Ditemukan 1345 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : batersebut b.tersebut bersebut boytersebut bintersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Juni 2016 — Pidana Korupsi - WIRATMOKO SETIADJI
120 — 38
  • . :05/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTPerubahan dari Dokumen Pengadaan BAB X Syaratsyarat Umum Kontrak(SSUK) nomor 60.2.3) menjadi Surat Perjanjian/Kontrak Pasal 13.2.btersebut juga tidak sesuai dengan:Dokumen Pengadaan Bab Ill IKP Penandatanganan Kontrak Bab Ill IKP KlausulPenandatanganan Kontrak nomor 38.3 menyatakan bahwa PPK dan Penyediatidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai denganpenandatanganan kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaanyang melewati batas tahun
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-07-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
1.TONY HARSONO
2.TAMIN SUKARDI
3.ANWAR SUSANTO
4.JAMES TANTONO
5.GANI
6.TEDY SUTRISNO
7.HERMANTO SUMARTA
8.ENDANG TANDIONO
9.SENAJAN
10.HASTOMO TANADY
11.SWARNO THANUR
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS ANDALAN NUSA
2.RACHMADY TANADY
3.TANSRI CHANDRA
4.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMUT I
Turut Tergugat:
1.BANK BCA KCU MEDAN
2.Kantor Pusat BANK MESTIKA DHARMA
3.Kantor Cabang BANK UOB
4.Kantor Cabang BANK MANDIRI
5.Kantor Cabang PEMUDA MEDAN BANK ARTHA GRAHA
6.Kantor CIMB Niaga
7.Kantor MAYBANK
8.Kantor Bank BTN
9.Kantor City Bank
10.Kantor Bank Permata
11.Kantor Bank HSBC
12.Kantor Panin Bank
194 — 58
  • Bahwa setelah berjalan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) membuka SekolahPerguruan Tinggi IT&B sejak 2006 s/d 2011 Sekolah Perguruan Tinggi IT & Btersebut menjadi Sekolah Favorit, sangat berkembang dan memiliki mahasiswasangat banyak, dalam 1 (Satu) Tahun Mahasiswa baru mencapai 600 (enamratus) orang dengan besar uang kuliah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah)per orang sampai tamat (3 tahun), akan tetapi sebagai Yayasan yang BerbadanHukum, Pertanggung Jawaban Keuangan atau hasil audit Laporan KeuanganYayasan
Pengadilan PN SLEMAN
Putus : 23-10-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SLEMAN Nomor 257/PID. SUS/2013/PN Slmn
Tanggal 23 Oktober 2013 —
112 — 64
  • Akibat ledakan bommemungkinkan sekali akan mengenai orangorang selain Btersebut;Menimbang, bahwa kesengajaan untuk menghilangkan jiwa oranglain dalam Pasal ini haruslah dilakukan segera sesudah timbul maksuduntuk menghilangkan jiwa orang lain tersebut tidak dengan dipikirpikirlebih panjang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidanganterungkap :Bahwa sebelum tanggal 9 April 2013, saksi HARDANI pernahdatang kerumah nenek Saksi YONAS di Dusun Gatak bermaksudmencari Saksi YONAS berkaitan orang
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6181 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani perjanjianadalah orang tua atau walinya.Dalam ketentuan Pasal 51, 52 ayat (1) serta penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf btersebut jelas tidak menyatakan suatu kemampuan atau kecakapan untuk membuatsuatu perjanjian dilakukan oleh orang yang telah dewasa Secara interpretatif halini menjadi ambigu karena kemampuan atau kecakapan hanya dinyatakan sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07 /Pid.Sus./TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Juni 2014 — ENDANG ROCHMAN
69 — 14
  • Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas undangundang No. 31 tahun 1999.e Bahwa dalam perkara ini terungkap fakta yuridis telahterjadi kerugian keuangan Negera sebesar Rp.136.023.617,70 (seratus tiga puluh enam juta dua puluhtiga ribu enam ratus tuju belas rupiah tuju puluh sen).e Bahwa, rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b berbunyi:pembayaran uang pengganti yang jumlahnyasebanyakbanyaknya dengan harta benda yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi;e Bahwa mengacu dari rumusan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
RADEN PRABOWO AJISASMITO, SH.MH.
Terdakwa:
H.M. SYAIFUDIN BIN H. ALI SABANAH
109 — 37
  • Namun demikian yang dimaksud harta benda yangdiperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf btersebut, tidak hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindakpidana korupsi yang masih dikuasai oleh Terdakwa pada pada waktuPengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula hartabenda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktupengadilan menjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudahdialihkan penguasaannya kepada
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
ELDA FITRIANI, S.Pd binti BARMAN
86 — 73
  • tentangPemberantasan Tindak Pidana Koruspsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahanyang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti,sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UUNo. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uang pengganti yangjumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh daritindak pidana korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penipuan
Register : 18-01-2011 — Putus : 14-04-2011 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80 /PID.B/2011/PN.JKT.PST.
Tanggal 14 April 2011 — Terdakwa Jonny Abbas
111 — 20
  • dan Radius Artha Jaya.Bahwa saat pertemuan tersebut Nurdian Cuaca memberitahukan bahwareeksport 30 container yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priuk, TerdakwaJony Abbas yang akan menjalankan;Bahwa sesuai keterangan saksi Kim Sutandi dan Hary Mulya, 30 containeryang tidak bisa keluar dari pelabuhan Tanjung Priuk menjadi tanggung jawabNurdian Cuaca, sehingga apabila barang tidak sampai tujuan karenakesalahan shipper, maka menjadi tanggung jawab shipper.Bahwa sebenarnya biayabiya untuk reeksport btersebut
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
Drs. HERIYADI Bin Alm ABI SERUN
170 — 143
  • tentangPemberantasan Tindak Pidana Koruspsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidanatambahan yang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupa pembayaran uangpengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uangpengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
    IIIdilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sekaligus sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tercantum dalam DIKTUMKETIGA Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:050/128 TAHUN2015, tanggal 11 Februari 2015 tentang pelimpahan sebagian kewenanganpengguna anggaran/pengguna barang kepada Kuasa Pengguna Anggarandan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah KabupatenBengkulu Selatan Tahun Anggaran 2015Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 31-05-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
ELIKSANDER SIAGIA, SH
Terdakwa:
SAPIRIN alias UJANG TUKUL bin SU.IR
83 — 44
  • tentangPemberantasan Tindak Pidana Koruspsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidanatambahan yang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupa pembayaran uangpengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uangpengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
ANUAR SANUSI ,S.Pd Bin ALI SYAHBANA
157 — 145
  • tentangPemberantasan Tindak Pidana Koruspsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentangpidana tambahan yang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupapembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf bUU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya samadengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EDWARMAN Bin KASMAN
124 — 75
  • 2001Halaman 196 dari 206 Putusan Nomor: 34/Pid.SusTPK/2021/PN.Bgltentang Perubahan Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentangpidana tambahan yang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupapembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf bUU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya samadengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk
Tanggal 18 Nopember 2014 — dr. SARJOKO, M.Kes
112 — 27
  • Namun demikian yang dimaksud harta benda yangdiperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf btersebut, tidak hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindakpidana korupsi yang masih dikuasai oleh Terdakwa pada waktu Pengadilanmenjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yangdiperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilanmenjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 23-09-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 338/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 14 Desember 2015 — PEMERINTAH RI Cq. PT. PN-II LAWAN PT. BINJAI DURAMAN INDAH LESTARI, DKK
320 — 1063
  • Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tergugat Konvensi/Tergugat Il Intervensi seluas 238,52 Ha yang tidak diberikanHGUnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional No.44/HGU/ BPN/2002 tertanggal 29Nopember 2002.Bahwa adapun dasar Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensimenguasai, mengusahai tanah yang diuraikan pada point a dan btersebut diatas adalah berdasarkan Surat Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29Nopember 2002 serta Daftar Lampiran
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 58-K/PM III-16/AD/III/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — Terdakwa : Kopda Agustang, Oditur : Letkol Chk Muhaemin, S.H., M.H.
127 — 43
  • Dalam pada itu atas sangkalan Terdakwa pada hurufa dan b tersebut di atas, Saksi3 tetap pada keterangannyasemula, sehingga sangkalan Terdakwa pada huruf a dan btersebut di atas harus dikesampingkan.4. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi4 RahmadiRahman Putra yang menyatakan sebagai berikut :a. Bahwa tidak benar Terdakwa menawarkan shabushabu kepadaSaksi4 untuk dijual, yang benar Terdakwa hanya menyampaikankepada Saksi4 bahwa Sdr. Junaedi mau menjual kayu gaharu.b.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
Drs. EDDY SOEPRIADY, M.Si Bin SAIN
163 — 119
  • Tindak Pidana Koruspsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Undangundang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidanatambahan yang dapat dijatunkan kepada terdakwa berupa pembayaran uangpengganti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan pembayaranuang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan hartabenda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf btersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1289 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — Drs. SUHERWANTO
175 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;Bahwa unsur yang essensial dari Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf btersebut yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi dalam kasus a quo,berkaitan erat dengan saksi H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 14 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Himawan Setianto, SH MH
Terdakwa:
SUNARYO Alias MOCH BUSRO KARIM Bin BAHRUN
122 — 34
  • Namun demikian yang dimaksud harta benda yangdiperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf btersebut, tidak hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindakpidana korupsi yang masih dikuasai oleh Terdakwa pada pada waktuPengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula hartabenda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktupengadilan menjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudahdialihkan penguasaannya kepada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — Drg. ANITA SYAFRIDA, M.Kes binti Zakaria
87 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maret 2013 menyatakan putusan bebastidak berkekuatan hukum yaitu pada Pasal 244 KUHAP ;Bahwa penggelapan hukum yang dilakukan oleh Judex Juris HANYAmengambil alih alasanalasan kasasi dan mengcopy pastekan Resume (beritaAcara) pendapat Internal penyidik setentang dengan jumlah kerugian keuangannegara sebesar Rp. 3.519.875.000,00, dengan berdalin kerugian keuangannegara jumlahnya lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan memakaiRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2012 huruf c 1 btersebut
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg.
Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL GANI AUP (TERDAKWA)
105 — 32
  • tersebut dapat berfungsi atau tidak, tanpamemeriksa apakah spesifikasi barang yang diterima sudah sesuai atau tidak; Bahwa tidak seluruh sekolah penerima bantuan diperiksa satu persatu, hanyasebagian sebagai sample, dan menentukan lokasi sekolah mana yang akandiperiksa adalah berdasarkan hasil kKesepakatan/musyawarah tim BPP/B; Bahwa Tim Pemeriksa barang melakukan pemeriksaan di lapangan seingatsaksi 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim BPP/Btersebut