antara Sulaiman Gunawan dan Ny.AidaKurniawati selaku Pemohon Kasasi melawan PT Bank Bali Cabang Surabaya,Halaman 11 dari 76 Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PT.DKI.tentang Penentuan Bunga Pinjaman mengadung Kaedah hukum sebagaiberikut:Kenaikan bunga perjanjian oleh bank yang memanfaatkan keadaan yangtidak menentu dari kebijakan bunga Bank Indonesia adalah sepihak dantanopa mengindahkan kepatutan serta kelayakan yang seharusnyadijalankan bank, sekaligus bank telah menyalagunakan
Pembanding/Tergugat VIII : HJ. Almi Diwakili Oleh : Muhammad Nurjaya SH
Pembanding/Tergugat VI : Pemerintah Desa Pegagan Kidul- Kecamatan Kapetakan- Kabupaten Cirebon / Kuwu Pegagan Kidul Diwakili Oleh : Muhammad Nurjaya SH
Pembanding/Tergugat IV : HJ. TRESNA Binti H. WIRYA Diwakili Oleh : Muhammad Nurjaya SH
Pembanding/Tergugat II : CATIRI Diwakili Oleh : Muhammad Nurjaya SH
Pembanding/Tergugat IX : Badan Pertanahan Nasional (BPN)- Kabupaten Cirebon Diwakili Oleh : Muhammad Nurjaya SH
Pembanding/Tergugat VII : CAMAT KAPETAKAN/EX OFFICIO PPAT Kecamatan Kapetakan- Kabupaten Cirebon Diwakili Oleh : Muhammad Nurjaya SH
Pembanding/Tergugat V : H. ARIYA Binti HJ. SENENG Diwakili Oleh : Muhammad Nurjaya SH
Pembanding/Tergugat III : KUNANTO Diwakili Oleh : Muhammad Nurjaya SH
Pembanding/Tergugat III : KUNANTO Diwakili Oleh : Mohamad Nurjaya SH
Pembanding/Tergugat I : WASTINI Diwakili Oleh : Mohamad Nurjaya SH
Pemband
35 — 18
Bahwa akte jual beli milik hj.almi no.615/2000 mohon di sita dan diamankan oleh pihak yang berwajib takut ada yang menyalagunakan aktetersebut.D.
Terbanding/Terdakwa : MAWARLI, SE Bin H.Akhmad BASRI (Alm)
103 — 33
PT.TPK.BJMDesa Pekauman Dalam Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar,Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasinyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telan melakukanbeberapa perbuatan masingmasing merupakan kejahatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatuperbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan
1.La Ode Musawarah
2.Alimin
3.Osna, S.sos
4.Alifudin
5.La Ntumoro
6.Muh. Saudagar
7.La Kaendo
8.Wa Oni
9.La Ode Mbou
10.Darlin
11.Huraera
12.La Ode Saba
13.Armis
14.Wa Sailu
15.La Feli
16.Wa Rahia
17.Abuddin
18.La Ode Ndowaka
19.La Kasemu
20.La Ode Amati
21.La Ode Selo
22.La Ode AlMuhabar
23.Ali Rahman, SE
24.La Tepeesi
25.La Nifaali
26.Wa Harui, S.Pd. SD
27.La Safari, A.Md
28.La Musidi
29.Wa Mulia, SP
30.Fatfu
31.La Myina
32.La Ngkopa
33.La Safiru
34.Sadaria, A. MD. KOMP
35.La Rianta
36.Muhamad Ruslan
37.Wa Ode Karmula
38.Putu Danu
39.Rais
40.Aring
41.Rimbing
42.Masrudin
43.Si Bahar
44.Ratu Sitti Mulawarman
45.Hendrawati
46.Sunarto
47.Nuryanto
48.Ketut Widiyasa
49.I Ketut Kariasa
50.Gede Sukranata
51.Nurhayati, A.Ma.Pd
52.I Komang Samiaka
53.Amilluddin<
Tergugat:
73.Ruslan, S.Hut. MM selaku Kepala Desa Kusambi
74.La Ode Baena selaku Kepala Desa Kampobalano
75.Muslimin Salim, S.Pd selaku Kepala Desa Marobea
76.La Sahibu selaku Kepala Desa Lafinde
77.Samrudin selaku Kepala Desa Wuna
78.La Ifa selaku Kepala Desa Walelei
79.Anwar Lapengge selaku Kepala Desa Bungkolo
80.Musafar selaku Kepala Desa Waulai
81.El Badrun selaku Kepala Desa Lakanaha
82.Abdul Rahman selaku Kepala Desa Masara
83.La Ode Musdin selaku Kepala Desa Kombikuno
84.Sarianto Safruddin, SH selaku Kepala Desa Wapae
85.Muh. Satiudin Opa selaku Pj. Kepala Desa Sukadamai
86.Sumarno selaku Kepala Desa Labokolo
87.Bobi selaku Kepala Desa Wanseriwu
88.Abdul Rahim selaku Kepala Desa Santiri
89.Muhammad Jie Hendryk Madek selaku Kepala Desa Sangia Tiworo
90.La Ode Muhammad Sabir Tali selaku Kepala Desa Waturempe
91.La Ode Halio selaku Kepala Desa Tangkumaho
92.Jatul selaku Kepala Desa Latawe
Turut Tergugat:
92.HAERUN, SH. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Barat
93.ABDUL RAZILU KAAKA, S.Sos. M.M., selaku Camat Wadaga
94.HAMSE, S.Pd., M.M., selaku Camat Barangka
95.LA ODE MUSTAKIM, S.Pd selaku Camat Sawerigadi
96.LA RUSIA, S.Sos. selaku Camat Napano Kusambi
97.ALI MOCHTAR JAYA, S.Stp, M.Sc selaku Camat Kusambi
98.SYAHRIR, SE. M.Si., selaku Camat Tiworo Selatan
99.SUKARTI LYKRA, S.Pd. selaku Camat Tiworo Utara
10.AL RAHMAN, S.Pd, M.Si. selaku Camat Tiworo Kepulauan
10.LA KIRO, SP. selaku Camat Tiworo Tengah
10.Drs. HUSEIN TALI, M.Pd selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat bertindak atas nama Bupati Muna Barat
101 — 56
Berdasarkan hal itu, Maka dapat dipastikan Turut Tergugat X telah melanggar100.pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi : setiap orang dengan tujuanmenguntungkan diri sendir' atau orang lain atau suatu korporasi,menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara,dipidana dengan pidana penjara seumur
116 — 12
atassuatu permufakatan atau bersekutu dengan MUHIDIN Bin PAKUL (terdakwa dalamberkas perkara terpisah) sebagai Juru timbang pada Kantor Sub Dolog Wilayah ISamarinda, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam. dakwaan KeduaPrimair telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungannya demikian rupa sehingga harus dipandangsebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan untuk menguntungkan dirisendiri atau. orang jain atau suatu korporasi, menyalagunakan
87 — 29
dicermati terhadap alat buktitersebut nampak adanya perjuangan yang sama pada saatproses untuk mempertahankan hak tanah warisan menuruthukum adat tersebut, dimana orangtua paraPenggugat/Terbanding yang bernama GERI JENDI yangberasal dari Kampung Songga Desa Borokandaketika ituhanyalah sebatas sebagai orang Kepercayaan dari YAKOBUSRHENGI/Pembanding XV/Tergugat XXIll dan tidak termasuksebagai Penggugat/para pihak yang sebenarnya dalamperkara terdahulu, namun ternyata dengan berbagai kelicikandengan menyalagunakan