Ditemukan 1387 data
126 — 27
tercantum dalam butir 19 huruf a posita dan butir 2huruf a petitum gugatan.Pasal 6 UUHT UUHT mengatur sebagai berikut :Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualan tersebut.Bahwa apabila pada akhirnya diletakkan sita jaminan atas SHM 3393sebagaimana permohonan PARA PENGGUGAT, maka akanmengakibatkan TURUT TERGUGAT tidak memiliki Hak Preferen
80 — 16
dalam Jawaban Tergugat Konvensi adalahsebagai berikut:Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Dirjen Badilag Tahun 2016dalamhalsuamiistriberagama Islam telah bercerai di pengadilan,kemudian mengajukan gugatan pembagian harta bersama.Sementara itu obyek harta bersama masih terikat hak tanggungandi bank karena adanya hutang kredit, kemudian sementara mantansuami dan istri tidak mau melunasi hutang kreditnya di bank ataulembaga pembiayaan lainnya maka oleh karena pemegang haktanggungan sebagai kreditur dan preferen
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk CABANG SAMARINDA
Terbanding/Tergugat II : WAWAN SYAHRANI,SH. M.Kn SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat : CV.PRIMA ANGKASA RAYA
138 — 60
Penggugat dengan sengaja memiliki i'tikad tidak baik untukmenghalanghalangi Hak Tergugat selaku kreditur yang memilikihak preferen berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan untukmelelang agunan milik penggugat dkk dengan mengajukangugatan a quo, oleh karena itu sudah sepantasnya dalil penggugattersebut haruslah dikesampingkan;6.
225 — 130
Hak TanggunganHalaman 65 dari 100 Putusan Perkara Nomor: 45/G/2021/PTUN.BDGmemberikan hak preferen atau hak yang didahulukan dari kreditur lainterhadap objek Hak Tanggungan (pasal 1 angka 1 UndangUndang HakTanggungan). Selain itu Sertipikat Hak Tanggungan memilikikekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki titel eksekutorial(vide pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang HakTanggungan).ll.
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Ny. LESLY WIELIGMANS
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : WILLY PAULUS WIELIGMANS
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : DEDDY WIELIGMANS
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG KUPANG
Terbanding/Penggugat I : CORNELIA JOSIANE A. WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat II : CASTER CHERRY WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat III : VERA LYDIA WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat IV : JASON PAUL WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat V : FRANSISCA ELSA WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat VI : GETRUIDA MARIE WIELIGMANS
Terbanding/Tergugat II : FRENGKY F. WIELIGMANS
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
137 — 92
atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;Halaman 25 dari 93 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT KPG25) Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas terungkap bahwagugatan Para Penggugat tidak dilandasi dengan alas hak / alashukum yang patut dan benar, dengan demikian permintaanmeletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa menjadi tidakrelevan apalagi SHM Nomor 178 GS Nomor 1697 tahun 1992sementara dalam penguasaan dan kepemilikan sementara dari BankTabungan Negara yang memperoleh hak preferen
Terbanding/Penggugat : Erwin Nugroho Diwakili Oleh : Arfian Indrianto, s.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : Daru Purwaningsih, S.H.
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman .
Turut Terbanding/Tergugat II : PT Binare Indonesia Group.
185 — 119
Bahwa sita jaminan atas objek sengketa bertentangandengan hukum.Hal tersebut dikarenakan dengan adanya HakTanggungan yang memberikan hak preferen atau hak yangdidahulukan dari kreditur lain terhadap objek Hak Tanggungan(pasal 1 angka 1 UndangUndang Hak Tanggungan).
Pembanding/Penggugat II : TRI PENA SETIATI K
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK BUKOPIN Tbk
Terbanding/Tergugat IV : JENNY
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan KPKNL
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pertanahan Kab Cirebon
Terbanding/Tergugat III : PT. Balai Mandiri Prasarana
56 — 23
pelaksanaan penjualan lelang tidak harus melalui fiatKetua Pengadilan Negeri setempat ;Bahwa, ketentuan Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan mengaktualkanparate eksekusi dan eigenmachtige verkoop yang digariskan Pasal 1178KUHPerdata, dimana dalam penjelasan Pasal 6 Undangundang HakHalaman 66 dari 91 halaman dari Putusan Nomor 470/PDT/2018/PT.BDGTanggungan dijelaskan bahwa hak untuk menjual objek hak tanggunganatas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukandiutamakan atau hak preferen
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
Dalam praktik peradilan, kreditur yang menerima pengalihan piutangsebagai jaminan hanyalah mempunyai kedudukan sebagai kreditur konkuren danbukan preferen.12. Ignatius .
223 — 769
karena itu gugatan Penggugat adalah tanpa dasar dan patut ditolak ;12.Bahwa dengan terpenuhinya secara yuridis formil atas perjanjian pembiayaandan pencatatan atau pembebanan hak tanggungan atas Obyek Sengketa,maka merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri jika Tergugat secara hukum adalah sebagai pihak yang beritikadbaik te goeder trouw telah memberikan pembiayaan atau kredit kepadaPenggugat, karenanya Tergugat selaku kreditur mempunyai hak didahulukanatau diutamakan preferen
Terbanding/Tergugat I : PT BANK OKE INDONESIA TBK. DAHULU PT BANK DINAR INDONESIA TBK
Terbanding/Tergugat II : ZAHIR ALI
Terbanding/Tergugat III : JOKO SURATNO
Terbanding/Tergugat IV : FAQIH EL MUNTAZAR
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA C.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
348 — 451
atau kerugian apapun kepada Bank; (Bukti T.116)Pasal 12 : Sebagai jaminan/tanggungan untuk terbayarnya kembali denganseksama semua hutang Debitur kepada Bank, dalam mana termasukjuga bungabunga, propisipropisi, dendadenda dan biayabiayaHalaman 40 dari 88 halaman Putusan Nomor 732/PDT/2021/PT DKI30.31.32.33.lainnya yang mungkin ada, Debitur dengan ini menjaminkan semuaharta kekayaan yang dimilikinvya dan dimanapun juga harta kekayaanitu berada, tetapi terutama kepada Bank diberikantanggunganjaminan preferen
115 — 74
berpendapatbahwa proses permohonan lelang telah ditempuh sesuai dengan prosedur yangHal 90 dari 97 Hal Putusan No. 601/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Selberlaku, karena didasari oleh Perjanjian yang telah dibuat antara Parapenggugat dengan tergugat dan Tergugat Ill dengan sah (Vide Pasal 1320KUH perdata) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ParaPihak tersebut berkewajiban untuk melaksanakannya, selain itu. karenakedudukan Tergugat dan Tergugat Ill selaku kreditur dari Penggugat yangmemiliki kedudukan yang preferen
99 — 15
Sebagai konsekuensinya,pemegang Hak Tanggungan dalam hal ini Tergugat Itl berobah kedudukannyadari kreditor preferen menjadi kreditor konkuren.
MARYATI
Tergugat:
1.M RIZA
2.PT BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH
3.2. KEWES LINDRI HARIANI, SH., M.Kn
4.Hery Krisyanto Bin Puryanto Alm
5.N YUSDI EFFENDI bin MAKSUM AMAN ALM
6.ASWIN HANAFI Bin MAKSUM AMAN Alm
7.Amaliya Binti Maksum Aman
8.Hj Antung Machrita Maksum Aman Alm
9.Tabrani Bin Maksum Aman Alm
10.KEPALA KELURAHAN LANDASAN ULIN DAHULU KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH
11.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KPTA BANJARBARU
12.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Banjarmasin
108 — 46
mengutip pertimbangan dalam Yurisprudensi putusanMahkamah Agung RI nomor 419 K/Pdt/2002disampaikan bahwa dalamBuku Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas1989 yang dihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkan untuk tanahyang telah dibebani hipotik (Sekarang hak tanggungan) tidak dapatdiletakkan sita jaminan oleh Pengadilan, karena menurut undangundangHalaman 52 dari 94, Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PN Bjbsuatu piutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin dengan hipotikmempunyai hak preferen
52 — 29
Dalam ketentuan pasal tersebut mengatur bahwaKreditur pemegang Hak Tanggungan adalah Kreditur Preferen atas hartakekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan (droit depreference).Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut,maka sita jaminan tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan terhadapHalaman 40 dari 73 Putusan Nomor 299/Pdt/2020/PT MDN barang jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan.
30 — 9
Terlawan I, sebagaimana terlihat padaPasal 2 point ke4 APHT 28/201 dan bersesuai dengan ketentuan Pasal6 UUHT dan Penjelasannya yang memberikan kedudukan didahulukanatau hak preferen bagi Pemegang Hak Tanggungan, yaitu kedudukanuntuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan objek hak tanggunganlebih dahulu daripada kreditur laimiya.22.
1899 — 2276 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam perjanjian itupun tujuanpenggunaannya untuk pembelian saham preferen Maginet Corp atasnama Festival Company Inc. sesuai dengan transfer pembayaran yangdilakukan PT. BPUI ke Bank of America California a.n. rekening Wilson,Sonsini, Goodrich, & Rosati tersebut di atas ;Bahwa atas aliran dana dari PT.
28 — 6
dilaksanakan upaya damai oleh Majelis Hakimpada saat pemeriksaan setempat (descente);Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan RumusanHasil Rapat Kerja Nasional Ditjen Badilag Pengadilan Tinggi Agama/MSseluruh Indonesia, Tahun 2016, tentang harta bersama yang masih terikat haktanggungan di bank karena adanya hutang kredit, sedangkan antaraPenggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai harta bersamaberupa rumah tersebut, maka oleh karena pemegang hak tanggungan sebagaikreditur, preferen
232 — 34
pinjaman dari Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta dengandijaminkannya keempat sertifikat obyek jaminan, sehingga segala akibat dariwanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat/Tergugat Intervensi III beralasan agar hartabenda mereka dijadikan sebagai tanggungan atas akibatakibat perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa diantara Penggugat/Tergugat Intervensi I dan ParaPenggugat Intervensi tidak ada memiliki hak istimewa (hak preferen
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Termohon:
Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Bali, Cq. PPNS Dirjen Pajak Bali
413 — 211
., C.N. juga menyatakan oleh karena pajak adalah berkedudukan sebagaikewajiban utama (Kreditor Preferen) yang memiliki hak untuk didahulukanpembayarannya dari kreditor lainnya maka sejatinya yang harus dilakukan olehKurator adalah mengirimkan surat untuk meminta berapa tagihan pajak yangharus dibayar dan sejatinya juga atas permintaan tagihan pajak tersebutTermohon juga menyampaikan berapa tagihan pajak yang harus dibayar;Menimbang, bahwa dengan demikian terbuka ruang bagi Termohonuntuk menerima
237 — 196
atas nama Sri Puji Hartini (Penggugat);
Mobil merek Daihatsu jenis MB Barang tahun 2015 warna Putih Nopol AB 8593 LH atas nama Sri Puji Hartini (Penggugat);adalah dalam jaminan hutang di BPR Nusamba (Turut Tergugat III) Banguntapan, Bantul sebagaimana Adendum Perjanjian Kredit No. 1736514/BPR-NSB/BTP/ADD/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020;
petitum 2.a dan 2.b tersebut adalah merupakan harta bersama yang masih terikat dengan pihak ketiga (Perbankan), dengan tetap melekat hak preferen